Kisah Bunda Sitha Yang Mengkhianati Rakyatnya

Bergelimang kekayaan Sejak Kecil, Tapi Tetap Serakah

 

Pada hari Idul Adha yang baru lalu, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno terpaksa merayakannya. Bunda Sitha, begitu orang-orang Tegal menyapanya, juga baru tiga hari mendekam di Rutan KPK karena terjerat kasus dugaan suap dana jasa kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah. Dia ditahan di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Empat anak Siti Masitha datang dari Tegal ke Jakarta untuk mengunjungi dan melepas rindu dengan sang Ibunda. Sitha juga dikunjungi Sekertaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Eddy adalah adik kandung Siti Masitha. Eddy juga membawa makanan kesukaan sang kakak.

“Tadi kumpul-kumpul, saya dan empat anaknya. Kami silaturahmi dan makan bersama pastinya. Tadi makan ketupat dan kue-kue kampung kesukaan dia,” tutur Eddy Soeparno di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2017, pada wartawan.

Amir Mirza Hutagalung di KPK

Menurut Eddy, Siti Masitha merasa senang didatangi putra-putrinya di perayaan Idul Adha ini, meskipun sedang terbelit kasus korupsi. “‎Tentunya dia senang, di hari besar ini bisa ketemu putra putrinya. Kami semua mendoakan supaya dia selalu tetap sehat,” ujar Eddy seraya meninggalkan para para wartawan bersama anak-anak Siti.

Setelah keluarganya pergi, Siti tentu kesepian lagi di balik jeruji besi. Dia ditangkap pada Selasa 29 Agustus 2017, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pemerintahan Kota Tegal.  Ada tiga orang yang disangka terlibat yaitu, Siti Marsitha, kemudian pengusaha Amir Mirza Hutagalung, dan Wakil Direktur RSUD Kardinah.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan dalam proses operasi tangkap tangan KPK sebenarnya mengamankan 8 orang. Operasi ini sendiri sebenarnya dilakukan di 3 kota berbeda yakni Tegal, Jakarta, dan Balikpapan.

Akibat perbuatannya, Siti dan Amir disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Cahyo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah diperiksa, KPK menetapkan  Siti Masitha sebagai karena diduga telah menerima uang suap sejumlah Rp 5,1 miliar. Uang tersebut akan digunakan untuk maju dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Siti akan kembali maju menjadi Wali Kota Tegal dengan didampingi Amir Mirza Hutagalung sebagai Wakil Wali Kota Tegal. Uang Rp 5,1 miliar tersebut didapat dari dua proyek yang kini sudah ditangani penyidik KPK.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Sebagai penerima, Siti Masitha disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana biasanya, tersangka kasus korupsi akan cenderung membantah tuduhan. Begitu pula Siti Marsitha. Ia mengaku bukan pelaku utama dalam kasus korupsi yang berujung pada penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku merupakan korban dari rekan dekatnya. “Untuk warga tegal yang saya banggakan. Saya adalah korban,” ujar perempuan cantik itui sekeluar dari gedung KPK memakai rompi oranye, Rabu, 30 Agustus 2017.  Para awak media pun mencoba mencari tahu secara detail identitas orang yang  mengorbankannya. “Korban dari Amir Mirza Hutagalung,” jawabnya singkat.

Amir merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Brebes. Belakangan ia hendak maju menjadi wali kota bersama Sitha. Namun, karena tertangkap KPK, Amir telah dipecat oleh DPP Partai Nasdem.

Amir  Mirza adalah  orang kepercayaan Sitha. “Dia (Mirza) merupakan orang yang perkataannya harus ditaati seperti perkataan wali kota. Saat itu, dia ngomong, ‘Jangan lupa, ya,'” ujar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tegal, Kamis 31 Agustus 2017. Perkataan Mirza itu rupanya mengisyaratkan ‘tagihan’ untuk memberi setoran sebagai imbal jasa atas pengangkatannya. Sumber PNS itu mengaku sempat lupa akan “arahan” Amir Mirza. Akibatnya, jabatan Huda pun diturunkan. Ia beberapa kali dimutasi, bahkan sempat menjadi staf pemerintah kecamatan.

Siti Masitha tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin Kota Tegal. Siti Masitha Soeparno. Begitu nama lengkapnya. Dia adalah anak dari mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Soeparno.    Itulah sebabnya di belakang namanya tertera nama Soeparno. Siti lahir di Jakarta 10 Januari 1964; umur 53 tahun) .

Sitha mengenyam pendidikan dasar dan menengahnya di Palembang  Sumatra Selatan Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Thailand,Belanda  dan Amerika Serikat Dari sekolahnya di luar negeri, bidang yang dikuasai adalah perhotelan, kecantikan, dan manajemen.

Sejak berumur 3 tahun, ia sudah meninggalkan Indonesia dan melanglang buana. Putri mantan direktur utama Garuda Indonesia itu terbiasa hidup berpindah-pindah mengikuti penugasan dinas orang tuanya. “Pada usia 3 tahun, Bunda (Sitha menyebut dirinya sendiri –Red) sudah ikut orang tua yang diberi tugas di Jerman. Usia 3 tahun, baru bisa bicara Bahasa Indonesia, masuk ke negara orang, harus bisa bahasa Jerman. Bunda bersekolah di sana (Jerman) selama 7 tahun,” ujar Sitha di hadapan para pelajar di Tegal, Jawa Tengah, dalam satu video yang diunggah di akun YouTube Hubungan Masyarakat dan Protokol (Humprot) Kota Tegal, 21 Juni 2017.

Siti Masitha

Mashita memang biasa menyebut diri “Bunda Shita” dan meminta orang lain untuk menyebutnya demikian pula. Perempuan kelahiran Januari 1964 tersebut melanjutkan ceritanya di hadapan para pelajar.

Sitha juga aktif berorganisasi antara lain di Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), Yayasan Penyantun Anak Asma (YAPNAS), dan Perempuan Untuk Negeri (PUN). Pada tahun 2013 lalu, Siti Sitha Soeparno maju sebagai calon Wali Kota Tegal didampingi oleh Drs. H. M. Nursoleh, M.M.Pd. yang diusung dari Partai Golkar. Pasangan ini akhirnya memenangi Pemilihan Kepala Daerah, mengungguli pasangan Ikmal Jaya/Edy Suripno. Sebelum mencalonkan diri sebagai pemimpin Kota Tegal, Sitha merupakan calon legislatif dari Partai NasDem untuk daerah pemilihan Jawa Barat.

Sitha juga dikenal aktif berorganisasi. Dia turut berkecimpung di ‎beberapa organisasi diantaranya, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), Yayasan Penyantun Anak Asma (YAPNAS), serta Perempuan Untuk Negeri (PUN).

Sejumlah jabatan bergengsi di berbagai perusahaan juga turut dipegangnya. Seperti President Director PT. Reksa Solidus (2011 – Sekarang); Public Relation Director PT. Infrastructure Asia (2010 – 2011); Business Development Director PT. Royalindo Convention International; Business Development Director, PT. Attaqwa Garuda Insani Tours dan Travel (2010 – Sekarang).

Kemudian, Komisaris PT Attaqwa Garuda Insani Tours & Travel (1998-2004); Managing Director PT Sayap Garuda Indah (1998 – 2000); Komisaris PT Sayap Garuda Indah (1988 – 1998); Assistant Executive Housekeeper Mandarin Oriental Hotel (1987-1988); Director of Promotion & Development John Robert Power School (1986 – 1987).

Pernah menjadi Management Trainee Jakarta Intemational Hilton Hotel (1986); Assistant Manager Front Office Departnent Jakarta Intemational Hilton Hotel (Tahun:1985-1986); Junior Assistant Manager Front Offrce Department, Jakarta Intemational Hilton Hotel, (Tahun: 1985); ManagementTrainee Fransrrter Hof Hotel – Frankfurt A.M (1984 – 1985).

Politikus Partai Golkar ini terpilih memimpin Kota Tegal bersama M Nursholeh pada Pilkada 2013. Mereka dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 23 Maret 2014. Pasangan ini memenangi pilkada pada 27 Otkober 2013. Keduanya menggantikan pasangan Ikmal Jaya-Habib Ali Zaenal Abidin.

Pelantikan Siti-Nursholeh diwarnai unjuk rasa dari massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli untuk Rakyat (Gempur), yang terdiri atas sejumlah komponen mahasiswa, dan beberapa LSM anti korupsi di Kota Tegal. Massa mengaku kecewa dengan perilaku tim pemenangan Siti-Nursholeh yang diduga mengintervensi jalannya pemerintahan.

Unjuk rasa berlangsung secara maraton di tahun pertama pemerintahannya. Mereka yang turun ke jalan berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, nelayan, guru honorer, pedagang kaki lima, pengelola industri pengolahan ikan, PNS, dan tukang becak.

Mereka mengaku tidak puas dengan kebijakan yang diambil Siti. Para PNS menolak Siti karena dianggap tidak paham mengelola birokrasi pemerintahan. Mereka menuding ada orang-orang di luar pemerintahan yang mengintervensi penyelenggaraan pemerintah.

Siti-Nursholeh akhirnya berhasil meredam gejolak itu. Sejumlah PNS yang berunjuk rasa mendapat sanksi tegas. Mereka dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, tak ada lagi pemberitaan menonjol dari Tegal. Nama Siti kembali mengemuka malam ini saat KPK menangkapnya dalam operasi tangkap tangan.

Selain ditentang di lapangan, kemenangan pasangan ini juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lawannya. Untuk membantah tuduhan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Ikmal Jaya-Edy Suripno, dalam sidang Sengketa Pemilukada Kota Tegal, pasangan Siti Mashita Suparno-Nursholeh dan KPU mengajukan sejumlah saksi. Sidang yang berlabgsung pada Kamis, 5 Desember 2013 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, yang lebih dulu masuk penjara.  Pemohon Ikmal Jaya merupakan petahana walikota Tegal dan Edy Suripno adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Kepada majelis hakim konstitusi, seluruh saksi yang diajukan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Tegal menjelaskan proses rekrutmen anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) telah dilakukan secara terbuka dan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KPPS. Keterangan para saksi itu untuk membantah tuduhan Pemohon, pasangan Ikmal-Edy, yang menuduh 120 anggota KPPS dari 420 Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tim sukses pasangan Siti Mashita-Nursholeh.

Secara umum, para saksi juga menerangkan jalannya pelaksanaan pemilukada Kota Tegal yang berjalan lancar, bahkan tidak ada keberatan yang diajukan para saksi pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS, PPS, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), justru keberatan muncul pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota.

Mejelis Hakim Konstitusi memenangkan Sitha. Guberbnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun melantik mereka pada 23 Maret 2014. Sekarang apa kata Ganjar?

Ia – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – mengaku  sangat kecewa ketika tahu ada penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno oleh KPK. “Barusan saya dapat laporan (penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha oleh KPK- red) saya sedih betul, Jateng kembali kena OTT. Gondoklah, kira-kira begitu,” kata Ganjar di Semarang, seperti dilansir Antara, Selasa, 29 Agustus 2017 malam.

Politikus PDI Perjuangan itu  sudah berkali-kali mengingatkan kepada kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak sekali-kali melakukan tindak pidana korupsi. “Saya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan (kepala daerah) bahwa tempat-tempat ini bukan zona tanpa pantauan, bahkan ada kabupaten yang selama ini saya ingatkan karena masyarakat memberikan laporan yang banyak dan semuanya bisa mengakses,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tegal juga kecewa. Mereka merasa kecolongan karena telah mengusung Siti Masitha Soeparno dalam pemilihan kepala daerah pada 2013 lalu. Setelah menjabat wali kota, hubungan Siti Masitha dengan partai tidak harmonis. “Komunikasi antara dia (Siti Masitha) dengan partai memang tak terlalu baik sejak dia menjabat wali kota,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal Wasmad Edi Susilo kepada Tempo, Rabu, 30 Agustus 2017.

Menurut Wasmad, selama menjadi wali kota, Siti Masitha mengeluarkan kebijakan yang kelewat batas. Salah satu contoh yang paling kentara adalah perlakuan kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan menurunkan jabatan secara sepihak. “Itu kan kebijakan kurang pas,” katanya.  Dia menganggap pengusungan Siti Masitha sebagai calon wali kota saat itu sebagai kesalahan partai. Dia mengaku kecolongan lantaran tidak mempelajari baik-baik rekam jejaknya. Apalagi Siti Masitha bukan putri daerah. “Namun, ya, mau bagaimana lagi, wong itu kebijakan pusat partai,” ucapnya.

Di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), S ekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan partainya memberikan pendampingan hukum untuk Sitha. “Protap Partai Golkar, siapa pun kader Golkar apalagi pengurus secara otomatis kami tugaskan pada ketua bidang hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan sekaligus mengawal untuk memastikan proses hukum yang ada betul-betul didasarkan pada fakta hukum yang ada,” ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

Menurut Idrus, DPP Partai Golkar telah menugaskan pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah untuk mencari tahu duduk permasalahan. Pengurus pusat juga akan melakukan rapat terbatas antarkoordinator bidang kepartaian untuk melakukan kajian terkait langkah lanjutan yang akan diambil partai.

Namun, kejadian ini membuat Golkar memastikan tidak lagi mengusung Siti pada Pilkada Tegal 2018. Hal itu sebelumnya telah diusulkan oleh beberapa orang dari DPD Golkar Jateng, namun usulan tersebut belum secara institusi. “Dengan adanya OTT ini maka tidak mungkin lagi kami calonkan,” kata Idrus.

Kalau dicalonkan lagi, ya kebangetan.

Hamdani