Ketua DPRD Berkumis Baplang Diciduk KPK

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Juga Dibekuk, Lalu Jadi Tersangka

Kumis tebal Iwan Rusmali tak punya pengaruh apa-apa. Wajahnya yang garang dan tubuhnya yang tambun, tidak membikin gentar para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Kamis ,14/9/2017 Iwan ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan segenap warga Banjarmasin dan mengguncangkan jajaran wakil rakyat setempat.

Terlebih, selain menciduk Iwan, KPK juga mengamankan  lima orang lainnya. Ke lima orang itu adalah Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Pansus, Andi Effendi; Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih; Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis; serta dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Erward.  Semuanya orang penting.

Menurut Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, dalam konferensi pers pada Kamis 14 September 2017 di Gedung KPK,,” kata Alexander dalam konferensi pers yang digelar di KPK, Jakarta, OTT tersebut terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar 50,5 miliar rupiah kepada PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin.

Setelah gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, sebagai tersangka.

 

Iwan Rusmali Digelandang ke KPK

 

Selain Iwan, KPK juga menetapkan Muslih, Direktur Utama PDAM Bandarmasih; Trensis, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih; dan, Andi Effendi, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, juga sebagai tersangka.

“Dalam gelar perkara sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan awal pasca kegiatan OTT, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada Anggota DPRD Kota Banjarmasin. KPK meningkatkan status penanganan perkara tersebut ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti dilansir Laman Suara.com, Jumat (15/9/2017).. Sementara dua orang lain yang juga merupakan anggota DPRD Kota Banjarmasin, masih sebagai saksi.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari uang Rp150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan, yang telah dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD Kota Banjarmasin. “Itu untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM,” terangnya.

Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi. Di antaranya ruang kerja Ketua DPRD, Ketua Pansus dan ruangan lainnya di DPRD Banjarmasin, ruang kerja Dirut PDAM, dan ruang Kerja Manajer Keuangan PDAM.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara Iwan dan Andi yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor junctopasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. (Suara/Redb360)

 

 

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan ( OTT) yang dilakukan di Banjarmasin pada Kamis (14/9/2017) malam, terkait dugaan suap atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin.

Hal ini disampaikan Alex dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

“Terkait persetujuan Raperda penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin,” kata Alex.

Ia menjelaskan, suap diberikan dari PDAM kepada DPRD. Uang tersebut dikumpulkan dari rekanan PDAM.