Ini Yang Perlu Diluruskan Dari Sejarah Soeharto Dan G 30 S PKI

Ada Tiga Versi Tentang Asul-Usul Soeharto

Seiring dengan polemik nonton bareng film Peristiwa G 30 S PKI, muncul pula usulan untuk meluruskan sejarah peristiwa itu serta peranan Soeharto, penguasa Orde Baru yang digambarkan sebagai pahlawa dalam film G 30 S PKI. Hanya saja sejauh ini para pengusul belum menunjukkan bagian mana yang perlu diluruskan.

 

Di masa  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usulan itu juga sempat dikemukakan oleh sejumlah sejarawan. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam pernah menyatakan, masyarakat berhak mendapat informasi yang benar tentang siapa dan bagaimana perjalanan hidup pemimpin Orde Baru (Orba) tersebut, termsuk peranannya di seputar peristia G 30 S PKI. “Sekarang inilah momen yang tepat.Pemerintah harus bekerja cepat dalam meluruskan sejarah,” tutur Asvi pada Senin (28/1/2008) pada wartawan.

Menurut Asvi, jalur kehidupan Pak Harto semenjak dia lahir hingga wafat menyimpan banyak misteri. Momentum-momentum nasional seperti Serangan Umum 11 Maret, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), peristiwa G 30 S-PKI, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga lengsernya Pak Harto dari kursi kepresidenan menimbulkan banyak persepsi.

“Merunut asal-usul dia saja belum ada jawaban yang pasti meski Pak Harto pernah menegaskan dia seorang anak petani dari Desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta, putra dari petani miskin Kertorejo (Kertosudiro) dan Sukirah,” tuturnya.

Berdasarkan kajian pribadi dan tulisan RE Elson di buku Suharto Sebuah Biografi Politik, diungkapkan dia,ada tiga versi asal-usul Pak Harto. Versi pertama, dia memang putra dari Kertorejo dan Sukirah. Versi kedua, Pak Harto keturunan bangsawan Yogyakarta dan versi terakhir, Pak Harto merupakan putra seorang pedagang Tionghoa yang menitipkannya ke Kertorejo dan Sukirah saat dia sekolah.

“Bagi seorang anak petani miskin sempat ditanyakan mengapa dia bisa bersekolah hingga tamat SMP,” tuturnya.

Terkait Supersemar, dia berharap putra-putri Pak Harto bisa menunjukkan naskah asli surat tersebut. Sebab, dengan adanya surat ini, bisa diketahui kejelasan apakah ada pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto.

“Pak Harto sudah meninggal. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Kalau menurut kajian saya pribadi, surat tersebut memang benar ada meski Bung Karno pernah membantah adanya pengalihan kekuasaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, berbeda dengan Supersemar, dalam memandang sejarah Gerakan 30 September PKI (G 30 S-PKI), dia kurang sepakat dengan pernyataan sejarah yang mengatakan pemberontakan itu dilakukan PKI. Menurut dia, PKI adalah sebuah partai. Pemberontakan dilakukan bukan oleh lembaga partainya, tetapi para pimpinan-pimpinan partainya.

“Saya setuju dengan pidato pertanggungjawaban Bung Karno (Nawaksara) di depan Sidang Umum IV MPRS pada 1967, yakni yang melakukan pemberontakan adalah para petinggi PKI, bukan partai. Ada keterlibatan CIA dan penanggungjawabnya bisa siapa saja,” paparnya.

HM Soeharto/Getty Images

Kontroversi kasus-kasus HAM, mulai Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pembantaian pengikut PKI, penghilangan paksa para aktivis, penembakan misterius (petrus), hingga penembakan terhadap mahasiswa pada 1998 juga harus diperjelas. Dia berpendapat masa lalu jangan dibuat buram dan penuh tanda tanya.

Harus ada kajian secara mendalam, cepat, dan komprehensif tentang sejarah yang melekat pada Pak Harto. Dia menyatakan, masyarakat harus tahu hitam-putih karena semua itu menjadi bagian perjalanan dari negeri ini.

“Jangan ada pembelokan sejarah, misalnya penjajahan Belanda di Indonesia disebut berlangsung selama 350 tahun itu. Jelas tidak. Sewaktu masa penjajahan Belanda, banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara ini yang masih berdaulat. Belanda tidak sampai menjajah atau menguasai kerajaan-kerajaan itu,” ungkapnya.

Senada dengan pendapat tersebut, sejarawan Anhar Gonggong berharap pemerintah bersama segenap unsur sejarawan melakukan verifikasi sejarah pada masa pemerintahan Pak Harto secara objektif.

“Terlepas dari subjektif masing- masing pihak, sejarah Pak Harto selama memimpin harus dikaji dan dievaluasi seobjektif dan setransparan mungkin,” paparnya.

 

Kepada masyarakat, dia juga berharap melihat persoalan sejarah ini secara jernih. Pengungkapan fakta-fakta pada masa lalu bukan merupakan tindakan balas dendam dari pihak-pihak tertentu, melainkan demi keberlangsungan sejarah negeri ini pada masa mendatang.

Terkait kontroversi Supersemar dan G 30 S-PKI, Anhar menyatakan tidak tertarik lagi untuk mengutak-atik masalah tersebut. Sebab, kedua permasalahan tersebut dikhawatirkan hanya dijadikan alat politik pihak tertentu.

“Buat apa dibuka-buka lagi. Bagi kami para sejarawan, masalah Supersemar dan G 30 S-PKI sudah selesai. Mau kudeta ataupun tidak, Pak Harto sudah berkuasa selama 32 tahun,” tandasnya.

Naskah Supersemar Dicari

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Budi Hartono berharap pemerintah bisa menemukan keberadaan naskah asli Supersemar. Sebab, naskah itu merupakan dokumen negara sekaligus bukti sejarah yang sangat penting bagi rakyat.

Dia menambahkan, naskah Supersemar yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tersebut masih menjadi kontroversi. Pasalnya, naskah itu hanya kopian dari naskah asli yang dinyatakan hilang.

Pencarian terhadap keberadaan naskah asli Supersemar kini semakin sulit. Alasannya, semua para pelaku sejarah terkait Supersemar, yaitu mantan Presiden Soekarno, Pak Harto, M Jusuf, Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan M Panggabean sudah meninggal dunia.

Kini, saksi hidup Supersemar hanya menyisakan Soekardjo Wilardjito yang saat itu berpangkat letnan satu (lettu). Soekardjo merupakan saksi hidup saat Presiden Soekarno menandatangani Supersemar di Istana Presiden, Bogor.

Budi yang juga kuasa hukum Soekardjo itu memaparkan, sejak empat tahun terakhir, kliennya terus mendesak pemerintah untuk melacak dan menemukan keberadaan naskah asli Supersemar. “Terakhir kami memperoleh informasi naskah asli Supersemar disimpan keluarga M Jusuf di suatu tempat,” ujarnya.

Menurut kesaksian Soekardjo Wilardjito ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998, perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 WIB, tidak hanya tiga orang perwira, melainkan empat perwira dan Brigadir Jenderal (Brigjen) M Panggabean.

Bahkan, saat itu, Soekardjo melihat Brigjen M Jusuf membawa map merah jambu berlogo Markas Besar Angkatan Darat (AD).

 

Dia juga melihat Brigjen M Panggabean dan Brigjen Basuki Rachmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Soekarno menandatangani surat tersebut, yang menurutnya itulah Supersemar yang tidak jelas isinya. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu.

Bahkan, salah seorang pelaku sejarah Supersemar, Jenderal (Purn) M Jusuf dan Jenderal (Purn) M Panggabean membantah peristiwa tersebut.

Menurut kesaksian AM Hanafi dalam bukunya AM Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto, dia membantah kesaksian Lettu Soekardjo Wilardjito yang mengatakan adanya kehadiran M Panggabean di Istana Bogor bersama tiga perwira tinggi lainnya (Amir Machmud, M Jusuf, dan Basuki Rahmat) pada 11 Maret 1966 dini hari, yang menodongkan pistol kepada Presiden Soekarno