Eva Kusuma Sundari:“Isu Kebangkitan PKI Sudah Dihembuskan Sejak Soeharto Berkuasa”

Kalangan Politisi Senayan menanggapi secara beragam tentang nonton bareng film G30 S/PKI. Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Asrul Sani, misalnya, mengatakan, tak perlu menimbulkan pro-kontra baru terkait pemutaran kembali film Pengkhianatan G30S/PKI. Ia menilai, pihak yang menentang rencana tersebut sebaiknya jangan menganggap remeh masyarakat karena mereka bisa merujuk pada sumber sejarah lain.

“Soal pemutaran film G30S/PKI, tidak usah menimbulkan pro-kontra baru,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id melalui aplikasi pesan singkat, Senin, 18 September 2017.

Untuk mengingatkan generasi yang lahir atau tumbuh besar di masa reformasi tentang pengkhianatan PKI, menurut Asrul, pemutaran kembali film tersebut perlu dilakukan. Soal kontroversi yang menganggap film tersebut tidak mengambarkan sudut pandang sejarah yang sebenarnya, Asrul mengatakan, para penentang pemutaran film itu sebaiknya tidak meremehkan masyarakat dalam memahami sejarah.

Para penentang pemutaran film tersebut juga jangan men-under estimate masyarakat atau anak muda zaman ini. Yang tentu dalam memahami sejarah juga akan merujuk pada sumber-sumber lain dan tidak menjadikan film tersebut sebagai satu-satunya rujukan kebenaran sejarah. “Ya mau menayangkan film lain silakan saja, ini negara demokratis kan. Demikian juga kalau nanti ada yang protes, silakan saja,” ujarnya.

Sebaliknya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari menyayangkan pemutaran ulang film tersebut. “Itu film propaganda penguasa Orde Baru”, ungkap Eva kepada  FORUM.

Untuk mengetahui lebih dalam pro dan kontra tengang film G30S/PKI tersebut, berikut wawancara Abdul Farid dari Majalah FORUM dengan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dra. Eva Kusuma. Sundari, M.A., MDE. Pada Kamis 21 September 2017.

Eva adalaht mantan Anggota Steering Commitee Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Dia juga Anggota Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank DPR-RI. Eva tercatat sebagai lulusan S-2 Politics of Alternative Development Strategy, Institut of Social Studies, The Hague Belanda tersebut. Berikut Nukilan wawancara dengan Eva:

Soeharto di Lubang Buaya

 

Pemutaran kembali film Gerakan 30 September (G30S) PKI yang mayoritas dilakukan oleh TNI dan ada juga sebahagian masyarakat sudah mulai dilakukan dengan cara nonton bareng (nobar) dari halaman Koramil hingga Kodam serta ada juga dilaksanakan dilapangan terbuka. Apa komentar Anda?

Bagi saya pemutaran ulang film tersebut sangat disayangkan. Itu film merupakan propaganda penguasa Orde Baru (orba) yang sangat memuji (glorify) Pak Harto. Sebagai propaganda, maka sebahagian sejarah tidak akurat. Untuk diketahui juga, ada beberapa protes tentang film tersebut  dari putri seorang jendral yang bapaknya menjadi korban di lubang buaya. Dia mempertanyakan mengapa film tersebut terpusat pada Soeharto.

Protes juga datang dari kalangan TNI Angkatan Udara, karena  TNI AU digambarkan berpihak pada PKI untuk mengkudeta Soekarno.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku tidak peduli terhadap polemik pemutaran film itu. Panglima TNI menegaskan bahwa instruksi nobar film G30S/PKI adalah upaya TNI dalam meluruskan sejarah. Apa tanggapan Anda?

Menurut saya faktanya tidak seperti itu. Pak Harto sebagai tujuan pembuatan film tersebut sudah meninggal. Jadi gak ada gunanya muter film tersebut dan akhirnya malah kontra produktif bagi pembinaan aparat TNI di dalam. Masak mau di-Suhartosentriskan? Sementara sekarang Panglimanya Tertinggi Presiden Jokowi. Jadi harus taat aturan. Harus loyal pada Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Bukan loyak ke orang yang sudah almarhum.

Apalagi  Soeharto yang merupakan Presiden RI ke-2 itu bukan atau belum dijadikan sebagai pahlawan. Jadi menurut saya Panglima TNI harus loyal ke Presiden Joko Widodo. Bukan ke almarhum Soeharto yang bukan pahlawan. Apalagi di Tap MPR, Pak Harto harus diadili karena diduga terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan seterusnya.

Kenapa tidak memutar film pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 ya? Karena itu menurut saya sangat historis, dokumenter dan tanpa setting politik. Dan pidato itu hanya semata mata soal Pancasila

Saya kembali tekankan, sebaiknya loyalitas TNI itu kepada negara, atau gagasan jangan orang (suharto)? Apalagi saat ini pa Jokowi sebagai panglima tertinggi. Saya tau pak Jokowi menolak untuk dipuja puja, begitu pa Jokowi  karena hobinya kerja kerja.

Kalau pemturan film tersebut terus dilakukan oleh TNI, maksudnya apa? Ini spekulasiku, tujuannya politik, ingin membangun simpati para Orbais terutama keluarga Cendana (kediaman Pak Harto dulu—Red). Panglima sedang minta perhatian, dan dia mendapat perhatian yang beranekaragam juga. Pro dan kontra. Tapi banyak negatifnya

 

Presiden Joko Widodo tak menampik pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja, Jokowi menilai perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial. Apa tanggapan Anda?

Saya setuju dengan usulan Bapak Presiden. Kita harus bikin film Yang cocok untuk generasi milleneal supaya ingat sejarah (jasmerah). Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Jangan diwarisi kebencian ke bangsa sendiri.

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Anggap Film Pengkhianatan G30S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak karena Film tersebut memuat adegan-adegan sadis dan penuh kekerasan. Salah satunya saat para perwira militer diculik dari rumahnya.. Apa komentar Anda?

Saya sependapat dengan apa yang menjadi respon KPAI, karena di film tersebut vulgar  adegan kekerasanya. Film tersebut memuat adegan-adegan sadis dan penuh kekerasan. adegan kekerasan baik fisik maupun verbal. Apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak-anak.

Hal ini membahayakan kondisi psikologis anak-anak. Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Eva mengatakan, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak-anak. film pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 ya? Karena itu menurut saya sangat histories, documenter dan tanpa setting politik. Dan pidato itu hanya semata mata soal Pancasila. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak-anak.

 

Jadi Menurut Anda Pemutran Film G30S/PKI ada muatan lain?

 Begini ya kita lihat bukti, apalagi dari visum dokter tidak terbukti di bentuk luka lukanya serta ada beberapa yang tidak sesuai fakta. Isu kebangkitan PKI sudah dihembuskan sejak Soeharto berkuasa, hanya propaganda. Karena PKI ilegal, maka TNI langsung saja laporkan ke polisi biar diproses hukum.  Isu PKI aneh. Komunisme sudah mati. NATO (musuh bebuyutan) sudah mencabut dari list sebagai ancaman keamanan. Lembaga lembaga intel kita mencatat setiap saat bahwa ancaman riel adalah ektrimisme dan terorisme yang sudah aksi dan menyebab kerugian perekonomian termasuk Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kenapa ekstrimisme fakta ancaman? Punya basis pengikut, ada ‘markas’, ada supply dana dari luar (gerakan ideology trans nasionalisme), ada casualities misalnya deportan ISIS yang mencapai 1000. Kayaknya kata Anggota Legislatif DAPIL VI Jawa Timur itu. Panglima TNI mengetahui hal tersebut tapi tidak mau tahu. Jadi aneh saja, saya usul nobar film JIHAD SELFIE, lebih manfaat dan kontekstual.