Edward Mangkir Dari Persidangan Keterangan Palsu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, mendesak kedua terdakwa kasus dugaan penggunaan keterangan palsu yaitu Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael. Untuk diketahui bahwa Edward Soeryadjaya merupakan putera sulung taipan pendiri Grup Astra, William Soeryadjaya.

Edward Soeryadjaya bersama dua terdakwa lainya, Maria Goretti Pattiwael dan Gustav Pattipeilohy didakwa terlibat dalam kasus dugan keterangan palsu dalam Akta Notaris Resnizar Anasrul Nomor 3/18 November 2005. Hal itu juga yang dijadikan dasar menggugat aset nasionalisasi SMAK Dago.

Majelis Hakim yang menangani perkara aset SMAK Dago terdiri dari Ketua Jonlar Purba serta anggota Wasdi dan Pranoto. Majelis hakim dengan tegas memerintahkan jaksa penuntut umum agar menghadirkan para terdakwa untuk menjalani persidangan. Perintah itu disampaikan hakim setelah enam kali persidangan, kedua terdakwa yaitu Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael tak pernah hadir dengan alasan sakit.

“Perlu didiagnosa apa penyakitnya supaya jelas. Jangan hanya berdasarkan surat keterangan dokter yang bilang sedang sakit. Tapi apa memang benar-benar sakit sehingga tidak bisa ikut persidangan? Itu harus dokter spesialisasi yang menentukan,” ujar Ketua Majelis Hakim Toga Napitupulu SH di Ruang Sidang Ali Said PN Bandung, Rabu 6 September 2017.

Toga mengatakan, dokter yang memeriksa kedua terdakwa tidak bisa menentukan apakah bisa hadir atau tidak ke persidangan. Dengan begitu, perlu pemeriksaan mendalam dari dokter spesialisas yang akan menyampaikan hasilnya. Dan dokter itu harus dokter ahli dari pemerintah atau ditunjuk pengadilan.

“Kalau memang sedang sakit, hanya minta persidangan mohon ditunda hingga sembuh. Tapi bukannya tidak pernah hadir. Makanya perlu mendalam didiagnosa agar diminta kesimpulan penyakitnya, apakah bisa dihadirkan dalam persidangan,” ujar Toga.

“Tidak cukup hanya satu dokter yang menentukan kondisi penyakit kedua terdakwa, harus ada dari pemerintah atau pengadilan dan dokter pribadi,” kata Toga.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jabar, Suharja SH mengatakan, pihaknya akan menaati perintah Majelis Hakim dengan membawa dokter ahli dari pemerintah dan akan membentuk tim guna memeriksa kedua terdakwa.

“Kami pasti patuhi permintaan hakim. Kami akan periksa kesehatan kedua terdakwa oleh dokter yang disetujui pengadilan. Kami juga akan bentuk tim untuk melihat langsung kondisi terdakwa supaya kedua terdakwa dapat dihadirkan dalam persidangan selanjutnya,” ujar Suharja.

Majelis Hakim memutuskan sidang kembali dilanjutkan pada 20 September 2017. Selama enam kali persidangan, hanya terdakwa Gustav yang hadir sebanyak tiga kali, sedangkan dua lainnya tidak pernah hadir dengan dalih sakit.

Sebelumnya, pihak pengelola SMAK Dago, YBPSMKJB, melaporkan Edward Soeryadjaya, Maria Goretti Pattiwael dan Gustav Pattipeilohy dengan dugaan menggunakan Akta Notaris yang berisi keterangan palsu untuk menggugat aset nasionalisasi SMAK Dago.

Kasus ini memang menyita perhatian, praktisi hukum Benny Wullur mengungkapkan keheranannya terhadap berbagai kejanggalan dalam fakta persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Berbagai kejanggalan tersebut, ujar Benny, menunjukkan bahwa dunia peradilan dan Hakim di Tanah Air masih belum menjadi penegak kebenaran berdasarkan hukum.

Benny mengemukakan pendapat itu berdasarkan kasus yang ditanganinya yakni perkara Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (YBPSMKJB) melawan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) mengenai aset SMAK Dago Bandung.

“Pertama, amat janggal Majelis Hakim PN Bandung tidak membolehkan kuasa hukum YBPSMKJB melihat surat kuasa pihak PLK. Padahal sudah diminta berkali-kali tapi Majelis Hakim PN Bandung selalu berkilah tidak pernah memberikannya,” ujar praktisi dari kantor hukum Benny Wullur ini, kepada wartawan Rabu (6/9).

Padahal, menurut Benny, bisa saja bila memang surat kuasa pihak PLK tak ada dalam persidangan saat itu, maka waktu selanjutnya dapat dibawa dan diperlihatkan.

“Selanjutnya kejanggalan sistem peradilan yang kedua, dalam sidang perkara aset SMAK Dago, pihak PLK sebagai penggugat sama sekali tidak menghadirkan saksi biasa dan ahli. .

Kemudian kejanggalan lainnya adalah dasar legalitas surat kuasa penggugat PLK yang setelah dilakukan inzage (permohonan melihat) kepada PN Bandung ternyata cacat hukum.

Benny mengatakan, surat kuasa diterbitkan PLK mengacu kepada Akta Notaris Resnizar Anam No.3/18November 2005 yang diduga bermasalah pidana karena akta tersebut berisi keterangar palsu sehingga kini sedang digelar persidangan pidananya (Perkara Pidana No 811 Pid.B/2017/Pn.Bdg) terhadap pengurus PLK yang berjumlah tiga orang yaitu Edward Soeryadja Maria Goretti Pattiwael dan Gustav Pattipeilohy menjadi terdakwanya.

“Sekarang akta itu lagi yang digunakan guna menggugat YBPSNHUB. Anehnya, nama-nama orang yang memberikan kuasa untuk menggugat tidak tercantum dalam akta tersebut sebagai baik sebagai pengurus maupun anggota PLK. Nama yang memberikan surat kuasa adalah Sanggam dan Adriel yang tidak terdaftar atau tidak jelas statusnya,” ujar Benny.

Oleh sebab itu, tutur Benny, PLK diduga telah melakukan tindak pidana berulang sebab mendasari gugatannya memakai akta notaris yang telah dinyatakan bermasalah dan ilegal.

Benny mengungkapkan kejanggalan persidangan adalah materi gugatan yang memasukkan pengosongan aset SMAK Dago. Padahal secara hukum acara. pengosongan bukanlah masuk materi gugatan melainkan eksekusi sebagai suatu akibat.

Dalam perkara Perdata itu Majelis Hakim memutus karena menilai tergugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. “Tapi keduanya sama sekali tidak masuk materi gugatan, tergugat juga tidak dinyatakan melakukannya, justru pengosongan tadi materinya dan anehnya dikabulkan Hakim, bahkan putusan serta merta,” ucap Benny.

Dengan kejanggalan persidangan tersebut, Benny berharap agar para oknum yang telah mencoreng lembaga PN Bandung dibersihkan. Agar peristiwa serupa tidak bendang di wilayah lain dan menjaga peradilan Indonesia tetap sebagai penegak kebenaran.

“Apalagi ini aset yang telah dinasionalisasi negara. Amat miris kalau aset yang dinasionalisasi direbut dengan cara yang tidak baik (ilegal) demi kepentingan pribadi. Sama saja negara dirugikan oleh oknum-oknum yang diduga mafia,” tandasnya.

 

JOKO MARDIKO