Dituduh Jadi Dalang PenyeranganLBH, Mantan Pangkostrad Yakin PKI Masih Ada

Mayor Jendera Purnawirawan Kivlan Zen Meminta JBH Dibubarkan

Pengepungan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  pada Minggu malam 17 September 2017  yang dipicu isu kegiatan PKI, terus mengundang reaksi. Hendardi, Ketua SETARA Institute, meyakini ideologi komunis tidak akan bisa bangkit lagi di Indonesia, karena secara de jure, paham tersebut sudah jelas terlarang di Indonesia. Namun jika isu PKI tersebut masih terus digulirkan, Hendardi melihat ada kepentingan politik yang memang sengaja dimainkan.

 

Suasana Pengepungan kantor LBH Jakarta

Hendardi menegaskan bahwa mayoritas masyarakat yang ikut dalam kegiatan aksi dan protes terhadap kegiatan yang terjadi di LBH Jakarta adalah kelompok yang selama ini dianggap intoleran dan radikal. Ia pun meyakini bahwa ada interuksi tertentu sehingga massa tersebut bisa datang dan anarkis di LBH Jakarta tersebut.

“Kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya,” pungkasnya.

Untuk itu, Hendardi pun meminta kepada aparat kepolisian juga mengusut tuntas dalang dan aktor intelektual dari gerakan penyerangan kantor LBH Jakarta tersebut, yang mayoritas diketahui berasal dari elemen Front Pembela Islam, Bamus Betawi dan Laskar Merah Putih (LMP).

“Aparat kepolisian tidak boleh berhenti hanya mengamankan beberapa aktor lapangan saja atas peristiwa penyerangan kantor YLBHI tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendardi juga menilai ada peran seseorang atau kelompok yang memang menjadi pemain utama dalam kasus penyebaran konten hoax dan hatespeech, sehingga kondisi sosial semakin tidak stabil kemarin. Dan target dari pengaruh tersebut adalah pemerintahan Joko Widodo saat ini.

“Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi,” nilainya.

Bahkan LBH Jakarta terang-terangan  menuding Kivlan Zen dan Rahmat Imran yang diduga menjadi aktor di balik penyerangan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin dini hari, 18 September 2017.

 

Kivlan Zen

 

“Yang pertama, Rahmat Imran dan yang kedua, Kivlan Zen, yang merupakan anggota Presidium 313,” kata Ketua Advokasi LBH Jakarta Muhammad Isnur. Pernyataan Isnur tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Komisi Nasional Perempuan, Jakarta Pusat, pada Senin siang, 18 September 2017.

Kantor LBH Jakarta pada Senin dinihari didatangi ratusan massa yang berasal dari beberapa organisasi massa. Penyerangan dilakukan dengan alasan ingin membubarkan acara seni AsikAsikAksi, yang sedang digelar di dalam gedung. Massa menduga acara itu berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sudah tentu Kivlan membantah. “Silakan saja menuduh, itu hak. Bukan saya yang mengerahkan. Tapi kalau (saya) menginspirasi melalui ceramah, buku-buku, kan enggak masalah. Saya memang yang paling getol dalam menentang bangkitnya komunisme,”  katanya, Senin 18 September 2017.

Menurut Kivlan, massa yang berasal dari berbagai ormas itu hanya menggunakan hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Massa menjadi agresif, kata dia, karena dalam gelaran “Asik Asik Aksi” di kantor YLBHI itu ada nyanyian Genjer-Genjer.

“Lagu Genjer-Genjer itu simbolnya PKI, dinyanyikan waktu membantai para Jenderal, dinyanyikan waktu perang. Jadi kalau ada lagu itu ya berarti mereka siap perang. Makanya massa (pendemo) menjadi terpicu (menjadi anarkistis),” lanjut Kivlan.

Bagi Kivlan, upaya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta meluruskan sejarah tentang peristiwa Gerakan 30 September dipandang sebagai kebangkitan paham komunisme. Hal itu disebut merupakan bentuk pelanggaran  terhadap UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis.

Oleh karena itu, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah melaporkan lembaga yang didirikan mendiang Adnan Buyung Nasution itu ke Kepolisian terkait pelanggaran perundang-undangan di atas. “Saya akan ajukan pembubaran LBH ini ke Kepolisian, Menko Polhukam, dan Menkumham. Saya akan laporkan mereka karena membangkitkan komunisme,” cetusnya, saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (28/9).

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen adalah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pada 1 Juni 2016, Kivlan menjelaskan bahwa PKI sudah kembali bangkit. Dia menyebut, struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah serta 15 juta pendukung.

“Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah,” ujar Kivlan kepada wartawan saat acara Simposium Nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta. Namun, Kivlan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sosok Wahyu Setiaji yang dimaksud.

Kivlan melanjutkan kala itu, kantor PKI yang lama berada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman, Jakarta. Kantor lama yang sudah seperti rumah hantu itu disebut akan segera direnovasi untuk diaktifkan kembali. Bukti kegiatan PKI adalah maraknya brosur-brosur yang disebar serta Majalah Historika.

Kivlan pun menyebutkan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.