Tiga Ancaman Pansus KPK Versi ICW

Forumkeadilan.com. Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (PansusKPK) sudah mengumumkan temuannya. Ada 11 temuan yang dianggap menyudutkan KPK. Tak urung temuan itu mengundang  reaksi dari berbagain pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya,  menilai kerja Pansus Angket KPK di DPR tak sesuai dengan 4 materi objek Pansus Angket. Ada 12 aktivitas Pansus yang tidak relevan.

Donald Faris peneliti ICW

“Ada 4 hal materi objek angket sebagaimana yang dibacakan dalam Paripurna. Tata kelola anggaran KPK, tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi, ketidakharmonisan internal KPK, dan persoalan pencabutan BAP oleh Miryam S. Haryani,” sebut Peneliti ICW Donal Fariz, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2017).

ICW menanyakan apakah relevan rekomendasi, saksi-saksi dan ahli yang diundang oleh Pansus Angket dengan 4 objek materi tersebut. Hal ini dengan melihat Pasal 79 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “UU MD3 dia adalah forum penyelidikan untuk mencari tahu pelaksanaan Undang-Undang dan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi tentu kita akan melihat relevansi kerja mereka di awal dengan rekomendasi di akhir,” katanya.

ICW juga menilai bagaimana pola Pansus membangun opini dan mengundang orang-orang yang menunjukkan seberapa objektif Pansus KPK. ICW menduga ahli yang diundang menjadi bagian dari setingan Pansus Angket untuk kepentingan Pansus itu sendiri.

“Sejak Pansus mulai bekerja sampai dengan tanggal 22 Agustus setidaknya ada 16 aktivitas Pansus yang dilakukan. Aktivitasnya banyak, tapi setidaknya sepanjang 65 hari Pansus bekerja itu mereka melakukan 16 jenis aktifitas. Dari pemetaan kami sebanyak 12 aktivitas kami nilai tidak relevan,” jelasnya.

“Kenapa dinilai tidak relevan, contoh ada kunjungan ke kepolisian, Kejaksaan Agung, ke Penjara Suka Miskin, dan Save House. Kalau kita lihat 16 aktivitas dengan 4 materi objek angket tidak ada relevansinya sama sekali,” tambahnya.

ICW melihat kerja Pansus Angket melebar dari 4 materi utama yang dibacakan saat Rapat Paripurna DPR. Pansus hanya mencari-cari kesalahan KPK.

“Yang kami baca adalah cara kerja mereka itu melebar, patut diduga sebagai bagian dari cara mencari-cari, dan menemukan kesalahan KPK. Paling kentara itu kelihatan di kasus mereka menemui para terpidana kasus korupsi di Suka Miskin,” ucap Donal.

Kemudian, khusus tetant temuan Pansus, ICW melihat sedikitnya ada 6 poin yang menjadi catatan ICW. Apa saja?

Temuan pertama yakni dari total 16 aktivitas Pansus, 12 di antaranya dinilai tidak relevan dengan tujuan awal. Aktivitas itu diduga hanya untuk mencari-cari kesalahan KPK.

“Kenapa dinilai tidak relevan? contoh ada kunjungan ke Kepolisian, Kejaksaan Agung, ke penjara Suka Miskin, dan Safe House. Kalau kita lihat 16 aktivitas dengan 4 materi objek angket tidak ada relevansinya sama sekali,” ujar Peneliti ICW Donal Fariz, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2017).

ICW menilai orang yang ditemui Pansus Hak Angket KPK untuk meminta informasi tidak objektif. “Pilhan orang ini subjektif untuk mencari-cari kesalahan KPK itu sendiri, sebagus apapun kerja KPK kalau yang diwawancarainya adalah koruptor pasti akan jelek kerja KPK,” kata Donal.

Temuan kedua, ICW menilai 4 dari 5 ahli yang diundang Pansus Angket KPK terkesan mendukung atau menguntungkan Pansus. Hanya 1 ahli yang dinilai merugikan Pansus karena mempersoalkan legalitas Pansus.

“Yaitu Profesor Mahfud MD, itu pun diundang karena sosial media sudah heboh untuk menantang Pansus kalau berani mengundang Mahfund MD. Kami menduga (ahli yang diundang) sengaja dilakukan dengan memilih ahli-ahli yang akan mendukung opini Pansus sejak awal,” imbuhnya.

Temuan ketiga, ICW menilai Pansus Angket melakukan kunjungan-kunjungan politis yang tidak relevan. “Agar kami objektif juga, hanya dua kunjungan yang menurut kami relevan, BPK dan Kepolisian dalam menyerahkan audit,” ungkapnya.

Kunjungan ke Lapas Suka Miskin dan safe house KPK tidak relevan dengan pembentukan Pansus Angket KPK. ICW juga menilai kunjungan ke Jaksa Agung dan Kepolisian sebagai kunjungan lobbiying.

“Kan Jaksa Agung mendukung Pansus setelah itu, NasDem mendukung Pansus, ya satu suara antara Jaksa Agung yang dari NasDem dan NasDem itu sendiri yang mendukung Pansus. Maka kami sebut ini kunjungan Politis,” ucapnya.

Temuan keempat, ICW mempertanyakan saksi yang dihadirkan Pansus dari Napi Korupsi. “Dari enam kelompok saksi yang diwawancarai oleh Pansus ini, 3 atau setengah di antaranya adalah terpidana kasus,” sebutnya.

Temuan kelima, Pansus diduga dengan sengaja menebar ancaman hoax (berita palsu). “Ada sebagian anggota Pansus yang sengaja menebar hoax, kami mencatat ada 10 hoax yang disebar selama ini, (seperti) tudingan KPK punya rumah sekap padahal itu adalah safe house.

Temuan keenam, ICW melihat melakukan 3 ancaman ke KPK selama bekerja. “Pembekuan anggaran KPK dan Polri, desakan dan ancaman untuk mengganti jubir, desakan dan ancaman untuk merevisi undang-undang KPK,” ujar  Donal.