Setya Novanto Tidak Mundur, Golkar Hilang Dari DPR

 

 

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama sejumlah kader berpose seusai mendeklarasikan Golkar Bersih, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/7). GMPG mendeklarasikan “#Gerakan Golkar Bersih Melawan Golkar Korup,” sekaligus menuntut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dicopot dari jabatannya karena telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye/17

Forumkeadilan.com. Setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar memperkirakan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2019 bisa anjlok sampai akan kurang dari 4 persen. Karena batas ambang untuk dapat mengirim wakil ke DPR adalah 3,5 persen, maka kemungkinan Golkar tidak akan memiliki wakil di DPR.

 

Gejolak menerpa Partai Golkar setelah Ketua Umumnya, yakni Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta Setnov (panggilan Setya Novanto) mundur dari posisi Ketum Golkar. Mereka juga bergerilya mendatangi para senior Golkar untuk mengadukan Setnov yang kini sudah menjadi tersangka korupsi e-KTP.

Minggu 23 Juli 2017, GMPG mendatangi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ketua GMPG, Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa, status tersangka yang disandang Setnov memberikan dampak negatif kepada citra partai. Dia menilai pengaduan kepada dewan kehormatan sangat tepat karena berwenang dalam memberikan masukan untuk menjaga citra partai. Dia melihat DPP Partai Golkar seolah-olah melindungi Setnov yang terlibat dalam kasus korupsi. “Kita ini melihat DPP seolah ramai-ramai memberikan dukungan kepada Setya Novanto dan melihat korupsi suatu hal yang biasa-biasa saja,” kata Doli di kediaman Akbar Tandjung Jalan Purnawarman No 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7). DPP Partai Golkar memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga Setya Novanto akan menjalankan tugasnya sebagai Ketum hingga akhir masa jabatan tahun 2019 walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el oleh KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/17.

Dalam pertemuan tersebut,GMPG menyampaikan surat pengaduan kepada Dewan Kehormatan melalui Akbar Tandjung dengan harapan bisa dibahas bersama seluruh anggota dewan kehormatan.

Tak cukup sampai di situ, Selasa, 25 Juli 2017, GMPG menggelar aksi Gerakan Golkar Bersih di depan gerbang DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat. Deklarasi dilakukan di depan gerbang kantor DPP Partai Golkar karena mereka tak diperbolehkan masuk oleh anggota Brimob yang berjaga atas perintah DPP Golkar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus mendesak agar Golkar memberhentikan Setya Novanto dari posisi Ketua Umum karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. “Kami dari gerakan muda Partai Golkar hari ini sengaja ke DPP, ini rumah kami, rumah kader Partai Golkar. Hari ini kami mendeklarasikan suatu gerakan Golkar bersih, jadi kami menilai kepemimpinan yang sekarang sudah terlalu akut, menempatkan korupsi itu suatu persoalan yang biasa,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, memasuki lokasi digelarnya acara Konsolidasi Dan Soliditas AMPG Sebagai Instrume Strategis Pemenangan Dan Pengkaderan Partai Golkar. (8/8)/http://www.suaragolkar.com

Ahmad Doli menyayangkan seluruh kepemimpinan kolektif formal di Golkar mulai dari Dewan Kehormatan, DPP, Dewan Pembina, Dewan Pakar, DPD I-II, tetap mendukung seorang tersangka kasus korupsi menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, sikap tersebut akan menggerus citra partai dan sangat berpengaruh dalam Pilpres 2019 mendatang.

Doli menyatakan GMPG akan menggalang suara untuk memperkuat Gerakan Golkar Bersih. Pihaknya akan mencari dukungan untuk menggulingkan kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar. “Demi citra partai yang tidak merosot, kami mencari dukungan kepada seluruh kader Golkar untuk sepakat menggulung ketua umum sekarang yang sudah berstatus tersangka dalam tindak pidana korupsi,” ujar Doli.

Menurutnya, langkah GMPG ini telah mendapatkan dukungan dari salah seorang elite di Dewan Kehormatan Partai Golkar yang secara jelas menentang kepemimpinan Setya Novanto. “Saya kira kami bersyukur, kemarin satu-satunya dewan yang sekarang ada di DPP Golkar yang tidak menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Setnov, saat ini adalah Dewan Kehormatan,” imbuhnya.

Ahmad Doli Kurnia juga menegaskan akan terus mencari dukungan untuk menggulingkan kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar. “Demi citra partai yang tidak merosot, kami mencari dukungan kepada seluruh kader Golkar untuk sepakat menggulung ketua umum sekarang yang sudah berstatus tersangka dalam tindak pidana korupsi,” kata Doli saat memberikan keterangannya di depan Gedung DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung (kiri) berdiskusi dengan kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab (kanan) dan Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) saat menerima pengaduan di kediamannya di Jakarta, Minggu (23/7). Kedatangan kader muda Partai Golkar itu untuk meminta kepada dewan kehormatan partai agar mendesak Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR karena telah berstatus tersangka kasus korupsi e-KTP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17.

Menurutnya, langkah GMPG ini telah mendapatkan dukungan dari salah seorang elite di Dewan Kehormatan Partai Golkar yang secara jelas menentang kepemimpinan Setya Novanto. “Saya kira kami bersyukur, kemarin satu-satunya dewan yang sekarang ada di DPP Golkar yang tidak menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Setnov, saat ini adalah Dewan Kehormatan,” imbuhnya.

Doli menjelaskan bahwa GMPG sempat bersurat ke Dewan Kehormatan Partai Golkar mengenai kondisi Partai Golkar. Dalam surat tersebut dia menjelaskan kondisi partai sudah tak sehat lagi. “Kami sangat menyayangkan, ini kan sudah bisa dikatakan tidak sehat lagi keadaan partai. Kenapa seorang yang sudah menjadi tersangka seolah tetap mendapat karpet merah dan diekspresikan ke publik bahwa kader partai tetap mendukung seseorang yang sudah menjadi koruptor,” kata Doli.

Doli mengatakan untuk memperkuat niatan dari deklarasi itu pihaknya akan melakukan sejumlah kunjungan ke kader dan tokoh senior Golkar. Mereka akan menjelaskan bahwa gerakan yang dicetuskan GMPG adalah bentuk kecintaan yang bertujuan untuk kebaikan partai. “Kami akan terus datangi tokoh maupun kader yang kami anggap memiliki visi yang sama untuk menyatakan dan memperkuat gerakan Golkar bersih ini,” ujarnya.

Dia juga menegaskan GMPG tak menutup pintu bagi Dewan Pembina maupun Dewan Pakar yang ingin mewujudkan Partai Golkar bersih. Asalkan, mereka memiliki visi yang sejalan dengan gerakan GMPG. “Ini semua kami lakukan karena kecintaan kami kepada Golkar, kami tidak mau partai Golkar terus tersandera dan akhirnya kepercayaan publik ke Golkar hilang dan akhirnya mengancam eksistensi Golkar,” pungkasnya.

Dengan aksinya tersebut Doli juga mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk terus mendukung partainya bersih dari koruptor. Menurutnya, jika tidak mendukung hal tersebut sama saja sebagai pihak lawan, yang membuat Golkar kotor dan hitam. “Oleh karena itu kami mendeklarasikan mulai saat ini kami membuat diferensiasi antara kader, tokoh, senior, tokoh sesepuh yg mendukung gerakan golkar bersih ini. Kalau tidak mendukung, dan tetap mendukung Setnov menjadi ketua umum, itu artinya lawannya Golkar korup, Golkar kotor, dan Golkar hitam,” tuturnya.

Doli mengklaim aksinya merupakan bentuk kecintaan terhadap partainya. Ia menegaskan tidak mau publik kehilangan kepercayaan kepada partainya karena itu bisa mengancam eksistensi Partai Golkar. “Ini semua kami lakukan karena kecintaan kami kepada Golkar, kami nggga mau Partai Golkar terus tersandera dan akhirnya kepercayaan publik ke golkar hilang, serta eksistensi golkar juga bisa terancam,” pungkas Doli.

Sukmawati Soekarno Putri//ANTARA FOTO/Agus Bebeng/aww/17.

Namun, mereka dilarang petugas keamanan untuk memasuki kantor DPP. Sejumlah pasukan brimob menjaga ketat pintu masuk menuju area DPP. Salah seorang anggota keamanan yang enggan disebutkan namanya meminta kepada seluruh awak media yang tadinya menanti acara deklarasi tersebut di depan gerbang menuju DPP untuk meninggalkan area. Mereka beralasan agar tidak terjadi keramaian dan penumpukan orang di depan area masuk DPP Golkar. “Demi kenyamanan kita sama-sama mas, saya dapat perintah dari dalam untuk menghalau media yang mau datang, termasuk menunggu di depan pintu ini juga dilarang oleh orang dalam,” kata salah satu polisi yang berjaga tersebut.

Ketika dimintai keterangan hal apa yang mendasari GMPG dilarang memasuki kawasan DPP Partai Golkar tersebut pihak keamanan enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Doli Kurnia pun sempat berdebat dengan pihak kepolisian. Dia keberatan dilarang masuk ke kantor DPP Golkar. “Sprin bapak mana? Kami ini semua kader, masak enggak bisa masuk? kata Doli. “Silakan tanyakan ke Sekjen kenapa tidak boleh masuk,” jawab seorang anggota Brimob.

Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dengan perlakuan para aparat kepolisian yang melarang kader Golkar untuk melakukan acara di rumahnya sendiri. “Dilarang masuk ke kantor Partai Golkar itu kan sebenarnya lucu, aneh. Justru seharusnya rumah ini menjadi rumah terbuka bagi siapa saja mau datang itu bisa diterima, apalagi kader partai Golkar,” kata Dol.

Bukan hanya generasi muda Golkar yang kecewa, masyarakat Kota Kupang sebagai salah satu daerah pemilihan Setya Novanto, juga mengaku kecewa. Mereka tak menyangka bahwa Setya Novanto terlibat dalam dugaan kasus korupsi kasus e-KTP yang membuat mereka hingga kini tak memiliki KTP. “Saya sebagai masyarakat sangat kecewa dengan pak Setya Novanto. Saya kecewa karena kasus proyek e-KTP, kami kan yang memilih pak Setya Novanto selama ini, biar saja hukum yang berlaku berproses,” kata Katarina Dimu, salah satu warga Kota Kupang yang ditemui media massa di rumahnya, Jumat, 21 Juli 2017.

Sepengetahuan warga Kupang tersebut, Setya Novanto memiliki beberapa aset di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagian dari aset tersebut yakni, hotel bintang tiga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, gedung Novanto Center di Kota Kupang, rumah tenun, sentra agrobisnis dan beberapa aset lainnya.

Cukup beralasan bila Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung yang didatangi GMPG meramalkan elektabilitas Partai Golkar akan semakin menurun setelah Setya Novanto  ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Akbar menjelaskan, survei pada bulan April menunjukkan elektabilitas Partai Golkar di angka 7,1 persen. Lalu, kabar terakhir yang diterimanya dari sebuah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Golkar merosot hingga 3,5 persen. Angka ini tentunya di bawah persentase ambang batas kursi di parlemen dalam UU tentang pemilu yang baru-baru ini disahkan DPR. “Seandainya ini kejadian pada pemilu 2019 yang akan datang berarti golkar tidak punya wakil. Nah ini yang kami takutkan. Kami takutkan betul, saya takutkan betul,” kata Akbar Tanjung di Jakarta, Minggu 23 Juli 2017.

“Berkaitan dengan partai ada parliamentary threshold yaitu 4 persen. Artinya kalau misalnya partisipasi tidak bisa mendapatkan dukungan suara di atas 4 persen maka partai itu tidak akan berhak untuk mempunyai wakilnya di DPR,” kata Akbar Tanjung di kediamannya Jalan Purnawarman No 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mantan Ketum Partai Golkar ini mengatakan perubahan struktur kepemimpinan dalam tubuh partai dinilai bakal meningkatkan elektabilitas partai. Apalagi lewat mekanisme seperti musyawarah nasional yang melalui tahapan seleksi dalam menentukan tokoh yang akan memimpin partai Golkar selanjutnya.  “Kita harus lihat rekam jejaknya dan kita punya prinsip dalam menentukan kader yakni prestasi dedikasi modalitas dan profesionalitas. Juga rekam jejaknya baik di Golkar maupun di DPR dan di pemerintahan, itu semua jadi acuan kita referensi dan pedoman kita,” tutur Akbar.

Meski begitu Akbar tak mengatakan secara gamblang harus adanya pergantian ketum partai. Dia hanya menyampaikan perlu adanya langkah-langkah antisipatif kalau-kalau kasus Setnov ditolak dalam praperadilan.  “Kalau tidak berhasil (praperadilan ditolak) sudah bisa kita bayangkan bahwa proses pengadilan bakal berjalan terus dan akan jadi berita sehari hari tentang partai dan proses itu akan menghasilkan putusan putusan pengadilan,” ujar Akbar.

Selain diserang oleh orang dalam, Setya Novanto juga disodok dari luar Golkar. Putri Presiden pertama Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri menilai Partai Golkar tidak tegas dalam mengambil sikap terhadap Setya Novanto. Menurutnya, Golkar harusnya melakukan revolusi mental. “Itu sangat menyedihkan ya kok begitu Indonesia perlu sekali revolusi mental supaya lebih baik,” kata Sukmawati, di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 24 Juli 2017.

Sukmawati menilai Novanto jantan, seharusnya harus berani mundur dari jabatan ketum Golkar dan ketua DPR. “Kalau secara jantan saya kira sebaiknya begitu (mundur) tetapi saya tidak tahu kenapa Golkar tidak tegas dalam internalnya mereka,” tuturnya.

Namun, Sukmawati menyerahkan semua kepada prosedur dan aturan-aturan yang ada terkait hal itu. Apalagi ketika Novanto masih tetap memimpin beberapa agenda DPR seperti mengesahkan UU Pemilu. “Bagaimana prosedur dan kewenangannya itu, saya kira dari internal Golkar dan peraturan tertera bagaimana kalau tersangkut,” pungkasnya.

Sejauh ini posisi Setnov di Golkar masih aman, setidaknya kalau menyimak pernyataan sikap yang  tidak begitu jelas dari para tokoh Golkar. Sewaktu kader Golkar berbondong-bondong menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK mengatakan, mereka datang untuk minta pandangan guna memperbaiki struktur kepemimpinan di Golkar. “Tapi bagi saya ini sudah urusan DPP, tentu DPD masing-masing,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2017.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, idealnya ada langkah perbaikan di internal partai setelah Setya Novanto jadi tersangka. Misalnya sekarang sudah dikeluarkan mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar. “Itu langkah pertama tentu berikutnya ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART,” sambung JK.

Pada Selasa, 18 Juli 2017 sore, DPP Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, didampingi Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat pleno tersebut yakni respons Golkar atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP dan laporan mengenai progres Partai Golkar di pilkada serentak 2018. Rapat pleno itu kemudian menghasilkan tujuh poin rekomendasi. Salah satu poinnya memberi mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.

Bahkan, pihak-pihak yang selama ini dikenal loyal pada Setya Novanto kian merapatkan barisan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengundang perwakilan pengurus DPD I dan DPD II untuk menyikapi gejolak tersebut. Mereka menyatakan kompak dukung ketua umumnya.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, menegaskan, DPD Partai Golkar se-Indonesia akan mendukung kebijakan telah diputuskan DPP Partai Golkar. Setidaknya, ada tiga poin keputusan yang diambil usai melakukan rapat kerja dengan pengurus DPP partai Golkar pada Jumat kemarin.  “Tadi malam kita dengarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Kita menyimpulkan tiga sikap. Pertama, kita mendukung apa yang ditetapkan DPP. Kedua, kami wajib mensosialisasikan diktum tiap DPD setiap provinsi. Ketiga, kami mengimbau bahwa kepada DPD untuk segera membuat strategi pemberian pembelaan secara sungguh-sungguh untuk Setya Novanto,” ujar Ridwan di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, menambahkan, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi  e-KTP tidak berpengaruh terhadap elektabilitas partai Golkar. Bahkan, Idrus mengklaim dapat memenangkan pemilihan presiden 2019 mendatang dengan elektabilitas yang dimiliki partai saat ini.  “Karena Golkar sejauh ini bergerak dengan bagus, karena modal ini kami akan maju ke dalam pilpres dan lain-lain. Kami tetap optimis, kami tetap menjaga soliditas ini agar tidak cerai berai anggota dan mendapat kemenangan di pemilihan presiden 2019 nanti,” ujarnya.

Idrus menegaskan Partai Golkar tidak akan mengubah haluan dari partai pendukung pemerintah. Golkar juga akan fokus memenangkan beberapa agenda politik ke depan. “Partai tidak akan berubah haluan sebagai partai pendukung pemerintah, kami tidak akan melaksanakan munas luar biasa. Kami sudah sepakat untuk memenangkan agenda politik ke depan,” ujar Idrus.

Hamdani