KPK Bayar Ganti Rugi

Gugatan mantan Hakim Syarifuddin dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan uang konsinyasi Rp 100 juta kepada Syarifuddin Umar, mantan terpidana kasus suap. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, pada 2013 mengajukan praperadilan karena menganggap penangkapannya oleh KPK melanggar hukum. Mahkamah Agung kemudian memenangkan gugatan itu.

“Saya butuh uang, tapi saya tidak perlukan uang ini,” kata Syarifuddin setelah menerima cek itu dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.

viva.co.id//Mantan Hakim Syarifudin Ambil Ganti Rugi dari KPK Rp100 Juta

Menurut Syarifuddin, KPK telah melakukan kriminalisasi terhadapnya dengan memalsukan keterangan. Dia juga berujar bahwa KPK telah memalsukan suaranya sebagai alat bukti. “Suara saja bisa dipalsu, itulah saya ajukan gugatan dan terbukti, dan ini penyerahan uang, juga bukan mengakhiri masalah, justru menimbulkan masalah,” katanya.

Gugatan diajukan Syarifuddin karena perbedaan pendapat soal barang bukti yang disita KPK pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjeratnya. “Terdapat perbedaan pendapat terkait bukti lain yang disita saat OTT. Oleh karena itulah, pihak terdakwa mengajukan gugatan perdata,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Senin 21 Agustus 2017 lalu.

Febri menyatakan, saat melawan gugatan perdata Syarifuddin, KPK telah berupaya maksimal. KPK berpandangan, seharusnya upaya hukum terhadap penggeledahan ataupun penyitaan ada di ranah praperadilan, bukan perdata. “Namun hakim berpandangan berbeda, dan sebagai penegak hukum tentu kami wajib hormati putusan pengadilan,” ujar Febri.

Untuk melaksanakan putusan pada perkara pokok, lanjut Febri, KPK sudah mengembalikan sejumlah bukti yang pernah disita. KPK juga sudah menitipkan Rp 100 juta tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Desember 2016, setelah MA menjatuhkan vonis di tingkat PK.

Febri mengatakan, proses ini dapat menjadi pelajaran agar keberatan dari proses hukum diselesaikan melalui jalur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan ditarik ke proses politik. “KPK menghormati hasil dari proses hukum tersebut meskipun sejak awal terdapat perbedaan pandangan terkait materi perkara,” ujar Febri.

Pada 2012, Syarifuddin Umar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Ia dinilai majelis hakim tindak pidana korupsi terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan, sebesar Rp 250 juta. Namun saat ini dia sudah bebas.

Syarifuddin kemudian mempraperadilankan KPK atas penangkapan itu karena menganggap KPK semena-mena. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu memenangkan gugatan Syarifuddin dengan menyatakan, penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah karena tanpa surat penggeledahan.

Dia menganggap KPK menyalahi prosedur hukum dalam melakukan penggeledahan saat operasi tangkap tangan di kediamannya. Menurut dia, beberapa harta kekayaan yang tidak terkait dengan kasusnya disita KPK.

Pada 19 April 2013, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Syarifuddin. KPK diminta membayar sebesar Rp 100 juta dan diwajibkan untuk mengembalikan uang asing milik Syarifuddin yang disita KPK sekitar Rp 2 miliar dari gugatan yang diajukan Syarifuddin sebesar Rp 5 miliar. KPK kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi, kemenangan Syarifuddin dianulir.Syarifuddin kemudian mengajukan kasasi, dan MA memenangkan gugatannya.

Dengan kalahnya KPK dalam kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung 2014, Syarifuddin berujar, KPK telah merugikan negara. “Menurut saya, sepanjang dia menjalankan undang-undang, menggunakan keuangan negara, maka dia adalah pemerintah dalam arti luas,” katanya.

Kasus Syarifuddin Umar sendiri berawal dari kasus suap kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI). Dalam kasus itu, selain mantan hakim Syarifuddin, kurator Puguh Wirawan juga ditetapkan sebagai terpidana.

Setelah kemenangannya itu, Syarifuddin mengatakan ia akan membantu Pansus KPK DPR. “Setelah datang hari ini, maka saya akan ke Pansus, saya akan bongkar seluruh rekayasa kasus, untuk kriminalisasi, yang penuh konspirasi jahat,” ujarnya.

Saat penyerahan uang dilakukan, anggota Pansus Hak Angket KPK, Misbakhun ikut mendampinginya. Syarifuddin mengaku akan membeberkan dugaan rekayasa kasus oleh KPK di hadapan Pansus.

Ia menuduh jaksa KPK telah memalsukan suaranya saat persidangan. Ia juga menuduh saksi-saksi yang dihadirkan juga direkayasa keterangannya. “Dan ini penyerahan uang (ganti rugi) juga bukan mengakhiri masalah, justru menimbulkan masalah. Ini KPK merugikan keuangan negara. KPK keliru bahwa DPR keliru mengeluarkan hak angket kepada KPK,” kata Syarifuddin.

Sementara itu, Misbakhun mengaku diutus pimpinan Pansus dan pimpinan DPR untuk hadir menemani Syarifuddin di pengadilan. Menurut Misbakhun, putusan MA tersebut menunjukkan bahwa ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum KPK pada saat itu terhadap Syarifuddin. “Ini kan makin menunjukkan bahwa selama ini ada praktek-praktek oleh oknum penyidik KPK yang bertentangan dengan hukum acara kita,” kata Misbakhun.

“Akan kita terima pengakuan Syarifuddin. Setelah dari sini, beliau akan ke DPR beri keterangan yang lain berkaitan dengan apa yang sudah dieksekusi oleh pengadilan,” lanjut dia.

Tuduhan KPK telah melakukan kriminalisasi dibantah tegas. “Bagi KPK hal itu tidak relevan secara hukum. Kecuali yang bersangkutan ingin menempuh upaya hukum lanjutan,” kata Febri Diansyah.

Sebab kasus ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hasilnya, Syarifuddin diputus bersalah oleh hakim. “Hal-hal terkait materi perkara justru sudah diuji di persidangan. Dimana akhirnya hakim pengadilan tipikor menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah.

Sementara itu Syarifuddin juga mempermasalahkan soal bukti sadapan dalam kasusnya. Menurutnya sadapan sebagai bukti kesalahannya ternyata diperoleh dari isi SMS dan pembicaraan yang tersimpan di dalam memori ponsel. Tentu ini tidak layak disebut sadapan.

Bagi KPK sendiri pertanyaan ini justru menimbulkan tanda tanya. “Menjadi pertanyaan, apakah yang disampaikan terkait bukti atau materi perkara tersebut masih relevan?” ucap Febri.

 

JIR