Ketua DPRD MalangTerlilit Dua Kasus

Ketua DPRD Malang dan Kadis PUPBB Oleh KPK

 

 

Forumkeadilan.com. Tugasnya sebagai Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang nampaknya bakal terganggu. Pasalnya, Jarot Edy Sulistyono harus  memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Jarot menjadi tersangka kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono.

Walikota Malang Mochamad Anton menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/8). Mochamad Anton diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P pemerintah kota Malang TA 2015 dengan tersangka M.Arief Wicaksono. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/17

 

Jarot terlihat hadir di ruang tunggu KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 15 Agustus 2017 sekitar pukul 09.45 WIB. Ini merupakan pemeriksaan pertama Jarot setelah ditetapkan menjadi tersangka pekan lalu.

Selain Jarot, KPK juga memanggil tersangka Komisaris PT EMK Hendarwan Maruszaman. “JES (Jarot Edy Sulistiyono) diperiksa terkait suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015, sementara HM (Hendarwan Maruszaman) akan diperiksa terkait suap penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedungkandang,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Selain di Jakarta, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terpisah di Polres Malang. Ada 12 orang saksi dari anggota DPRD Kota Malang yang dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono.

Febri mengatakan, KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Arief Wicaksono pada Senin (14/8). Namun Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini salah datang. “Ketua DPRD Malang, tersangka sempat datang ke tim di (Polres) Malang. Namun disampaikan bahwa dijadwalkan pemeriksaan harusnya dilakukan di Jakarta. Jadi nanti kita lakukan pemanggilan kembali,” kata Febri kepada wartawan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang juga tersangka kasus suap Jarot Edy Sulistyono (tengah) berjalan keluar gedung seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/8). Jarot Edy Sulistyono diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi kasus suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/17

 

Tak hanya Jarot, KPK juga menggelar pemeriksaan secara marathon kepada 12 anggota DPRD Malang. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Rupatama Polres Malang Kota. Mereka diperiksa sebagai saksi. Dari sejumlah anggota DPRD ditanya, nyaris sama menjawab pemeriksaan terkait proses penyusunan APBD 2015 hingga pengesahan, dan juga tentang proyek multi years jembatan Kedungkandang di APBD 2016. “Soal mekanismenya APBD 2015 dan jembatan Kedungkandang,” ujar Rahayu Sugiarti, politisi Golkar menjabat Wakil Ketua Banggar ini.

Sugiarti mengaku, ada 11 anggota DPRD lain bersama dirinya turut diperiksa, termasuk saksi di luar DPRD, yakni dari Pemkot Malang. “Ada 12, lainnya saya tak kenal,” ujarnya.

Sony Yudiarto, anggota Banggar dari Partai Demokrat menyebut, istri Jarot Edy Sulistyono, Erna Krisantina turut diperiksa oleh KPK. Wanita diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Malang ini menjalani pemeriksaan, sejak Selasa siang, 15 Agustus 2017, “Ada istri Pak Jarot juga. Selain 12 anggota dewan,” tegas Sony terpisah.

Nama lain yang juga diperiksa adalah Wali Kota Malang Mochamad Anton Usai diperiksa, Anton menegaskan dirinya berstatus saksi. “Loh, saya bukan sebagai pihak tersangka kok. Saya kan ini (diperiksa sebagai) saksi,” ujar Anton saat keluar dari KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 14 Agustus 2017.

Anton mengaku sama sekali tidak tahu soal kasus suap APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015 yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono. Soal pertemuan membahas lobi proyek juga tidak diketahuinya. “Kita nggak tahu persoalannya seperti apa. Mereka bertemu dengan siapa saja saya tidak tahu. Pertanyaannya itu saja,” ujar Anton.

Anton diperiksa selama 6 jam. Mulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga 16.22 WIB. “Saya tidak tahu sejauh mana pertemuan mereka itu. Yang jelas prinsipnya kami menyampaikan belum tahu dan itu masih dimintai keterangan saksi-saksi di Malang,” ungkap Anton.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Malang Wasto juga menjalani pemeriksaan hingga 10 jam lamanya. “(pemeriksaan) Lebih ke prosesnya (APBD), mulai awal usulan DPU (Dinas Pekerjaan Umum) hingga pembahasan di dewan. Serta proyek multiyears jembatan Kedungkandang di APBD 2016 alokasinya sekitar Rp 30 miliar,” kata Wasto kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.

Menurut Wasto, alokasi anggaran sudah mendapatkan koreksi dari wali kota saat itu hingga keluar kebijakan agar tidak diproses. “Abah (Wali Kota Moch Anton) mengeluarkan kebijakan tidak diproses, pertama karena waktu yang mepet sekali serta statusnya masih dalam penyelidikan aparat hukum. Itu yang terjadi dan saya sampaikan kepada penyidik,” terangnya.

Petugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja walikota di Balaikota Malang, Jawa Timur, Rabu (9/8). Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ANTARA FOTO/HO/H.Prabowo/abs/foc/17.

Wasto tidak menjawab gamblang ketika ditanya soal proyek jembatan Kedungkandang multiyears yang diduga dipaksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyo. Jarot Edy juga tersangka dalam kasus ini. “Usulan anggaran oleh DPU, dari hasil musrenbang, rencana kerja, dan proposal dari masyarakat. Begitu juga dengan jembatan Kedungkandang. Kalau dipaksa tidak, mekanismenya memang dari dinas terkait,” ujarnya.

Wasto mengaku hanya ditanya soal mekanisme proses APBD hingga pengesahan melalui sidang paripurna. “Tidak ada soal tersangka, hanya mekanismenya APBD saja,” bebernya.

Ditambahkan, adanya penanganan KPK ini turut membawa trauma baik dari Pemkot maupun DPRD Kota Malang. Padahal saat ini tengah berjalan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017. “Terus kami dapat masukan dari beliau (penyidik KPK), agar Pemkot Malang meminta pendampingan dari Direktorat Pencegahan KPK. Dan nanti akan kita laksanakan, karena jika tidak berjalan APBD ini kasihan masyarakat,” tuturnya.

Moch Arief Wicaksono diumumkan sebagai tersangka pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan pada Jumat 11 Agustus 2017.”KPK meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Malang. Yang pertama tersangka MAW (Moch Arief Wicaksono), Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019,” ungkap Febri.

Dia disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015.

Sementara dalam kasus kedua Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisaris PT EMK. Suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015. “Dalam perkara kedua ini, MAW diduga menerima Rp 250 juta dengan nilai proyek Rp 98 miliar, yang dikerjakan multiyears tahun 2016-2018,” ungkap Febri.

Sebagai tersangka penerima, Arief Wicaksono disangka dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam kedua kasus tersebut.

Sementara itu, sebagai tersangka pemberi, yaitu Djarot Edy dan Hendarwan, masing-masing disangka menggunakan Pasal 5 (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

 

JOKO MARDIKO