Jumlah Dana Partai Politik Setelah Naik 1000 Persen

KPK Minta Supaya UU Partai Politik Juga Direvisi Supaya Anggota DPR Tak korupsi

 

 

Pemerintah menyetujui permintaan partai-partai politik untuk meningkatkan Dana Partai Politik menjadi Rp 1.000 per suara sah. Nilai itu naik hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 107 per suara sah.

Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

 

Lantas, berapa total dana yang akan diterima setiap partai politik setelah kenaikan dana tersebut?

PDI Perjuangan
Jumlah suara Pemilu 2014: 23,6 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 2,5 miliar
Anggaran baru : Rp 23,6 miliar

Partai Golkar
Jumlah suara Pemilu 2014: 18,4 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 1,9 miliar
Anggaran baru: Rp 18,4 miliar

Partai Gerindra
Jumlah suara Pemilu 2014: 14,7 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 1,5 miliar
Anggaran baru: Rp 14,7 miliar

Partai Demokrat
Jumlah suara Pemilu 2014: 12,7 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 1,3 miliar
Anggaran baru: Rp 12,7 miliar

Partai Amanat Nasional
Jumlah suara Pemilu 2014: 9,4 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 1 miliar
Anggaran baru: Rp 9,4 miliar

Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah suara Pemilu 2014: 11,2 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 1,2 miliar
Anggaran baru: Rp 11,2 miliar

Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah suara Pemilu 2014: 8,4 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 915 juta
Anggaran baru: Rp 8,4 miliar

Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah suara Pemilu 2014: 8,1 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 881 juta
Anggaran baru: Rp 8,1 miliar

Partai NasDem
Jumlah suara Pemilu 2014: 8,4 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 907 juta
Anggaran baru: Rp 8,4 miliar

Partai Hanura
Jumlah suara Pemilu 2014: 6,5 juta
Anggaran sebelumnya: Rp 710 juta
Anggaran baru: Rp 6,5 miliar

Rincian tersebut dihitung dalam hitungan per tahun dan diolah dari data suara Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang diganggu oleh DPR pun angkat bicara. L ini mengusulkan agar  Undang-Undang Parpol. juga direvisi sebagaimana orang DPR ingin merevisi UU KPK.

Usul itu dikeluarkan KPK dari hasil kajian dana parpol sejak 2015-2016. Dari hasil temuan, KPK mengusulkan beberapa tindakan untuk memperkuat parpol. Usul itu juga telah disampaikan kepada Presiden.

“Yang pertama, dengan menaikkan dana parpol. Kedua, pengaturan akuntabilitas di revisi peraturan pemerintah tersebut, dan akan lebih kuat jika direvisi UU tentang Parpol dan soal rekrutmen dan kode etik,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017). “Kalau hal-hal ini tidak dilakukan secara paralel atau bersamaan, akan ada risiko-risiko pada kenaikan dana parpol tersebut, dan itu sudah kami sampaikan sebelumnya,” lanjut Febri.

Dengan kontribusi pendanaan yang besar dari pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan juga bisa masuk dalam audit anggaran parpol. KPK belum mau bicara soal pelanggaran. Namun, sebagai antisipasi, perlu regulasi akuntabilitas yang jelas dan lebih ketat. Salah satunya lewat revisi UU tadi.

“Semua dana itu bisa diaudit secara langsung oleh BPK, misalnya, atau aspek keterbukaan pada publik sesuai UU Keterbukaan Informasi. Diatur secara lebih ketat di revisi UU ini. Kita belum bisa bicara tentang penyimpangan. Kalau basis aturan yang dilarang dan diperbolehkan mana, itu belum diatur. Ini PR (pekerjaan rumah) awal dalam upaya memperkuat parpol kita,” paparnya.

Febri mengatakan ada dua pilihan yang bisa dilakukan sebagai tindak lanjut persetujuan pemerintah menyuntikkan dana parpol hingga nyaris 10 kali lipat. Hal itu adalah memperkuat lewat revisi UU Parpol atau merevisi aturan pemerintah yang sekarang sedang berproses.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyetujui usul Tjahjo Kumolo soal penambahan dana parpol menjadi Rp 1.000 per suara sah dari Rp 108 per suara. Sri Mulyani mewanti-wanti petinggi parpol menjaga elite dan kadernya agar tak korupsi.
Ada yang yakiin tak korupsi lagi?