Idrus Marham, Juru Bicara Partai Golkar: “Yang Mendorong Setnov Mundur, Mestinya Memberi Rasa Empati”


 

 

Forumkedilan.com. Juru Bicara Partai Golkar, Idrus Marham menjelaskan tentang kondisi Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) pascaditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus pengadaan KTP-el. Berikut ini penjelasan Jubir Partai Golkar Idrus Marham kepada para jurnalis:

Apa pendapat Anda dengan ditetapkannya Setnov menjadi tersangka kasus pengadaan KTP Eletronik?

Musibah yang dialami Setnov merupakan jalan hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Namun, beliau tidak menunjukkan sikap marah saat mengetahui bahwa dirinya ditetapkan tersangka. Dia tetap tenang menghadapi ini dan sudah melakukan suatu upaya memberikan kesaksian dalam persidangan. Di dalam pemeriksaan sudah disampaikan semuanya. Dan saya kira kita serahkan dan kami mengharagai proses yang dilakukan KPK dan sikap inilah yang harus kita junjung tinggi. Tadi Pak Setnov tetap memimipin pertemuan dan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi diambil sebagai bahan untuk rapat pleno DPP Partai Golkar di Slipi.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri), dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) berbincang seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7). DPP Partai Golkar memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga Setya Novanto akan menjalankan tugasnya sebagai Ketum hingga akhir masa jabatan tahun 2019 walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el oleh KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/17.

Apakah bisa menjamin Setnov tidak bersalah dalam kasus ini?

Bukan begitu, kita percaya dengan proses hukum yang ada, dan KPK tentu akan melakukan itu, kita hormati itu. Kemudian nanti akan melalui proses peradilan. Kita percaya hakim akan menjalankan sesuai mekanisme dengan fakta yang ada.

Bagaimana sikap Partai Golkar terkait terseretnya Setya Novanto dalam kasus e-KTP?

Di dalam rapat konsultasi na­sional meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi telah membuat satu pernyataan dukungan ke­pada Setya Novanto dan solid di belakang Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar yang terpilih pada Munaslub 2016. Solid. Yang hadir 34 pada waktu itu dan juga dihadiri pimpinan, ormas dan juga dihadi­ri para senior yang dicerminkan dengan hadirnya Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Karena itu juga kita menghormati proses hukum yang ada dan taat asas hukum praduga tak bersalah. Saya rasa ini sikap resmi Partai Golkar. Jadi solid semua. Karena itu kalau ada isu-isu, itu individu. Tapi kalau lembaga solid berada di belakang ketua umum.

Apakah Golkar sudah menyiapkan sanksi buat Setnov?

Semua itu kan menanti. Tapi semua asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan, karena ini kan prosesnya. Tidak boleh kita bermanuver-manuver hanya kepentingan-kepentingan sub­jektif. Kita hormati asas praduga tak bersalah dan kita perlakukan siapa pun kader Golkar.

Termasuk kepada Setya Novanto?

Iya, apalagi ketua umum seba­gai simbol partai.

Bagaimana kondisi Partai Golkar Pasca ditetapkannya Setnov sebagai tersangka?

Penetapan tidak akan mempengaruhi kinerja DPP Partai Golkar sebagai sebuah lembaga yang dilakukan secara kolektif. Untuk terus menjalankan roda organisasi dibutuhkan penguatan untuk itu dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat pleno.Tentu nanti disitu akan kita peajari dasar-dasar pertimbangan secara hukum seprti apa dan dari situ akan kita lakukan langkah-langkah hukum dan bisa jadi afa langkah lain nanti kita lihat dan mempelajari itu dulu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kanan) bersiap memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7). Rapat pleno yang digelar secara tertutup itu membahas mengenai penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi KTP-el. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17.

Dengan ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, apakah Partai Golkar tetap mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?

Politik Partai Golkar kami menyampaikan apapun yang terjadi, posisi Partai Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan dalam keputusan Rapimnas Golkar mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. Partai Golkar sejauh ini belum melakukan langkah-langkah lebih jauh. Sebab, Partai Golkar saat ini sedang menunggu surat keputusan resmi dari KPK soal Setya Novanto tersangka. Kita akan pelajari, pertimbangkan hukum, dan bisa jadi ada langkah-langkah, kita akan mempelajari dulu. Kebesaran Partai Golkar ada sistem yang efektif, penetapan Setya Novanto tak mempengaruhi kinerja Partai Golkar secara kolektif.

Dari hasil rapat pleno apa saja poinnya?

Pertama, DPP Partai Golkar tetap konsisten akan melaksanakan keputusan musyawarah nasional luar biasa tahun 2016, khususnya berkaitan dengan dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua, DPP Partai Golkar tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan Rapimnas tahun 2016 khususnya berkaitan dengan pencalonan Bapak Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

Ketiga, DPP tetap untuk melaksanakan keputusan Rapimnas tahun 2017 yang berkaitan bahwa tidak akan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Keempat, DPP Partai Golkar menyetujui Keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menugaskan kepada ketua harian dan sekretaris jenderal DPP Partai Golkar untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi pengendalian dan tugas-tugas organisasi serta tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bapak Setya Novanto.

Kelima, Berkaitan dalam proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017 di DPR RI, maka ditugaskan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI hadir dalam rapat paripurna tersebut dalam memperjuangkan keputusan dan kebijakan Partai Golkar di legislatif.

Keenam,  Partai Golkar menugaskan kepada anggota fraksi, pemenangan Pemilu Indonesia I dan II serta seluruh koordinator wilayah provinsi Partai Golkar untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader Partai Golkar di daerah berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar baik internal maupun eksternal.

Ketujuh,  DPP Partai Golkar berketetapan dalam menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan, maka DPP Partai Golkar tetap harus berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Ada desakan kader Golkar yang meminta Setnov mundur dari jabatan ketua umum dan Ketua DPR RI. Bagaimana menyikapinya?

Pihak-pihak yang mendorong agar Setnov mundur itu semestinya memberikan rasa empatinya. Saat saudaranya kena musibah justru dijadikan peluang untuk mencari manfaat dan berokah politik. Penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP itu kami yakin tak akan berpengaruh pada citra partai. Berkaca pada kasus yang pernah menjerat akbar Tanjdung saat dirinya menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu dan Ketua DPR RI. Justru kekuatan Golkar itu ada pada sistem di internal-nya.

Mengapa Papa Novanto enggan mundur?

Kami tetap menganut azas praduga tak bersalah. Karena itu, kami pun sudah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk mengawal Papa Novanto.Kami pastikan menyiapkan langkah hukum untuk membantu di persidangan.