Febridiansyah Juru Bicara KPK: “Penahanan Akan Dilakukan Sesuai Ketentuan”

 

Forumkeadilan.com. Nama Setya Novanto besar akibat kasus Papa Minta Saham, sesuatu yang sama sekali tidak terpuji. Meski nama baiknya ‘dipulihkan’ oleh MKD. Namanya juga sudah berkali-kali disebut dalam pusaran kasus E-KTP, termasuk dalam persidangan.Namun akhirnya KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP. Novanto disebut turut serta terlibat bersama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa, melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP. Berikut ini keterangan Juru Bicara KPK Febridiansyah. Nukilannya:

Pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik apakah KPK akan melakukan penahanan?
Penahanan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Saat ini KPK masih fokus dalam penyidikan untuk melengkapi berkas perkara Setya. Proses penyidikan Setya tidak akan berbeda dengan tersangka KTP-el lainnya. Ada perbuatan-perbuatan berbeda dalam kasus KTP-el yang kita proses. Irman dan Sugiharto dalam ruang lingkup tertentu. Andi sebagai pihak swasta di sana diduga terkait dengan Setya. Setya juga punya karakter perbuatan sendiri.

Menurut Anda kasus dugaan korupsi e-KTP boleh jadi bukan kasus biasa. Apakah ada kelompok yang bermain?
Untuk kasus e-KTP sebenarnya ada tiga kelompok besar mulai dari kluster yang berada di sektor politik ketika pembahasan dilakukan dan juga kluster yang ada instansi pemerintah yang menangani proyek. Salah satunya Kemendagri yang kita intens memeriksa pejabatnya dan kluster ketiga itu kluster swasta. Saat ini penetapan tersangka kami masih berada di kluster kementerian yang menangani proyek e-KTP ini. Tentu kami terbuka mendalami peran-peran di dua kluster lain apakah itu proses pembahasan anggarannya ataupun pada sektor swasta. Baik dari pihak pemenang lelang atau pihak lain yang juga terkait perkara ini. Sebab belum tentu hanya pemenang lelang, total dari indikasi kerugian negara sangat terbuka dinikmati pihak-pihak lain.

 

Andi Agustinus atau Andi Narogong (kanan) bersiap menjalani sidang kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/5). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Siapa pihak swasta yang teribat?
Ada sejumlah pihak di perusahaan dan perorangan yang terkait perkara ini. Tapi untuk dinaikan ke penyidikan, untuk penetapan tersangka pihak lain kami harus lihat perkembangan bukti-bukti yang kami dapatkan dari pemeriksaan yang sudah kami lakukan sejauh ini.

Selain Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah akan ada tersangka lainnya?
Kami mulai penyidikan yang baru di sini untuk tersangka SN. Kami juga melakukan analisis secara terus-menurus apakah masih ada pihak lain yang diduga terlibat. Ada sejumlah nama yang juga sudah kami sebutkan di dalam dakwaan, di sidang, dan pada penuntutan. Termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Tentu akan kami proses lebih lanjut, karena kami paham betul bahwa publik sangat menginginkan kasus e-KTP ditangani secara tuntas.

Selain bukti-bukti keterlibatan oknum parlemen, apakah KPK akan mencari alat bukti lainnya?
Saksi kami cegah ke luar negeri karena kami butuhkan keterangannya. Nanti kami akan lakukan pemeriksaan lebih dahulu untuk lihat lebih lanjut dan memperkuat bukti-bukti untuk penyidikan yang kami lakukan. KPK akan terus membandingkan keterangan para saksi yang diperiksa dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Sepanjang ada bukti permulaan yang cukup, tentu saja kami akan terus kembangkan perkara ini.

Bagaimana dengan dampak politik dalam mengusut kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang melibatkan banyak pihak, termasuk anggota DPR?
Untuk dampak politik kami tentu tidak menghitung itu. Karena fokus KPK adalah menangani kasus di jalur hukum. Kita akan fokus saja kepada proses 2 terdakwa yang diajukan ini akan kita proses dalam lebih lanjut. Kemudian informasi terkait fakta dan bukti-bukti akan kita kumpulkan lebih lanjut. Kita berjalan di jalur hukum dan akses politik dan segala macam. Kita harap patuh dan tempatkan hukum pada posisi pertama.

Apakah KPK memiliki bukti keterlibatan Ketua DPR RI Setnov dalam kasus ini?
Semua bukti akan diajukan di persidangan. Kita tidak bisa umumkan secara spesifik. Dalam fakta persidangan muncul beberapa info keterkaitan dengan sejumlah pihak yang disebutkan. Misalnya, pihak yang diduga bersama-sama dengan terdakwa atau pihak yang diduga menerima sejumlah uang dalam rangkaian peristiwa ini, dugan korupsi proyek e-KTP. Pengusutan kasus KTP Eletronik ini, sejak awal kita menyampaikan tidak akan berhenti pada dua orang, saja. Kemudian kita tetapkan satu tersangka baru AA (Andi Narogong). Dan tentu KPK tetap secara serius melakukan pendalaman info yang ada dan mencermati fakta persidangan.
Setidaknya, ada 70 orang yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,4 triliun?
Selain nama-nama yang sudah beredar, ada 37 nama anggota Komisi II DPR RI yang belum diungkap dalam surat dakwaan. Untuk selanjutnya kami ungkap pihak yang turut terlibat secara rinci yang totalnya mencapai 70 orang. Dalam kasus korupsi itu kan pelakunya banyak, dari aktor utama hingga pelaksana. Mulai dari yang menerima Rp 20 juta hingga jutaan dolar. Prinsipnya kami akan kembangkan ini. Tak berhenti di dua terdakwa.

Sejumlah nama besar telah diperiksa KPK namum mereka membantah. Bagaimana sikap KPK?
Tidak ada gunanya melakukan bantahan-bantahan karena akan lebih baik untuk proses hukum. Jika itu uang dugaan korupsi, ya, dikembalikan dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap kooperatif itu adalah dengan menyerahkan uang dugaan korupsi dan memberikan kepada KPK. Ada 14 nama saat ini yang telah menyerahkan sejumlah uang terkait kasus e-KTP, dan total uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 30 miliar. KPK saat ini masih memberikan kesempatan kepada mereka yang berniat mengembalikan uang. Mungkin bisa jadi faktor meringankan bagi mereka, namun pengembalian uang tersebut tentunya tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukan.

Apa tanggapan Anda dengan langkah LPSK melindungi saksi-saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012?
Kami sambut baik LPSK jika siap melindungi saksi KTP-E kareka LPSK punya kewenangan untuk itu. KPK akan berkoordinasi dengan LPSK dan para saksi yang merasa terancam, selain bisa datang ke LPSK, bisa datang ke KPK tentu saja dan kami bahas bersama tentang mekanisme perlindungan. Para saksi tidak usah khawatir kalau ada bentuk-bentuk ancaman, sebaiknya berkoordinasi segera dengan KPK atau LPSK.

Selama melakukan penyidikan KTP elektronik berapa jumlah uang yang berhasil disita?
Kami juga dapat informasi bahwa dalam penyelidikan kasus e-KTP ini selama tahun 2016 telah dilakukan penyitaan dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp 206,95 miliar, kemudian 1.132 SGD (dolaar Singapura), dan dalam bentuk dolar Amerika 3.036.715,64 atau semua setara dengan Rp 247 miliar. Semua dalam bentuk mata uang, baik yang cash maupun rekening. Sumber uang itu berasal dari personal dan korporasi. Jadi ada penyitaan yang dilakukan pada orang dan korporasi. Tentu saja orang atau korporasi yang disita ini adalah yang terkait dengan proyek e-KTP. Jadi sekitar Rp 247 miliar dalam bentuk tiga (3) mata uang.

Selain itu apakah sudah memiliki sejumlah bukti tentang upaya sejumlah pihak, yang mencoba mempengaruhi saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP?
Hal lain yang kita dalami adalah terkait keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh saksi, itu yang salah satu poin. Dan kita akan juga mengembangkan perkara terkait hal itu. Upaya mempengaruhi ini tak hanya terjadi dalam proses penyidikan, tapi juga dalam persidangan. Dimana dapat dilihat bersama, dalam proses sidang kasus e-KTP banyak keterangan saksi, baik dari DPR atau pihak Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan keterangan berbelit-belit. Untuk para pihak yang memang sudah mengembalikan uang terkait proyek e-KTP, diimbau berbicara jujur saat dipanggil dalam persidangan. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung. Kita sudah mengetahui siapa saja yang mengakui telah menerima uang dan mengembalikan kepada KPK dalam proses pemeriksaan sebelumnya. Ini sekaligus warning atau peringatan bagi saksi-saksi lain untuk berbicara sebenar-benarnya.

Bagaimana perihal dugaan keterlibatan Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar dalam kasus korupsi pengadaan dan penerapan KTP Elektronik?
Saya kira sikap kita dan posisi kita sudah disampaikan dalam dakwaan dan tuntutan. Ada atau tidaknya tersangka baru dalam proyek pengadaan KTP Elektronik ini akan dipelajari terlebih dahulu. Keputusan ini kita pelajari dulu, pihak lain yg terkait atau terlibat juga akan kita dalami lagi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bila kasus KTP Eletronil omong kosong. Bisa dijelaskan?
Yang pasti dari putusan tadi kita makin mengetahui kalau indikasi korupsi e-KTP punya bukti yang kuat sampai divonis bersalah di pengadilan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kasus e-KTP hanya khayalan, saya kira lebih baik membaca secara lengkap putusan tersebut.

Anda telah mengetahui putusan hakim Tipikor terhadap Irman dan Sugiharto dalam perkara korupsi KTP Eklektronik?

Tentu putusan akan kami pelajari. Ada cukup banyak sebenarnya pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran dana. Tentu ini belum bicara konteks suap, tetapi tentu ini bicara salah satu unsur yang ada di Pasal 2 atau Pasal 3, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pada prinsipnya, KPK akan mengejar pihak-pihak yang mendapatkan aliran dana dalam kasus KTP-e tersebut karena hal itu salah menjadi satu cara untuk mengembalikan uang kerugian negara. Bagi pihak-pihak lain masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pengembalian dana atau bersikap kooperatif dalam kasus ini. Kami tentu akan menghargai pihak-pihak yang bersikap kooperatif membongkar bersama-sama kasus ini. Jadi, step by step sudah kami lakukan, dan tentu ini belum selesai. Proses penyidikan akan terus kami dalami dan pengembangan-pengembangan juga secara paralel akan kami lakukan.

Bagaimana dengan penilaian anggota DPR bahwa KPK telah menyerang DPR secara kelembagaan?
Silakan saja, yang pasti kami punya kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Undang-undang menyebutkan hak angket terdiri dari seluruh fraksi, maka kami harus mematuhi itu. KPK akan mendalami dan mematangkan proses pengkajian hukum untuk melihat aspek keabsahan hak angket. Setelah selesai, KPK akan menentukan sikap kelembagaan selanjutnya. Kami harus kaji dengan sejumlah ahli dan pakar hukum. Kami hormati kelembagaan, apakah pansus digunakan sesuai aturan hukum yang berlaku.