Ceramah Berujung Bui

Ceramah Ustadz Alfian Tanjung dianggap berisi ujaran kebencian

 

 

Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya, disesaki puluhan pendukung dan simpatisan Ustadz Alfian Tanjung. Mereka ada yang mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI), hingga pita merah putih yang diikat di pecinya. Selain itu, ada lebih dari 112 penasihat hukum Alfian yang terdaftar dalam surat kuasa. “Setiap persidangan penasihat hukum yang hadir sekitar 25 orang,” kata Fahmi Bahmid, salah satu penasihat hukum Alfian.

Sidang perdana Alfian Tanjung di PN Surabaya//KOMPAS.com

Ustadz Alfian Tanjung dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang perdana perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (16/08). Didampingi 112 orang penasihat hukum, dia memasuki ruang sidang dengan kondisi tangan diborgol.

 

Perlakuan yang dipandang diskriminatif tersebut sontak membuat puluhan Penasehat Hukum Ustadz Alfian Tanjung yang hadir berang. Mereka segera menyampaikan protesnya kepada Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Nasrulloh Nasution, anggota Tim Advokasi Ustad Alfian Tanjung (TAAT) yang hadir dalam persidangan menyebut perlakuan terhadap ustad Alfian Tanjung tidak pantas dan melanggar hukum.

 

“Kami sungguh menyesalkan perlakuan aparat penegak hukum terhadap klien kami Ustad Alfian Tanjung yang diskriminatif. Berbeda sekali perlakuan mereka ketika proses sidang Penista Agama, dimana Ahok mendapat perlakuan khusus dan tidak diborgol sama sekali”, ujar Nasrullah kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Rabu (16/08). “Maka kami menyesalkan sekaligus protes keras,” imbuhnya.

 

Menurut Nasrulloh, setiap terdakwa punya hak untuk dihadirkan di persidangan  dalam keadaan bebas. Pemborgolan terhadap ustad Alfian Tanjung saat memasuki ruang sidang, katanya, sebagai bentuk pelanggaran hukum dan penghinaan terhadap ulama. “Hari ini adalah satu hari menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Sungguh ini menjadi catatan kelam sejarah Indonesia, dimana ulama yang notabene-nya sumber kekuatan perjuangan kemerdekaan dikriminalisasi,” sesalnya.

 

Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak secara bergantian membacakan surat dakwaan. Ustad Alfian Tanjung didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 16 Jo. Pasal 4 b angka 2 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau  Dakwaan Kedua Pasal 156 KUHPidana.

 

Alkatiri selaku Koordinator Tim Advokasi Alfian menegaskan, dalam persidangan ini, timnya bermaksud menunjukan kekuatan bangsa Indonesia di PN Surabaya yang diwakili oleh tim advokasi dari berbagai wilayah di Indonesia; mulai dari Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Medan, dan wilayah lainnya, bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan komunisme adalah musuh utama bangsa Indonesia.

 

“Kami akan tegakkan TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme masih berlaku,”

 

Sementara itu penasihat hukum Alfian Tanjung dari Tim Pembela Muslim (TPM), Achmad Michdan, mengatakan bahwa dakwaan yang dituturkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Alfian Tanjung kemarin masih relatif kabur. “Yang saya lihat dari data berita acara pemeriksaan, uraian dakwaan yang disampaikan Jaksa di persidangan tak sesui dengan berita acara pemeriksaan. Itu sesuatu hal yang harus kami pertanyakan,” terang Michdan.

 

Ia juga menambahkan bahwa pihak Jaksa kurang cermat mengenai tanggal ceramah Alfian di Masjid Mujahidin, Surabaya, yang membuat Alfian dipolisikan dengan tuduhan menyampaikan ujaran kebencian dalam ceramahnya. “Hal tersebut akan menjadi bagian dari esepsi (keberatan) kami pada sidang selanjutnya,” lanjut Michdan. Alfian didakwa dengan Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP

 

Tim Kuasa Hukum menilai banyak kesalahan dalam mengurai dakwaan, menerapkan pasal dan tempus delicti (waktu penentu berlakunya undang-undang.red) yang tidak tepat. “Kita merasa janggal sekaligus juga lucu ketika membaca dan mendengar dakwaan JPU. Masa perkara Ustadz Alfian disidangkan di PN Tanjung Perak? Di daerah Surabaya ini adanya PN Surabaya, ga ada PN Tanjung Perak, ini kan lucu, memangnya JPU belum pernah sidang di PN Surabaya ya?” ujar Al Katiri.

 

Lebih lanjut Al Katiri, yang menjadi ketua Tim Kuasa Hukum menjelaskan tempus delicti yang tidak cermat diuraikan JPU. Pada berkas dakwaan kesatu, lanjutnya, disebutkan Ustadz Alfian berceramah pada tanggal 26 Februari, sedangkan dakwaan kedua malah disebut tanggal 27 Februari. Padahal uraian dalam dakwaan kesatu dan kedua isinya sama. “Kami yakin JPU tidak tahu sama sekali soal dakwaan yang dibacakannya. Kami lihat gak jelas itu dakwaannya. Dakwaannya agak terkesan dipaksakan,” ungkapnya.

 

Parahnya lagi, kata Al Katiri, uraian dalam dakwaan kesatu dan kedua semuanya hanya transkip video ceramah Ustadz Alfian, di mana antara transkip dengan videonya banyak kesalahan kata, kalimat dan pengetikan. “Dakwaan ini tambah diperparah lagi dalam dakwaannya tidak ada uraian peristiwa hukum (delict.red). Dakwaan kok isinya cuma transkip yang salah itu. Ini artinya dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, masih banyak hal-hal formil dalam dakwaan yang tidak sesuai dengan pasal 142 KUHAP,” ketusnya.

 

Abdullah Alkatiri menyatakan pasal yang dituduhkan kepada kliennya tidak sesuai. Bahkan ceramah yang dibawakan Ustadz Alfian Tanjung di masjid semestinya tak dibawa ke ranah hukum.  Alfian Tanjung disangkakan pasal 156 KUHP dan pasal 16 jo pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras. Dia juga dituduh melanggar pasal 45 jo 28 UU 19 tahun 2016 tentang ITE. Alfian dilaporkan oleh seorang warga Surabaya bernama Sujatmiko, dengan bukti rekaman video ceramahnya di Masjid Mujahidin, Jalan Perak Barat, Surabaya.

 

“Di dalam pasal 16 itu kan ditempat umum, masjid kan bukan tempat umum, tapi tempat khusus dan beliau berdakwah juga eksklusif, hanya untuk orang Islam,” kata kata Abdullah Alkatiri.

 

Menurut Alkatiri, dakwaan seperti itu seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Sebab, tuduhan juga bisa dialamatkan ke penganut agama lain. “Seperti orang Kristen, mereka menganggap kita domba-domba sesat, kita enggak sakit hati karena mereka bicara di lingkup mereka,” ujarnya. Alkatiri menambahkan, sesuatu yang disampaikan oleh Alfian Tanjung merujuk kepada Al-Quran. Karena sebagai dai, yang tugasnya adalah menyampaikan isi Alquran. “Jadi tidak ada kata-kata beliau itu kampanye dimasjid, itu Alquran yang bicara, bukan dia,” tukasnya. Rencananya, persidangan kedua akan digelar pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan agenda pembacaan nota keberatan hukum (eksepsi) dari Ustad Alfian Tanjung dan Tim Penasehat Hukum.

 

SOFYAN HADI