Titi Anggaini: “Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan Lagi”

 

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis (kanan) dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang RUU Pemilu di DPP Partai Perindo./photo.sindonews.com

Seperti ramai diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar presidential threshold tetap diberlakukan dengan perolehan suara minimal 20-25 persen. Hal ini serupa dengan aturan pada Pemilu 2014 lalu. Partai politik dapat membentuk gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyetujui usulan tersebut. Sementara Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat menolak pem­berlakuan presidential threshold. Sisanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap.

 

Titik temu angka ambang batas pemilihan presiden inilah yang sampai saat ini belum disepakati. Padahal, semakin lama pembahasan revisi RUU Pemilu ini dilakukan, maka akan mempengaruhi persiapan Pemilu 2019.

 

Lebih jauh tentang pembahasan revisi RUU Pemilu, penetapan angka ambang batas pemilihan presiden, hingga persiapan pemilu 2019, berikut pernyataan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam sebuah wawancaranya dengan FORUM terkait hal tersebut. Nukilannya:

 

 

RUU Pemilu menjadi pembahasan alot dan akhirnya molor dari jadwal yang seharusnya diselesaikan bulan Juni kemarin. Apa yang perlu dikritisi dari pembahasan RUU Pemilu?

Pembahasan RUU Pemilu ini memang sudah molor sejak awal perencanaa. Terlambat ditetapkan sebagai prioritas legislasi juga terlambat diserahkan ke DPR. RUU Pemilu baru menjadi UU di Prolegnas 2016. Naskah RUU Pemilu baru diserahkan Pemerintah kepada DPR pada Oktober 2016. Bayangkan RUU Pemilu yang berisikan pengaturan yang merupakan penggabungan tiga naskah UU (Pileg, Pilpres, dan Penyelenggara Pemilu) meliputi 6 buku dan 543 Pasal harus selesai dibahas kurang dari setahun.  Belum lagi pembahasannya sangat penuh tarik menarik kepentingan dan pertaruhan hitung-hitungan posisi parpol.

 

Pasal angka ambang batas presiden masih alot dibahas pansus RUU Pemilu. Pro kontra terjadi. Pendapat Anda?

Membuat pengaturan RUU Pemilu bukan sekedar sebagai rujukan bagaimana teknis pemilu diselenggarakan tapi ia juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan demokratis. Karenanya setiap norma di dalamnya harus konstitusional. Nah presidential threshold ini kan diperdebatkan konstitusionalitasnya. Mestinya pemerintah dan DPR tidak membuat pengaturan yang kontroversial dan rentan untuk digugat konstitusionalitasnya.

 

Maksud Anda, Presidential Threshold ini melanggar konstitusi?

Dalam konsep pemilu serentak, ambang batas pencalonan presiden sudah sangat tidak relevan lagi. Setidaknya ada beberapa alasan yang harus diperhatikan Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah untuk tidak memberlakukan lagi ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Penyelenggaran Pemilu sebagai dasar Pemilu 2019.

Pertama, Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Jika melihat konstruksi pasal ini, seluruh partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Proses pengajuan ini kemudian yang diberikan dua pilihan, yakni masing-masing partai politik mengajukan pasangan calon sendiri, atau membentuk gabungan partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden. Tetapi, Pasal 6A Ayat (2)  UUD NRI 1945 memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden. Ketika ambang batas pencalonan presiden masih diberlakukan, maka aka nada pembatasan hak bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden.

Kedua, Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak antara memilih anggota DPR dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan melaksanakan pemilu secara serentak, sudah tidak ada lagi ambang batas selisih suara yang bisa digunakan sebagai prasyarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, wacana ambang batas pencalonan presiden dalam pelaksanaan pemilu serentak berpotensi besar akan diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.  Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Putusan MK adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang. Ketika ada norma yang sangat terang bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebaiknya pembentuk undang-undang tidak perlu untuk memasukkan norma itu ke dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sekarang sedang dibahas.

 

Benarkah Presidential Threshold dibuat agar Presiden tak disandera DPR?

Agar Presiden mendapatkan dukungan maksimal dari koalisi yang juga diikuti dukungan parlemen sebenarnya bisa diwujudkan melalui koalisi yang tercipta ketika putaran kedua. Lagipula Presiden Indonesia sebenarnya hampir tak mungkin bisa disandera DPR.

 

Adakah jalan tengah untuk mengatasi deadlock ini? Kembali ke UU yang lama misalnya

Kalau kembali ke UU lama sebagai dasar penyelenggaraan pemilu maka setidaknya ada 3 UU yang harus jadi rujukan. Pertama UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kedua UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga UU No. 8 Tahun 2012.

Ketiga UU ini didesain dengan kerangka kebijakan pemilu yang tidak serentau atau terpisah satu sama lain. Di mana pemilu legislatif dikonstruksi penyelenggaraannya mendahului pemilu presiden.

Selain itu karena UU dibuat dalam kurun waktu berbeda maka kita akan menemui beberapa tumpang tindih pengaturan, pasal-pasal yang saling bertentangan/kontradiktif satu sama lain, dan tidak konsisten.

Pertanyaannya bagaimana cara kita menyelaraskan aturan-aturan yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut ketika pemilunya berlangsung serentak. Ambil contoh. Dalam UU 8/2012 rekapitulasi pasca TPS akan dilakukan di PPS (desa/kelurahan). Sedang dalam UU 42/2008 rekap pascaTPS dilaksanakan di tingkat PPK (kecamatan). Memang bisa saja kita pisahkan anyara rekap pileg dengan pilres tapi ini mengandung kompleksitas yang harus tetap diantisipasi.

Satu lagi, konsekwensi kembali pada UU lama akan sangat berdampak pada penyelenggara pemilu. Mereka harus bekerja keras menyinkronkan setiap tahapan pemilu antara kerangka aturan yang didesain tidak serentak dengan pelaksanaan di lapangan yang harus diselenggarakan dalam situasi keserentakan.

 

Apa harapan besar Anda terkait pembahasan RUU Pemilu ini?

KPU sebagai pelaksana lapangan mesti diberi ototitas penuh untuk melakukan sinkronisasi teknis pileg dan pilpres jika pilihan kembali ke UU lama diambil karena pemerintah tidak mau melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Apapun itu, keputusan soal kepastian aturan main ini harus diputuskan segera. Sebab penyelenggara pemilu semakin kehilangan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu 2019. Sempitnya waktu akan menggerogoti kualitas penyelenggaraan pemilu 2019. Dan kita sangat tidak menginginkan pemilu yang diselenggarakan penuh ketidakpastian dan serba tergesa-gesa. Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. #