Sidang Buni Yani

 

Eksepsi Buni Yani Ditolak

forumkeadilan.com. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buni Yani terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sidang perkara itu pun dilanjutkan. “Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan,” ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 1972.

Majelis hakim juga berpendapat PN Bandung berwenang mengadili perkara tersebut. Kemudian majelis hakim meminta jaksa melanjutkan sidang ke pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi. “Memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara,” ujar Sapto.

Atas putusan sela tersebut, jaksa mengaku akan melanjutkan perkaranya. Sementara itu, pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengaku tetap keberatan dengan putusan sela itu tetapi nanti akan disampaikan dalam pokok perkara. “Keberatan sebetulnya. Tapi nanti keberatan kami akan disampaikan dengan pokok perkara,” kata Aldwin.

Dalam sidang sebelumnya, Buni Yani mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Ada 9 poin dalam eksepsi tersebut, salah satunya tentang penyusunan dakwaan yang menurutnya tidak sesuai KUHAP serta mendakwakan pasal yang tidak pernah didakwakan. “Penyusunan surat dakwaan tidak sesuai KUHAP. Mendakwakan pasal yang tidak pernah didakwakan, muncul tiba-tiba,” ujar salah satu pengacara Buni Yani, Hairullah M Nur, saat membacakan eksepsi, Selasa 20 Juni lalu.

Ada sembilan poin eksepsi atas dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU). Sembilan poin eksepsi itu dibacakan oleh tim pengacara Buni Yani di ruang sidang gedung Arsip lantai 3, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sembilan poin eksepsi yang disampaikan tersebut adalah: Pertama; Eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Kedua : Tentang penggunaan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dalam surat dakwaan melanggar asas legalitas atau asas retroaktif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Ketiga : Tentang uraian perbuatan terdakwa yang tunggal tetapi diterapkan dua pasal saling berbeda unsurnya yang terdapat dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Selanjutnya tentang ulasan perbuatan terdakwa yang tidak jelas dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan. Sedangkan yang ke lima tentang penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena mendakwa pasal yang tidak pernah disangkakan terhadap terdakwa dan tidak terdapat dalam berkas perkara. Keenam, Tentang ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dalam surat dakwaan kedua dan pasal yang didakwakan. Ketujuh: Tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani sidang kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta//ANTARA FOTO/Pool/M Agung Rajasa/pd/17 *** Local Caption ***

Berikutnya tentang hasil penyidikan yang tidak sah karena melanggar Pasal 138 ayat 2 KUHP jo Pasal 12 ayat 5 Peraturan Kejaksaan tentang standar operasional prosedur (SOP) penanganan tindak pidana umum. Sedangkan yang terakhir adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU,” kata pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Jaksa pun sempat memberikan sedikit tanggapan atas eksepsi tersebut. Menurut jaksa, perumusan dakwaan sudah sesuai dengan KUHAP. “Perumusan surat dakwaan otoritas dan hak penuh JPU yang berdiri sendiri serta diperoleh dari hasil kesimpulan,” ujar jaksa Andi Muh Taufik.

Menanggapi penolakan hakim, pengacara Buni Yani pun menyebut bila hakim penasaran dengan perkara tersebut. “Kelihatannya majelis hakim penasaran di pokok perkara, ingin menguji pembuktian. Nggak apa-apa biar lebih komprehensif juga,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, usai persidangan.

Aldwin mengaku sempat mengajukan keberatan setelah hakim membacakan putusan sela. Menurutnya, keberatan itu disampaikan karena banyak unsur yang menurutnya janggal. “Banyak unsur-unsur yang membuat kita keberatan. Tapi nanti diuji di pokok perkara. Kami akan sampaikan nota pembelaan di akhir,” kata Aldwin.

Dengan penolakan eksespsi terdakwa, Perkara dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Buni Yani berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Jaksa pun telah menyiapkan 17 saksi untuk dihadirkan dalam persidangan. “Berdasarkan berkas perkara, totalnya ada 17 orang saksi,” ucap jaksa Anwarudin.

“Ada saksi ahli dan yang lainnya. Nanti akan disampaikan kepada majelis hakim siapa saja saksi-saksinya,” imbuh Anwarudin.

Dari jumlah total saksi tersebut, Anwarudin mengaku baru akan menghadirkan 3 orang di antaranya untuk persidangan minggu depan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 18 Juli 2017. “Kita hadirkan 3 saksi dulu buat sidang minggu depan,” ucap Anwarudin.

Pada sidang sebelumnya Jaksa mendakwa Buni Yani mengubah video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Buni Yani juga didakwa jaksa meng-upload atau mengunggah video yang telah diubah itu ke laman Facebook pribadinya untuk menyebarkan kebencian.

Buni Yani keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. Dia menegaskan tidak pernah memotong rekaman video tersebut. “Saya tidak memotong, saya dapatnya dari Media NKRI, dan itu sudah saya sampaikan saat saya di investigasi,” ujar Buni.

Menurut Buni, video itu dia dapatkan dengan cara mengunduh di Media NKRI menggunakan ponsel berwarna hitam-putih miliknya. Menurut Buni Yani, video yang diunduhnya itu sudah berdurasi 30 detik.

“Dalam handphone saya itu tidak ada aplikasi melakukan editing atau mengedit. Saya dapat dari orang lain, tapi saya dituduh memotong, mengedit, dan itu sudah ada dalam berkas BAP. Jadi ini tidak masuk akal,” kata Buni.

AFKHAR