Predikat WTP Tahun ke-7 buat Provinsi Kepulauan Riau

forumkeadilan.com.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2016. Pencapaian predikat WTP ini merupakan yang ke 7 kalinya diraih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara berturut-turut sejak tahun 2010.

Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 dilakukan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof. DR. Bahrullah Akbar, M.B.A dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pimpinan DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H. dan Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si.

Turut hadir dalam Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 Auditor Utama Keuangan Negara V Dr. Bambang Pamungkas MBA. , CA, Ak., Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Joko Agus Setyono S.E., Ak serta pejabat dilingkungan BPK.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun, dalam kata sambutannya mengatakan mempertahankan predikat opini WTP di Tahun 2016 merupakan prestasi yang sangat membanggakan, namun bukan berarti ini sebuah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulaun Riau.

“Seperti kita maklumi bersama, seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi harapan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik sangat tinggi. Maka dari itu seluruh jajaran pemerintahan tanpa terkecuali dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang profesional, responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ,” ujar Nurdin.

Selanjutnya Nurdin mengatakan bahwa mempertahankan predikat WTP bukanlah suatu hal yang mudah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja keras melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan proses penyusunan laporan keuangan antara lain; meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal di setiap jenjang organisasi; meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang terkait pengelolaan keuangan; perbaikan pengelolaan dan pengembangan pusat data elektronik; dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan/temuan BPK RI.

Sementara itu dalam kata sambutannya Wakil Ketua BPK RI Prof. DR. Bahrullah Akbar, M.B.A mengatakan bahwa LHP LKPD merupakan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.Oleh sebab itu kata Bahrullah, “Pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari,” tegas Wakil Ketua BPK RI dalam sambutannya.

Oleh sebab itu Bahrullah mengharapkan meskipun mendapat opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diminta untuk lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya di tahun-tahun mendatang dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepri, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

“Kepri berhasil mempertahankan predikat opini WTP hendaknya menjadi momentun untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah demi mewujudkan good government dan clean government,” ujat Bahrullah.

Logo Provinsi Kepulauan Riau

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak,dalam kata sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak pemerintah provinsi Kepri yang telah bekerja keras untuk bisa mempertahankan opini WTP. Untuk selanjutnya hasil yang didapat dari pihak BPK RI akan dipelajari oleh DPRD dengan membentuk Tim Pansus untuk melakukan tindak lanjut dan membahas hasil laporan tersebut.

Paripurna sendiri ditutup dengan penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Gubernur Kepri, Ketua DPRD, dan Wakil BPK RI.Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Riski Faisal, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono, perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri, perwakilan FKPD, Anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri, Tokoh masyarakat, dan insan pers.

(Baca juga di Majalah Forum Keadilan edisi 05  – 10 Juli 2017)