Pleidoi Ratu Atut: Surat Setia dari Anak Buah

 

 

 

forumkeadilan.com. Isak tangis menggelayuti Ratu Atut Chosiyah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mantan Gubernur Banten itu bersedih ketika membacakan pleidoinya atas tuntutan jaksa KPK. “Saya mohon dengan sangat keputusan terhadap diri saya yang dianggap melakukan kesalahan diputus seadil-adilnya karena saya memiliki tanggung jawab terhadap putri saya,” ujar Atut, beberapa waktu lalu.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit rujukan Pemprov Banten Ratu Atut Chosiyah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta//ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Sembari mengusap air matanya, Atut meminta maaf atas kekhilafannya saat menjabat sebagai Gubernur Banten.  Namun menurutnya, dari keterangan seluruh saksi tidak menunjukkan dirinya bersalah.  “Kesalahan tersebut bukan lancang semua, termasuk sudah disampaikan para saksi bukan penyimpangan,” jelasnya.

Karenanya ia meminta hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya. “Saya mohon keputusan seadil-adilnya kepada saya, karena sekarang saya menjalani hukuman 7 tahun,” pinta Atut. Pledoi juga disampaikan kuasa hukumnya, TB Sukatma. Intinya, Atut membantah melakukan intervensi terkait anggaran pengadaan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi Banten tahun 2012.

Dia juga menampik memerintahkan Djaja Buddy Suhardja membuat surat loyalitas kepada dirinya.  Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan meminta Djaja Budi untuk membuat surat pernyataan loyalitas untuk mendukung Ratu Atut sebagai gubernur Banten 2006 dikarenakan Wawan mendapatkan informasi Bupati Lebak Jayabaya akan mencalonkan diri sebagai gubernur Banten ketika itu dan diyakini Djaja Budi memiliki basis massa yang luas.

Surat loyalitas itu ditandatangani Djaja di Hotel Kartika Chandra dan disaksikan Wawan, serta tidak terkait proyek pengadaan sarana dan prasarana kesehatan RS Rujukan Provinsi Banten.  “Surat loyalitas itu pada pokoknya sebagai bentuk dukungannya kepada terdakwa sebagai Gubernur Banten periode 2006-2011 dan tidak ada hubungannya dengan proyek pengadaan sarana alat kesehatan RS Rujukan 2012 baik yang bersumber dari APBD maupun APBDP,” urai Sukatma.

Surat loyalitas itu hanya dibuat Djaja Budi karena menginginkan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.  Djaja Budi pun tidak pernah menyerahkan surat loyalitas dan Atut tidak pernah menerimanya. Bahkan Atut tidak pernah mengetahui wujud surat loyalitas itu dan baru tahu setelah ditunjukkan KPK.

Soal mutasi beberapa pegawainya, Sukatma menyebut hal itu lumrah sebagai kebutuhan organisasi. Mutasi dipermasalahkan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Atut juga sudah mengembalikan uang Rp 3,8 miliar ke negara. Selain itu, ia telah menjalani masa hukuman selama 7 tahun.

Permintaan keringanan vonis Atut itu dilatarbelakangi tuntutan JPU yang mengancam Atut dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Atut melakukan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan Alkes Banten.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Ratu Atut Chosiyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa pada KPK.

Tak hanya itu, Atut dituntut pidana tambahan yakni membayar uang pengganti Rp 3,8 miliar. Uang pengganti ini merupakan uang yang diperoleh Atut dalam perkara, namun uang itu sudah dikembalikan ke KPK saat tahap penyidikan.

Hal yang memberatkan tuntutan, perbuatan Atut tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, turut serta menikmati, menerima uang dan mendapat fasilitas hasil korupsi. Hal meringankan, Atut berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta sudah mengembalikan uang kerugian negara yang sudah dinikmati sebesar Rp3,895 miliar.

Pengembalian itu dilakukan secara bertahap, yaitu pada 14 Juli 2015 sebesar Rp1 miliar ke rekening BRI atas nama KPK, uang Rp1,3 miliar sebagai barang sitaan, uang Rp559 juta sebagai barang sitaan, dan uang sebesar Rp1 miliar ke rekening BRI atas nama KPK pada 4 Agustus 2015.

Terdakwa kasus korupsi pembangunan RSUD dan pengadaan alat kesehatan sejumlah Puskesmas di Tangsel Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Banten//ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww/16.

Dalam dakwaan pertama, Atut diketahui bersama dengan Wawan yaitu adik Atut, mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012 dan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alkes RS Rujukan Pemprov Banten TA 2012 yang memenangkan pihak-pihak tertentu. Perbuatan itu merugikan negara sebesar Rp79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK pada 31 Desember 2014.

Dari perbuatan itu, Atut mendulang keuntungan sebesar Rp3,859 miliar, dan menguntungkan orang lain yaitu Wawan sebesar Rp50,083 miliar, Yuni Astuti Rp23,396 miliar, Djadja Buddy Suhardjo Rp240 juta, Ajat Ahmad Putra Rp295 juta, Rano Karno sebesar Rp700 juta, Jana Sunawati Rp134 juta, Yogi Adi Prabowo sebesar Rp76,5 juta.

Selanjutnya menguntungkan Tatan Supardi sebesar Rp63 juta, Abdul Rohman sebesar Rp60 juta, Ferga Andriyana sebesar Rp50 juta, Eki Jaki Nuriman sebesar Rp20 juta, Suherma sebesar Rp15,5 juta, Aris Budiman sebesar Rp1,5 juta, dan Sobran Rp 1 juta.

Kerugian negara bertambah karena ada pemberian fasilitas berlibur ke Beijing berikut uang saku senilai total Rp1,659 miliar untuk pejabat Dinkes Banten, tim survei, panitia pengadaan, dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

Atut selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten pada 2005 dan menjabat sebagai Gubernur definitif untuk periode 2007-2012 dan 2012-2017 selalu meminta komitmen kepada para pejabat untuk loyal kepada dirinya dan adiknya Wawan yang merupakan pemilik atau Komisaris Utama PT Bali Pacific Pragama (PT BPP).

Ia meminta komitmen loyalitas Djaja Buddy Suhardja agar mendukung Atut sebagai Gubernur Banten 2007-2012 dan 2012-2017. Permintaan itu diamini Djaja dengan menandatangani surat pernyataan loyalitas pada 14 Februari 2006 di Hotel Kartika Chandra Jakarta.

Atut lantas mengarahkan Djaja agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dikoordinasikan dengan Wawan. Proyek pertama yang dikerjakan Wawan adalah pengadaan alkes RS Rujukan Pemprov Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012.

Wawan kemudian meminta agar Dinkes Banten menyusun anggaran dengan komposisi 90 persen dalam bentuk pekerjaan kontraktual (pengadaan) dan 10 persen dalam bentuk pekerjaan non-kontraktual. Wawan juga meminta agar anggaran tidak dibuat rinci agar pemaketan dan pengerjaan pekerjaan bisa lebih fleksibel.

Sedangkan calon pelaksana pekerjaan untuk 9 paket pekerjaan pun sudah ditentukan orang kepercayaan Wawan, yaitu pemilik PT Java Medica Yuni Astuti yang sudah mempersiapkan daftar harga yang digelembungkan dengan memperhitungkan keuntungan Wawan sebesar 43,5 persen dari nilai kontrak, dan keuntungan Yuni sebesar 56,5 persen untuk paket alkes RS Rujukan.

Untuk pengadaan alkes laboratorium dan instalasi kamar jenazah RS Rujukan disusun dengan memperhitungkan keuntungan Wawan sebesar 45 persen dari nilai kontrak. Dengan demikian kerugian negara mencapai Rp79,79 miliar sesuai pemeriksaan keuangan BPK.

Pengadaan kedua dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran alkes RS Rujukan Banten dalam APBD Perubahan TA 2012 dibuat 4 paket pengadaan dengan Yuni mempersiapkan daftar harga yang sudah digelembungkan memperhitungkan keuntungan Wawan sebesar 56,5 persen dari nilai kontrak.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua, Atut terbukti memerintahkan Djadja Buddy Suhardja, Kadis Perindustrian dan Perdagangan dan juga Kadis Pendidikan Banten Hudaya Latuconsina, Kadis Sumber Daya Air dan Permukiman (SDAP) Banten Ling Suwargi serta Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Banten Sutadi untuk memberikan total Rp500 juta untuk keperluan istigasah.

Karena merasa tertekan dan takut diberhentikan oleh Atut, maka keempatnya memberikan uang Rp500 juta di rumah Atut dengan rincian Djaja sebesar Rp100 juta, Hudaya sebesar Rp150 juta, Iing sebesar Rp125 juta, dan Sutadi sebesar Rp125 juta.

Lantaran perbuatannya, Atut dijerat dengan pasal 3 dan pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Rencananya sidang pembacaan vonis Atut akan digelar pada 20 Juli mendatang.

 

AFKHAR