Perlawanan Hukum Ormas Islam

 

Sekurangnya dua Ormas Islam sudah bertekat menggugat Perppu tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi, yakni FPI dan HTI.

 

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Pawiro menyebut FPI adalah ormas yang Pancasilais dan nasionalis.  “Kami ikut membangun segala hal kebaikan, amar ma’ruf nahi munkar negeri ini,” katanya pada media massa, Kamis, 13 Juli 2017, tak lama setelah pengumuman Menkopolkam Wiranto.

Sugito mensinyalir  ada pihak-pihak tertentu yang membiaskan informasi jadi seakan-akan FPI pun tidak mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ia juga menanggapi reaksi sebagian masyarakat yang minta agar FPI dibubarkan. “Kami tidak bisa memaksa orang menyukai dan menyetujui FPI, tapi memang kemarin ada beda pendapat saja. Kalau berbeda pendapat, jangan langsung melabeli kammi anti Pancasila,” katanya.

massa fpi//http://rayapos.com

Sugito mengaku tak khawatir dengan ancaman pembubaran ormas yang tercantum dalam Perppu. “FPI nggak khawatir, yang dikhawatirkan, kalau menurut pemerintah (ormas) itu nggak sejalan sama mereka, terus tiba-tiba dibubarkan. Itu yang bahaya,” ujar Sugito.

Oleh karena itu FPI akan mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan. Juru bicara FPI Slamet Maarif menilai Perppu Ormas sangat represif terhadap warga yang mengkritisi Pemerintah.
“Oh ya kami sangat keberatan dengan Perppu Ormas ini,” kata Slamet kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Slamet mengatakan banyak hal yang menjadi alasan penolakan FPI terhadap Perppu ini, salah satunya adalah pemangkasan Pasal 63 soal prosedur untuk membubarkan Ormas

Slamet menyebut uji materi akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi bersama beberapa Ormas yang saat ini telah dihubungi FPI.

Sementara itu, Ketua bantuan hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Kapitra Ampera meminta agar pemerintah  mengevaluasi kembali Perppu ini. Kapitra menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 17 tahun 2013 sudah cukup memadai untuk mengatur Ormas saat ini dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaan Ormas saat ini.

Kapitra menyebut Perpu Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk membubarkan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dalam kondisi mendesak.  “Ukuran mendesak itu kan nanti dibahas dulu di DPR,” ujarnya.

Hibut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan sudah menunjuk pengacara untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. “Saya melihat begini, substansi pengeluaran perppu itu tidak ada urgensinya. Apa sih yang urgen? Apa kegentingannya?” ujar pengacara HTI, Yusril Ihza Mahendra pada pers, Selasa 11 Juli 2017.

http://nusantarakini.com

Yusril berpendapat pemerintah tidak mempunyai cukup alasan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah tentang ormas. Menurutnya, peraturan pemerintah itu hanya dapat dikeluarkan jika ada kepentingan yang mendesak.  “Saya sih berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ormas itu dengan tujuan mempermudah pembubaran ormas di luar yang ditentukan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, jika membaca konstitusi, jelas bahwa peraturan pemerintah di dalam undang-undang itu diterbitkan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Sekarang kepentingan yang memaksa itu apa? Tidak jelas,” sambung dia.

Jika peraturan pemerintah itu bertujuan untuk membubarkan ormas radikal dan anti-Pancasila, Yusril mempertanyakan cara penilaian ormas itu dari mana, sehingga dikatakan radikal dan anti-Pancasila.  “Siapa yang bisa mengukur dia nanti Pancasila atau tidak? Presiden sendiri? Tapi dugaan saya akan menghilangkan prosedur pembubaran ormas yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 itu. Seperti harus ada persuasif dulu, SP 3 kali, harus ada surat perintah penghentian, baru kemudian minta izin kepada pengadilan untuk pembubaran. Kewenangan penuh pada Presiden untuk bisa membubarkan semua ormas. Saya rasa negara ini sudah mengarah ke negara diktator,” tanya Yusril.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto bahkan memandang pemerintah sebagai contoh buruk dalam hal ketaatan pada UU. Selain tak mengakui alasan penyusunan Perppu tersebut,HTI pun memprotes langkah pemerintah yang seolah mengambil jalan pintas karena kesulitan membubarkan ormas lewat pengadilan. “Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah perppu. Sementara secara obyektif tidak ada alasan bagi terbitnya perppu, tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum,” tutur Ismail.

Meski Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum gamblang menyebutkan ormas yang akan ditindak melalui penerbitan Perppu 2/2017 itu, HTI sudah bereaksi. Ismail berkata tak ada dasar bagi pemerintah untuk membubarkan HTI. “HTI adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal, dan sesuai tujuannya selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib, serta sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar, kenapa dibubarkan?” kata dia.

Ismail mengingatkan adanya kelompok lain yang aktivitasnya lebih mengkhawatirkan daripada HTI. “Yang anarkis, mempromosikan separatisme, bahkan terindikasi berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menjual aset negara, malah dibiarkan? Jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam.”

massa hti/https://mmc.tirto.id/

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung langkah HTI dan FPI. Ia menilai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas terdapat beberapa pasal karet. Salah satunya pasal yang mengatur pemerintah punya kewenangan mutlak untuk menafsirkan sebuah ormas dapat dibubarkan tanpa proses pengadilan. “Sangat subjektif, sangat pasal karet dan kemudian memberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah untuk memberikan tafsir, vonis hukum, serta untuk mencabut dan membubarkan tanpa ada mekanisme,” kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Menurut dia, perppu tersebut memang layak dikritisi. Hidayat mengaku mendukung jika ada pihak yang mengajukan uji materiil perppu ini ke Mahkamah Konstitusi. “Saya sangat mendukung kalau kemudian ada yang mengajukan judicial review ke MK, karena perppu ini potensial tidak sesuai dengan UUD,” ujar Hidayat.

Hidayat meminta kepada HTI atau ormas-ormas lainnya segera menunjukkan sikap Pancasila-nya. Upaya itu untuk menghindarkan tuduhan anti Pancasila dari pemerintah. “Penting untuk membuktikan bahwa mereka memang juga bersama dengan Pancasila, NKRI, dan demokrasi. Saya rasa itu timbal balik yang harus dilakukan, sehingga kita menemukan suatu titik tengah untuk menghadirkan solusi yang baik bagi demokrasi,” tutur politikus PKS tersebut.

Menkopolkam meminta seluruh lapisan masyarakat tenang dan menerima Perppu tersebut. Ia menekankan bahwa penerbitan perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009. “Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada,” tutur Wiranto.

Purnawirawan jenderal TNI itu pun menegaskan bahwa Perppu 2/2017 tak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ormas. Wiranto justru menyebut ormas di tingkat nasional dan daerah yang jumlahnya mencapai 344.039 kelompok itu harus diberdayakan di berbagai bidang kehidupan.

Wiranto juga tak ingin Perppu 2/2017 dipandang sebagai cara pemerintah mendiskreditkan ormas Islam. “Jangan sampai ada tuduhan, pemikiran, prasangka bahwa Perppu akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, dengan ormas Islam,” tutur Wiranto.

Wiranto mempertanyakan munculnya penolakan bahkan gugatan terhadap Perppu Ormas. Dia menekankan bahwa perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. “Masa menyelamatkan negara kok ditolak. Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan ditolak,” ujar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis, 13 Juli 2017.

Istana sudah mendengar pula rencana HTI. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan gugatan terhadap Perppu Ormas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi, Pramono menegaskan, pemerintah sudah yakin dan berhati-hati dalam mengeluarkan Perppu tersebut. “Hak konstitusi bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder,” kata Pramono Anung di Istana Bogor, Jumat 14 Juli 2017.

Bahkan, Pramono juga mengatakan pemerintah telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.

Joko Mardiko