Peraturan Pemerintah Yang Menyengat Ormas Islam

Karena Perppu tentang Ormas dikeluarkan hanya untuk memudahkan pemerintah dalam melarang atau membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila maka pemerintah dianggap tidak siap dalam menghadapi perkembangan politik yang ada di masyarakat.

massa HTI/https://cdn.sindonews.net/

Hanya beberapa saat setelah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan wiranto mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) segera bereaksi. “Kami sudah menyiapkan langkah untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto.

Kamis 13 Juli 2017 memang menjadi hari yang mengejutkan bagi oraganisasi semacam HTI yang selama ini dicap menyebarkan paham anti-Pancasila. “Perppu dikeluarkan karena ada satu kondisi yang sangat mendesak. Orang mengatakan ini belum mendesak, kondisinya masih biasa saja. Kita masih aman kok, belum ada kegentingan yang memaksa. Tapi ingat bahwa sudah ada ancaman terhadap ideologi negara, sudah ada niatan, suatu langkah untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain,” ujar Wiranto dalam Forum Medan Merdeka Barat 9, di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2017.
Bila situasi tersebut tidak diantisipasi, menurut Wiranto, dikhawatirkan pemerintah akan terlambat melakukan penanganan. Perppu Ormas diterbitkan karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai. “UU 17/2013 ada kelemahan di sana. Ada satu kondisi yang membuat UU itu tidak dapat melaksanakan satu penyelesaian permasalahan masyarakat karena sudah tidak dapat mengejar dinamika perkembangan masyarakat,” lanjut Wiranto.
Menurut Wiranto, UU Ormas 17/2013 tidak lagi memadai secara asas hukum administrasi contrarius actus terkait asas hukum mengenai lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap ormas yang juga berwenang membatalkannya. Selain itu, UU Ormas Nomor 17/2013 dinilai hanya secara sempit merumuskan ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. “Ada satu pemahaman, kalau UU yang ada tidak memadai lagi, dilakukan satu pembentukan baru. Waktunya panjang, bertele-tele. Kebutuhan sudah mendesak, maka muncullah yang namanya Perppu, itu hak dari pemerintah,” ucap Wiranto.
Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli 2017, memperluas unsur larangan untuk ormas. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.

 

Ribuan orang melakukan “long march” menuju Monas untuk mengikuti aksi 212 atau 2 Desember di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (2/12). Aksi tersebut untuk mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/16.

Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 59 tentang larangan untuk ormas. Mayoritas larangan sama, namun dikelompokkan secara berbeda. Pengelompokan ini kemudian terkait dengan sanksi yang diberikan bila ormas melakukan pelanggaran.
Larangan soal tindakan permusuhan terhadap SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) serta penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama awalnya ada di Pasal 59 ayat 2. Di Perppu 2/2017, larangan itu termuat dalam Pasal 59 ayat 3.
Sedangkan larangan soal penggunaan nama, lambang, bendera, dan simbol organisasi yang memiliki kesamaan dengan gerakan separatis atau organisasi terlarang serta larangan melakukan kegiatan separatis kini digabungkan ke Pasal 59 ayat 4. Pasal 59 ayat 4 juga memuat larangan bagi ormas untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Adapun bunyi pasal 59 di Perppu 2/2017 adalah sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Revisi ayat di pasal 59 ini berpengaruh pada sanksi yang dikenakan terhadap ormas yang melanggar.
Bagian penjelasan dari pasal 59 juga direvisi. Larangan-larangan untuk ormas dibuat lebih rinci. Dalam pasal 59 ayat 3 huruf a, dijelaskan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Berikut adalah penjelasan soal ‘tindakan permusuhan’ yang dilarang:
“Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan’ adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.”
Pemerintah juga menjelaskan larangan soal ‘melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ di pasal 59 ayat 3 huruf d. Berikut penjelasannya:
“Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum” adalah tindakan penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
Larangan soal ‘melakukan kegiatan separatis’ juga diperjelas. Larangan ini termuat di pasal 59 ayat 4 huruf b. Berikut penjelasannya: “Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separatis” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/nz/17.

Salah satu yang ditekankan pemerintah pula di Perppu 2/2017 adalah tentang definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sebelumnya, di UU 17/2013, pemerintah menyebut ajaran yang bertentangan dengan Pancasila hanya ateisme, komunisme/marxisme-lenimisme. Kini, paham lain yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 juga dilarang. Berikut penjelasannya:
“Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
“Pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran ateisme, marxisme, dan lenimisme,” ucap Wiranto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.
Menurut Wiranto, ada ajaran di luar ateisme, marxisme, dan lenimisme yang juga bertentangan dengan Pancasila. Namun, Wiranto tidak memerincinya. Ia hanya berkata bahwa sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila.
Seakan memahami jalan pikiran HTI, Wiranto menepis anggapan bahwa Perppu 2/2017 mendiskreditkan umat Islam. “Sama sekali tidak. Jangan sampai ada tuduhan, pemikiran, prasangka, akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam,” ujar Wiranto. Menko Polhukam Wiranto menegaskan pembubaran ormas yang melanggar aturan tidak sembarang dilakukan. Sanksi terhadap ormas diberikan setelah ada penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM.
Penelitian di Kemenkumham dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. “Kriteria bagaimana yang bertentangan dengan ideologi negara, kriteria bagaimana yang mengganggu persatuan-kesatuan bangsa, itu jelas kok. Pernyataannya jelas, di lapangan jelas, kegiatannya jelas itu nanti akan jadi bahan penilaian,” ucap Wiranto.
Dalam Perppu Ormas, ada tiga sanksi administratif terhadap ormas anti-Pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Dengan adanya Perppu 2/2017, prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas. Sebanyak 18 pasal yang mengatur soal proses pembubaran dihapus. Syarat administrasi bagi ormas yang melanggar peraturan hanya ada 3 tahap, yaitu peringatan tertulis 1 kali, penghentian kegiatan ormas, dan pembubaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berhak mengeluarkan izin suatu Ormas juga angkat buicara. Menurutnya Perppu Nomor 2/2017 menyempurnakan UU Nomo 17/2013 mengenai ormas dan syarat berorganisasi. Tjahjo menjelaskan, siapa pun berhak berorganisasi selama tidak menyimpang dari 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). “Simpel kok, yang menyimpang dari prinsip Pancasila, UUD ’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Itu syarat berorganisasi. Tiap warga negara punya hak berhimpun, berserikat, berorganisasi tetapi harus menyepakati ini,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2017) malam.

 

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memberikan keterangan pers terkait pembubaran ormas HTI di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17.

Tjahjo juga mencontohkan setiap umat beragama wajib menjalankan hakikat sesuai ajaran masing-masing. “Yang berkaitan agama, yang Islam harus konsisten menjalankan Alquran dan hadis, itu wajib. Yang Kristen Protestan sesuai dengan Injil, itu prinsip. Tapi dalam organisasi NKRI harus ada aturan, di rumah tangga ada aturannya kok. Orang tua atur anaknya, di negara juga ada,” urainya.
Namun karena keluarnya Perppu tak lama setelah pemerintah berniat membubarkan HTI, maka kesan itu sulit dihilangkan. Itulah sebabnya ada ormas Islam merasa cemas. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta agar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas harus diberlakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan agar tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah.
“Muhammadiyah mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi, kebebasan berpendapat dan berserikat. Karena itu jika Perppu diberlakukan diperlukan mekanisme yang jelas dan pemberlakuan yang transparan sehingga tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok kritis dan pemikiran,” tegas Mu’ti dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2017 malam.
Menurut Mu’ti, Perppu dikeluarkan hanya untuk memudahkan pemerintah dalam melarang atau membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila maka pemerintah dianggap tidak siap dalam menghadapi perkembangan politik yang ada di masyarakat. Menurutnya, Perppu ini harus dikelola dengan baik supaya tidak berdampak terhadap kebebasan berorganisasi dan berpendapat.
Mu’ti lantas berbicara mengenai kabar tentang Perppu yang diterbitkan ini hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyebut terlalu mahal bila Perppu hanya digunakan untuk hal tersebut. “Terlalu mahal jika Perppu tersebut diterbitkan oleh Pemerintah hanya untuk membubarkan HTI,” ujarnya.
Bagi Mu’ti, HTI hadir di tengah sistem Pancasila yang belum mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Lebih jauh, Mu’ti mengungkapkan bila sistem demokrasi ini tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat maka ideologi tentang khilafah ini akan selalu muncul. “Jika sistem demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin yang demokratis dan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan melayani maka idealisme untuk mendirikan sistem khalifah akan tetap tumbuh,” ungkapnya.
Sebaliknya Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) merasa tak terganggu oleh Perppu itu. Bagi PBNU ormas tetap dapat menggugat ke pengadilan jika dibubarkan oleh pemerintah. PBNU mengatakan pemerintah tidak bersikap diktator dengan menerbitkan Perppu tersebut. “Mekanisme check and balances dalam negara hukum masih ada. Jadi keliru kalau ada yang menganggap ini negara jadi otoriter. Beda kalau dicabut, ormas tidak bisa menggugat ke pengadilan. Sekarang cuman mindahin aja, makanya orang ribut-ribut apakah orang sudah membaca secara seksama atau tidak,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas saat dihubungi, Kamis, 13 Juli 2017 malam.
Hamdani