Mencari Angka Keramat Presidential Threshold

 

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya terdapat lima isu krusial dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas 543 pasal tersebut. Dari sejumlah isu krusial itu, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang sangat alot dalam pembahasan.

Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem di DPR tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold berada di angka 20 persen. Namun, mayoritas fraksi menginginkan ambang batas pencalonan presiden dihapus atau nol persen.  Tarik menarik kepentingan antar partai membuat pembahasan RUU ini molor dari jadwal dan mengancam persiapan pelaksanaan Pemilu 2019.

 

 

Anggota Pansus RUU Pemilu mengikuti rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta//ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/17.

Pro dan Kontra Ambang Batas Pencalonan Presiden

 

Penentuan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold belum juga menemui kata sepakat. Sebagian anggota DPR ingin pemerintah memberi potongan angka presidential threshold. Sebagian kalangan menilai penerapan presidential threshold hanya menguntungkan pihak tertentu.

Usai dua jam istirahat dan lobi politik, rapat kerja Pansus Pemilu kembali digelar oleh DPR pada Kamis malam, 13 Juli 2017. Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy menyatakan bahwa putusan lobi politik adalah membawa lima paket krusial ke Paripurna DPR.

Dari lima paket yang diajukan, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mendukung opsi pemerintah yang bersikukuh pada paket A. Di antaranya, setuju jika ambang batas presidential threshold 20 hingga 25 persen. Apalagi, aturan yang ada dirasa sudah bagus dan berjalan baik selama periode pemilu sebelumnya.

Sementara itu, partai lainnya belum menentukan pilihan dan manyarankan dibawa ke Sidang Paripurna 20 Juli mendatang. Diharapkan voting menjadi opsi terakhir apabila hingga tanggal 20 Juli masih belum ada kata sepakat.

Terdapat lima isu krusial dimana Pansus Pemilu gagal mengambil keputusan hingga dibawa ke paripurna. Salah satunya usulan tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshhold. Masalah lain yakni tentang parliamentary threshold serta metode konversi suara.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Ketum Partai Idaman Rhoma Irama (ketiga kiri) beserta Sekjen Ramdansyah , Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A Tutty (kedua kanan) beserta Sekjen Badaruddin Picunang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta//ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.

Sikap pemerintah tidak akan berubah soal ambang batas pencalonan Presiden (Presidential threshold/PT) yang masuk dalam poin pembahasan Revisi UU (RUU) Pemilu. Di sisi lain, fraksi di DPR belum satu suara soal penentuan PT ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ketika Pansus tidak menemukan jalan keluar, jalan yang akan ditempuh hanya ada dua. Diputuskan melalui mekanisme voting di Paripurna atau musyawarah lanjutan setelah Pemerintah menyampaikan pendapat kepada forum Paripurna.

“Kalau enggak bisa musyawarah ada dua opsi, dibawa ke paripurna untuk voting atau pemerintah menyampaikan pendapat,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu aturan mendesak yang belum juga diputuskan DPR. Pemerintah ingin PT tetap diberlakukan 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah pemilihan umum legeslatif (pileg).

Hanya saja, dinamika di DPR berkata lain. Sebagian anggota DPR ingin PT dihapus. Sebagian lagi ingin poin Presidential threshold dalam RUU Pemilu berlaku tapi angkanya tidak sebesar yang diajukan pemerintah.

“Gerindra sendiri dukung nol persen, tetap nol persen, dengan alasan itu sesuai konstitusi. Kalau tidak nol persen, itu melanggar konstitusi,” ungkap Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) Ahmad Riza Patria, Jumat, 2 Juni 2017.

Ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden, tambahnya, merupakan bentuk penguatan partai politik. Karena, itu artinya memberi kesempatan partai politik untuk mengajukan calon masing-masing.  Jika presidential threshold dipaksakan 20 persen, itu menyalahi konstitusi. Karena dasar penggunaan angka tersebut telah dipakai pada Pilpres 2014. “Sejauh ini yang tidak dukung presidential threshold nol persen adalah PDIP, Golkar, dan Nasdem. Cuma itu saja,” kata Riza.

Ia yakin peluang presidential threshold 20persen kecil untuk disepakati, meski pemerintah juga masih menginginkan seperti itu. “Pemerintah enggak boleh keras dan enggak boleh menang sendiri. Banyak pengamat juga mendorong nol persen,” tutur Riza.

Menurut dia, presidential threshold 20persen merupakan bagian dari arogansi sejumlah partai yang tidak memberi kesempatan kepada partai lain. Kendati begitu, ungkap Riza, pansus hingga sekarang belum menyentuh soal pembahasan presidential threshold. Pansus fokus menyepakati 14 isu krusial, antara lain penambahan kursi anggota dewan, verifikasi partai politik, syarat pemilih, keterwakilan perempuan, dan status KPU-Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan belum setuju jika Pemilu 2019 tanpa ambang batas presiden. Sebab itu akan menimbulkan ketidakadilan terhadap partai yang telah menjalankan regulasi sebelumnya dengan mengikuti aturan minimal ambang batas 20 persen.

“Saya pribadi belum tentu setuju nol persen. Karena terlalu ramai. Kristalisasinya terlalu panjang. Nah kalau ada pembatasan, kristalisasinya akan lebih dini. Kalau tidak (ada ambang batas), jadinya partai baru lahir kayak PSI itu langsung bisa mencalonkan. Oh lelucon. Ini negara bukan lelucon,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, jika aturan 20 persen yang dipakai dalam pemilu sebelumnya dianggap terlalu berat, itu bisa dikurangi. Presidential threshold itu tetap diperlukan guna melahirkan pemimpin yang berkualitas.

“Saya pribadi bersikap jangan nol persen. Perlu ada pembatasan,” tutur dia.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2017 lalu, Wakil Ketua Fraksi ‎PDI Perjuangan Arif Wibowo, menyatakan, partainya berposisi sama dengan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni pasangan capres-cawapres bisa diajukan parpol/gabungan parpol dengan raihan minimal 20persen jumlah kursi DPR atau minimal 25persen jumlah raihan suara pemilu nasional. Basis jumlah kursi DPR dan jumlah raihan suara pemilu adalah hasil Pemilu 2014 lalu. “Kenapa? Karena kita ingin bangun presidensialisme kuat dan efektif. Maka, sejak awal, capres memperoleh dukungan kuat dari koalisi partai dan tidak dengan transaksional,” ujar Arif Wibowo.

Arif menjelaskan, tak ada masalah bila hasil Pemilu 2014 kembali digunakan untuk menjadi dasar untuk menentukan angka presidential threshold pemilu serentak 2019. Itu tak melanggar aturan apa pun, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan open legal policy. “Putusan MK hanya menekankan soal pemilu serentak. Putusan MK yang lama dan baru menekankan open legal policy, termasuk soal threshold,” katanya.

Dengan adanya threshold, tambahnya, tak ada saling sandera antara capres-cawapres dan parpol pengusung. Karena, di mekanisme sebelumnya, parpol masih bisa menekan pasangan capres-cawapres untuk bertransaksi soal jumlah kursi kabinet. Umpamanya PDI Perjuangan, karena menjadi pemenang pemilu, bisa menekan Joko Widodo sebagai capresnya untuk secara proporsional memberi jatah kursi kabinet sesuai persentase raihan kursi DPR.

Namun, dengan pemilu serentak dan batasan presidential threshold, tak akan bisa lagi seperti itu. Karena, seorang capres akan bisa bilang ke parpol pendukung bahwa jumlah raihan kursi di Pileg 2014 tak bisa menjadi basis transaksi karena merupakan hasil pemilu sebelumnya. “Jadi kalau Jokowi, misalnya, nanti dicapreskan dari PDI Perjuangan, dia tak akan bisa tertekan. Karena, belum tentu parpol yang sama di 2014 bisa menang lagi. Kok minta jatah sekian menteri? Ya, tak bisa,” ungkap Arif Wibowo.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, kalau 2014, hasil pileg lebih dulu keluar, sudah keliatan hasilnya dikoversi menjadi sekian kursi parlemen, dikonversi lagi menjadi kursi kabinet. “Kalau yang ini nanti, parpol tak bisa menekan presiden sejak awal. Karena, hasil 2019 belum tahu. Jadi, presiden bisa bilang, ‘Kamu tak bisa dikte saya berapa kursi kabinet.’ Artinya, sejak awal, transaksional itu sudah diputus,” kata Arif.

Parpol-parpol, lanjutnya, memang tak bisa bertransaksi dengan calon yang diusung dengan sikap pemerintah dan PDI Perjuangan itu. Maka secara otomatis parpol dan capres akan didorong ke sebuah titik temu baru. “Titik temu itu adalah kesamaan visi dan idoelogi, bukan transaksi jabatan di kabinet,” ujarnya.

Jika presidential threshold nol persen, kata Arif lagi, bagi-bagi kursi itu sulit dihindari. “Kalau nol persen, transaksi akan berulang-ulang. Karena, semua parpol bisa mencalonkan. Kalau seorang capres merasa tak dapat dukungan yang mayoritas, dia akan cari dukungan mayoritas itu, dia akan beli dukungan.Begitu menang, dia akan jual-beli lagi supaya dapat dukungan di parlemen. Inilah masalahnya,” ungkap Arif. Dengan presidential threshold tidak nol persen, tambahnya, PDI Perjuangan berusaha memastikan setiap capres-cawapres sejak awal mendapat dukungan permanen dan kuat dalam pilpres.

Apakah syarat presidential threshold itu inkonsttitusional? “Kalau disebut bahwa hak warga negara tak boleh dibatasi untuk maju sebagai capres, itu tak sepenuhnya benar. Harus dipahami, Pasal 28 ayat J UUD 1945 mengamanatkan, kebebasan itu perlu diatur, termasuk kebebasan politik. Jadi, bukan bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang diatur undang-undang. Kalau tidak diatur, tujuan bikin pemerintahan kuat dan efektif tak akan tercapai,” kata Arif. Jadi, lanjutnya, PDI Perjuangan yakin seyakin-yakinnya itu tak melanggar UUD 1945. “Belajar dulu original intent konstitusi. Spirit konstiusi kita kan sebenarnya hindarkan diri dari liberalisme dan komunisme. Ada kebebasan, tapi teratur.”

 

‎Dengan bengitu, Arif menjelaskan lagi, PDI Perjuangan juga menolak bila parpol baru boleh mengusung capres-cawapres di Pemilu 2019. Apalagi, parpol baru itu belum teruji mampu bertarung‎ di pemilu legislatif. “Sangat aneh bila mereka sudah langsung boleh mengusung capres-cawapres. Jadi, sikap soal presidential threshold ini juga demi menghadapi parpol medioker, yang hanya dibentuk untuk tunggangan politik. Hal demikian tak sehat bagi demokrasi kita,” katanya.

 

Pembahasan terkait ambang batas pencalonan presiden yang tak kunjung menemui titik sepakat ini disesalkan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Salah satu alasannya, pemerintah dianggap tidak progresif berembuk dengan DPR untuk mencari jalan tengah.

“Pemerintah dalam hal ini Kemendagri ngotot saja terutama dalam masalah presidential threshold 25 persen, padahal di tingkat partai dan DPR juga bisa menerima perubahan nol persen dan bisa naik, bisa mengarah ke persentase jalan tengah” ujar dia, di Yogyakarta, Minggu, 9 Juli 2017.

Menurut Hidayat, persentase 25 persen bisa dikritisi karena mengacu pada UU yang lama, sedangkan pada revisi UU pemilu memungkinkan konstelasi politik baru. Ia berpendapat, apabila presidential threshold tetap 25 persen dipastikan partai politik baru maupun lama yang tidak memiliki cukup suara akan sulit terlibat pada pilpres 2019.

“Ini menghalangi parpol baru untuk terlibat, kalau persentase 4 atau 10 persen masih membuka ruang untuk parpol baru atau partai lama yang tidak mencapai perolehan suara untuk mencalonkan presiden,” kata Hidayat.

Belakangan, Partai Gerindra juga mulai mempertimbangkan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari nol persen menjadi 10 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertimbangan tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan RUU Pemilu bisa dilakukan secara musyawarah dan bukan melalui voting.

“Kita pertimbangkan agar kita menghindari voting supaya suara DPR bersatu, di titik berapa kita akan bicara,” kata Muzani di Gedung Nusantara II, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani//ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/17

Muzani mengatakan akan membicarakannya terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan di antara pansus RUU Pemilu.

 

“Kita tetap ingin bicarakan ini sebagai sebuah kesepakatan DPR supaya kita hindari voting meskipun voting bukan sesuatu yang tabu. Kita bicarakan dengan semua fraksi agar di titik yang sama,” ujar Muzani.

 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pembahasan presidential threshold bukan soal angka dan diskon. Namun, mempertahankan kualitas pemilu yang sudah ada.

 

“Diskon apa 50 persenlah mungkin ada musyawarah. Ada pendapat begitu. Tapi, kita ini kan bukan masalah diskon, masalah sebuah sistem yang kita sepakat sistem yang kuat,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

 

Sebagian pihak mempertanyakan argumentasi pemerintah terkait keberhasilan presidential threshold pada kualitas pemilu. Tjahjo menegaskan, dua kali penyelenggaraan pemilu presiden sudah cukup membuktikan presidential threshold berdampak pada kualitas pemilu.

 

“Nyatanya dua kali pilpres berjalan demokratis,” ujar dia.

 

Tjahjo mencontohkan, Pilpres 2009 memunculkan tiga pasangan calon, yakni SBY, Mega, dan JK. Kemudian, Pilpres 2014 melahirkan dua pasangan calon, yakni Jokowi dan Prabowo.

 

“Tidak ada masalah kok, lancar-lancar saja,” ucap Tjahjo.

 

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Pansus revisi UU Pemilu masih melakukan pembahasan. Terutama, terkait masalah presidential threshold atau ambang batas presiden.

 

“Sekarang kan sedang mengadakan pembicaraan di antara fraksi-fraksi, dan ini masih membicarakan masalah berkaitan dengan presidential threshold dan ini kita coba mendekatkan semua supaya bisa bersama-sama,” ujar Novanto beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

 

Menurut pria yang akrab disapa Setnov itu, pembicaraan isu-isu krusial dalam revisi UU Pemilu terus dilakukan, bahkan hingga ke tingkat pimpinan partai masing-masing. Ketua Umum Partai Golkar ini yakin jika para pimpinan partai sedang melakukan lobi-lobi, agar mendapat keputusan yang terbaik.

 

Alotnya pembahasan soal presidential threshold membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat suara. Presiden mengatakan, pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan.

 

“Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen, presidential threshold), masak kita mau kembali ke nol,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6/2017).

 

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, Jokowi mengatakan, akan terjadi penyederhanaan. “Baik parpolnya, baik dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri untuk mengawal itu,” kata Presiden Jokowi.

 

Menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila tidak ada titik temu dalam pembahasan presidential threshold ini, Presiden menegaskan, saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan.

 

“Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada disana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu atau kepentingan pilpres. Tapi harusnya visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa. Kita harus menyiapkan itu,” ujar Jokowi.

Saat ditanya, apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah?

“Kan belum, ini masih pembahasan kok. Kamu jangan manas-manasi,” ujar Presiden Jokowi.

 

Sukowati Utami