Kejati Babel Tetapkan Dua Pegawai LPDB Tersangka Kasus Korupsi Dana Bergulir.

Sidang Praperadilan atas Penetapan Suwidi alias Awie sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Bergulir dariLlembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). (Romli Muktar/FORUM)

Forumkeadilan.com. Pangkalpinang – Ditengah bergulirnya sidang praperadilan atas penetapan Suwidi alias Awie sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bergulir dari lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Asisten tindak pidana khusus  (Aspidsus)  Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam korupsi dana bergulir yakni dari pihak lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Dua tersangka tersebut yakni Fauzan  Hilmi  (staf  bisnis) dan Budi Sang Maharta (kepala divisi bisnis).

Hal ini dikatakan kepala seksi penerangan dan hukum kejaksaan tinggi Bangka Belitung, Roy Arland, kalau penetapan tersebut sebagai pengembangan dalam penyidikan kasus yang telah merugikan keuangan negara Rp 2 milyar. “Dalam kasus ini kita menerapkan  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita juga menerapkan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Karena kita menemukan adanya niat jahat sedari awal secara bersama-sama dari pihak LPDB bersama tersangka awal,”  kata Roy di PN Pangkalpinang, Rabu (26/7/2017).

Masih kata Roy, dua alat  bukti sudah dikantongi penyidik sejak lama sehingga keyakinan penyidik terhadap dua tersangka memang benar telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. “Adanya   penambahan tersangka itu juga  sekaligus keyakinan penyidik kalau kasus ini memang benar-benar telah menimbulkan kerugian negara. Minimal 2 alat bukti itu juga sudah terkantongi. Bilamana gak ada bukti gak mungkin penyidik berani menetapkan tersangka dari 2 belah pihak itu,” bebernya.

Disinggung soal adanya proses praperadilan dari pihak tersangka Suwidi als Awe yang saat ini masih bergulir, Roy mengaku tak bisa banyak bicara. Dirinya akui menghormati proses hukum yang berlangsung. “Penyidik punya keyakinan kuat berdasar bukti yang kuat  dalam penetapan tersangka ini. Terkait proses praperadilan, itu juga sebagai proses hukum yang harus kita hormati,” tandasnya.

Sementara itu pihak LPDB sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Dirut Kemas Danil kepada wartawan mengaku belum dapat kabar terkait penetapan tersangka dari kejati Babel. “Saya belum dapat berkomentar dulu karena belum dapat informasinya dari sumber yang langsung dari Kejaksaan Tinggi,” akunya ketika dikonfirmasi wartawan via aplikasi WA mesengger, Rabu malam (26/7/2017).

Sementara itu sidang praperadilan terkait penetapan tersangka atas nama Suwidi alias Awie oleh kejati Babel pada kasus korupsi  dana bantuan lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terus bergulir dan semakin alot, Rabu (26/7/2017).
Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas-berkas dan pemeriksaan ahli yang didatangkan oleh tim pengacara selaku pihak penggugat. Yakni dosen hukum tata negara universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi. Dalam keterangannya, Muhammad Rullyandi berpendapat penyidikan korupsi dan penetapan tersangka dalam kasus ini cacat hukum dan prematur.

“Maka kalau ada proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh penyidik sebelum BPK mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara, saya katakan itu adalah penetapan tidak sah, cacat hukum dan terlalu prematur. Sebab perhitungan kerugian negara itu harus nyata dan pasti,” bebernya.

Muhammad Rullyandi yang juga pernah jadi saksi ahli yang dihadirkan kejaksaan agung republik indonesia pada persidangan pra peradilan kasus Victoria Sekuritas Indonesia dalam perkara cessie BPPN di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini berkesimpulan jika BPK belum memberikan laporan adanya kerugian negara namu penyidik sudah melakukan proses penyidikan maka itu tergolong dalam satu kejahatan penyalah gunaan wewenang.

“Kalau BPK belum memberikan laporan adanya kerugian negara lalu penyidik lakukan proses penyidikan dalan satu perkara maka itu bisa dikatakan kejahatan penyalagunaan wewenang atau kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dipidanakan. Pengawas pengelola keuangan negara tugasnya BPK berdasarkan undang undang sedangkan penyidik adalah penegak undang undang bukan pengawas pengelolaan keuangan negara, ” tandasnya.

Dalam pandangannya,  jikalau tidak  ada laporan BPK terkait ketidak wajaran atau disclaimer  dalam laporan keuangan penyaluran dana bergulir itu  maka tidak boleh ada penyidikan. “Tidak ada rangkaian penyidikan itu. Penegakan hukum harus nyata. Tidak boleh ada pihak-pihak lain yang dirugikan dalam proses penegakan hukum. Namun bila BPK sudah memberikan laporan  tidak wajar atau disclaimer maka dengan laporan itu penyidik bisa masuk untuk melakukan proses penyidikan. Jadi jangan  terburu-buru,” sebutnya.

Maka terkait dengan dua alat bukti yang diklaim telah dikantongi penyidik selama ini, baginya itu tidak sah. Sebab kerugian negara yang diklaim oleh penyidik senilai Rp 2 milyar itu tidak berdasarkan  hasil audit BPK. “(Belum ada audit BPK) belum  memiliki kriteria alat bukti. Salah  1 alat bukti itu harus ada kerugian negara, jika tidak ada audit itu tidak boleh ada tersangka,” pungkasnya.

Sementara itu, jaksa Yunardi yang diitemui wartawan usai sidang mengaku tidak ambil pusing atas klaim-klaim dari pihak penggugat melalui ahlinya itu. Menurutnya  pandangan saksi ahli tersebut keliru karena baginya tidak ada yang dilanggar selama ini oleh pihak penyidik terutama soal kerugian negara.

“Penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup  yaitu keterangan saksi dan bukti surat berupa data dan dokumen  di antaranya sudah termanipulasi, sehingga sah menetapkan pemohon (Suwidi als Awe) sebagai tersangka. Terkait  dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh pemohon menurut kita tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan objek atau ruang lingkup praperadilan,” tandasnya. Romli Muktar/FORUM