Jalan Tengah Angka Presidential Threshold

 

 

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu seperti menemui jalan buntu. Bahkan, RUU Pemilu terancam akan berakhir dengan voting. Saatnya mengambil jalan tengah dalam perdebatan terkait ambang batas pencalonan presiden.

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta//ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Saat ini, sebagian besar partai nonpemerintah ditambah sebagian kecil partai pendukung pemerintah menginginkan presidential threshold berada di bawah 10 persen. Tinggal Golkar, PDIP, dan Nasdem saja yang tetap ngotot pada angka 20 persen.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk mengambil jalan tengah dalam perdebatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Kata dia, jika nol persen terlalu ekstrem.

“Untuk adanya perubahan penyesuaian masuk akal, tapi kalau nol persen itu terlalu ekstrem. Dicari jalan tengahnya saja 10 persen, ini hanya soal kesepakatan saja,” ucap Jimly di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 Juli 2017.

Ini karena, kata dia, pembahasan tersebut sedikit tidak menemukan titik temu disebabkan adanya kepentingan masing-masing kelompok. Seperti setiap kelompok sudah memiliki pasangan calon (paslon) yang akan diusung.

“Kepentingan kelompok yang sudah membayangkan nanti siapa paslonnya. Jadi sebaiknya hal-hal yang sifatnya bukan kepentingan bangsa dan negara itu nomor dialah,” ujar dia.

Menurut Jimly, seharusnya saat ini bukanlah mempersalahkan presidential threshold, melainkan sistem pemilihan suara terbanyak.

“Sebab dengan sistem suara terbanyak dalam pemilihan serentak, rakyat Indonesia terfokus hanya presiden, sedangkan caleg tidak mendapatkan perhatian. Padahal masing-masing caleg jumlahnya 15 ribu kali dari jumlah parpol dan nanti di lapangan semua main uang, yang menjadi korban penyelenggara,” jelas Jimly.

Sebelumnya, perdebatan terkait presidential threshold belum juga menemui titik temu. Sebagian kalangan bahkan menilai adanya presidential threshold justru melanggar konstitusi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah hal itu. Tjahjo menjelaskan, putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, ketentuan presidential treshold 20 persen kursi atau 25 persen suara masih sah dan berlaku.

“RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan bertentangan dengan konstitusi,” kata Tjahjo, Selasa 27 Juni 2017.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat, dapat mengusulkan pasangan calon wakil presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu.

Memang, kata Tjahjo, Pilpres 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif. Dengan begitu, pemilu yang diselenggarakan sebelum pemilu 2019 adalah pemilu 2014.

“Dengan demikian, logika yang diopinikan bahwa ada pendapat terkait kedaluwarsa kondisi politik lima tahun sebelumnya adalah tidak tepat. Karena memang ada tidak pemilu lain selain Pemilu 2014 yang bisa jadi dasar rujukan presidential threshold,” jelas dia.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie (ABDUL FARID/Forum)

Pendapat sinis datang dari pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. Penentuan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden di dalam draf RUU Pemilu, menurutnya, sudah tidak relevan. Alasannya, Margarito menduga keduanya bisa penuh dengan kepentingan bisnis.

“Apa yang kita perbincangkan soal parliamentary threshold dan presidential threshold semuanya ada kepentingan bisnis dari para politisi di DPR, karena berpolitik suka atau tidak suka adalah bisnis,” ujar Margarito dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2017.

Menurut Margarito, ambang batas parlemen dan presiden sudah sangat tidak relevan untuk diterapkan di Pemilu 2019 yang akan digelar serentak. Margarito menegaskan, apabila DPR tetap memaksakan presidential threshold dengan menggunakan hasil perolehan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, maka itu adalah sebuah kemunduran dalam proses berdemokrasi.

Bagi dia, peta politik haruslah bergerak dan dinamis. Penerapan ambang batas itu pun dinilai Margarito merugikan partai kecil dan partai peserta baru di Pemilu 2019 mendatang.

“Kalau peta pemilu sebelumnya sudah ketinggalan, itu sudah berubah besar dan ini bisa menghilangkan parpol baru padahal bisa saja kekuatan baru. Jadi konsekuensi model serentak ini tidak perlu presidential threshold,” tandas Margarito.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, permasalahan dalam RUU Pemilu tidaklah sederhana seperti dipikirkan. Sebab, UU pemilu yang lama masih memisahkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Dia menuturkan, karena Pileg dilaksanakan lebih dulu, maka ambang batas kursi atau perolehan suara yang diperoleh masing-masing parpol dalam Pileg dijadikan acuan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Namun hal ini berbeda jika pemilu digelar secara serentak.

“Nah, kalau Pemilu dilaksanakan serentak, Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, maka perolehan kursi partai di DPR juga belum ada. Kalau belum ada, bagaimana caranya menentukan ambang batas 20 persen yang diinginkan Pemerintah itu. Jelaslah bahwa dalam pemilu serentak, membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat 16 Juni 2017.

Menurut dia, usul ini tidak beralasan. Ada banyak alasan, di antaranya, ambang batas itu sudah digunakan dalam Pilpres yang lalu. Kedua, dalam lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah, karena itulah ada pemilu yang baru untuk menampung peta yang berubah itu.

Dia menilai, jika pemerintah, tetap memaksa adanya ambang batas, inipun rawan. Karena, bisa saja digagalkan oleh MK, jika ada yang menggugatnya.

“Sebab, MK sendirilah yang memutuskan pemilu serentak itu. Sementara logika Pemilu serentak adalah tidak adanya ambang batas sebagaimana substansi Pasal 22 E UUD 45 yang mengatur Pemilu,” jelas Yusril.

Dia berpandangan, kalau ambang batas pencalonan Presiden masih ada dalam Pemilu serentak, maka UU yang mengaturnya, jika melihat pada Putusan MK tentang Pemilu serentak adalah inkonstitusional. Undang-undang yang inkonstitusional, jika dijadikan dasar pelaksanaan Pilpres, akan melahirkan Presiden yang inkonstitusional juga.

“Ini akan berakibat krisis legitimasi bagi Presiden yang memerintah nantinya,” kata Yusril.

Apapun opsi yang akan dipilih, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) meminta pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan, serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Pasalnya, bila RUU Pemilu ini tak kunjug disahkan maka akan mengganggu kinerja penyelenggara pemilu ke depannya.

Lucius Karus, peneliti Formappi, khawatir belum selesainya produk hukum ini mempengaruhi persiapan Pemilu 2019, yang kemudian harus dikebut tahapannya untuk menghemat waktu.

“Seharusnya dalam waktu dekat ini sudah harus disahkan ,” ujar dia, seperti dilansir Antara, Senin 5 Juni 2017.

Lucius memaparkan, Pansus RUU Pemilu belum merampungkan lima isu krusial, yakni parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, metode konversi suara, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, dan sistem pemilu.

Menurut Lucius dalam satu malam sebenarnya isu-isu krusial tersebut sudah dapat diputuskan, jika parlemen serius membahasnya.

“Yang kemungkinan terjadi di akhir-akhir waktu penyelesaian RUU ini pasti ada lobi-lobi politik. Ini yang membuat lama. Padahal waktu penyelesaiannya sudah jauh dari target,” dia mengkritik.

 

Karena itu, kata Lucius, untuk menghindari peluang transaksi politik yang lebih besar, penyelesaian RUU Pemilu perlu mendapatkan prioritas dari pemerintah dan DPR.

 

SWU