Ismail Yusanto, Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia : “Kami Dibidik Sejak Lama”

 

Jubir Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan pemerintah tidak pernah mengirimkan teguran tertulis maupun berdialog, alih-alih langsung mengumumkan langkah pemberangusan itu ke media. Ismail mengklaim HTI “sudah dibidik sejak lama” oleh pemerintah. Alasannya, keterlibatan organisasi ini dalam aksi-aksi jalanan dalam Pilkada DKI Jakarta yang mengusung “aksi bela Islam.” Tujuan aksi ini menyeret Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ke penjara dengan pasal penodaan agama dalam gelembung sentimen agama dan rasial, salah satu variabel yang meloloskan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Berikut ini kutipan wawancara Jubir HTI Ismail Yusanto. Nukilannya:

Apa respons HTI setelah Menkopolhukam Wiranto menyatakan akan membubarkan HTI?

Kami sebenarnya lebih banyak menunggu karena kami sendiri bertanya-tanya juga, “Sebenarnya masalahnya di mana?” Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kalau disebut Hizbut Tahrir melanggar hukum, melanggar hukum di mana? Apa yang dilanggar? Enggak ada keterangannya. Karena itu kami wait and see saja.


Sebelumnya ada pemanggilan untuk konsultasi atau dimintai keterangan?

Enggak ada. Jadi kalau menurut undang-undang mengenai pembubaran Ormas, diputuskan melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu setelah melalui tahap-tahap SP1, SP2, pembekuan.


Apa tanggapan Anda mengapa pemerintah membidik HTI?

Sebenarnya kami merasa bahwa kami dibidik sejak lama. Kajian 2010 sudah kami baca. Lalu kami sudah konfirmasikan ke Pak Wamenhan Sjafrie (Sjamsoeddin). Kata beliau, hanya sebatas kajian, tidak ada tindakan.

Bagaimana keterlibatan HTI di aksi bela Islam?

Officially, aksi bela Islam itu digerakkan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI. Hizbut Tahrir sebenarnya perannya tidak besar, bahkan sangat minim di situ. Itu kami mengakui secara kelembagaan. Tapi ketika aksi memang kami ikut, all out. Karena itulah maka tampak banyak sekali. Kami jadi bertanya-tanya: Kalau kami salah, salahnya di mana? Dalam kasus apa? Hizbut Tahrir itu tidak punya catatan kriminal, tidak ada catatan pelanggaran. Hizbut Tahrir, kan, di dalam dakwahnya itu dengan prinsip non-kekerasan. Semua dakwah berjalan dengan damai, tertib, lancar, mengikuti prosedur. Saya kira polisi lebih tahu.

https://seword.com

Bagaimana dengan tudingan pemerintah bahwa aktivitas HTI telah menimbulkan “benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI”?

Kalau makar, sejauh yang saya ikuti enggak pernah ada (tuduhan) ke kami. Yang ada itu (tudingan) anti-Pancasila, mengancam NKRI. Itu suatu tudingan yang absurd. Itu politis. Sebab kami bisa mempertanyakan banyak hal di negeri ini terkait kesesuaiannya dengan Pancasila. Menista Alquran itu apakah sesuai dengan Pancasila.? Melindungi penista apa sesuai dengan Pancasila? Peradilan yang tidak adil apa sesuai Pancasila? Menghambat kegiatan dakwah apakah sesuai dengan Pancasila? Melarang tegaknya syariat apa bertentangan dengan Pancasila? Membubarkan HTI itu apa sesuai dengan Pancasila?

Soal tudingan menghasut kebencian dan propaganda HTI yang menentang pemimpin kafir?

Buktikan saja ujaran kebencian mana yang dimaksud. Hizbut Tahrir tidak seperti itu. Kalau kami kritik, kami kritik kapitalisme, kritik ke sosialisme, kritik kepada pemerintah. Haram memilih pemimpin kafir, itu bukan kebencian, itu ajaran. Bahkan muktamar NU Lirboyo pun menyebut begitu. Jadi ini labeling soal ujaran kebencian, intoleransi. Intoleransi yang mana coba? Hizbut Tahrir itu tidak pernah mengganggu siapa pun, malah kami diganggu. Jadi yang intoleran yang mana.

Pemerintah akan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan, HTI menilai ini keputusan mendadak?

Oh sangat tiba-tiba, bahkan kalau kita coba hitung, itu ekskalasinya hanya hitungan hari. Persisnya setelah 19 April 2017 (pencoblosan tahap dua Pilkada DKI Jakarta).

Kenapa setelah Pilkada DKI?

Tidak tahu saya.

Mengapa HTI dianggap bermasalah oleh pemerintah?

Justru itu yang kami heran. Jadi ada masalah apa? Karena itu kami menilai ini ada semacam usaha monsterizing ( monsterisasi), labelling, stigmatisasi untuk kemudian mendiskreditkan. Upaya untuk meredam apa yang disebut Islam radikal. Islam kanan. Ini sebenarnya adalah kacamata lama yang coba dihidupkan lagi. Memang aksi 212 dan 411 itu satu peristiwa yang sangat fenomenal. Tapi ternyata peristiwa yang sangat fenomenal itu bisa berimplikasi macam-macam, tergantung “cara baca” kita. Dan “cara baca” yang menimbulkan masalah hingga saat ini adalah “cara baca” bahwa ini adalah soal kebangkitan radikal Muslim. Ini “bacaan” lama yang pasti dalam sebuah konstruksi… menakutkan. Karena mereka selalu berpikir, dulu itu saat masa Orde Baru ada yang namanya ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sekarang tidak ada lagi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tetapi ada yang disebut dengan Islam kanan dan Islam moderat. Dan yang tampak sekarang ini adalah Islam kanan. Itu kita bisa baca dari reportase media luar. Bahwa Indonesia sekarang didominasi oleh radikal Islam. “Kemenangan Anies itu adalah kemenangan Islam radikal”. Ya seperti begitu.

Hizbut Tahrir Indonesia/http://hizbut-tahrir.or.id/

Tapi yang dipermasalahkan pemerintah karena ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. HTI tidak melihat seperti itu?

Ya itu kan alasan formal. Yang memang sering dipakai dengan sangat mudah untuk menghentikan kelompok Islam.

Dari pemerintah terdahulu pernah ada tekanan?

Tidak pernah ada. Zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)? Tidak ada. Megawati? Tidak ada. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sekalipun tidak ada. Malah Gus Dur itu bertanya kepada sahabat saya yang jadi orang dekatnya, ketika mendengarkan saya melalui televisi. “Oh ternyata orang NU juga”. Kan saya memang keluarga besar NU.

Selama ini Hizbut Tahrir identik dengan wacana khilafah, seperti apa khilafah yang dimaksud?

HTI itu ngomong khilafah bukan baru sekarang. Dari awal, dari dulu itu sudah seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah. Tetapi mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan setelah kemunculan ISIS. HTI itu tidak ada hubungannya dengan ISIS. HTI itu setelah hari kedua dan ketiga deklarasi kekhilafahan Al-Bagdadi, menolak deklarasi itu karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bahkan dalam perkembangannya ada anggota senior Hizbut Tahrir di Suriah itu dibunuh oleh mereka. Jadi tidak ada hubungannya Hizbut Tahrir dengan ISIS. Cuma kemudian, katakanlah wajah kekhilafahan Al-Bagdadi itu kan menyeramkan. Beredar foto dan video yang sangat sadistis itu. Makanya jadi terbentuk semacam kerangka pemahaman bahwa khilafah itu mengerikan. Sebelumnya tidak ada yang begitu-begitu.

Ada pernyataan menarik ketika HTI pernah menyerukan militer mengambil alih kekuasaan. Apa maksud dari pernyataan itu?

Jadi begini, itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pada waktu itu, di mana kalau enggak salah di masa SBY (pada 2014). Itu kan situasinya, saat itu SBY memberikan ruang yang sangat longgar, demo-demo di depan Istana. Jadi itu harus dibaca sesuai konteks pada waktu itu.

Tapi apakah itu juga salah satu pemicu pembubaran?

Tidak tahu saya, mungkin saja. Kita akan lihat bukti-bukti apa saja yang diinikan (dihadirkan pemerintah).

Saat bicara khilafah, dalam kelompok Islam dunia juga terdapat perbedaan cara dalam lakukan perubahan. Misalnya Ikhwanul Muslimin yang memilih jalan dengan melakukan tarbiyah, yaitu pembinaan dari bawah atau bottom up. Mengapa Hizbut Tahrir cenderung top down dengan wacana pembentukan khilafah?

Enggak juga, sebenarnya kami juga dari bawah. Khilafah itu kan lebih kepada vision and mission statement (pernyataan visi-misi). Ketika perubahan terjadi, lalu bagaimana, ya pembinaan. Pembinaan itu ngaji, buka kitab. Mulai dari akidah. Dari bawah, bawah sekali.

Ada pihak yang dicoba didekati, baik itu militer atau politik?

Dalam konteks dakwah. Ini negeri mayoritas Muslim, pejabatnya Muslim. Bahasa paling mudah kan dakwah. Jangan sampai dalam pikiran kita, Islam jadi sulit di negeri ini.

Jika khilafah merupakan visi dan misi, lalu bagaimana cara HTI mencapainya?

 Ini kan proses, dalam bahasa Hizbut Tahrir, pembinaan, pengkaderan. Masyarakat ini yang menuntut perubahan. Kita sendiri tak bisa membayangkan, tak ada preseden. Kita tak punya pengalaman. Itu melalui kesadaran umat. Perubahan dilakukan oleh institusi-institusi perubahan. Seperti Orde Baru jatuh, kan ada dorongan perubahan dari masyarakat, dari militer, parlemen. Institusi perubahan itu tetap ada. Apakah ini dirasakan sebagai sesuatu yang baik atau menyeramkan? Ini suatu kebaikan. Bisa terjadi karena seluruh elemen yang ada menginginkan perubahan. Ini teori yang ada, bukan utopia, bukan absurd, sedikit konseptual. Sulit untuk diformulasikan.

Jika, katakanlah, wacana khilafah yang diusung HTI adalah visi-misi yang bersifat konseptual, lalu kenapa pemerintah takut? Apa kekhawatirannya?

Itu juga pertanyaan saya. Kenapa takut? Jadi ini sekarang kan dibuat takut. Ada satu-dua kelompok yang menciptakan ini sebagai sebuah ketakutan. Ini terjadi sudah lama. Penguasa-penguasa yang dulu kan tenang-tenang saja. Mereka hanya mengatakan, “Enggak apa-apa, wong itu cuma wacana”. “Bahaya apa, itu cuma wacana doang”. Enteng (menanggapinya).

Terkait penerapan syariat dalam wacana khilafah, bayangan masyarakat Indonesia kan seperti apa yang terjadi di Aceh, hukum cambuk misalnya. Apakah akan berlaku syariat seperti itu dalam wacana khilafah HTI?

Nah itu dia. Jadi cambuk itu kan hukuman, katakanlah untuk orang yang berzina. Tapi sebelum hukuman cambuk itu dilakukan, kan ada 12 hingga 13 hukum yang menyertainya. Kalau hukum yang 12 hingga 13 itu dilakukan, hampir tak mungkin ada hukuman cambuk. Apa itu, dari pendidikan, ketakwaan, pergaulan, macam-macam.

Jadi HTI menilai yang diterapkan di Aceh bukan penerapan syariat secara ideal?

 Belum sempurna. Kami ada kritik juga ke Aceh. Kami ada komunikasi juga dengan Dewan Syariat Aceh.

Ketika bicara dalam konteks “negara Islam”, apakah ada negara yang dinilai ideal dalam menerapkan sistem khilafah? Bagaimana dengan negara seperti Arab Saudi atau Afghanistan?

Ndak. Saudi kan kerajaan, negara milik keluarga. Saudi kan menyempal dari kekhilafahan. Belum ada preseden. Tapi bisa dijelaskan. Madinah itu awal terbentuknya masyarakat Islam. Kita banyak ambil dari teori Al Quran, hadis dan ijmak (kesepakatan ulama).

Terlepas dari itu semua, bagaimana Islam mensikapi kekerasan?

Islam agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat. Rahmat itu adalah seluruh kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, kemudiaan kedamaian. Selain mengatur soal-soal seperti itu, Islam pun mengatur pula masalah  kekerasan. Islam bukan tidak setuju dengan “kekerasan” dan juga tidak setuju bila kita “selalu bertindak dengan kekerasan”. Islam mengatur kapan kita melakukan kekerasan dan kapan kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Ketika itu kita dalam rangka mendidik anak umur 10 tahun. Dia tidak mau juga melakukan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itukan salah satu bentuk kekerasan dalam rangka mendidik.

Ketika kita diserang maka kita harus melawan. Dan melawan itu dengan jihad dan pasti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada pada tempatnya, kita tidak boleh menolak tapi juga kita tidak boleh serampangan melakukannya. Jadi kalau kita kembali pada Islam maka kita akan tahu kapan kekerasan itu harus dilakukan dan kapan kekerasan itu tidak boleh dilakukan.