Asmara Desak Pemerintah Percepat Pemindahan Pusat Administrasi

 

Ilustrasi (Foto/Sumber Google)

Forumkeadilan.com. ACEH – Aliansi Masyarakat Kabupaten Aceh Utara (Asmara) meminta pemerintah untuk mempercepat proses pemindahan pusat administrasi Pemkab Aceh Utara ke Lhoksukon. Senin (24/7), hal itu mengingat bahwa Ibu kota kabupaten telah dipindahkan sejak 7 maret 2003 lalu, namun hingga saat ini aktifitas ADM masih di Kota  Lhokseumawe.

Aliansi gabungan dari seluruh organisasi yang berada Kabupaten Aceh Utara menilai proses pemindahan pusat administrasi (ADM) terlalu lamban dan pemerintah juga dianggap tidak memfokuskan dalam menangani proses pemindahan tersebut. Ketua Koordinator ASMARA, Muktaruddin kepada Forumkeadilan.com menjelaskan, pemindahan ibukota Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2003.

“14 tahun setelah ditetapkan, sampai sekarang pusat administrasi pemerintah masih di Lhokseumawe,” jelas Muktaruddin

Muktaruddin menilai, alokasi anggaran untuk pembangunan di Lhoksukon minim. “Karena anggaran hanya dari APBK Aceh Utara, sehingga pembanguannya terbatas setiap tahun,” tambahnya. Pembangunan kantor bupati dan kantor DPRK hingga saat ini masih belum rampung.

Pemerintah  Aceh dan Pemkab Aceh Utara seharusnya mencari solusi terhadap kendala pemindahan pusat ADM Pemkab. Diantaranya, mengalokasikan anggaran dalam APBK Perubahan Tahun 2017. Alokasi itu penting untuk pelaksanaan tata ruang ibukota di Lhoksukon.

Solusi lainnya, Pemkab bisa memanfaatkan aset yang terdapat di Lhoksukon. Aset itu dapat  digunakan untuk aktivitas ADM sementara. “Kami mendesak semua SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten-red) pindah ke Lhoksukon,” kata Muktruddin.

Sementara peluang pengembangan Lhoksukon, sebagai ibukota kabupaten juga terbuka. Pemkab Aceh Utara, seharusnya memanfaatkan pasar terpadu yang telah dibangun pemerintah pusat. “Bidang kesehatan, Puskesmas Lhoksukon mohon ditetapkan sebagai rumah sakit umum sementara,” tambah dia. Rekomendasi ASMARA  telah disampaikan kepada pemerintah daerah.(FIDEL)