Masih Ada Sedikit Hati Nurani Di DPR

Forumkeadilan.com. Kelanjutan Pansus Angket KPK semakin tidak jelas. Sejumlah fraksi menolak mengirimkan wakilny, walau ada yang mulai goyah. Menurut tata-tertip DPR, bila ada fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya, maka Pansus tidak bisa dilanjutkan. Tapi masih ada saja yang bersikeras untuk melanjutkannya dan menganggap tata-tertib tersebu multitafsir. Artinya, masih ada peluang Pansus Angket KPK diteruskan meskipun ada fraksi yang tidak mengirim wakil.
ketentuan, bilaAgaknya para wakil rakyat di Senayan masih memiliki hati untuk memilih antara berpihak kepada kepentingan rakyat atau kepada koruptor. Terbukti tindak lanjut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korups (KPK) masih tersandung. Sebab, publik mencurigai pembentukan Pansus Hak Angket itu merupakan bentuk solidaritas eakil rakyat untuk anggota DPR dari kasus dugaan korupsi pengadan KTP elektronik atau e-KTP.

Sejumlah pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat menggelar aksi mendukung KPK serta meminta polisi usut tuntas terkait teror KPK//FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana/kye/17.

Berbagai kalangan menggalang dukungan untuk menggugurkan hak angket itu. Para akademikus dan aktivis antikorupsi juga mengecam sikap DPR yang ngotot meloloskan usul hak angket. Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud Md., menilai pengajuan hak angket itu merupakan langkah yang tidak sah secara yuridis. Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) menyatakan DPR hanya boleh melakukan hak angket kepada lembaga pemerintah. Padahal, “KPK bukan lembaga pemerintah,” ujar dia dalam diskusi tentang hak angket di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Dia meminta DPR tidak melanjutkan hak angket tersebut.

Sejumlah anggota DPR yang menolak hak angket KPK melakukan ‘walkout’ saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4). Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB melakukan walkout setelah DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket yang dinilai masyarakat akan melemahkan KPK tersebut. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/17

Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika itu Komisi meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). KPK menolak karena rekaman itu merupakan bagian dari materi pemeriksaan yang hanya bisa dibuka di pengadilan. Penolakan itu membuat Komisi meradang, sehingga menggulirkan hak angket.
Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan DPR telah menggunakan hak angket secara tidak benar. “Serampangan,” kata dia. Tapi perbaikan terhadap kesalahan dari hasil sidang paripurna itu, kata dia, hanya bisa dilakukan oleh internal DPR. Sebab, mekanisme untuk membatalkan paripurna adalah melalui sidang paripurna lainnya. Karena itu, dia menuturkan, masih ada kesempatan untuk menggagalkan hak angket tersebut.
Sejumlah aktivis antikorupsi telah menggalang dukungan melawan hak angket. Salah satunya melalui laman Change.org. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 20.465 penanda tangan petisi dukungan terhadap KPK.
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. “KPK diincar sakaratul maut melalui persetujuan hak angket di parlemen (DPR). Sang Pencabut nyawanya makin nekat mereka ingin ‘melumat’ semua upaya pemberantasan korupsi,” katanya kepada media massa, Ahad, 30 April 2017. Bambang Widjojanto menegaskan, munculnya hak angket terhadap KPK tersebut tak bisa dilepaskan dari kasus megakorupsi e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). “ Sehingga hak Angket DPR untuk KPK itu dapat dikualufikasi sebagai obstruction of justice karena ‘memanipulasi’ kewenangan yang ditunjukkan untuk menghalangi penyidikan kasus korupsi,” katanya.
Sebagaimana diketahui, digulirkannya hak angket DPR yang bertujuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Kasus itu adalaj kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), yang melibatkan sejumlah nama besar, termasuk anggota DPR RI.
Usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu 19 April 2017 dini hari. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut. Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait kasus e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR.
Usulan itu tentu saja ditanggapi dengan was-was oleh KPK. “Jika itu (rekaman) dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat 21 April 2017.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Pimpinan KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani. Alasannya, karena KPK sedang melakukan penyidikan, di mana ada dua tersangka dan dua terdakwa kasus e-KTP.
Febri mengatakan, rekaman pemeriksaan dan BAP merupakan alat utama yang digunakan untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan suatu perkara. “Kami juga mendapat cukup banyak masukan dari publik soal risiko adanya konflik kepentingan, karena nama-nama yang disebut pada saat itu adalah mereka yang juga menjadi unsur dari Komisi III DPR,” kata Febri.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga menegaskan bahwa KPK tidak akan membuka rekaman tersebut di depan wakil rakyat. Basaria mempersilakan DPR menggunakan kewenangannya dalam membuat hak angket. Meski demikian, ia menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP akan terus berlanjut. “Kami harus profesional. Masalah ada permintaan apapun itu silahkan saja tapi tidak akan mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh KPK,” ucap Basaria. Dia meyakini hak anget tidak akan berlanjut.

Dan boloh jadi keyakinan keyakinan Basaria akan menjadi kenyataan. Sebab, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, masih ada – mungkin banyak – anggota DPR yang masih memiliki hati. Walaupun hak angket sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR dan Pansus KPK sudah terbentuk, namun fraksi-fraksi di DPR belum mengirimkn wakilnya, bahkan sudah ada yang terang-terangan tidak akan mengirim wakil ke Pansus Angket KPK.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, tetap konsisten menolak digulirkannya hak angket terhadap KPK. Bahkan, Fraksi PKSa meminta Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI, Kamis 18 Mei 2017, membatalkan hak angket KPK yang sebelumnya dinilai telah diputuskan secara sepihak oleh pimpinan parlemen. “Fraksi PKS mendesak agar pembatalan hak angket dibahas dalam paripurna hari ini,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI.
.Ansory menegaskan pengesahan pengajuan hak angket dalam penutupan masa sidang DPR RI, Jumat 28 April 2017 oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak. Menurut dia pimpinan sidang kala itu tidak mempertimbangkan pendapat seluruh fraksi serta tidak mendapat persetujuan seluruh anggota fraksi sehingga dinilai melanggar peraturan tata tertib DPR RI. “Perbuatan pimpinan merampas hak setiap fraksi dan mencoreng nama baik DPR RI,” jelasnya.
Ansory menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak bertanggung jawab atas segala upaya yang mengatasnamakan Fraksi PKS terkait hak angket KPK ini. “Hal yang dilakukan Fahri Hamzah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri dan bukan atas nama Fraksi PKS,” tegas dia.
Dia mengatakan apabila Sidang Paripurna DPR RI, Kamis, tetap akan menindaklanjuti hak angket KPK maka PKS tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan Pansus hak angket KPK. ”
Terkait dugaan pelanggaran tata tertib yang dinilai telah dilakukan Fahri Hamzah karena memutuskan hak angket secara sepihak, Fraksi PKS mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksanya. Sebab dalam penutupan masa sidang DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah secara tiba-tiba mengesahkan pengajuan hak angket. Langkah Fahri membuat sejumlah angggota sidang walk out.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga masih konsisten tidak mengirim wakil sebagai perwujudan dari penolakan hak angket yang telah disahkan DPR.
“Sampai detik ini belum ada perubahan atau instruksi apa-apa terkait keputusan partai dan fraksi kepada seluruh anggotanya, karena sudah diputuskan di rapat harian partai. Masih merujuk pada keputusan partai untuk menolak hak angket,” ungkap Waketum PAN Taufik Kurniawan kepada media massa, Rabu 17 Mei 2017.
Wakil Ketua DPR ini pun mengaku masih menunggu sikap resmi dari fraksi-fraksi di Dewan. Namun sebagai bagian dari Fraksi PAN, kata Taufik, dia masih konsisten sesuai dengan garis partai seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Saya sebagai salah satu pimpinan menunggu konkretnya, sikap dari tindak lanjut. Kalau PAN sudah jelas, sudah disampaikan Ketum, oleh fraksi juga. Artinya, sebagai bagian dari Fraksi PAN, saya taat pada keputusan partai, tinggal gimana kita mengharapkan fraksi segera menyampaikan sikap resminya,” ujarnya.
Selain PAN, Fraksi PKB sudah menyatakan konsisten tidak akan mengirim perwakilan ke pansus hak angket KPK. Sejauh ini, hanya tinggal lima partai yang masih pada sikapnya tidak mengirimkan perwakilan. “Masih konsisten,” ujar Ketua F-PKB Ida Fauziah melalui pesan singkat, Selasa 16 Mei 2017.
PKB merupakan salah satu fraksi yang sejak awal menolak hak angket KPK. Sikap tak mengirim wakil ke pansus KPK merupakan sikap resmi F-PKB. “Komitmen tidak ngirim anggota ke pansus adalah sikap resmi F-PKB,” ujar Ida. Meski begitu, F-PKB belum melayangkan sikap resmi tersebut kepada pimpinan DPR. Ida belum memastikan jadwal menyampaikan sikap resmi tersebut kepada pimpinan DPR. “Pada saatnya,” ucapnya.
Fraksi Demokrat pun menegaskan sikapnya terhadap hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sikap PD (Partai Demokrat) terkait angket sudah jelas,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto melalui pesan singkat, Rabu 17 Mei 2017.
Didik mengatakan Demokrat tidak ikut bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam angket KPK. Hal itu sejalan dengan sikap dan pandangan fraksi mengenai pengiriman wakilnya yang duduk di Pansus KPK. “Tentu menjadi satu kesatuan sikap dan pandangannya, FPD bersikap untuk tidak ikut mengirim wakilnya ke Pansus Angket KPK,” kata Didik.
Namun ada juga fraksi yang berbalik arah. Sebelumnya, pascarapat Paripurna DPR RI, ada tujuh fraksi yang menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah fraksi Gerindra, PKB, PPP, PAN, PKS, Demokrat, dan Golkar. Sementara Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura, mendukung Pansus Angket KPK.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya akhirnya mau mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam struktur Pansus hak angket KPK karena patuh pada hukum sidang paripurna. “Kami tegaskan kami tidak pernah melawan hukum. Keputusan paripurna adalah aturan hukum, dan apa yang sudah diputuskan secara hukum Gerindra pasti mematuhinya, jangan takut,” ujar Syafii di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.
Syafii mengatakan, sebelumnya Gerindra memang menginginkan langkah lain di luar hak angket dalam upaya memperkuat KPK. Namun karena pengajuan hak angket KPK sudah diputuskan dalam sidang paripurna maka Gerindra akan mematuhinya dan akan mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam Pansus. “Kebetulan salah satu yang diutus adalah saya sendiri,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Syafii menyatakan pengajuan hak angket KPK bukanlah upaya ingin menghabisi KPK, melainkan sebagai langkah DPR RI untuk memperkuat independensi KPK. “Sekarang kan banyak yang menyimpang, penyadapan, OTT (Oprasi Tangkap Tangan), ini ada apa. Kita takut remote control’ KPK tidak lagi ada di tangan komisionernya. Maka kita harus masuk memperbaiki, ada apa, dan harus bagaimana, lalu penataannya seperti apa,” dalihnya.
Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) mulai goyang. Setelah menyatakan menolak, Fraksi PPP kini mengaku masih netral terhadap perguliran hak angket KPK meski usulan angket telah disetujui DPR. PPP mengaku masih melihat dinamika dan menyatakan perlu melakukan konsolidasi dengan fraksi-fraksi lain.
“Saat ini terdapat 5 fraksi yang telah menyiapkan anggotanya jika proses angket ditindaklanjuti dengan pasus/panitia angket, 1 menolak untuk mengirimkan wakilnya yang dinyatakan terbuka dalam rapat paripurna, dan 4 lainnya belum menyampaikan secara final apakah akan mengirimkan anggotanya di pansus,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat 19 Mei 2017. Fraksi PPP pun mengaku akan melakukan musyawarah dengan fraksi-fraksi lain. Sehingga untuk saat ini F-PPP belum bisa menentukan keputusan final. “PPP akan berkomunikasi lagi dengan seluruh fraksi lainnya baik yang telah siap mengirimkan anggotanya ke pansus maupun yang belum bersikap. Insya Allah awal minggu depan baru kita lakukan,” kata Arsul.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan//ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.

Lalu bagaimana dapatkah Pansu KPK dilanjutkan bila ada fraksi yang tidk mengirimkan wakilnya?
Meski ada fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya ke panita khusus (Pansus) Hak Angket KPK, Pansus itu tetap bisa berjalan sesuai tata tertib DPR. Begitu pendapat Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin 22 Mei 2017. Menurutnya, hak angket KPK bakal terbentuk walau saat ini masih ada multitafsir di kalangan DPR maupun publik. Ada penafsiran berdasarkan Tata Tertib, ada juga penafsiran berdasarkan undang-undang, katanya.
Tata tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan, syarat terbentuknya pansus harus memiliki perwakilan dari seluruh fraksi. Sedangkan Pasal 201 ayat 2 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan, meski tidak seluruh fraksi menyerahkan perwakilan, pansus tetap berjalan. “Namun, kami yang di Komisi III saat ini berpendapat, jika ada fraksi yang tidak mengirim wakilnya bukan berarti panitia angket tidak bisa dijalankan,” kata Arsul.
Berdasarkan aturan seluruh fraksi harus menyerahkan nama kepada pansus. Akan tetapi bukan berarti jika ada fraksi yang tidak mengirim wakil, pansus batal. “Pemahaman kami atas ketentuan UU MD3 dan Tatib DPR, panitia angket terdiri atas seluruh fraksi mempunyai hak untuk mewakilkan anggotanya. Kalau ada fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya bukan berarti angket tak bisa dijalankan. Itu pendapat yang berkembang di Komisi III,” ujarnya. Untuk itu, Arsul mengusulkan seluruh fraksi di DPR bisa bertemu guna membahas multitafsir tentang Pansus Angket KPK.
Sedangkan yang tetap bersikeras melanjutkan Pansus Angket KPK adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan KPK tidak perlu takut dan harus menghormati keputusan DPR. Dia berharap pada akhirnya seluruh fraksi dapat mengirimkan sejumlah nama sehingga pansus bisa dibentuk. “Bikin saja angketnya dulu, nanti ada metode rapatnya, saya yakin kalau KPK ngerti hukum maka akan ikut saja. Sebab, lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR,” katanya.
Fahri juga menyayangkan sikap KPK yang seolah-olah tidak ingin dievaluasi. Menurutnya, kewenangan tertinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi justru berada di tangan Presiden. Presiden, lanjutnya, adalah induk dari seluruh kewenangan yang dipilih rakyat untuk mengeksekusi semua program, termasuk kampanye anti korupsi.
Masalahnya, bung, yang lembaga yang mengevaluasi punya predikat sebagai lembaga terkorup di Indonesia.
Hamdani