Jubir KPK Febridiansyah: “Kami Siap Hadapi Hak Angket”

 

Forumkeadilan.com.Belum lama ini Miryam S.Hariyani mengajukan praperadilan tapi ditolak oleh pengadilan. Hakim tunggal Asiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  menyatakan KPK yang menetapkaan Miryam sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-28/01/04/2017 sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sehingga harus dinyatakan sah dan berdasar hukum.

“Semoga putusan praperadilan ini bisa memperjelas apa yang diminta komisi III dalam hak angket sehingga clear bahwa bukti-bukti hanya bisa dibuka dalam proses penyidikan dan persidangan,”  ujar  Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa 23 Mei 2017. Berikut kutipan wawancara Jubir KPK Febriadiansyah. Nukilannya:

Bagaimana tanggapan Anda terkait hak angket anggota DPR?

Hak angket itu haknya DPR, kami kan gak mungkin nolak. Ya sudahlah biarkan mekanisme berjalan nanti apa yang dikehendaki. Kita telah siap menghadapi hak angket. Termasuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bakal dilontarkan para legislator. Namun, kita hanya akan menjawab sepanjang tidak menyalahi koridor dan aturan hukum. Misalnya mereka menuntut agar rekaman (penyidikan) dibuka, nah itu tak mungkin. Sebab rekaman itu akan menjadi alat bukti, yang akan kami gunakan dalam persidangan. Jadi enggak mungkin kami buka di luar persidangan.

Tetapi legislator menyatakan hak angket adalah bagian dari pengawasan?

Hak angket tidak perlu dilakukan karena latar belakangnya pemeriksaan Miryam jadi saksi. Hak angket ini menjadi ujian keseriusan fraksi-fraksi di DPR dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Partai-partai yang sebelumnya menolak hak angket diharapkan konsistensinya dengan tidak mengirimkan anggota ke Pansus. Sejumlah fraksi mengatakan tidak akan mengirimkan anggota atau perwakilan kepada pansus yang akan dibentuk. Kami apresiasi sikap-sikap fraksi yang konsisten. Ujian konsistensi fraksi apakah benar mengirimkan anggotanya atau enggak karena kalau tidak ada yang kirim tidak akan ada pansus.

Apa yang akan dilakukan oleh KPK?

Untuk hak angket kita tunggu sikap konsisten dari seluruh fraksi yang ada. Sebab, sejauh ini kami mendengar tidak semua fraksi mengutus anggota untuk pansus hak angket.  Berdasarkan Pasal 201 UU MD3, pansus hak angket harus terdiri dari unsur semua fraksi. Karena itu, jika ada satu fraksi tidak ikut dalam pansus, maka hasil pansus bertentangan dengan peraturan yang ada. Hal ini harus menjadi pertimbangan. Begitu juga soal anggaran untuk biaya pansus ini.

Dalam sidang praperadilan hakim telah menolak gugatan Miryam S Haryani. Tetapi DPR tetap ngotot mengajukan hak angket. Pendapat Anda?

Semoga putusan praperadilan ini bisa memperjelas apa yang diminta komisi III dalam hak angket sehingga ‘clear’ bahwa bukti-bukti hanya bisa dibuka dalam proses penyidikan dan persidangan. Terkait putusan praperadilan di PN Jaksel yang dimohonkan tersangka MSH (Miryam S Haryani), kami apresiasi apa yang diputuskan. Kami baca pertimbangkan hakim, salah satunya disebutkan bukti-bukti seperti BAP dan rekaman sidang adalah bukti yang diakui hakim sehingga penyidikan itu sudah memenuhi 2 alat bukti. Bukan hanya penting untuk kasus MSH yang disangkakan memberikan keterangan tidak benar di pengadilan, tapi juga KTP-el karena kasus ini tidak terpisahkan. MSH adalah salah satu saksi KTP-el yang awalnya memberikan informasi terkait ada beberapa orang yang mendapatkan aliran dana KTP-el maka putusan ini cukup penting karena menegaskan bukti-bukti rekaman dalam penyidikan dan persidangan merupakan alat bukti yang hanya dibuka saat penyidikan dan persidangan. Sehingga bukti-bukti seperti rekaman tidak bisa dibuka dalam proses politik seperti yang diminta Komisi III.

Bagaimana dengan UU MD3 Pasal 79 dijelasakan hak angket adalah proses penyelidikan untuk ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah?

Artinya, objek hak angket dalam hal ini hanya lembaga pemerintahan. Dijelaskan lagi, kalau dibaca penjelasannya, konteksnya adalah dalam hal ini hak angket bisa terhadap presiden, menteri dan jajarannya di eksekutif termasuk badan pemerintah non kementerian, jadi KPK tidak termasuk di sana, karena badan pemerintah non kementerian ini diatur sebenarnya oleh ASN diatur dalam UU dalam turunannya. Dalam proses pengawasan yang dilakukan selama ini, KPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan atau laporan akuntabilitas. Termasuk juga menyampaikan perbaikan dan menjawab atau merespons apa yang ditanya oleh komisi III dalam konteksnya jejak pendapat sebagai mitra KPK. Dan untuk keuangan, kita juga diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan diatur secara tegas pertanggungjawaban KPK pada publik dan juga laporan yang disampaikan.