Bermula Dari Miryam Yang Sempat Buron

 

 Forumkeadilan.com.Biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan hari Jumat sebagai hari keramat untuk menetapkan seorang politisi atau pejabat nasional sebagai tersangka. Namun bagi  Miryam S. Haryani,  Rabu juga menjadi hari keramat. Mantan anggota Komisi II DPR ini ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 5 April 2017 terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Miryam dituduh memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu 5 April 2017, Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Miryam merupakan tersangka keempat yang masuk dalam proses penyidikan. Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka.

Nama Miryam S. Haryani tiba-tiba menjadi buah bibir publik, lantaran dalam sidang lanjutan mega korupsi KTP Elektronik, dia diduga telah memberikan keterangan palsu. Miryam yang kini duduk sebagai anggota Komisi V DPR datang terlambat di persidangan. Kemudian, begitu duduk, dia membantah semua isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah ditulis dan diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua John Halasan Butar-Butar, Miryam mengaku hanya asal saja memberikan keterangan di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak empat kali. Alasannya, dia merasa tertekan dan diancam oleh penyidik KPK. “Saya ditekan dan diancam oleh penyidik KPK dengan menggunakan kata-kata, Pak,” ujar Miryam sambil berlinang air mata.

Salah satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya yakni soal ancaman bahwa seharusnya Miryam sudah ditangkap sejak tahun 2010 lalu. Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura itu menjadi saksi kunci mengenai praktik bagi-bagi duit di dalam parlemen dan Kementerian Dalam Negeri dalam proyek pengadaan KTP Elektronik. Total ada sekitar Rp 7,3 miliar uang yang diterima Miryam dari perusahaan lelang KTP Elektronik. Uang itu kemudian dibagi-bagikan ke pimpinan dan anggota DPR.

Siapa sebenarnya Miryam dan apa peranannya dalam kasus mega korupsi proyek KTP Elektronik yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu? Berikut 4 hal mengenai mantan anggota Komisi II DPR yang perlu kamu tahu.

Dunia politik bukanlah hal baru bagi Miryam S. Haryani yang mengaku sudah ahli dalam negosiasi sejak dirinya masih mengecap pendidikan menengah. Dia mengatakan kemampuan lobi dan berkampanye sudah mulai diasahnya ketika ikut terjun dalam pemilihan Ketua OSIS di SMP dan SMA. “Waktu pemilihan ketua OSIS di SMP dan SMA saya sudah terbiasa melobi dan berkampanye di depan teman-teman, eh ternyata berhasil,” ujar perempuan yang kini berusia 43 tahun itu.

Ulung dalam merangkul suara, Miryam bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) pada 2002, setahun setelah ikut turun dalam penggulingan Presiden Abdulrrahman Wahid atau Gus Dur. Miryam kemudian maju sebagai wakil legislator dari PBR pada tahun 2004, namun gagal.

Dia kemudian memilih mundur dari PBR karena adanya konflik dalam kepengurusan. Dia juga mengaku kecewa karena dunia politik yang dia cintai terkadang isinya hanya bagi-bagi kekuasaan semata. Selama vakum, Miryam memilih mengembangkan usaha yang dia miliki di berbagai bidang antara lain event organizer, restoran dan transportasi barang. Salah satu perusahaan jasa transportasi yang dimiliki oleh perempuan asal Indramayu itu diberi nama PT Srikandi Kilang Sari, sebuah perusahaan angkutan truk.

Pada tahun 2006, Miryam kemudian bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pemenangan Pemilu. Di sana dia dipercaya untuk menangani isu yang menyangkut dengan perempuan. Dia juga memiliki kepedulian khusus terhadap isu kesetaraan gender.

Tahun 2009, dia sukses melaju ke parlemen dengan memenangkan Pilkada dari daerah pemilihan Jawa Barat. Sebagai perempuan yang mengaku peduli terhadap isu yang dialami kaumnya itu, Miryam mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Srikandi Indonesia.“Tiga hal harus dimiliki perempuan saat ini, uang, sehat, dan cerdas,” katanya dalam sebuah wawancara.

Dia juga mengusulkan agar dibentuk program Kegiatan Usaha Rumahan bagi kaum perempuan di pedesaan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Miryam juga bersuara lantang mengenai perlindungan bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri dan mengajak perempuan Indonesia untuk melestarikan posyandu. Dalam pemilu legislatif periode 2014-2019, Miryam kembali terpilih dari dapil dan partai yang sama.

Miryam mengaku pernah menjadi anggota Komisi II DPR yang mitra kerjanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun, kini dia duduk di Komisi V dan aktif menyuarakan isu pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Pada 2015, dia meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk memperhatikan pemerataan dan jaminan sosial. Setahun kemudian, dia juga meminta pemerintah untuk realistis dalam pembangunan ekonomi negara serta mendukung evaluasi sistem sekolah.

Di parlemen, Miryam juga dikenal sebagai sosok yang tegas. Dia bahkan pernah menantang Ignasius Jonan yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan untuk membuat gebrakan lewat inspeksi mendadak di Jalur Pantura.

Miryam juga tidak takut mempertanyakan anggaran senilai Rp 119 triliun yang diajukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bagi kementeriannya. “Bapak memang orang yang dipilih oleh presiden dan terlihat bisa merealisasikan harapan Jokowi-JK, tapi sudah mempertimbangkan aspirasi kami yang dipilih rakyat belum, Pak?,” tanya Miryam saat Komisi V DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri PUPR tersebut.

Sayang, semua keberanian dan ketegasannya di parlemen ternyata ciut ketika berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan pertama tanggal 9 Maret, Miryam disebut ikut menerima uang dari penggelembungan anggaran pengadaan KTP Elektronik.

JPU KPK, Irene Putri mengatakan terdakwa I, Irman (mantan Dirjen Kependudukan Sipil), dimintai sejumlah uang oleh Chairuman Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komisi II melalui Miryam S. Haryani. Uang yang diminta sebesar US$100 ribu atau setara Rp 1,3 miliar untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah.

Uang itu kemudian dimintakan Kemendagri kepada perusahaan pemenang lelang proyek KTP Elektronik yakni PT Quadra Solution. Permintaan tersebut disanggupi oleh Direktur PT Quadra Solution, Achmad Fauzi. “Selanjutnya, terdakwa II (Sugiharto) memberikan uang tersebut kepada Miryam,” ujar Irene di sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada 9 Maret.

Irman kembali memerintahkan Sugiharto untuk menyediakan uang sejumlah Rp 1 miliar. Sugiharto lalu meminta duit kepada Anang S. Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. Atas permintaan itu, Anang memberikan uang yang diminta melalui Yosep untuk diberikan kepada Miryam. Uang diserahkan langsung oleh Yosep kepada Miryam.

Lalu, ketika anggaran pengadaan KTP Elektronik disepakati naik Rp1,045 miliar, Agustus 2012, Miryam kembali meminta duit Rp 5 miliar. Uang itu untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI.  Lagi-lagi, untuk memenuhi permintaan itu, Irman memerintahkan Sugiharto meminta uang kepada Anang. Permintaan itu disanggupi Anang dengan memberikan uang langsung pada Miryam. Uang tersebut rupanya juga dibagi-bagikan Miryam kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR.

Namun, dalam persidangan yang digelar pada Kamis, 23 Maret 2017, sambil menangis terisak-isak Miryam membantah pernah meminta atau menerima uang hasil pengadaan proyek KTP Elektronik.  “Saya tidak pernah menerima uang, Yang Mulia. Saya tidak berbohong,” ujar Miryam di hadapan Majelis Hakim.

Bahkan ia mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh penyidik KPK. Kepada Novel Baswedan, penyidik KPK,  Miryam mengaku tertekan oleh ancaman sejumlah anggota DPR.

 

Menurut Miryam kepada penyidik, para koleganya di DPR tersebut melontarkan ancaman terkait pembagian uang proyek E-KTP. Mereka menginginkan Miryam tak menyebutkan adanya pembagian uang. “Saya mengetahui dari media, bahwa ada satu nama yang disebut yaitu Bambang Soesatyo. Yang bersangkutan salah satu orang yang disebut saksi (Miryam) mengancam, Yang Mulia,” ujar Novel dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017. “Dia disuruh tidak akui fakta perbuatan penerimaan uang,” kata Novel.

Kemudian, kata Novel, Miryam juga menyebutkan sejumlah nama lain yaitu anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu, dan politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Ada seorang lagi anggota DPR yang juga mengancam, namun Miryam tak ingat namanya, hanya ingat partainya. Kemudian, melalui mesin pencari Google, penyidik menelusuri nama politisi tersebut. Miryam menunjuk satu foto di internet dan memastikan orang itu juga ikut mengancamnya. Namun, Novel tidak menyebut nama politisi maupun partainya. “Kami lakukan penggalian sehingga kami tahu jumlahnya berapa orang (yang menerima uang),” kata Novel.

Dalam sidang sebelumnya, Miryam mengaku diancam penyidik untuk mengakui adanya pembagian yang kepada anggota DPR RI.Karena merasa tertekan, Miryam akhirnya terpaksa mengakui adanya pemberian uang. Hakim kemudian memerintahkan jaksa untuk menghadirkan tiga penyidik KPK yang disebut Miryam mengaku menerima uang.

Namun, dalam sidang Tipikor, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.  Menurutnya,  tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Untunglah  majelis hakim merasa ada yang janggal terhadap bantahan Miryam. Sebab, dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP. Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap.

Joko Mardiko