Prinsip Machiavelli Untuk Indonesia

 


Priyono B. Sumbogo

Telah terlalu lama sejarah dikaburkan oleh cerita bahwa seorang raja, perdana menteri, presiden, jenderal, dan siapa saja yang memerankan tugas sebagai penyelenggara negara, adalah kelas sosial yang paling bergengsi. Mereka merasa wajib dipatuhi dan dibenarkan kata-katanya, sekalipun tidak masuk akal. Di negeri berkembang semacam Indonesia, anggapan itu terlihat begitu kukuh. Seorang bupati, lurah, presiden, camat, kopral, bahkan ketua rukun tetangga yang barang kali tidak lulus sekolah dasar, bisa bergaya bagai profesor di muka warganya yang lulusan perguruan tinggi.

Akal sehat, rasionalitas, dan kecerdikan kemudian menjadi tidak penting, karena dikalahkan oleh pola kepatuhan mutlak kepada pemegang kewenangan, terlebih sang pemegang kewenangan itu juga memperoleh atribut pemimpin kharismatis. Cium tangan kepada pemimpin politik – terutama yang punya karier sebagai ulama atau da’i – menjadi simbol kepatuhan. Panggilan “Bapak” atau “Ibu” kepada seorang pamongpraja atau wakil rakyat, bukan semata-mata untuk menunjukkan sopan-santun, melainkan juga mengandung makna bahwa seorang pemimpin adalah orang tua bagi rakyat. Sebagai orang tua, mereka merasa tak sepantasnya dibantah, dicemberuti, apalagi dinista, walaupun telah melakukan perbuatan yang merugikan “anak-anaknya”.
Dalam konsep kepemimpinan dikenal istilah primus inter pares . Istilah ini oleh Nurcholish Madjid diterjemahkan “bahwa seorang pemimpin hanya orang pertama dari yang sama” (primus inter pares), bukan seorang pribadi dominan yang kharismatis dan bertindak sebagai bapak kepada rakyatnya. Seorang pemimpin dalam masyarakat demokratis harus seorang tokoh yang tampil dengan kesadaran kenisbian dan keterbatasan dirinya secara wajar, sehingga memiliki sikap terbuka, komunikatif, memahami orang lain, dan tenggang rasa (understanding and considerate), transparan dan berakuntabilitas (accountable).
Prinsip primus inter pares menempatkan penyelenggara negara hanya bagian dari gerak bersama semua lapisan masyarakat, sebutan primus inter pares pun dapat diberikan kepada aktivis LSM, wartawan, pengacara, pengusaha, da’i, pelukis, sastrawan, atau penyanyi yang berprestasi dan setia pada bidangnya. Primus-primus seperti ini bisa lebih kondang, dihormati, dan dikenang sepapanjang masa ketimbang seorang wakil rakyat, menteri, gubernur, atau presiden. Kita lebih ingat kepada Ismail Marzuki atau Chairil Anwar, ketimbang para menteri atau gubernur yang waktu itu menjalankan pemerintahan. Orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya membangun dan mengharumkan negeri, serta akan tercatat dalam sejarah, bukan wakil rakyat atau pejabat yang hanya mengutamakan kepentingan partainya.
Dan apabila kelak kaum profesional telah kuat, maka wakil rakyat, menteri, atau presiden, hanyalah pelaksana administrasi kegiatan sebuah bangsa. Pergantian kekuasaan – baik dijatuhkan atau karena diganti secara demokratis – tidak akan mempengaruhi kegiatan seluruh warga negara..
Begitulah impian demokrasi yang berdasarkan pada prinsip primus inter pares. Namun prinsip ini juga menyimpan sisi gelap karena membuka ruang bagi setiap kelompok kepentingan, setiap ras, setiap daerah, bahkan setiap individu merasa lebih penting dan lebih berhak berkuasa atas pihak lain.
Sisi gelap itulah yang kini jusntru lebih berkembang di Indmasa. Setiap partai politik, setiap kelompok kepentingan, setiap pengusaha, setiap daerah cenderung ingin menjadi yang terdepan dengan cara preman, menghasut, mengadudomba, menyodok, menyikut, memfitnah, dan lain-lain. Beberapa daerah bahkan mengancam akan memerdekakan diri, cuma karena suatu bagian masyarakat berunjukrasa.
Lima presiden setelah Soeharto jatuh adalah korban demokratisasi. Dalam perkara menata negara, Burhanuddin Jusuf (B.J) Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo bukanlah apa-apa bila dibandingkan dengan Soeharto.

Ben Anderson pernah menyebut Soeharto sebagai figur yang sukes menerapkan ajaran Il Pricipe (Sang Pangeran) karangan Nicollo Machiavelli. Karya ini merupakan “Buku Pelajaran untuk Sang Raja”. Seharto mengabaikan etika politik dan mengandalkan kekuatan senjata untuk mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun.
Maka, jika ingin menjaga kesatuan Indonesia, Il Principe menawarkan metode untuk menjadi tiran atau diktaktor seumur hidup. Il Pricipe membolehkan raja memerintahkan pembunuhan pada para pembangkang. Il Principe mengajarkan bahwa kekuasaan absolut dan penguasa diktaktor akan membuahkan negeri yang aman. Konon, buku ini dibaca dan dipraktekan oleh semua raja yang berusaha menegakkan kekuasaan absolut dalam abad ke 16. Memang bagi Machiavelli, tujuan akhir dari kekuasaan adalah monarki absolut.