Para Penguasa Indonesia

 

 

Priyono B. Sumbogo

 

Peranan pengusaha dengan korporasinya dalam tata kehidupan manusia semakin meningkat dari hari ke hari. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia, korporasi berkembang menjadi perusahaan-perusahaan raksasa. Unit usahanya menjangkau begitu banyak bidang kehidupan dan beroperasi dalam jangkauan lintas negara. Hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan yang terlepas dari jaringan korporasi. Dalam perjalanan selanjutnya korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk merebut pasar maupun dalam rangka ekspansi binis di tengan persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan unfair competition yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi. Berbagai jenis kejahatan tersebut saat ini telah menjadi ancaman signifikan yang berkembang berkembang di seluruh dunia. Selama beberapa tahun terakhir, kejahatan korporasi telah memperoleh perhatian besar di berbagai negara karena akibat yang ditimbulkannyan menyangkut kepentingan publik. Terlebih kejahatan korporasi merupakan jenis kejahatan yang sulit dicegah atau dideteksi, antara lain karena kondisi organisasi para pelaku kejahatan kerah putih ini belum bayak diketahui (Schnatterly, 2003).

Amerika Serikat, selain menghadapi berbagai jenis kejahatan konvensional,  sejak awal 1900 hingga kini tetap berusaha berperang memerangai kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para kapitalis. Meskipin dianggap oportunis dan kejam dalam melakukan bisnis, mereka tetap sulit dihukum, karena mereka merupakan bagian dari pemerintahan dan elit sosial. Kalaupun ada sanksi, kenakalan para pengusaha tersebut hanya diganjar dengan hukuman ringan atau bahkan hanya diberi sanksi secara administratif (Simpson, 2002)

Pada tahun 1997, Thailand menghadapi krisis keuangan yang menyebabkan kerusakan serius bagi negara itu akibat kejahatan korporasi yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan.  Dampaknya jauh lebih besar daripada kejahatan biasa. Thailand’s economy and financial system was undermined. Perekonomian Thailand dan sistem keuangan diruntuhkan.  Bank dan lembaga keuangan yang tersisa dengan jumlah besar non-performing loans dan banyak dari mereka akhirnya runtuh. Investor asing tidak lagi mempercayai sistem keuangan Thailand dan menghentikan investasi mereka di negara itu. Krisis tersebut mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan budaya masyarakat Thailand karena pengangguran dan pendapatan rendah (Bhornthip Sudti-autasilp,2005).

Chin-Hong Pua dan Sze-Ling Voon and Harry Entebang (2008) melakukan penelitan  tentang kejahatan korporasi di Malaysia. Di negara itu kejahatan korporasi bukan hal baru  dan berdasarkan kasus yang dilaporkan setiap tahun, cenderung meningkat.  Menurut survei tentang penipuan di malaysia pada tahun 2005, telah terjadi peningkatan dari 33% dari responden mengalami penipuan dalam organisasi  dibandingkan dengan survei tahun 2002. Di Malaysia, kejahatan kerah putih telah menyebabkan kerugian 3.93 miliar ringgit dari tahun 1999 hingga 2002, dengan sekitar 6.000 dengan kasus yang dilaporkan setiap tahun.  Selain itu, 36% perusahaan telah menderita total kerugian antara 10 ringgit sampai 100 ringgit karena melakukan penipuan antara bulan Januari hingga Desember 2004, sementara 17% telah menderita kerugian melebihi RM1 juta.

Indonesia pun pada tahun 1997 dilanda krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi knsis ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan akhirnya terakumulasi menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan. Mega krisis tersebut merupakan buah kebijakan yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pelaku korporasi, birokrasi serta elit penguasa. Akibatnya masih kita rasakan hingga kini khususnya bagi rakyat banyak. Terhadap perilaku atau fenomena yang merugikan dan merusak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini agaknya tidak ada sebutan yang lebih tepat yakni sebagai kejahatan –dalam konteks pembicaraan ini : kejahatan korporasi (Susanto, 1999)

Seperti yang ditandai oleh para ahli perilaku kriminal, kejahatan korporasi adalah jenis kejahatan kerah putih. Pada tahun 1933 sosiolog Edwin Sutherland menciptakan istilah “kejahatan kerah putih” untuk untuk membantu menjelaskan kejahatan umum yang ditemukan di antara individu-individu yang terkait dengan bisnis atau suatu sosio-ekonomi kelas atas. Sutherland mendefinisikan “kejahatan kerah putih” sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh  orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam proses pekerjaannya (Katherine Coleman, 2008).

Oleh karena itu sosiolog David Friedrichs (1996), menempatkan kejahatan korporasi sebagai tindakan ilegal dan berbahaya. Dan begitulah situasi Indonesia saat ini. Para pengusaha dan korporasinya mampu menaklukkan dan mengatur pejabat yang paling tinggi.

 

Jumat 26 Mei 2017

You might also like