Keluar Dari Kekacauan Hukum Dengan Revolusi Mental

 

 

 

 

 

Keluar Dari Kekadcauan Hukum Dengan Revolusi Mental

Dr. Supriyono B. Sumbogo Msi (Dosen Kriminologi UI dan Dosen Universitas Budi Luhur)

Tulisan ini dimuat dalam buku Revolusi Mental dengan nama  Dr Yunimart Gitsang dan Dr. Supriyono B Sumbogo. Naskah ditulis oleh Dr. Supriyono B Sumbogo MSi

Demokrasi modern mensyaratkan kesetaraan dan konsensus berdasarkan aturan hukum (rule of law) atau yang lebih populer disebut tegaknya supremasi hukum. Begitu tulis Samuel P. Huntington, dalam buku The Third Wave: Democratization ini the Late Twentieth Century (1991) yang terkenal itu. Dengan prinsip rule of law setiap warga dipandang secara setara. Pisau bedah hukum ditujukan kepada siapa saja. Tidak ada penjahat yang boleh dilindungi agar lolos dari jerat hukum.

Pandangan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Dr. Rochman Ahwan. Dalam artikel berjudul “Good Governance”: Manifesto Politik Abad Ke-21” (Kompas, 28 Juni 2000), Rochman Ahwan menjelaskan bahwa misi utama demokratisasi adalah terselenggaranya aturan main (rule of the game), aturan hukum (rule of law),  dan terbentuknya pemerintahan yang bersih (good governance).

Begitulah idealnya. Tetapi situasai ideal tersebut, yakni keterpaduan antara demokratisasi dan tegaknya supremasi hukum, baru tertulis di dalam pikiran para akademisi seperti Profesor Samuel P. Huntington dan Dr. Rochman Ahwan. Entah kapan dan dengan cara apa gambaran ideal tersebut dapat menjadi kenyataan di Indonesia.

 

 

Simpang Jalan Demokratisasi dan Penegakan Hukum

Rule of the game, rule of law,  dan good governance,  merupakan tiga pilar pembangunan negara yang kuat dan masyarkat yang sejahtera. Namun di masa Orde Baru, ketiganya ditelan oleh mekanisme kekuasaan yang cenderung lebih menguntungkan para pejabat dan para pemilik modal yang menguasai sektor-sektor strategis.

Kini, demokratisasi sebagai buah dari gerakan reformasi tahun 1998, memberikan ruang bagi partisipasi publik, keleluasaan berserikat, dan hak-hak bersaing untuk mengakses sumber ekonomi dalam kerangka aturan yang ada. Berbagai regulasi baru telah dibuat dengan spirit menegakkan transparansi, mengutamakan kesejahteraan publik, dan mengedepankan supremasi hukum.

Tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan fakta yang mencemaskan. Pada 31 Juli 2014, KPK mengumumkan tabulasi pejabat publik dan kalangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2004 hingga 2014, KPK telah memperkarakan 75 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), 18 kepala lembaga setingkat kementerian, 4 duta besar, 11 gubernur, 41 walikota/bupati/wakil bupati, 115 pejabat eselon I/II/II, 10 hakim, 102 tersangka/terpidana dari kalangan swasta, 4 komisioner lembaga, dan 43 pejabat lainnya. Secara keseluruhan KPK telah mempidanakan 426 pelaku tindak pidana korupsi.

Maka memang beralasan bila hampir semua penelitian dan analisa menarik kesimpulan yang sama, yakni pelaksanaan hukum di masa demokratisasi “sekurangnya sama buruknya dengan di masa Orde Baru”. Anasir utama yang ditunjuk sebagai sumber kegagalan penegakan hukum di masa demokratisasi adalah kerusakan integritas aparatur lembaga-lembaga hukum. Anasir berikutnya adalah kecenderungan para pemilik uang, pengacara, dan masyarakat untuk menempuh jalan pintas dalam menyelesaikan perkara hukum.

Panorama buruk di bidang hukum tersebut mendapat perhatian serius dari Joko Widodo sejak sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2014—2019. Dalam tulisan berjudul “Revolusi Mental”, Joko Widodo (Kompas, Sabtu 10 Mei 2014), melihat perombakan yang terkait dengan bidang hukum di masa demokratisasi, baru sebatas perombakan institusional.  Warisan tradisi dan budaya Orde Baru tetap membayangi perjalanan orde reformasi. Korupsi,  intoleransi terhadap perbedaan, kerakusan, ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis, masih melekat dalam alam pikiran dan kegiatan para pemegang kewenangan di pemerintahan, lembaga hukum, serta lembaga demokrasi seperti di Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik.

Joko Widodo menyimpulkan bahwa di satu sisi demokratisasi telah meningkatkan partisipasi rakyat di bidang politik, dan menggairahkan kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, rendahnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan lemahnya penegakkan hukum, tetap menjadi ancaman yang berpotensi mengantar orde reformasi ke jurang kegagalan sebagaimana pernah dialami oleh Orde Baru.

Rochman Achwan juga melihat demikian. Dalam pandangan Rochman Ahwan, Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju demokrasi. Di masa transisi seperti saat ini, Indonesia justru menjadi bagaikan pasar bebas. Di dalamnya terjadi interaksi antar aktor dan berbagai kepentingan yang melakukan transaksi-transaksi ekonomi dengan cara melanggar hukum yang melibakan korporasi, pejabat birokrasi, pelaksana hukum, dan politisi.

Bahkan Jeffrey A. Winters (2001)[i] sangat pesimistis terhadap manfaat demokratisasi bagi penegakan hukum di Indonesia. Winters melihat Indonesia belum beranjak dari negara oligarki, walaupun proses kemunculannya berbeda dengan fenomena terjadinya oligarki di masa Orde Baru. Oligarki adalah kekuasaan sekelompok kecil orang yang memiliki uang, yang berbeda dengan kekuasaan elit politik. Oligarki muncul sebagai akibat adanya stratifikasi kekayaan. Di masa Orde Baru, menurut Winters, fenomena stratifikasi kekayaan muncul secara jelas sejak Soeharto berkuasa, yakni ketika dia membagikan kesempatan usaha dan investasi kepada sekelompok pengusaha tetentu. Tindakan itulah yang membentuk kekuasaan oligarkis Soeharto. Para pengusaha kemudian terkendali secara personal lewat Soeharto, dan bukan melalui institusi hukum.

 

Demokratisasi di Indonesia, dalam beberapa aspek memang sangat sehat. Rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara langung dan dapat berserikat dengan bebas. Namun, Winters melihat bahwa demokratisasi di Indonesia tidak satu paket dengan penegakkan hukum. Di satu sisi, mekanisme demokrasi berjalan dengan baik, namun pelaksanaan hukum cenderung cacat, karena tidak berdaya bila diterapkan kepada orang yang memiliki kekuatan uang.

Winters mengajukan tesis bahwa di masa demokrasi muncul bentuk baru oligarki, yakni oligarki kekuasaan yang tidak tunduk kepada sistem hukum dan menyebabkan terjadinya berbagai tindak korupsi. Sebagai akibatnya, di satu sisi Indonesia menjadi negara paling demokratis, namun di sisi lain menjadi salah satu negara paling korup di dunia.

Dengan sudut pandang krimonologi, Prof. Dr Muhammad Mustopa dalam buku berjudul Kleptokrasi (2010), menilai bahwa Indonesia di masa reformasi bergerak ke arah negara kleptokrasi. Suatu negara kleptokrasi dicirikan antara lain oleh adanya tingkat korupsi yang tinggi di kalangan birokrasi pemerintahan (eksekutif), birokrasi legislatif, dan birokrasi yudikatif. Korupsi di kalangan birokrasi tersebut antara lain dikakukan oleh bupati, gubernur, menteri, para wakil rakyat di tingkat daerah maupun pusat, serta hakim dan jaksa di berbagai tingkat.

Temuan penelitian Ari Kuncoro (2004) mempertegas wajah buruk Indonesia di masa transisi. Dalam penelitiannya, Kuncoro menguraikan bahwa pada tahun 2001 berbagai korporasi mengeluarkan  10 –15%  dari cost biaya produksi (Kuncoro, 2004: 331)[ii]. Sedangkan dalam penelitian bersama J. Vernon Henderson (2006), Kuncoro menemukan bahwa pengusaha menggunakan 10 % waktu berbisnis mereka mendekati pejabat lokal. Range persentasi suap di berbagai daerah berkisar antara 0,56 % sampai 36 % dari cost. Suap bagi pejabat daerah bahkan telah direncanakan dan dianggap sebagai tambahan pemasukan. Salah satu sebabnya adalah anggaran yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak mencukupi, sehingga pejabat-pejabat lokal mengandalkan pemasukan dari suap untuk menbayar gaji pegawai.

Kuncoro dan Henderson secara umum melihat bahwa masa demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, justru membuka peluang baru bagi korupsi, bahkan di beberapa kabupaten terlihat lebih buruk daripada masa sebelum desentralisasi (Kuncoro dan Henderson, 2006: 3-4).

Dapat dimengerti bila Prof. Dr. Salim Said, dosen Universitas Pertahanan Indonesia (UPI), berkata bahwa “bila malaikat turut berpolitik di Indonesia, semisal menjadi calon anggota legislatif, mereka pun akan korupsi.”[iii]

Dampak korupsi sudah pasti merugikan masyarakat, tapi juga membahayakan kebelangsungan pemerintahan. Sebab, menurut Michael Johnston (2000) menggejalanya korupsi si suatu negara, menunjukkan lemahnya institusi-institusi negara dan lembaga-lembaga demokrasi. Dengan kata lain, institusi negara yang lemah akan menyuburkan korupsi. Sebaliknya, korupsi akan memperlemah institusi negara dan lembaga-lembaga demokrasi.

Mecari Solusi Dari  Gagasan Revolusi Mental

Revolusi berarti merombak secara total suatu kondisi menjadi kondisi baru yang sama sekali berbeda. Istilah ini biasanya dipergunakan untuk menunjuk gerakan perombakan fisik yang bersifat radikal. Misalnya untuk menjatuhkan suatu rezim otoriter menjadi rezim demokratis.

Itulah sebabnya ketika Joko Widodo menggunakan istilah Revolusi Mental, ada yang menuduhnya terinspirasi oleh ajaran Marxis. Karl Marx memang memakai istilah Revolusi Mental sebagai modal sosial (social capital) bagi kaum proletar untuk menghancurkan kaum borjuis dalam melancarkan Revolusi Proletar.

Ada pula yang mengatakan bahwa Revolusi Mental ala Joko Widodo adalah mirip Revolusi Mental ala Mahatma Gandhi dari India, yang bertumpu pada penghargaan terhadap persamaan hak, pluralisme, dan kebebasan menyampaikan aspirasi. Revolusi mental Gandhi adalah perombakan secara total moral manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. [iv]

Tetapi ada konsep dan gerakan Revolusi Mental yang lebih universal sekaligus Ilahiah, yakni Revolusi Mental yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yesus Kristus (Nabi Isa), Nabi Muhamad, Sidharta Gautama, dan para pembawa ajaran suci lainnya. Disamping mengajarkan persamaan hak, pluralism, kebebasan menyampaikan aspirasi, para nabi menekankan pentingnya akhlak mulia, pikiran (akal) cerdas dan jernih, kata-kata santun dan tidak mubadzir, serta tindakan baik dan benar sesuai ajaran agama.

Dengan kharisma Ilahiah, jiwa yang suci, dan dengan firman-firman mulia yang dibisikkan oleh Tuhan Esa, Nabi Muhamad, misalnya, mampu mengubah moral dan mental jahiliayah (bodoh, jahat, busuk), menjadi moral dan mental melaui konsep “Jalan Lurus” (shirath-al-mustaqim) yang menekankan pentingnya keluhuran akhlak, pikiran jernih, kata-kata bermakna, dan tindakan benar.

Jika menyimak tulisannya, Revolusi Mental ala Joko Widodo cenderung mendekati konsep Revolusi Mental ala para nabi. Tetapi Joko Widodo bukan nabi. Bukan pula orang suci yang memiliki kharisma Ilahiah. Ia “hanya seorang Presiden” yang membutuhkan dukungan berbagai komponen masyarakat dalam mengoperasionalisasikan gagasan Revolusi Mental.

Buruknya integritas dan mental aparatur negara sudah menjadi pengetahuan umum. Menemukan aparatur negara yang bersih dari korupsi adalah bagai mencari jarum di tumpukan jerami, bahkan mereka saling melindungi dan berbagi dalam aktivitas penyelewengan. Dengan sudut pandang psikologi, hal itu dikarenakan mereka bermental tidak sehat.

Dalam psikologi kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Para ahli psikologi membagi kategori mental manusiaa menjadi dua golongan. Pertama, manusia yang bermental sehat. Kedua, manusa yang bermental tidak sehat.

Menurut psikolog Dr. Kartini Kartono (1989),[v] orang yang bermental sehat adalah yang mampu bertindak secara efesien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian, dan memiliki batin yang tenang.

Sedangkan manusia bermental tidak sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Abnormalitas mental tersebut biasanya terwujud dalam perilaku sehari-hari, seperti keras kepala, suka berdusta, suka mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan berbagai tindakan negatif lainnya.

Maka secara psikologis, Revolusi Mental adalah gerakan untuk merombak manusia Indonesia (khususnya para penyelenggara negara) yang keras kepala, suka berdusta, suka mencuri, menyeleweng, menyiksa orang, lain, dan berbagai tindakan negatif lainnya. Target perombakan tersebut adalah terciptanya manusia Indonesia yang memiliki tujuan hidup yang jelas, konsep diri yang sehat, koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian, serta mempunyai batin yang tenang.

Potensi Benturan Revolusi Mental dan Penerapan Hukum Positif

Seperti dikemukakan oleh Joko Widodo dalam tulisannya, penyebab kekagagalan penegakan hukum di Indonesia terletak pada aspek manusia pelaksananya, bukan pada produk regulasi hukum maupun pada institusi hukum. Oleh karena itu, menurut Joko Widodo, yang harus dilakukan adalah melakukan revolusi mental aparatur bidang hukum dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Hal itu berarti hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan setiap permasalahan di masyarakat.

Tetapi ada permasalahan yang mengganggu, yakni pemberlakuan teori hukum positif sebagai payung pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki sisi gelap yang berpotensi bertabrakan dengan Revolusi Mental yang menekankan pentinga aspek manusia.

Sebagaimana diketahui dalam filsafat hukum maupun sosiologi hukum dikenal adanya aliran-aliran dalam hukum. Yakni aliran hukum Alam, aliran hukum positif, utilitaianisme,  aliran sejarah, sociological Jurisprudence,  realisme hukum, dan freirechtslehre. Namun dalam tulisan ini, yang akan diulas secara ringkas adalah aliran hukum positf atau positivisme hukum yang dianut di Indonesia.

Aliran hukum positif  memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (das sein dan das sollen). Dalam kecamata kaum positivis, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is a command of the lawgivers). Bahkan bagian dari aliran hukum positif dikenal sebagai legisme, yang berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang.

Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D[vi] menulis bahwa secara  sederhana positivisme hukum menganut dua prinsp dasar. Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Dalam kehidupan kenegaraan, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa memperdulikan apakah hukum yang dilahirkannya itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak.

Di negara-negara diktator, kekuasaan memang berjalan di atas hukum. Akan tetapi hukum yang diberlakukan bukan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kebenaran,dan perlindungan terhadap rakyat, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan penguasa. Hal ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler di Jerman, Musolini di Italia, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dalam pandangan Johni Najwan, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas penegak hukum – khususnya hakim– relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkrit.

Sedangkan kelemahannya adalah: Pertama, hukum sering dijadikan alat bagi penguasa (termasuk yang memiliki kekuatan uang), untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat.

Kedua, undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut.

Ketiga, undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Sebab, mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik,budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Sebagai gambaran dari implikasi negatif penerapan aliran hukum positif adalah kisah nenek Namod, perempuan Betawi tua buta huruf yang terserang stroke. Tapi, pada tahun 2009, sebuah perusahaan pengembang di Tangerang, bersama-sama pengacara, polisi, dan jaksa menjebloskannya ke jeruji besi sebagai tahanan dengan tuduhan melakukan penipuan dalam perkara jual beli tanah.

Bagi perusahaan pengembang dan pengacaranya, penahanan dan penyidangan Namod adalah konsekuensi hukum. Polisi yang menangkapnya dan jaksa yang menuntutnya 6 bulan penjara, juga mengira telah menjadi pendekar hukum. Namun ada tiga substansi hukum yang tidak mereka pertimbangkan, yakni kemanusiaan, kearifan, dan akal sehat. Tidaklah manusiawi dan tidaklah arif membui nenek tua miskin buta huruf sakit stroke. Bandingkan dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto yang kaya, yang tidak pernah ditahan karena surat sakit dari dokter.

Tidaklah masuk akal bila Namod pandai menipu pengembang yang pintar bertransaksi bisnis. Kemungkinan yang masuk akal adalah, Namod terpaksa membubuhkan cap jempol karena percaya – mungkin juga karena takut – pada perushaan pengembang  dan pengacaranya yang pintar dan mampu berbicara dengan lancar pada polisi, jaksa, atau tukang pukul.

Kemungkinan lain yang juga masuk akal adalah, saat membubuhkan cap jempol, Namod tidak memahami isi perjanjian jual beli tanah dan mengira akan diberi uang banyak. Kemudian ia minta tambahan dan tak mau meninggalkan tanahnya sebelum permintaannya dikabulkan. Selanjutnya dengan mudah ia dituduh menipu dan diproses menurut prosedur hokum positif.

Karena penggugat maupun pelaksana hukum mengabaikan tiga substansi hukum, maka prosedur dan ayat-ayat hukum menjadi bagaikan rumah kosong yang dihuni para setan. Penasiran ayat-ayat hukum pun dijungkirbalikkan menjadi Ayat-ayat hukum Setan (The Satanic Verses of Law) yang mengubah hukum menjadi drakula penghisap darah.

Para tokoh dalam The Satanic Verses of Law terdiri dari berbagai pihak. Oknum pengacara, polisi, jaksa, hakim, pengusaha, pejabat, tokoh masyarakat atau tokoh politik, bahkan pers dan tukang pukul. Sebagai manusia, mereka disebut oknum, karena perbuatan mereka merupakan penyimpangan dari tujuan profesi yang disepakati makhluk manusia. Mereka berkomplot mengutak-atik delik hukum untuk mencekik atau menakut-nakuti tergugat yang tidak memiliki kekuatan. .

Namod adalah korban komplotan setan belang tak berhati. Dengan cerdik pengembang dan pengacaranya yang pintar dan berharta, menempatkan diri sebagai korban penipuan. Mereka mencabik-cabik perasaan nenek uzur buta huruf sakit stroke yang tidak mungkin mampu melawan dan yang dapat direkayasa seolah-olah melakukan penipuan.

Dengan bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan pengembang dan pengacaranya, oknum polisi tak berperasaan menciduk Namod dan menjebloskannya ke bui. Kemudian oknum jaksa menuntutnya 6 bulan penjara. Hakim yang memang membebaskan Namod karena alasan kemanusiaan, namun tetap memutuskan Namod bersalah, yang berarti harus kehilangan tanah.

Pers yang mengetahui tragedi hukum keterlauan ini tapi tidak memberitakannya patut diurigai hubunganya dengan pengembang. Pengacara Namod yang tak mampu mencegah penahanan nenek stroke, juga pantas dipertanyakan kemampuan dan motivasinya sebagai pembela. Hukum memang harus ditegakkan. Tetapi bila hukum diperalat untuk membui orang tak berdaya seperti nenek tua Namod, itu bukan penegakan hukum, melainkan pengiblisan hukum. Dan itulah salah satu contoh sisi gelap penerapan aliran hukum positif.

Titik Temu Revolusi Mental Dan Gagasan Hukum Progresif

Prof. Dr. Stajipto Rahardjo[vii] telah lama mendeteksi kelemahan hukum positif. Baginya cara berhukum positif yang semata-mata berdasarkan undang-undang  (alles binnen de kander van de wet) atau “mengeja undang-undang”, menyebabkan orang tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya.

Cara berhukum seperti itu menurut Satjipto ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang  satu adalah pasal undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Semua berjalan secara linier, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Jaksa dan hakim dianggap sebagai mesin yang tidak diperkenankan menggunakan kepekaannya.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa cara kerja hukum progresif tidak berhenti membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan mengolahnya lebih lanjut dengan memberikan porsi yang cukup banyak bagi pelaksana hukum, khususnya hakim, untuk membuat kreatifitas-kreatifitas baru untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, gagasan hukum progresi memandang bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Oleh karenanya, tulis Satjipto Rahardjo, kendatipun berhukum dimulai dari teks tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum diambil alih oleh manusia dalam upaya mencipatakan keadilan bagi masyarakat. Cara berhukum seperti inilah yang sejalan dengan gagasan Revolusi Mental Joko Widodo.

Secara formal, kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dijamin oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Di samping memiliki kebebaan memutus perkara, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat(1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan demikian hakim dalam hal memutus suatu perkaradituntut untuk menggunakan nalarnya sehingga selain mencari hukum yang tertulis dalam bunyi undang-undang juga menelaah faktor-faktor yang lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang dihadapi.

Di Indonesia sesekali ada hakim kreatif yang memenuhi rasa keadilan masyarakat walau menabrak prosedur hukum positif. Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa hukum yang menarik. Hanya sebelas menit hakim Joni Sitohang dari Pengadilan Negeri Medan memvonis seorang pemilik lima gram shabu dengan 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Tidak ada pembelaan dari pengacara, tidak ada duplik, replik, dan lain-lain. Bukti sudah jelas bahwa terdakwa bersalah.

Secara prosedural, tindakan hakim Joni Sihotang memang melanggar proses hukum dan menimbulkan kecurigaan. Tapi untuk menghukum pemilik terlebih pengedar narkotika, sidang kilat dengan memberi hukuman berat seperti itu, sungguhlah tepat secara substansial dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lima gram shabu bukan sedikit. Jika satu gram bisa membikin teler 15 orang, maka 5 gram dapat merusak akal sehat 75 orang. Itu baru yang terbukti. Boleh jadi terdakwa sudah lama mengedarkan obat terlarang, sehingga jumlahnya menjadi beratus atau bahkan beribu gram, serta mengakibatkan ribuan atau bahkan jutaan orang hanyut dalam sakaw. Tindakan Joni layak ditiru oleh hakim-hakim lain.

Bicara soal pelanggaran prosedur hukum positif, mari pertama-tama bertanya: ”Apakah selama ini prosedur yang benar telah menghasilkan keadilan substansial, yakni bahwa yang salah dihukum dan yang benar dibebaskan”. Jawabannya sudah menjadi pengetahuan umum, yakni bahwa prosedur hukum seringkali tidak memberikan keadilan secara substansial. Anak buah sudah masuk penjara, tapi pejabat yang menikmati hasil korupsi lebih banyak justru tidak tersentuh hukum. Pemilik lahan berunjukrasa dijatuhi hukuman, tapi yang merebut tanah rakyat justru dimenangkan. Seorang nenek yang tidak bisa baca tulis divonis bersalah dengan tuduhan menipu,  tapi pengusaha yang memaksanya memberikan cap jempol sama sekali tidak diadili.

Dalam situasi Indonesia yang penuh keganjilan ini, prosedur hukum justru menjadi malapetaka bagi warga negara yang tidak memiliki kekuatan politik atau kekuatan dana. Sebaliknya, prosedur hukum dapat mencuci kesalahan menjadi kebenaran. Seorang pejabat yang memiliki lima rumah mewah, mobil sederet, dan perempuan simpanan di mana-mana, lolos dari jeratan hukum karena tidak ada ”bukti tertulis” yang menyatakan bahwa dia korupsi. Hutan sudah gundul ditebangi, tetapi para pengusaha hutan bebas karena ”tidak terbukti ikut menebangi”. Yang diciduk dan dihukum adalah para buruhnya yang ”terbukti menggergaji pepohonan” di hutan.

Prosedur hukum adalah bagaikan jurus-jurus silat yang dapat menghasilkan dua akibat yang berbeda. Bila setiap langkah dan gerakan dipergunakan untuk membela yang lemah dan tidak bersalah, maka prosedur hukum menjadi jurus-jurus putih. Tetapi bila setiap langkah dan gerak dimaksudkan untuk memenangkan yang kuat dan bersalah, maka prosedur hukum menjadi jurus-jurus hitam.

Hakim adalah ibarat pendekar padepokan. Bila kelincahannya dalam memperagakan jurus silat dan ketukan palu dipergunakan untuk menghukum gembong narkotika atau para intelectual dader suatu kasus penyimpangan, maka hakim tersebut adalah hakim budiman..

Para ahli hukum, keluarga terpidana, dan para pengacara tentulah menyebut Joni melakukan pelanggaran. Tetapi menurut rasa keadilan masyarakat, Joni Sitohang adalah hakim pendekar yang hebat dan mulia. Dia tidak memberi kesempatan membela diri kepada pemilik obat terlarang dan langsung menjatuhkan vonis.

Berteladan Pada Tertib Hukum Ratu Sima

Sebagai penutup tulisan ini, perlu dikemukakan kembali garis besar arah Revolusi Mental Joko Widodo di bidang hukum. Karena penegakan hukum merupakan konsekuensi dari demokratisasi, yang segera perlu dilakukan adalah mengoreksi pelaksanaan demokratisasi yang saat ini justru menimbulkan “gelombang politik uang” dan “badai korupsi” yang dilakukan oleh para politisi. Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Pendapat Joko Widodo tersebut menunjuk pada pentingnya keteladanan para elit kekuasaan, baik di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dalam mematuhi aturan main dan aturan hukum, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.

Di negeri mana pun, keteladanan elit kekuasaan menjadi faktor penting bagi terciptanya negara yang kuat, tegaknya supremasi hukum, dan terwujudnya masyarakat sejahtera karena tidak dimiskinkan oleh para koruptor. Keteladan elit akan selalu diikuti oleh bawahannya dan oleh masyarakat luas.

Sosiolog Amerka Serikat, Charles. W. Mills dalam  The Power Elite (1956) menulis bahwa kaum elit adalah “orang lebih”. Mereka adalah orang yang disegani dan terpandang dalam masyarakat. Elit yang piawai akan dapat menggerakkan dan mengendalikan sekerumunan orang dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu.

Di sisi lain, masyarakat adalah sekumpulan kaum awam yang berserakan. Walaupun banyak, setiap anggota masyarakat sesungguhnya sendirian dan tak tahu arah. Mereka memerlukan elit untuk melakukan sesuatu secara berirama dan bersama-sama.

Dalam kegaduhan politik, kekacauan hukum, dan kebimbangan masyarakat seperti saat ini, para elit kekuasaan Indonesia diharapkan tampil sebagai tauladan dan penyejuk. Mereka bisa mengajak pendukungnya untuk mengubah politik sebagai seni bersilat lidah dan cara merebut kekuasaan, menjadi kegiatan yang mulia dan indah untuk mewujudkan negara yang kuat dan masyarakat sejahtera.

Upaya penegakan hukum pun memerlukan keteladanan dari para elit kekuasaan, khususnya pejabat yang berkewanangan mengambil keputusan hukum. Karena sangat sulit mencari teladan dari pejabat Orde Baru maupun orde reformasi, maka kita perlu menelusur ke zaman lampau. Tidak perlu ke negeri lain. Cukup ke negeri sendiri.

Dalam sebuah berita China yang berasal dari seorang biksu Budha bernama I-tsing, pada pertengahan abad ke-7 terdapat sebuah kerajaan bernama Holing atau Kalingga di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Pemerintahannya yang sangat keras dalam menjalankan law order (tertib hukum) dan social order (tertib sosial), namun adil dan bijaksana.

Ada sebuah cerita mengenai bagaimana ketertiban dan ketentraman ditegakkan dalam kerajaan tersebut. Salah satu perintah sang ratu adalah larangan kepada rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang tercecer di jalan. Orang yang melanggar perintah itu diancam oleh hukuman mati. Rupanya, ketaatan rakyat Kalingga terhadap ratunya tidak dipercayai oleh raja dari Kerajaan Ta-Shih (sebutan Cina untuk kaum muslim Arab dan Persia). Sang raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan sebuah kantong emas di jalanan. Selama tiga tahun kantong tersebut dibiarkan begitu saja di jalanan. Tidak seorang pun berani melanggar perintah sang ratu.

Suatu ketika secara tidak sengaja putera mahkota menginjak kantong tersebut sehingga isinya berhamburan. Hal tersebut membuat marah Ratu Sima, yang memerintahkan agar anaknya dihukum pancung. Para penasehatnya membujuk sang ratu agar tidak melaksanakan niatnya itu. Sebagai gantinya, jari kaki Putera Mahkota yang menyentuh kantong emas, dipotong.

Sebagai orang tua, hati Ratu Sima tentu merintih melihat putera yang sangat dicintainya menderita. Namun sebagai raja sebuah negara, dia harus mengenyampingan cinta individual demi menjaga tertib hukum dan tertib sosial.

Sikap kepemimpinan seperti Ratu Sima itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan di masa-masa mendatang. Dengan demikian sasaran terdekat dari gerakan Revolusi harus diarahkan pada para elit di Senayan, lingkaran istana, dan kantor-kantor kepala daerah.

 

***

 

 

 

[i] Pandangan Jeffrey A. Winters, Guru Besar Ilmu Politik dari Nortwestern Univesity Chicago Amerika Serikat, dikemukakan dalam forum diskusi tentang oligarki di Universitas Khatolik Amajaya pada 19 April 2011 (Kompas 20 April 2011).

 

[ii] Tulisan Ari Kuncoro berjudul “Bribery in Indonesia: Some Evidence From Micro-Level Data” dimuat dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 40, No. 3, 2004: 329–54

[iii] Ungkapan ini disampaikan kepada penulis melalui telepon seluler pada Januari 2013. Topik perbincangan ketika itu adalah tentang penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq, saat masih menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan wakil rakyat karena kasus impor daging sapi. Luthfi adalah kader partai agama yang juga ustadz. Tetapi, dalam sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi, sealim apapun seorang politisi, dia akan cenderung korupsi bila sudah menjabat. Tujuannya untuk mengumpulkan dana guna membiayai kampanye di pemilihan umum berikutnya. Juga untuk “menjaga” kesetiaan konstituen yang seringkali meminta dukungan dana atau mengajukan proposal kegiatan yang memerlukan biaya. Berdasarkan situasi riil tersebut, Salim berpendapat bahwa bila para malaikat berpolitik di Indonesia, mereka pun akan terpaksa melakukan korupsi.

 

[iv]  Dikemukakan oleh Bactiar Alam , dosen Antropologi Universitas Indonesia. Bachtiar mengutip buku Gandhi’s Experiments with Truth: Essential Writings by and about Mahatma Gandhi (Richard L. Johnson ed., 2007)

 

[v] Dr. Kartini Kartono. 1989. Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam. Bandung: CV Mandar Maju.

 

[vi] Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D, Penulis adalah dosen serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dan Doktor (Ph.D) di bidang Comparative Law dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebahagian besar dari substansi tulisan ini pernah disampaikan dalam Perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

[vii] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Aksi, Bukan Teks, kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke 40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah disusun oleh SatyaArinanto dan Ninuk Triyanti,Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, , Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Pemikiran Sajipto Rahardjo dibahas secara menarik oleh Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D. Ulasan Johni juga dijadikan rujukan dalam tulisan ini.

 

 

*Tulisan ini dimuat dalam buku Revolusi Mental dengan nama  Dr Yunimart Gitsang dan Dr. Supriyono B Sumbogo

 

You might also like