Cara Mengultimatum KPK Ala Setya Novanto

Bidikan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke  rah DPR, khususnya ke Ketua DPR Setya Novanto, agak terganggu oleh maneuver politik. Sebab,  Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, ingin mempercepat pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK merupakan hasil sidang paripurna sebelumnya.

Tapi menurut kader Golrkar pernyataan itu tidak bermuatan macam-macam. “Pernyataan Ketua DPR, Pak Setya Novanto, merupakan tindak lanjut dari hasil sidang paripurna DPR sebelumnya yang telah memutuskan soal hak angket tersebut,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadizly, Kamis (18/5/2017).

Menurut Ace, Golkar memastikan tidak ada maksud tertentu Novanto yang meminta fraksi-fraksi di DPR untuk mempercepat pansus tersebut. Menurut Ace, semua berpulang pada keputusan fraksi masing-masing.

Saat ini, ada 6 fraksi yang menolak hak angket KPK yakni F-Gerindra, F-PKB, F-Demokrat, F-PPP, F-PAN, dan F-PKS. Meski begitu Gerindra memutuskan untuk mengirimkan perwakilannya ke pansus dengan alasan mengawal proses hak angket agar KPK tidak dilemahkan.


Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Komisi III mendesak KPA membuka rekaman pemeriksaan terham Miryam yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017.

Pada Jumat 28 April 2017 dilakukanlah Sidang Paripurna DPR untuk memutuskan apak usualan itu diterima atau tidak. Walau diwarnai aksi walk out para politisi dari tiga fraksi, rapat paripurna DPR menyetujui pembahasan usulan hak angket  KPK.

Para politisi dari PKB, Partai Demokrat dan Partai Gerindra keluar ruangan sidang di gedung DPR, Jakarta, sebagi protes terhadap pimpinan sidang yang dianggap tidak menghiraukan interupsi mereka.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetuk palu sidang setelah mengeluarkan pernyataan “jadi kita simpulkan bahwa hak angket KPK disetujui”.

Sebagian anggota rapat paripurna menyatakan “setuju”, tetapi ada pula yang melontarkan kata-kata “interupsi”. Fahri menghiraukannya dan menutup sidang.

Sebelum sidang dilaksanakan, Setya Novanto terkesan mendorong agar usulan hak angket

tersebut disetujui. Pernyataan ini menjadi sorotan pegiat antikorupsi. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap Novanto memiliki konflik kepentingan atas hak angket tersebut. “Novanto punya konflik kepentingan dengan pansus itu. Sebab, dia sebagai Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan,” ujar Donal .

Sebab, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi e-KTP pada Kamis (20/4/2017), terungkap bahwa Ketua DPR yang juga Ketua umum partai Golkar Setya Novanto disebut mendapat jatah 7 persen dari nilai proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diungkapkan oleh direktur PT Java Trade Utama, Johanes R Tanjaya, yang menjadi saksi dalam sidang itu.

“SN mau tidak mau itu (kepanjangan dari) Setya Novanto, iya (mendapat tujuh persen).”, jawab Johanes saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik Ibnugroho.

“Jadi SN yaitu Setya Novanto mendapat tujuh persen?”, tanya Ibnu lagi.

“Iya, saya pernah mendapatkan informasi dari Bobby bahwa untuk SN group tujuh persen.”, jawab Johanes. Bobby yang dimaksud oleh Johanes adalah bekas anak buahnya di PT Java Trade Utama yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby.

PT Java Trade Utama yang tercatat sebagai salah satu anggota konsorsium PNRI merupakan pemenang lelang tender KTP elektronik. Perusahaan ini juga pernah mengerjakan proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kemendagri tahun anggaran 2009.

“Saya ngobrol-ngobrol santai dengan Ivan di ruangannya. Dia sempat bicara biaya untuk e-KTP gede banget, berapa besar toh? Tujuh persen dia bilang buat Senayan, tapi itu ngobrol-ngobrol santai sambil menunggu dokumen selesai.”, kata Bobby yang juga menjadi saksi dalam sidang itu.

Sedangkan Ivan yang dimaksud adalah Irvan Hendra Pambudi Cahyo, direktur PT Murakabi Sejahtera yang merupakan keponakan Setya Novanto.

Irvan seharusnya juga menjadi saksi dalam sidang kali ini tapi ia tidak memenuhi panggilan jaksa KPK.

“Di BAP (berita acara pemeriksaan) saudara menyebutkan salah satu yang hadir di ruko Fatmawati dari PT Murakabi aedalah Ivan. Ini Ivan siapa?”, tanya jaksa penuntut umum KPK Abdul Basir. “Kenal, saya dapat informasi dari Bobby. Bobby yang kenal, katanya keponakan Setya Novanto. PT Murakabi itu di menara Imperium.”, jawab Johanes.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Setya Novanto berperan dalam proyek ini untuk menentukan anggaran KTP elektronik disetujui Komisi II karena Novanto adalah ketua fraksi Golkar saat itu.

DPR menyetujui anggaran KTP elektronik dengan rencana 2010 senilai Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi Narogong memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Kesepakatan pembagian anggarannya adalah:

  1. 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek
  2. Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:
  3. Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp 365,4 miliar.
  4. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar.
  5. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar
  6. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp 574,2 miliar.
  7. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp 783 miliar.