Main Mata di Palaran

Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin didampingi Kasatgas Pungli Bareskrim Polri Kombes Pol Hengki Haryadi memperlihatkan barang bukti hasil OTT Pungli (tribunnews.com)

Pungutan liar marak terjadi di sejumlah pelabuhan dan terminal bongkar muat. Di Palaran, Samarinda miliar uang hasil main mata berhasil disita dalam operasi tangkap tangan.

Tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah bertumpuk, jika dijumlahkan uang tersebut berjumlah Rp6,1 miliar, bukan jumlah yang sedikit. Itulah salah satu barang bukti yang diperlihatkan Kapolda Kaltim,Irjen Pol Syafaruddin, bersama Jajaran kepolisian Bareskrim Mabes Polri,Krimsus Polda Kaltim,Kapolresta Samarinda Kombespol Reza Arief Dewanto menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Koperasi TKBM Komura dengan barang bukti dokumen, PC komputer, sejumlah berkas di Mako Detasemen Brimob jalan Sultan Hasanuddin Mangkupalas Samarinda pertengahan Maret lalu.

Tim dari Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Kaltim melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Samarinda. Tepatnya di TPK Palaran dan pos jalan masuk menuju TPK Palaran. Hasil OTT kemudian dikembangkan hingga mengarah ke Kantor Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (Komura) di Jalan Yos Soedarso.

Tim yang dipimpin oleh Kombes (Pol) Hengki Haryadi dan Kombes Adi Deriyan tersebut menyita uang tunai senilai Rp 6,1 miliar serta sejumlah barang bukti terkait pemerasan itu. Barang bukti tersebut diduga hasil pungli yang selama ini dilakukan selama bertahun-tahun di lokasi.

Ada dua koperasi yang terlibat dalam aksi pungli ilegal ini, yaitu Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) dan PDIB.

Komura menetapkan secara sepihak biaya bongkar muat di pelabuhan. PDIB memungut retribusi sebesar Rp 20 ribu per kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Samarinda. Dalam satu bulan, ada sekitar 18 ribu kendaraan yang hilir mudik di Pelabuhan Samarinda, sehingga perputaran retribusi ilegal itu diperkirakan mencapai Rp 360 juta per bulan.

Safaruddin mengungkapkan, OTT di TPK Palaran ini bermula dari laporan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri dan Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Kaltim. “Laporan ini kemudian kita lidik. Dan hari ini kita lakukan penindakan. Ada di pos jalan masuk menuju Terminal Peti Kemas Palaran, dan berkembang ke Komura,” kata Safaruddin.

Selain mengamankan barang bukti uang tunai Rp 6,1 miliar, polisi juga mengamankan 15 orang yang merupakan pekerja Komura. “Kita masih periksa 15 orang itu. Dari situ baru kita tahu, uang itu berasal dari mana. Nanti juga hasil pemeriksaan akan menentukan mana yang tersangka mana yang tidak,” ucap Safaruddin.

Tingginya biaya bongkar muat kontainer di TPK Palaran, jadi dasar kuat polisi melakukan OTT. Diketahui, proses bongkar muat di TPK Palaran ditangani Komura. Safaruddin mengatakan, biaya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Surabaya hanya Rp 10 ribu untuk kontainer ukuran 20 feet.

Tapi di Palaran, per kontainer dipatok biaya Rp 180 ribu untuk 20 feet dan Rp 350 ribu untuk kontainer 40 feet. Padahal proses bongkar muat peti kemas lebih banyak melibatkan peralatan berat dibanding tenaga manusia. “Tapi, justru banyak biaya TKBM-nya,” kata dia.

Dalam setahun, potensi uang bongkar muat yang diwadahi Komura mencapai ratusan miliar. “Ini masih kita selidiki. Tapi, hitungan kasar dalam setahun itu ratusan miliar,” kata Safaruddin yang berjanji akan mengembangkan kasus ini.

Sementara ini, ada tiga UU yang bisa dijeratkan dalam kasus tersebut, yakni pemerasan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. “Kita akan telusuri kemana larinya uang-uang ini,” tutur Safaruddin.

Terungkapnya OTT di Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) diduga terkait pungli bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas, Samarinda. Jauh sebelum ditindak, tim Saber Pungli melakukan telah setelah mengumpulkan informasi adanya indikasi dugaan pungli di pelabuhan tersebut.

Wakil Ketua II Tim Saber Pungli Kota Samarinda, Bramantyo mengungkapkan, sebelum adanya penindakan, Saber Pungli melakukan telaah berdasarkan informasi yang dihimpun tim. “Informasi itu sudah kita telaah dulu. Untuk penindakan, diserahkan tim yang bertugas bagian penindakan,” kata Bramantyo, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejari Samarinda kepada wartawan.

Sejak dibentuknya Tim Saber Pungli Kota Samarinda pada 25 November 2016, mulai menghimpun objek-objek pelayanan yang diduga berpotensi adanya pungli.

Hingga pekan lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Ketiga tersangka berinisial NA, AB, dan DH. “Benar, tersangkanya sudah tiga orang,” kata Direktur Tipideksus, Brigjen Agung Setya.

DH, kata Agung, merupakan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera. NA berperan menginisiasi pemerasan, sedangkan AB menjadi penanggungjawabnya. Agung belum mengetahui jabatan keduanya dalam Komura.

Dalam praktiknya, Koperasi Komura mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) TKBM berjumlah 30 orang buruh kepada pengusaha yang hendak melakukan bongkar muat barang di TPK. Akan tetapi, buruh yang datang hanya 7 orang dan yang bekerja hanya 2-3 orang saja.

“Mereka tidak menerapkan prinsip no service no pay. Pengusaha membayar, tetapi tidak ada jasa yang diberikan oleh koperasi TKBM,” lanjut Safaruddin.

Hal serupa juga terjadi di Muara Berau. Para pengusaha batubara yang hendak melakukan bongkar muat ship to ship di laut diminta membayar Rp 3 miliar per bulan. Padahal, hampir dipastikan aktivitas bongkar muat batubara tersebut menggunakan floating crane.
Ketiga tersangka duduga melanggar pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5 UU No 8 Tahun 2010 dan/atau Pasal 12 e UU No 31 Tahun 1999 jo 56 KUHP.

Perkembangan terbaru, Polisi berhasil menangkap pengusaha bernama Abun, yang diduga menjadi otak di balik pungli di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Abun ditangkap di RS Pelni, Jl Aipda KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat. “Iya betul ditangkap tadi malam,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama dengan Satgas Mabes Polri. Tim gabungan yang bekerja selama dua bulan dengan dibantu oleh Polda Kaltim ini akhirnya berhasil menangkap Abun yang sedang berobat di Jakarta.

Sumber di kepolisian mengungkap Abun merupakan pengusaha besar di balik pungli di Pelabuhan Samarinda. “Dia owner PDIB tetapi tidak ada dalam struktur koperasi PDIB. Dia otaknya selama ini,” ujar sumber di kepolisian.

Nampaknya, akan banyak nama yang terseret dalam kasus ini. Bahkan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang tak luput dari pemeriksaan. Orang nomor satu di ibu kota Kaltim itu dimintai keterangan soal Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/083/HK-KS/11/2016. SK inilah yang ditengarai jadi jalan masuk untuk “melegalkan” pungutan terhadap pengguna jasa di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran.

Sehari setelah OTT, terlihat mobil pribadi Jaang terparkir di Mapolresta Samarinda. Namun, si empunya mobil tak ada di sana. Setelah menghimpun informasi, Jaang rupanya dibawa ke Mako Brimob Detasemen B Pelopor Polda Kaltim. Wali kota dua periode itu baru bisa ditemui awak media saat hendak menyambut kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Bandara Temindung.

Kepada awak media, Jaang menuturkan dirinya cukup senang diperiksa Tim Saber Pungli. Pasalnya, dalam kesempatan itu ia bisa meluruskan apa yang terjadi. “Saya sambut dengan baik,” ujarnya.

Ia mengaku, saat menyambangi Bandara Temindung pemeriksaan untuknya belum selesai. Saat ditanya berapa pertanyaan ketika dimintai keterangan, dia lupa. “Pokoknya setelah bertemu menteri, saya kembali diperiksa,” ujarnya. Jaang mengungkapkan, ia ditanya beberapa permasalahan. Namun, pertanyaan paling intensif adalah masalah SK yang dikeluarkan pada 2016.

Dalam hal ini ia membenarkan ada SK tersebut. Namun, hanya retribusi parkir. “Jadi bukan pungutan liar yang diberitakan,” terangnya. Ia ingin meluruskan, dalam SK tersebut uang yang ditarik oleh ormas Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) adalah untuk parkir, bukan biaya masuk pelabuhan.

Menurutnya, SK untuk pengelolaan parkir yang dikeluarkan pada November 2016 itu sama seperti SK untuk pengelolaan parkir rumah sakit atau mal. Lalu, apakah hanya PDIB yang mengajukan diri untuk pengelolaan parkir tersebut? Jaang menjawab, semua orang bisa mengajukan. “Tak hanya PDIB. Lagipula saat proses itu berlangsung saya sedang tidak menjabat,” terangnya.

Yang terbaru, anggota DPRD Samarinda, Jafar Abdul Gaffar, menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam di Bareskrim Polri. Namun Jafar tak memberikan pernyataan terkait pemeriksaan kasus dugaan megapungli di Pelabuhan Samarinda, Kaltim. Jafar, yang mengenakan kemeja warna biru dan bertopi kuning, meninggalkan gedung Bareskrim sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu 29 Maret 2017.

“Maaf ya, Mbak, tolong dihargai. Kita masih belum bisa memberikan keterangan apa-apa, sekarang masih dalam proses pemeriksaan,” ujar salah seorang pria yang mendampingi Jafar meninggalkan gedung Bareskrim di Gambir, Jakarta Pusat.

Berulang kali ditanyai, Jafar tetap tidak berkomentar. Raut wajahnya lesu. Sedangkan para pendampingnya meminta agar Jafar tidak diwawancarai. “Tolong ya, Mbak. Kita ini ada haknya, kan. Kita punya hak kan untuk menolak menjawab. Ini sudah capek ya, tanya ke penyidik saja,” kata pria yang mendampingi Jafar.

Sementara itu, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Hengki Haryadi mengatakan Jafar tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Jafar diperiksa sebagai saksi.”Iya, benar. Hari ini yang bersangkutan datang ke Bareskrim memenuhi panggilan sebagai saksi,” ujar Kombes Hengki.

Jafar adalah Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura). Sebelumnya, kantor Koperasi Komura di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Kaltim, digeledah tim Saber Pungli.

OTT Pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) Samarinda mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Dia meminta semua pihak untuk tidak berbuat hal yang sama dan fokus untuk melayani rakyat. “Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat. Karena yang namanya Saber Pungli itu bekerja,” tutur Jokowi saat mengunjungi Pasar Hongkong, di Singkawang, Kalimantan Barat.

Ia menilai, uang senilai Rp 6,1 miliar hasil OTT pungli tersebut adalah angka yang besar. Ia yakin praktiknya sudah lama dilakukan. “Itu yang ketahuan loh ya. Hati-hati, saya ingatkan,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, seluruh stakeholder harus menjadikan OTT sebagai self correction atau upaya untuk memperbaiki diri. “Saya mengapresiasi yang dilakukan pihak Kepolisian di Pelabuhan Samarinda hari ini dan saya minta kepada seluruh stakeholder perhubungan untuk menjadikan ini sebagai self correction,” ujar Menhub Budi Karya.

Menhub menyatakan, hal tersebut merupakan pekerjaan yang luar biasa dan konsisten untuk memberikan dukungan agar tercipta good governance. Kementerian Perhubungan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terus konsisten untuk memberantas praktek pungli di sektor transportasi.

Satgas operasi pemberantasan pungli (OPP) Kemenhub terus bekerja sama dengan pihak Kepolisian melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek-praktek pungli. Peringatan secara terus-menerus telah diberikan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun stakeholder terkait untuk tidak melakukan praktek-praktek pungli dan melakukan kegiatan yang lebih good governance.

Menhub Budi Karya mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada jajarannya diketahui terlibat praktek pungli, dan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum. Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberantas praktek pungli yang ada di sektor transporasi yang dapat menghambat pelayanan jasa transportasi.

JULIE INDAHRINI

Pungutan liar marak terjadi di sejumlah pelabuhan dan terminal bongkar muat. Di Palaran, Samarinda miliar uang hasil main mata berhasil disita dalam operasi tangkap tangan.

Tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah bertumpuk, jika dijumlahkan uang tersebut berjumlah Rp6,1 miliar, bukan jumlah yang sedikit. Itulah salah satu barang bukti yang diperlihatkan Kapolda Kaltim,Irjen Pol Syafaruddin, bersama Jajaran kepolisian Bareskrim Mabes Polri,Krimsus Polda Kaltim,Kapolresta Samarinda Kombespol Reza Arief Dewanto menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Koperasi TKBM Komura dengan barang bukti dokumen, PC komputer, sejumlah berkas di Mako Detasemen Brimob jalan Sultan Hasanuddin Mangkupalas Samarinda pertengahan Maret lalu.

Tim dari Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Kaltim melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Samarinda. Tepatnya di TPK Palaran dan pos jalan masuk menuju TPK Palaran. Hasil OTT kemudian dikembangkan hingga mengarah ke Kantor Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (Komura) di Jalan Yos Soedarso.

Tim yang dipimpin oleh Kombes (Pol) Hengki Haryadi dan Kombes Adi Deriyan tersebut menyita uang tunai senilai Rp 6,1 miliar serta sejumlah barang bukti terkait pemerasan itu. Barang bukti tersebut diduga hasil pungli yang selama ini dilakukan selama bertahun-tahun di lokasi.

Ada dua koperasi yang terlibat dalam aksi pungli ilegal ini, yaitu Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) dan PDIB.

Komura menetapkan secara sepihak biaya bongkar muat di pelabuhan. PDIB memungut retribusi sebesar Rp 20 ribu per kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Samarinda. Dalam satu bulan, ada sekitar 18 ribu kendaraan yang hilir mudik di Pelabuhan Samarinda, sehingga perputaran retribusi ilegal itu diperkirakan mencapai Rp 360 juta per bulan.

Safaruddin mengungkapkan, OTT di TPK Palaran ini bermula dari laporan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri dan Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Kaltim. “Laporan ini kemudian kita lidik. Dan hari ini kita lakukan penindakan. Ada di pos jalan masuk menuju Terminal Peti Kemas Palaran, dan berkembang ke Komura,” kata Safaruddin.

Selain mengamankan barang bukti uang tunai Rp 6,1 miliar, polisi juga mengamankan 15 orang yang merupakan pekerja Komura. “Kita masih periksa 15 orang itu. Dari situ baru kita tahu, uang itu berasal dari mana. Nanti juga hasil pemeriksaan akan menentukan mana yang tersangka mana yang tidak,” ucap Safaruddin.

Tingginya biaya bongkar muat kontainer di TPK Palaran, jadi dasar kuat polisi melakukan OTT. Diketahui, proses bongkar muat di TPK Palaran ditangani Komura. Safaruddin mengatakan, biaya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Surabaya hanya Rp 10 ribu untuk kontainer ukuran 20 feet.

Tapi di Palaran, per kontainer dipatok biaya Rp 180 ribu untuk 20 feet dan Rp 350 ribu untuk kontainer 40 feet. Padahal proses bongkar muat peti kemas lebih banyak melibatkan peralatan berat dibanding tenaga manusia. “Tapi, justru banyak biaya TKBM-nya,” kata dia.

Dalam setahun, potensi uang bongkar muat yang diwadahi Komura mencapai ratusan miliar. “Ini masih kita selidiki. Tapi, hitungan kasar dalam setahun itu ratusan miliar,” kata Safaruddin yang berjanji akan mengembangkan kasus ini.

Sementara ini, ada tiga UU yang bisa dijeratkan dalam kasus tersebut, yakni pemerasan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. “Kita akan telusuri kemana larinya uang-uang ini,” tutur Safaruddin.

Terungkapnya OTT di Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) diduga terkait pungli bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas, Samarinda. Jauh sebelum ditindak, tim Saber Pungli melakukan telah setelah mengumpulkan informasi adanya indikasi dugaan pungli di pelabuhan tersebut.

Wakil Ketua II Tim Saber Pungli Kota Samarinda, Bramantyo mengungkapkan, sebelum adanya penindakan, Saber Pungli melakukan telaah berdasarkan informasi yang dihimpun tim. “Informasi itu sudah kita telaah dulu. Untuk penindakan, diserahkan tim yang bertugas bagian penindakan,” kata Bramantyo, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejari Samarinda kepada wartawan.

Sejak dibentuknya Tim Saber Pungli Kota Samarinda pada 25 November 2016, mulai menghimpun objek-objek pelayanan yang diduga berpotensi adanya pungli.

Hingga pekan lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Ketiga tersangka berinisial NA, AB, dan DH. “Benar, tersangkanya sudah tiga orang,” kata Direktur Tipideksus, Brigjen Agung Setya.

DH, kata Agung, merupakan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera. NA berperan menginisiasi pemerasan, sedangkan AB menjadi penanggungjawabnya. Agung belum mengetahui jabatan keduanya dalam Komura.

Dalam praktiknya, Koperasi Komura mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) TKBM berjumlah 30 orang buruh kepada pengusaha yang hendak melakukan bongkar muat barang di TPK. Akan tetapi, buruh yang datang hanya 7 orang dan yang bekerja hanya 2-3 orang saja.

“Mereka tidak menerapkan prinsip no service no pay. Pengusaha membayar, tetapi tidak ada jasa yang diberikan oleh koperasi TKBM,” lanjut Safaruddin.

Hal serupa juga terjadi di Muara Berau. Para pengusaha batubara yang hendak melakukan bongkar muat ship to ship di laut diminta membayar Rp 3 miliar per bulan. Padahal, hampir dipastikan aktivitas bongkar muat batubara tersebut menggunakan floating crane.
Ketiga tersangka duduga melanggar pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5 UU No 8 Tahun 2010 dan/atau Pasal 12 e UU No 31 Tahun 1999 jo 56 KUHP.

Perkembangan terbaru, Polisi berhasil menangkap pengusaha bernama Abun, yang diduga menjadi otak di balik pungli di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Abun ditangkap di RS Pelni, Jl Aipda KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat. “Iya betul ditangkap tadi malam,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama dengan Satgas Mabes Polri. Tim gabungan yang bekerja selama dua bulan dengan dibantu oleh Polda Kaltim ini akhirnya berhasil menangkap Abun yang sedang berobat di Jakarta.

Sumber di kepolisian mengungkap Abun merupakan pengusaha besar di balik pungli di Pelabuhan Samarinda. “Dia owner PDIB tetapi tidak ada dalam struktur koperasi PDIB. Dia otaknya selama ini,” ujar sumber di kepolisian.

Nampaknya, akan banyak nama yang terseret dalam kasus ini. Bahkan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang tak luput dari pemeriksaan. Orang nomor satu di ibu kota Kaltim itu dimintai keterangan soal Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/083/HK-KS/11/2016. SK inilah yang ditengarai jadi jalan masuk untuk “melegalkan” pungutan terhadap pengguna jasa di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran.

Sehari setelah OTT, terlihat mobil pribadi Jaang terparkir di Mapolresta Samarinda. Namun, si empunya mobil tak ada di sana. Setelah menghimpun informasi, Jaang rupanya dibawa ke Mako Brimob Detasemen B Pelopor Polda Kaltim. Wali kota dua periode itu baru bisa ditemui awak media saat hendak menyambut kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Bandara Temindung.

Kepada awak media, Jaang menuturkan dirinya cukup senang diperiksa Tim Saber Pungli. Pasalnya, dalam kesempatan itu ia bisa meluruskan apa yang terjadi. “Saya sambut dengan baik,” ujarnya.

Ia mengaku, saat menyambangi Bandara Temindung pemeriksaan untuknya belum selesai. Saat ditanya berapa pertanyaan ketika dimintai keterangan, dia lupa. “Pokoknya setelah bertemu menteri, saya kembali diperiksa,” ujarnya. Jaang mengungkapkan, ia ditanya beberapa permasalahan. Namun, pertanyaan paling intensif adalah masalah SK yang dikeluarkan pada 2016.

Dalam hal ini ia membenarkan ada SK tersebut. Namun, hanya retribusi parkir. “Jadi bukan pungutan liar yang diberitakan,” terangnya. Ia ingin meluruskan, dalam SK tersebut uang yang ditarik oleh ormas Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) adalah untuk parkir, bukan biaya masuk pelabuhan.

Menurutnya, SK untuk pengelolaan parkir yang dikeluarkan pada November 2016 itu sama seperti SK untuk pengelolaan parkir rumah sakit atau mal. Lalu, apakah hanya PDIB yang mengajukan diri untuk pengelolaan parkir tersebut? Jaang menjawab, semua orang bisa mengajukan. “Tak hanya PDIB. Lagipula saat proses itu berlangsung saya sedang tidak menjabat,” terangnya.

Yang terbaru, anggota DPRD Samarinda, Jafar Abdul Gaffar, menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam di Bareskrim Polri. Namun Jafar tak memberikan pernyataan terkait pemeriksaan kasus dugaan megapungli di Pelabuhan Samarinda, Kaltim. Jafar, yang mengenakan kemeja warna biru dan bertopi kuning, meninggalkan gedung Bareskrim sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu 29 Maret 2017.

“Maaf ya, Mbak, tolong dihargai. Kita masih belum bisa memberikan keterangan apa-apa, sekarang masih dalam proses pemeriksaan,” ujar salah seorang pria yang mendampingi Jafar meninggalkan gedung Bareskrim di Gambir, Jakarta Pusat.

Berulang kali ditanyai, Jafar tetap tidak berkomentar. Raut wajahnya lesu. Sedangkan para pendampingnya meminta agar Jafar tidak diwawancarai. “Tolong ya, Mbak. Kita ini ada haknya, kan. Kita punya hak kan untuk menolak menjawab. Ini sudah capek ya, tanya ke penyidik saja,” kata pria yang mendampingi Jafar.

Sementara itu, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Hengki Haryadi mengatakan Jafar tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Jafar diperiksa sebagai saksi.”Iya, benar. Hari ini yang bersangkutan datang ke Bareskrim memenuhi panggilan sebagai saksi,” ujar Kombes Hengki.

Jafar adalah Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura). Sebelumnya, kantor Koperasi Komura di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Kaltim, digeledah tim Saber Pungli.

OTT Pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) Samarinda mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Dia meminta semua pihak untuk tidak berbuat hal yang sama dan fokus untuk melayani rakyat. “Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat. Karena yang namanya Saber Pungli itu bekerja,” tutur Jokowi saat mengunjungi Pasar Hongkong, di Singkawang, Kalimantan Barat.

Ia menilai, uang senilai Rp 6,1 miliar hasil OTT pungli tersebut adalah angka yang besar. Ia yakin praktiknya sudah lama dilakukan. “Itu yang ketahuan loh ya. Hati-hati, saya ingatkan,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, seluruh stakeholder harus menjadikan OTT sebagai self correction atau upaya untuk memperbaiki diri. “Saya mengapresiasi yang dilakukan pihak Kepolisian di Pelabuhan Samarinda hari ini dan saya minta kepada seluruh stakeholder perhubungan untuk menjadikan ini sebagai self correction,” ujar Menhub Budi Karya.

Menhub menyatakan, hal tersebut merupakan pekerjaan yang luar biasa dan konsisten untuk memberikan dukungan agar tercipta good governance. Kementerian Perhubungan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terus konsisten untuk memberantas praktek pungli di sektor transportasi.

Satgas operasi pemberantasan pungli (OPP) Kemenhub terus bekerja sama dengan pihak Kepolisian melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek-praktek pungli. Peringatan secara terus-menerus telah diberikan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun stakeholder terkait untuk tidak melakukan praktek-praktek pungli dan melakukan kegiatan yang lebih good governance.

Menhub Budi Karya mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada jajarannya diketahui terlibat praktek pungli, dan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum. Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberantas praktek pungli yang ada di sektor transporasi yang dapat menghambat pelayanan jasa transportasi.

JULIE INDAHRINI