Hasrat Mendongkel Setya Novanto Dari Ketua Umum Golkar

Ketua DPR Setya Novanto, usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, di Gedung KPK (tribunnews.com)

Sejumlah kader Partai Golkar mendesak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar. Hal ini berkaitan dengan terseretnya nama Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dalam kasus E-KTP. Namun menurut politikus senior Golkar, Muladi, untuk menggelar Munaslub harus ada kejelasan dulu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keterlibatan Setya Novanto. Jika bukti jelas, barulah Munaslub Partai Golkar disa dilakukan, Dan Setya Novanto bisa diganti.

Ahmad Doli Kurnia dari Generasi Muda Partai Golkar menguak situasi Golkar akhir-akhir ini. Dia bilang orang Golkar sedang diterpa keresahan karena penanganan dugaan suap e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Golkar Setya Novanto. Suasana yang berkembang di masyarakat tidak menguntungkan Golkar. “Golkar jadi bulan-bulanan,” kata  Ahmad Doli pada pers di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2017.

Padahal banyak agenda politik yang harus dikerjakan oleh Golkar, terutama untuk untuk menghadapi pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah secara serentak. “Kami merasa terganggu. Hakim saja mengatakan ke saksi apakah proyek e-KTP punya Golkar. Saya kira bukan hal baik ke kita,” kata Doli seraya menceritakan bahwa kekurangan blanko e-KTP dihubung-hubungan dengan Golkar.

Oeh karena itu, Doli meminta pihak-pihak di dalam tubuh Golkar (internal) menyadari realitas di lapangan. Generasi Muda Golkar berupaya melakukan pertemuan atau sekedar berkomunikasi dengan dewan kehormatan, pakar dan pertimbangan, serta senior Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, juga ke Setya Novanto. Komunikasi tersebut untuk mencari solusi Golkar keluar dari kasus e-KTP.

Politikus Golkar lainnya, yakni Indra J. Piliang, juga mendesak agar internal Golkar memperhatikan secara serius kasus tersebut. Ia mengingatkan hampir semua kegagalan partai politik memenangkan pemilu terkait masalah korupsi. “Catatan memicu sentimen publik untuk berpindah, kami tak mau partai yang jadi darah daging kami terkena,” kata Indra, seraya mengungkapkan adanya adanya wacana pembubaran partai politik yang terdapat aliran dana korupsi.

Korbid Polhukam Yorrys Raweyai, juga merasa partainya tersandera oleh kasus  e-KTP. Apalagi, media memberitakannya secara terus menerus. “Menyandera pasti, kalau kalian (wartawan) tiap hari bunyikan ini. Habislah Golkar ini,” ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Maret 2017.

Yorris berkata bahwa Partai Golkar baru saja menaikkan elektabilitasnya usai rekonsoliasi pada Mei 2016 lalu. Tiga bulan kepemimpinan Novanto yang mencanangkan program 100 hari kerja, setidaknya elektabilitas Partai Golkar naik 16-17 persen. “Sekarang Wallahua’lam,” keluh Yorrys.

Bahkan ada kabar yang lebih seru. Terseretnya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik atau e-KTP, meniupkan isu adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), untuk mencari pengganti Novanto.

Wakil Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui ada sejumlah pihak yang mengusulakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar setelah sejumlah kader partai itu diterpa isu korupsi KTP elektronik (KTP-E). Akan tetapi, menurutnya, usulan bergulirnya Munaslub tidak terlalu kuat sehingga bisa diantisipasi oleh Dewan Pakar guna menjaga soliditas partai. Untuk itu, kemungkinan akan ada rekomendasi kepada seluruh kader di segala tingkatan untuk menjaga solidaritas dan kekompakan, ujarnya. “Katanya ada sedikit rumor-rumor semacam itu, tapi tidak besar, tidak terlalu besar, tetapi dewan pakar mengantisipasi mungkin jangan sampai ada perpecahan retakan dalam solidaritas,” ujarnya, Selasa, 14 Maret 2017.

Politikus Partai Golkar Roem Kono juga menegaskan partainya tetap solid, walau sempat dilanda dinamika internal, yang di antaranya dualisme kepemimpinan partai. “Ya saya kira ini kita tetap solid, karena Golkar sudah banyak cobaan dan Golkar ini partai pejuang. Jadi saya kira memang sejak dulu sudah digoyang-goyang terus sejak zaman berdirinya,” kata Roem usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Walaupun acap diterpa badai, Roem menegaskan Golkar tetap berdiri kokoh. Roem berpesan pada semua pihak agar tidak memanfaatkan kasus e-KTP untuk memecah belah Partai Golkar. Ia meminta kader Golkar untuk bersatu menghadapi badai tersebut.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga mematikan bahwa tidak ada munaslub di dalam tubuh Partai Golkar. “Isu munaslub itu tidak benar, tidak ada,” kata Agung Laksono saat menghadiri Musda Kosgoro NTB di Kota Mataram, Rabu, 29 Maret 2017. Menurut Agung Partai Golkar bukan milik perorangan. Karenanya, semua pihak harus menyerahkan persoalan tersebut pada proses hukum yang berlaku. Terlebih Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sudah mengatakan menyerahkan semua itu kepada proses hukum. “Jadi beliau sendiri sudah kooperatif, menghargai dan menghormati mekanisme hukum yang sudah ada.”  Ketua Umum Kosgoro 1957 ini curiga ada pihak lain yang sengaja menghembuskan isu munaslub agar Golkar pecah.

Agung Laksono memang mengakui ada permintaan dari beberapa kader agar Golkar kembali menggelar  Mnaslub. “Tapi masih pernyataan pribadi tidak mewakili institusi,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 14 Maret 2017.

Ada tantangan kepada KPK dari Muladi, potisi senior Golkar. “Perlu ada kejelasan dulu dari KPK tentang keterlibatan Setya Novanto. Jika bukti jelas,  barulah Munaslub Partai Golkar bisa digelar,” ucap Muladi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Selain diterpa isu Muanslub di dalam tubuh Golkar, dari luar juga ada serangan.  Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Kamis, 16 Maret 2017. Koordinator MAKI Boyamin Saiman Boyamin memaparkan kebohongan publik yang diduga dilakukan Setya Novanto. Salah satunya bantahan tidak bertemu Irman dan Sugiharto, para terdakwa di kasus e-KTP.

Menurut Boyamin, Irman dan Sugiharto sudah melakukan pertemuan dengan Novanto terkait e-KTP. Bahkan Boyamin yakin Ketua Umum Golkar sudah mengenal lama dengan kedua terdakwa tersebut. “Padahal yang terjadi sebaliknya diduga Setya Novanto  ikut pertemuan beberapa kali dan mengenal/pernah bertemu dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” ujar Boyamin.

Boyamin mengaku  memiliki bukti keterlibatan Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bukti tersebut berupa foto pertemuan Novanto dengan beberapa pihak terkait dengan pembahasan proyek e-KTP. Meski begitu, Boyamin tak menyertakan bukti tersebut saat melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. “Nanti, kalau sudah dipanggil, saya akan menyerahkan foto pertemuan (Novanto) dengan beberapa orang tersebut,” kata Boyamin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

Bonyamin juga mengklaim memiliki catatan pertemuan khusus pada akhir 2010 tersebut. “Di situ ada Pak Setya Novanto bertemu pagi-pagi, bertemu dengan Andi Agustinus, Irman, Sugiharto, dan Diah Anggraeni,” tuturnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memang menerima sembilan laporan terkait kasus e-KTP  yang menyeret nama beberapa legislator. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dari sembilan laporan itu, semuanya masih dalam tahap verifikasi tim MKD. “Ya, ini kita ada sembilan kasus yang masuk pada waktu kita reses. Nah, itu kita harus verifikasi satu per satu. Laporan baru kita terima kemarin dan seperti biasanya setiap laporan pasti akan kami terima, dan setiap laporan pasti akan kami lakukan proses verifikasi,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2017.

Dari sembilan laporan itu, tiga di antaranya melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Namun, Sufini Dasco mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, dan pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD. “Ada tiga laporan (untuk Setya Novanto). Saya enggak hafal, jangan tanya pasalnya. Justru karena verifikasinya belum, Saya hanya ingat yang dilaporin Pak Novanto dan kita baru masuk kemarin,” ucap dia.

Lantas apakah laporan yang masuk kepada MKD akan segera ditindaklanjuti menjadi persidangan etik, politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya karena masih dalam proses verifikasi tim MKD. “Saya baru baca sekilas pelaporannya, kita akan sampaikan kepada tim yang akan verifikasi kalau hasil verifikasi itu kita kan bahwa ke rapat internal di MKD. Ya, saya tidak bisa bilang buktinya cukup kuat atau enggak, tapi itu harus diputuskan oleh tim menurut tata beracara tidak bisa keputusan laporan,” ujar Dasco.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang kasus e-KTP, Setya Novanto disebut-sebut. Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar dan Andi Narogong atau Andi Agustinus selaku penyedia barang dan jasa di lingkungan Kemendagri, dianggarkan mendapat bagian sebesar Rp 574 miliar dalam megakorupsi tersebut. Jumlah yang sama dialokasikan untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin dari Partai Demokrat.

Alasan Setya Novanto  dan Anas Urbaningrum menerima jumlah besar karena keduanya dianggap perwakilan dari dua partai besar saat itu, serta dapat mengawal proyek yang akan digulirkan di gedung dewan.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraini, memperkuat tuduhan jaksa. Diah mengaku pernah membahas proyek e-KTP dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Saat itu, Novanto, masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. “Waktu di Hotel Melia, kami itu kalau ada acara, Pak Irman selalu libatkan kami. Dengan Pak Setya Novanto, Sugiharto, dan Andi Agustinus (Andi Narogong),” tutur Diah saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 16 Maret, 2017.
Namun Diah mengelak pertemuan tersebut berkaitan dengan pembicaraan penyelewengan dana e-KTP. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya membahas perihal penjagaan proyek yang memiliki anggaran Rp 5,9 triliun.

Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan sekitar Juli-Agustus 2010, DPR mulai membahas RAPBN TA 2011, yang di antaranya soal kasus e-KTP. Andi Narogong lantas beberapa kali kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR, khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. Dari 49 persen itu dibagikan kepada beberapa pejabat di Kemendagri termasuk terdakwa sebesar Rp 365,400 miliar atau tujuh persen.

Untuk anggota Komisi II DPR lima persen atau sejumlah Rp 261 miliar. Untuk Setya Novanto  dan Andi Agustinus 11 persen atau Rp 574.200.000.000,00, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, 11 persen atau Rp 574.200.000.000,00. “Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan 15 persen atau Rp 783 miliar,” ujar JPU KPK Irene Putrie saat membacakan dakwaan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis, 9 Maret 2017.

Sudah tentu,  Setya Novanto menolak tduhan tersebut dan mengaku tidak menerima aliran dana apa pun terkait kasus e-KTP atau KTP elektronik. Ia juga belum tahu apakah akan melaporkan pihak-pihak yang telah menuduh hingga mencemarkan nama baiknya. “Ya nanti kita lihat perkembangan-perkembangan, kita lihat,” ujar pria yang karib disapa Setnov itu.

“Saya menjunjung tinggi proses hukum, dan juga mendukung adanya reformasi hukum, nah tentu apa yang dilakukan di persidangan, semua kita harapkan tidak ada intervensi dari siapapun dan tidak dijadikan polemik-polemik,” kata Novanto di Gedung DPR,  Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017, seraya menanggapi laporan MAKI ke MKD.

Sebelumnya, ia juga membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau kasus E-KTP. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong. “Sekarang sudah ada dalam dakwaan, meskipun sudah ada edaran-edaran sebelumnya sehingga saya sempat membaca. Saya sampaikan apa yang disampaikan Saudara Nazaruddin soal pertemuan saya dengan Anas, Andi Narogong dan juga Saudara Nazaruddin adalah enggak benar,” ujar Setya Novanto usai menghadiri Rakornis Partai Golkar di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Ia pun mengaku  tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana E-KTP. “Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan E-KTP. Bahkan, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari E-KTP,” ujar pria yang karib disapa Setnov ini.

Lalu bagaimana jika penyidik KPK menemukan bukti keterlibatan Setya. ‎”Golkar tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat korupsi,”  jawab Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai  menyatakan pihaknya konsisten mendukung pemberantasan korupsi. “Tanpa terkecuali, siapa pun kader Golkar itu,” tambah Yorrys.  Boleh percaya, boleh tidak.

Hamdani