Aliran Dana ke Legislator

Tiga penyidik KPK Novel Baswedan, Ambarita Damanik , M Irwan Santoso saat dikonfrontasi dengan mantan anggota Komisi II DPR 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam sidang kasus E-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Penyidik KPK dihadirkan ke persidangan dalam kasus korupsi e-KTP. Miryam tetap mencabut BAP. Perkara korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP terus bergulir. Kamis pekan lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menyidangkan kasus yang menyeret terdakwa Sugiharto ini dengan menghadirkan penyidik KPK dan anggota DPR RI, Miryam S.Haryani.

Miryam sedianya memberikan keterangan dan dikonfrontasi dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin pekan lalu. Pasalnya pada sidang 23 Maret silam, Miryam mencabut BAP-nya.  Alasannya, ia mengaku diancam penyidik selama pemeriksaan.

“Diancam pakai kata-kata, Pak. Jadi waktu saya dipanggil 3 orang, Novel, Pak Damanik, satu lagi lupa, saya baru duduk, dia sudah bilang, ‘Ibu tahun 2010 itu mestinya sudah saya tangkap’,” ujar Miryam. Ia mengaku sempat menangis ketika pemeriksaan.

Tetapi di dalam persidangan Kamis pekan lalu, penyidik KPK Novel Baswedan membantahnya.  Pemeriksaan Miryam  berjalan lancar dan normal tanpa adanya tekanan dari penyidik. Bahkan, Miryam saat itu merasa nyaman‎ dan santai saat diminta keterangan berkaitan perkara megakorupsi merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Setiap memeriksa saksi, penyidik KPK membiarkan saksi untuk bercerita lebih dahulu. Setelah bercerita, penyidik mulai menggali keterangan lain. Novel menyebut Miryam dalam kondisi baik saat diperiksa. Tidak ada tangisan. “Tidak ada (menangis dan muntah-muntah, red). Kalau muntah-muntah di KPK, kami segera panggil dokter. Bahkan saksi yang pusing saja kami langsung panggil dokter, apalagi yang muntah-muntah,” ujar Novel.

Ia menjelaskan durasi pemeriksaan Miryam di KPK bervariasi. Pemeriksaan bisa berlangsung berjam-jam hingga malam hari, namun ada juga hanya 4 jam.  Para saksi yang diperiksa termasuk Miryam, mendapatkan waktu rehat saat pemeriksaan. Rehat biasanya selama 1 jam saat jeda pemeriksaan.

Miryam juga memberikan keterangan melalui tulisan tangan.  Ia menulis keterangan penting dan pokoknya dan menjadi acuan penyidik membuat BAP. Setelah diketik, keterangan Miryam dicetak dan diberikan kembali. Penyidik menyarankan Miryam untuk melakukan koreksi.
Sebaliknya, kata Novel, Miryam justeru mendapat ancaman dari sesama koleganya di DPR.‎  Soal ancaman yang dirasakan Miryam disampaikan kepada penyidik.  Miryam diancam agar tidak memberikan keterangan semestinya dalam perkara ini.

“Beliau disuruh oleh pihak yang dikatakan adalah anggota Komisi III DPR untuk tidak mengakui fakta menerima dan membagi-bagi uang. Yang bersangkutan dikatakan kalau sampai mengaku, nanti dijebloskan,” ujar Novel.

Hal senada disampaikan penyidik KPK Muhammad Irwan yang juga dihadirkan di persidangan. Dia menuturkan, sebelum Miryam dipanggil penyidik KPK, ia mengaku mendapat ancaman dari sesama koleganya di DPR. “Tapi dari sisi penyidik tidak ada yang menekan,” ucap Irwan.
Menurut penyidik Novel,  Miryam menyebut nama-nama anggota DPR yang menekan Miryam saat pemeriksaan. Penyidik bahkan memakai mesin pencari (Google) guna memastikan anggota DPR yang dimaksud.  Dari mesin pencari, Miryam memastikan nama legislator yang menurutnya ikut menebar ancaman. Totalnya ada 6 anggota DPR. “Jumlahnya 6 orang,” pungkas Novel.

Setelah didesak oleh Jaksa soal nama anggota dewan tersebut, Novel akhirnya bersedia mengungkapkan keenam anggota DPR itu.  “Pada saat itu seingat saya yang disebut saksi, Aziz Syamsuddin, Desmon Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifudin Suding. Satu lagi saya lupa dia sebut nama partainya kemudian minta penyidik buka di internet untuk memastikan di komisi 3 dari partai itu siapa saja,” papar Novel.

Mendengar ancaman itu, penyidik berinisiatif menawarkan perlindungan kepada Miryam dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), namun politikus Partai Hanura itu menolak dengan alasan belum diperlukan.

Soal ancaman ‘penangkapan’, Novel menyebut KPK sudah memiliki sadapan terkait komunikasi Miryam yang berbicara mengenai uang dalam proses OTT (operasi tangkap tangan) pada tahun 2010, tapi belum pada proses penangkapan. “Soal menerima uang terkait tugasnya sebagai anggota DPR,” ujar Novel. Rekaman sadapan itu akan dipakai untuk proses hukum lanjutan dalam perkara e-KTP.

Miryam dalam persidangan juga menyebut penyidik KPK banyak memberikan pengarahan. Pemeriksaan disebut-sebut berlangsung tergesa-gesa. “Dalam BAP itu kan mereka ketak-ketik, sudah jadi. Lalu disuruh seperti buruan deh ni, biar cepet, yang penting selesai,” ujar Miryam.

Lagi-lagi Novel membantah tuduhan itu.  Setiap BAP menurut Novel diminta dibaca ulang oleh saksi dan ditandatangani.  “Yang bersangkutan ini di akhir pemeriksaan dikeluarkan BAP yang sudah jadi, setiap koreksi kami simpan. Tidak logis kalau yang bersangkutan disuruh koreksi seperti maunya penyidik,” tegas Novel.

Meski mendapat bantahan Novel, Miryam saat ditanya hakim tetap mengaku hanya menuliskan keterangan sesuai arahan penyidik. “Iya gitu saya tulis aja,” kata Miryam.

Ia pun bersikukuh mencabut keterangan pada BAP lantaran mendapat intimidasi. “Saya diperiksa dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam di ruang ukuran 2×2 (meter). Pak Novel (Novel Baswedan) bilang Bu Yani harusnya 2010, Ibu sudah saya tangkap. Bayangkan belum ditanyakan apa-apa sudah dibilang begitu,” ujar Miryam.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar butar mengingatkan pada persidangan sebelumnya Miryam sudah disumpah dan ia mesti memberikan keterangan benar. “Persidangan lalu Ibu bilang terpaksa menandatangani BAP, mendapat tekanan psikologis. Tapi ketiga penyidik gamblang menjelaskan proses pemeriksaan versi mereka. Bagaimana masih pada jawaban ibu?” tanya hakim Jhon. “Iya,” jawab Miryam singkat.

Dalam persidangan,  penyidik Novel menyebutkan Miryam dalam BAP mengakui adanya penyerahan uang melalui Kapoksi. Meski mengaku menerima dan membagikan uang untuk kolega di Komisi II DPR,  Miryam disebut khawatir bila mengembalikan uang ke KPK.  Pasalnya ada tekanan dari pihak DPR kepada Miryam.

“Dia (Miryam) bilang kalau saya kembalikan habis saya sama kawan-kawan saya di DPR. Ada kemungkinan penyidik ada menyita. Yang bersangkutan bilang saya tidak mau kembalikan, jadi saya tunggu DPR yang lain,” ujar Novel menceritakan pengakuan Miryam saat diperiksa KPK.

Jaksa KPK lantas membacakan 2 versi BAP Miryam. Versi pertama merupakan BAP dalam pemeriksaan pertama, kemudian versi kedua adalah yang sudah dikoreksi Miryam.

Jaksa menyebut Miryam pernah dipanggil Chairuman Harahap selaku pimpinan Komisi II DPR ke ruangan kerjanya di lantai 12-14.  Miryam diberikan uang dalam bentuk dolar Amerika sejumlah USD 5.000. Ketika Miryam menerima uang, ia bertanya asal uang tersebut. Saat itu Chairuman tidak menjawab.

Kemudian, jaksa KPK kembali membacakan adanya koreksi dari Miryam. Dalam koreksi itu, Miryam menyebut ke ruangan Chairuman untuk menyampaikan curahan hati bila ada anggota DPR yang sakit dan Chairuman memberikan bantuan untuk berobat.”Ini yang nggak bener yang mana? Yang saudara coret dan tulis tangan?” tanya jaksa.

Miryam kembali mengelak. “Karena saya dalam keadaan tertekan, saya disuruh nulis ya saya tulis,” ujar Miryam. Jaksa KPK tidak percaya begitu saja. Jaksa mencoba menggali lagi mana keterangan yang menurut Miryam adalah keterangan yang benar.

“Ini tulisan Anda yang ditayangkan? Yang tidak benar ini yang mana?” tanya jaksa KPK lagi.  “Nggak bisa baca,” jawab Miryam. Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar menengahi dan membacakan BAP Miryam. Di salah satu poinnya, Miryam mengaku menerima 2 amplop cokelat berukuran folio dalam waktu tidak bersamaan.

Dalam amplop pertama berisi uang dolar Amerika dengan nominal USD 100 dengan total USD 100.000 yang diantarkan ke rumah Miryam oleh Sugiharto. Setelah dilihat di dalam amplop tersebut ada uang dalam dolar Amerika dan ada kertas kecil dengan tulisan ‘Komisi II’.

Kemudian penyerahan kedua, Miryam juga menerima dari Sugiharto di mana dalam amplop berisi uang dolar Amerika dengan nominal USD 100 dengan total USD 100.000.  Setiap uang yang diterima, Miryam melaporkan kepada  Chairuman Harahap.

Miryam kemudian diperintahkan agar langsung membagikan kepada anggota Komisi II. “Idenya dari mana kok bisa bikin cerita sebagus ini?” tanya hakim.  “Itu kan sudah ada diketik sama penyidik. Kan itu sudah saya cabut,” jawab Miryam kembali mengelak.  Sidang akan dilanjutkan pada pekan ini.

AFKHAR