Duit Pelicin Proyek Satelit

Mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi keluar dari mobil tahanan KPK   (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Fahmi didakwa menyuap proyek monitoring satelit. Menyeret pejabat Bakamla. Sosok artis Inneke Koesherawati biasa muncul di televisi. Namun Senin pekan lalu, Inneke terlihat di Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta. Kedatangannya bukan untuk syuting film atau iklan, melainkan menemani suami, Fahmi Darmawansyah. Pasalnya sang suami terjerat kasus suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yohanes Priana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Fahma berstatus terdakwa dalam perkara korupsi pembelian lima unit monitoring satelitte di Bakamla. Ia merupakan satu dari empat tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga tersangka lainnya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi. Kemudian dua tersangka lainnya adalah anak buah Fahmi di PT Melati Technofo Indonesia Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Kiki Ahmad Yani mendakwa Fahmi telah memberikan suap dalam proyek pengadaan monitoring satelitte di Bakamla tahun 2016. “Terdakwa bersama-sama Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus beberapa kali memberikan uang secara bertahap seluruhnya sebesar Sing$309, 5 ribu, AS$88,5 ribu, (EURO)€10 ribu, dan Rp120 juta kepada sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara (pada Bakamla),” pungkasnya.

Dalam dakwaan JPU membeberkan, peristiwa ini bermula sekitar Maret 2016. PT Merial Esa (ME) dan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) mengikuti lelang pengadaan di Bakamla untuk pengadaan drone dan monitoring satelitte. Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku Narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bakamla bertemu Fahmi selaku Direktur Utama PT ME yang didampingi Muhammad Adami.

Dalam pertemuan itu, Ali menawarkan kepada Fahmi untuk “main proyek” di Bakamla. Apabila bersedia, maka Fahmi harus mengikuti arahan Ali agar dapat memenangkan pengadaan di Bakamla. Syaratnya Fahmi memberikan fee (imbalan) sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Sekitar April atau Mei 2016, Fahmi, Muhammad Adami, Ali, dan Hardy Stefanus kembali bertemu di kantor PT ME. Ali menyampaikan anggaran pengadaan monitoring satelitte di Bakamla telah disetujui dengan nilai sebesar Rp 400 miliar. Ali lalu meminta uang muka (down payment) sebesar 6 persen dari nilai anggaran pengadaan untuk pengurusannya.

Ali juga memperkenalkan dan merekomendasikan Hardy Stefanus yang akan membantu PT ME mengikuti proses lelang. Sebab Hardy Stefanus mengenal orang-orang di Bakamla. Menindaklanjuti permintaan uang muka 6 persen, Ali melakukan pertemuan di salah satu kamar Hotel Rizt Carlton, Jakarta Selatan pada 1 Juli 2016.

Fahmi selanjutnya melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus memberikan uang sejumlah Rp 24 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Ali Fahmi. Selanjutnya, PT ME mengikuti lelang pengadaan drone. Sementara, untuk pengadaan monitoring satelitte Fahmi menggunakan PT MTI yang sedang dalam proses akuisisi.

Sekitar September 2016, saat akan mulai proses lelang, Muhammad Adami diberitahu oleh Ali bahwa pengadaan monitoring satelitte di Bakamla akan dimenangkan oleh PT MTI, sedangkan pengadaan drone akan dimenangkan oleh PT ME.

Akhirnya, pada 8 September 2016, Eko Susilo Hadi selaku KPA menetapkan PT MTI sebagai pemenang pengadaan monitoring satelitte di Bakamla. Bambang Udoyo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian antara Bakamla dengan PT MTI dengan nilai proyek Rp222,438 miliar. Nilai proyek yang semula Rp402,716 miliar berubah menjadi Rp222,438 miliar akibat pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekitar Oktober 2016, bertempat di ruang Kepala Bakamla, dilakukan pertemuan antara Kepala Bakamla Arie Soedewo dengan Eko Susilo Hadi membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satelitte yang telah dimenangkan PT MTI.

Saat itu Arie Soedewo menyampaikan, dari jatah 15 persen dari nilai pengadaan, untuk Bakamla mendapatkan jatah 7,5 persen dan akan diberikan terlebih dahulu sebesar 2 persen. Arie Soedewo meminta Eko Susilo Hadi menghubungi Muhammad Adami dan Hardy Stefanus untuk menyampaikan jika pemberian 2 persen diberikan kepada Eko Susilo Hadi.

Kemudian, pada 9 November 2016, Muhammad Adami datang ke kantor Bakamla dan bertemu Eko Susilo Hadi dalam rangka pengurusan paspor untuk keberangkatan ke Jerman meninjau pabrik alat monitoring satelitte. Saat itu, Muhammad Adami diberi tahu Eko Susilo Hadi soal arahan dari Arie Soedewo yang meminta jatah 7,5 persen dari nilai kontrak untuk Bakamla.

Keesokan harinya, 10 November 2016, Eko Susilo Hadi melaporkan hasil pertemuannya dengan Muhammad Adami kepada Arie Soedewo. Lantas, Arie Soedewo menyampaikan kepada Eko Susilo Hadi untuk memberi Nofel Hasan dan Bambang Udoyo masing-masing Rp1 miliar.

Pada 11 November 2016, Muhammad Adami kembali bertemu Eko Susilo Hadi di Kedutaan Hongaria, Jakarta Selatan untuk pengurusan visa dalam rangka perjalanan ke pabrik PT Rohde & Schwarz di Jerman. Muhammad Adami diminta Eko Susilo Hadi menyiapkan dulu 2 persen dari 7,5 persen sesuai dengan permintaan sebelumnya.

Terhadap permintaan fulus itu, Fahmi memintah Muhammad Adami membuat catatan pengeluaran sesuai permintaan Eko Susilo Hadi, yakni 2 persen dari nilai kontrak sebesar Rp4,44 miliar dikurangi dengan uang operasional Eko Susilo Hadi sebesar Rp278,6 juta, sehingga sisa yang akan diberikan kepada Bakamla berjumlah Rp4,161 miliar.

Waktu yang dijanjikan tiba. Pada 14 November 2016, Muhammad Adami menyerahkan uang AS$10 ribu dan EURO€10 ribu kepada Eko Susilo Hadi di kantor Bakamla. Uang dibungkus dalam sebuah amplop cokelat bersama-sama kertas berisi catatan kecil perincian pengeluaran uang yang akan diserahkan ke Bakamla.

Sepulang dari Jerman, antara tanggal 21-25 November 2016, Muhammad Adami menyampaikan kembali permintaan Eko Susilo Hadi kepada Fahmi. Alhasil, pada 25 November 2016, Muhammad Adami bersama Hardy Stefanus datang ke ruang kerja Nofel Hasan di Bakamla sambil menyerahkan duit Sing$104,5 ribu.

Kemudian pada 1 Desember 2016, atas persetujuan Fahmi, Muhammad Adami menyerahkan uang Rp120 juta kepada Tri Nanda Wicaksono di kantor PT ME. Setelah menyerahkan uang, Muhammad Adami melaporkan kepada Eko Susilo Hadi melalui SMS.

Tidak sampai di situ, pada 6 Desember 2016, atas persetujuan Fahmi, Muhammad Adami bersama Danang Sriradityo Hutomo menemui Bambang Udoyo di ruang kerjanya dan menyerahkan uang Sing$100 ribu. Untuk menggenapkan pemberian menjadi Rp1 miliar, pada 8 Desember 2016, Muhammad Adami kembali menyerahkan uang kepada Bambang Udoyo sebesar Sing$5000.

Pemberian uang berlanjut pada 14 Desember 2016. Muhammad Adami dan Hardy Stefanus menuju kantor Bakamla untuk mengantarkan uang Sing$100 ribu dan AS$78,5 ribu yang telah dibungkus dengan amplop coklat kepada Eko Susilo Hadi. Keduanya bersama-sama masuk ke ruang kerja Eko Susilo Hari dan Muhammad Adami menyerahkan uang itu kepada Eko Susilo Hadi.

JPU menilai, perbuatan Fahmi bersama-sama Muhammad Adami dan Hardy Stefanus bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 6 huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

Karena itu, Fahmi didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menanggapi dakwaan, Fahmi dan pengacaranya tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Usai sidang, Fahmi yang dikonfirmasi soal jatah 7,5 persen yang diminta Kepala Bakamla Arie Soedewo mengaku tidak mengetahuinya. Pengacara Fahmi, Setyono menjelaskan, kliennya tidak tahu karena tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Bakamla.

“Tidak pernah tahu soal Kepala Bakamla. Yang tahu soal Kepala Bakamla itu dari Eko Susilo Hadi. Dia hanya menyampaikan soal kebutuhan pelaksanaan proyek. (Fahmi) Dimintai uang untuk pelaksanaan proyek di Bakamla, tapi detilnya tidak tahu,” ujarnya.

AFKHAR