Saya Tidak Peduli Dicap Rasis Dan Anti Cina

PRIYONO B SUMBOGO

 

 

Hari ini, Jumat 2 Desember 2016, hari 212, saya sangat malu dan menyesal karena tidak dapat bergabung dengan berjuta-juta  saudara seagama di Monumen Nasional (Monas). Sebagai Penanggung Jawab Redaksi, saya harus berhadapan dengan deadline (tengat waktu) untuk menerbitkan majalah Forum Keadilan ini.
Kini saya benar-benar merasa bangga dan bersyukur bahwa umat Islam, begitu hebat, begitu perkasa, begitu teguh, dan berkomitmen tinggi baik kepada agama maupun pada aturan berunjuk rasa. Walau hujan mengguyur, mereka tidak bergeming untuk membuktikan keimanan mereka. Lelaki perempuan, tua muda, kaya miskin.
Walau tidak ada bus yang bersedia mengangkut, para santri dari Ciamis berjalan kaki ke Jakarta dengan menempuh jarak 300 kilometer. Lelaki-perempuan. Putra-putri. Walau kaki mereka bengkak, mereka terus berjalan ke Jakarta. Umat Islam dari Bogor pun tak mau ketinggalan. Mereka juga berjalan kaki ke Jakarta.
Selain seaagama, mereka adalah bangsa saya yang sebagaian besar penduduk pribumi. Dan saya pun menjadi teramat bangga menjadi pribumi. Yang lahir, yang menikah dan memiliki anak di sini, yang bekerja dan mencari makan di sini, di Indonesia ini. Saya ingin mati di sini dan dikuburkan di sini, di Indonesia ini. Saya tidak akan pernah berangan-angan tinggal di luar negeri, apalagi kabur ke luar negeri atau melarikan modal ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh para konglomerat keturunan Cina.
Saya tidak peduli dicap rasis dan anti Cina. Tapi saya terpaksa harus mengatakan kebenaran bahwa Indonesia dikuasai oleh para plutokrat (orang kaya) yang sebagaian besar adalah keturunan Cina.
Christian Chua (2008), bahkan melihat bahwa Indonesia di masa transformasi dari rejim otoriter Orde Baru ke demokratisasi, pengusaha kaya yang umumnya adalah etnis Cina memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Chua menyebutnya sebagai munculnya fenomena plutokrasi, yang secara harafiah dapat diterjemahkan dengan “peranan orang kaya” (plutokrasi).
Dalam konteks transformasi dan demokrasi di Indonesia, plutokrasi dapat diartikan sebagai penyatuan antara hirarki negara dengan oligarki bisnis, baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana pemilik modal menempati posisi kuat untuk mempengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.

Kini para pengusaha etnis Cina yang mengusai sekurangnya 70 % perekonomian Indonesia (Chua, 2008:3), bukan hanya mendominasi kegiatan perekonomian, melainkan juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan negara oleh birokrasi. Hal ini dapat dibaca dalam buku Christian Chua (2008) berjudul Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital diterbitkan oleh Routledge Taylor and Francis Group, Lodon and New York, April 2008.
Di antara para kenglomerat keturunan Cina tersebat ada, bahkan mungkin banyak yang melakukan tindak kejahatan dan bergagung dalam kelompok Triad, suatu jaringan kejahatan terorganisasi asal Cina. Sebab, negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, juga tidak terlepas dari belitan jaringan kejahatan terorganisasi tersebut. Glen E.Curtis dan kawan-kawan yang menulis ”Transnastional Activities of Chinese Crime Organizations” (2003) menyebutkan bahwa Triad tersebar di berbagai negara di lima benua. Di Asia Tenggara, Triad ada di Burma, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand.
Di Indonesia, mereka disebut-sebut bernama jaringan “Sembilan Naga” atau Nine Dragon (Dr.Surpyono B. Sumbogo MSi, “Jaringan Kejahatan Korporasi Di Indonesia”, Disertasi, 2011, Universitas Indonesia). Kini mereka sedang membangun “kerajaan” sendiri di Kepulauan Seribu, di seberang Pantai Utara Jakarta.
Suatu kajian tentang Triad dilakukan oleh Ming Xia (2008). Penelitian Ming Xia berjudul Organizational Formations of Organized Crime in China: Perspektif from the State, Markets, and Network” diterbitkan Journal of Contemporary China (2008), 17(54), February, 1–23. Ming Xia mengungkapkan terjadinya metamorfosa Triad dari hirarki tradisional ke dalam jaringan modern yang beroperasi dalam pasar kontemporer (Ming Xia, 2008:3).
Sejumlah tokoh masyarakat Indonesia pun memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Chua. Dalam “Kampanye Gerakan Moral Secara Kontinyu” pada Januari 2004, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Muzadi mengemukakan bahwa kekuasaan di Indonesia saat ini bukan berada di tangan partai politik, bukan juga di tangan pribumi, melainkan di tangan para pengusaha, termasuk pengusaha yang turut menyuburkan korupsi dan membuka bisnis terlarang seperti perjudian. Menurut Hasyim, mereka telah menjadi penentu kekuasaan (Antara, 27 Januari 2004).
Aksi Bela Islam Jumat 4 November 2016 dan Aksi Bela Islam Jumat 2 Desember 2016 (212) bagi saya adalah aksi bela agama dan aksi bela pribumi. Dan sekali lagi, saya sungguh malu dan menyesal tidak berada di tengah-tengah sekitar 5 juta saudara saya di Monas dan sekitarnya, karena bersamaan dengan hari deadline penerbutan majalah ini. Saya hanya dapat memberikan hati saya dan dukungan saya sepenuhnya dan setulus-tulusnya. Allohu Akbar.

 

Jumat 212

Comments are closed.