Kekuatan Di Balik Kasus Ahok

Priyono B. Sumbogo

 

Jean Bauddriland menawarkan istilah “kejahatan sempurna” (The perfect crime). Baudriland menjelaskan bahwa kejahatan menjadi hyper ketika melampaui berbagai realitas hukum, moralitas, akal sehat, dan budaya. Ketika kejahatan itu berkembang sedemikian rupa menuju tingkatannya yang sempurna (hyper criminalitas), yakni ketika kejahatan itu direncanakan, diorganisasi, dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi, manajemen tingga, dan politik tinggi sehingga melangkahi otoritas hukuh, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya, dan moralitas (Jean Baudriland, The Perfect Crime, Verso, London 1992: 2 dikutip oleh Yesil Anwar & Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana.

Praktek politik di Indonesia selama ini mengindikasikan adanya kejahatan sempurna tersebut. Para politisi bertransformasi menjadi “pedagang” atau sebaliknya, pedagang bertransformasi menjadi “politisi”. Dengan memanfaatkan posisi sebagai kelas penguasa (the rulling class), mereka bisa lebih leluasa mengeruk keuntungan.

Negara, elit kalangan industri, dan elit politik membangun sinergi, yang tidak berkoneksi dengan kelompok sosial lainnya. Masyarakat sipil secara keseluruhan telah dikeluarkan dari proses “sinergi negara-masyarakat. Kalangan swasta elit industri dianggap sebagai salah satu pilar berlangsungnya transformasi menuju pembangunan ekonomi dan politik.

Christian Chua (2008), melihat bahwa Indonesia di masa reformasi, pengusaha kaya yang umumnya adalah etnis tertentu memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Chua menyebutnya sebagai munculnya fenomena plutokrasi, yang secara harafiah dapat diterjemahkan dengan “peranan orang kaya” (plutokrat).

Dalam konteks demokrastisasi di Indonesia, plutokrasi dapat diartikan sebagai penyatuan antara hirarki negara dengan oligarki bisnis, baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana pemilik modal menempati posisi kuat untuk mempengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Situasi ini berbeda dengan masa Orde Baru, di mana ketika itu para pengusaha bertindak sebagai cukong penguasa Orde Baru namun secara politik bahkan budaya aktifitas mereka dibatasi (Chua, 2008:1—2). Kini para pengusaha etnis tertentu yang mengusai 70 % perekonomian Indonesia (Chua, 2008:3), bukan hanya mendominasi kegiatan perekonomian, melainkan juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan negara dan birokrasi. Lengkapnya dapat dibaca dalam buku Christian Chua (2008) yang berjudul Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital diterbitkan oleh Routledge Taylor and Francis Group, Lodon and New York, April 2008.

Data lain menyebutkan bahwa mereka diperkirakan menguasai 80 persen kegiatan bisnis di Indonesia. Mereka bergerak hampir di semua bidang bisnis. Siswono Yudohusodo (1991) mengutip laporan  Majalah Warta Ekonomi tanggal 21 Juli 1989 yang menunjukkan bahwa dari 40 konglomerat besar di Indonesia, sebagian besar adalah keturunan Tionghoa. Hanya 10 pengusaha (25 persen) yang merupakan kelompok pengusaha pribumi. Nilai aset mereka pun hanya di bawah Rp. 240 miliar. Sedangkan nilai aset para 30 taipan yang ditampilkan Warta Ekonomi mencapai Rp. 5.500 miliar. Maka, jika nilai asset yang digunakan sebagai ukuran, maka kelompok pengusaha pribumi hanya menguasai 14 persen asset saja (Yudohusodo, 1991). Sedangkan Fujitsu Research di Tokyo yang mengamati daftar perusahaan-perusahaan di 6 (enam) negara kunci di Asia, menggambarkan betapa perusahaan-perusahaan tersebut secara mayoritas dikuasai oleh etnis Cina perantauan. Di Thailand sebanyak 81%, Singapura sebanyak 81%, dan di Indonesia  73% (Marselina Eka dkk, 2007).

Maka cukup beralasan ketika Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Din Syamsuddin, memandang kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidaklah sederhana. Ada ancaman besar dibalik polemik Ahok, yakni kekuatan uang (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia, dan Ahok adalah bagian dari kekuatan itu. Atau kalau meminjam istilah Jean Bauddriland dan Christian Chua, pendapat Din dapat diterjemahkan ada kejahatan sempura yang dilakukan para plutokrat di balik kasus Ahok.

 

 

You might also like

Comments are closed.