Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain: “Kasus Ahok Hendaknya Diproses Hukum”

Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain (https://i.ytimg.com)
Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain (https://i.ytimg.com)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan, terkait pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama secara resmi MUI tidak ada intervensi dari pihak manapun. “Tidak tidak ada hubungannya dengan berbagai masalah hirik pikuk, di luar tidak ada tekanan intervensi dalam keluarkan sikap MUI,”kata Ma’ruf.  Dalam kesempatan itu Ma’ruf mengatakan, “apabila terdapat pernyataan dari pengurus MUI di luar konteks pernyataan resmi yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2016 lalu, itu merupakan pendapat pribadi. Lebih lanjut, Ia mengatakan, tetap memegang teguh sikap tersebut karena menjadi bagian tugas MUI membimbing umat dan menjaga negara,” ujar Ma’ruf.
MUI mengeluarkan pernyataan sikap merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama. Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum. MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Quran dan ajaran agama Islam. Berikut ini wawancara Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Kutipannya:

Apa tanggapan Anda tentang Ahok yang menghina Alquran?
Sebagaimana hasil dari pengkajian Komisi Fatwa MUI yang telah secara resmi dikeluarkan MUI bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: pertama menghina Al-Quran dan atau kedua menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untungnya umat Islam tunduk pada kesepakatan (hukum negara). Jadi kasus Ahok hendaknya diproses hukum oleh pihak berwajib. Kami tidak meminta untuk diterapkan Hukum Islam bagi penghina Islam, karena kalau sesuai hukum Islam, hukuman bagi penghina Islam adalah: dibunuh, disalib, dan diusir dari negeri ini.

Kasus penghinaan Islam sudah punya yuridiksi hukum, sudah pernah terjadi dan diterapkan seperti contoh kasus Arswendo yang menghina Nabi Muhammad. Dia akhirnya dihukum dipenjara. Sikap resmi MUI yang tertuang dalam “pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia sudah disampaikan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Tangan mencincang bahu memikul. Artinya,  orang jantan adalah orang yang berani menghadapi konsekuensi dari akibat perkataan dan perbuatannya. Sedangkan orang pengecut adalah orang yang selalu mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahan dan kesalahan dirinya.

Apakah penyataan itu dilator belakangi oleh pengaduan-pengaduan dari masyarakat?
MUI banyak menerima pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kehebohan yang ditimbulkan gubernur Jakarta aktif sekarang. MUI salah satu tugasnya menjaga umat, dari pemikiran sesat, dari pemikiran keliru. Atau dari tuduhan orang-orang anti Islam yang ingin merusak agama Islam. Itu salah satu tugas utama dari MUI. Lewat pernyataan sikap tersebut MUI juga hendak meluruskan apa yang dituduhkan oleh Ahok. Saya heran dengan pernyataan Ahok soal dibodohi dengan Al Maidah ayat 51. Sebab, ini belum masanya kampanye, dan tidak ada orang yang menggunakan ayat Almaidah ini untuk berkampanye, namun kenapa tiba-tiba seolah-olah dihakimi bahwa para ulama sudah mengkampanyekan surat Almaidah ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari dua pasangan calon yang lain.
Hal itulah yang, ingin diluruskan oleh MUI lewat pernyataan sikap tertulisnya. MUI berharap Bareskrim bisa menindaklanjuti pernyataan sikap MUI tersebut. MUI menyerahkan sepenuhnya kasus Ahok ini kepada aparat yang berwenang. Dalam Islam kita disuruh tepati kesepakatan. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini hukumnya dibunuh. Minimal dia diusir dari Indonesia. Sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 33 dan 34, hukumnya itu dicambuk, dibunuh, disalib, atau dipotong kaki dan tangannya bersilangan, atau dia diusir dari negeri ini.

Selama ini para ulama di Jakarta sedang berusaha memperjuangkan gubernur muslim untuk jadi pemimpin DKI periode berikutnya. Bagaimana pandangan anda soal ini?
Ulama dan warga Muslim Jakarta yang berusaha ingin Gubernurnya Muslim itu adalah hak demokrasi, dijamin oleh UUD 1945. Dalam UUD pasal 28 E, negara menjamin tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi ini kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan haknya. Dan memilih pemimpin muslim juga merupakan kewajiban dalam Al-Quran. Memilih pemimpin Islam bagi kaum muslimin itu dijamin oleh negara karena itu ajaran Islam perintah Allah, perintah Al-Quran dan perintah Hadits. Perintah puasa itu hanya satu ayat di Al-Quran, dan semua taat dalam berpuasa. Tetapi memilih pemimpin itu ada puluhan ayat, wajib orang Islam yang memimpin kaum muslimin. Jadi kalau kita mau taat agama kok dibilang rasis, dibilang SARA, justru itu telah dijamin oleh negara pasal 28 E itu. Kalau kita bawa agama dibilang SARA, berarti orang di Bali SARA dong? Kenapa sejak dahulu Gubernurnya orang Hindu? Kenapa di Papua sejak dahulu juga selalu Gubernurnya orang Kristen? Kan kita tidak pernah protes, karena itu dijamin oleh UUD 1945.

Ahok, yang sering dianggap arogan oleh kalngan tertentu, ingin maju lagi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan sudah didukung beberapa partai seperti Nasdem, Hanura dan Golkar. Ini sangat aneh dan paradoks. Pemimpin seperti Ahok yang bisa memicu kerusuhan rasial dan agama, kok malah di dukung oleh parpol. Apa yang sebenarnya terjadi pada perpolitikan di negeri kita ini?
Itu hak dia, kalau ada Muslim mendukung Ahok secara bernegara itu hak dia. Tetapi kalau secara Islam dia termasuk golongan munafik, masa ada orang Islam tidak suka pemimpin Islam, kan aneh. Terus dia menganggap Ahok bagus, masa 12 juta orang Jakarta tidak ada orang Islam yang bagus, dimana sih akalnya itu?

Ada yang berpendapat kalau politik jangan bawa-bawa agama. Tetapi kalangan non muslim sendiri malah sering memanfaatkan simbol agama dalam politik mereka, Bagaimana menurut Anda?
Itulah liciknya mereka, bilangnya kalau mau politik jangan bawa-bawa agama, giliran kita mau memilih pemimpin muslim dibilang SARA, giliran dia mau jadi pemimpin masuk-masuk masjid dan pesantren, itukan SARA namanya. Orang dia bukan muslim tapi masuk-masuk Masjid. Jadi giliran dia boleh, nggak SARA. Tapi giliran kita tidak boleh, dianggap SARA. Ini plintat plintut namanya dan memalukan jadinya.

Jadi melihat situasi sekarang yang semrawut ini, menurut anda apa solusinya?
Ganti presidennya, dan umat Islam bersatu jangan kembali pilih presiden lemah. Kita bisa hancur segala lini kalau seperti ini, contohnya barang-barang yang dijanjikan turun tetapi nyatanya tidak bisa, seperti harga daging harus turun ternyata tidak turun. Jadi umat harus tahu, kalau tidak mau sengsara lagi jangan sampai terulang lagi salah memilih pemimpin. Ke depan, kita perlu pemimpin yang kuat yang mengerti keadaan rakyatnya, sebab menukar keadaan sekarang ini yang penuh dengan kezholiman diperlukan pemimpin yang kuat, pemikirannya luas, beriman dan pribumi tentunya. UUD 1945 kalimat warga Indonesia asli yang jadi presiden harus dikembalikan, karena orang asli yang lebih memikirkan bangsanya.

Seperti kaum Apartheid di Afrika, pemimpin dari orang kulit putih diganti sama penduduk asli orang negro berkulit hitam seperti Nelson Mandela yang ternyata membawa perubahan lebih baik, karena orang asli lebih memikirkan bangsanya, kalau orang luar maunya ngeruk kekayaannya saja. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak SARA, saya tidak benci orang Cina karena saya sendiri orang Cina. Saya benci keserakahan, ketidakadilan, menindas orang, monopoli dan sejenisnya. Dan kekuatan persatuan umat Islam itu basisnya di masjid, ormas Islam, pesantren atau madrasah. Pemahaman tentang politik Islam juga harus ditingkatkan, selama ini kita keliru mMasjid tidak boleh bicara politik, padahal boleh. Di masjid harus bicara politik Islam, umat Islam harus pilih pemimpin muslim. Itu sebenarnya ajaran Al-Quran, perintah Allah SWT, cuma orang sekarang saja bilangnya soal politik.

Comments are closed.