Dirjen HAM Versus Laundry Kiloan Berakhir Damai

Konferensi pers kasus gugatan perdata Dirjen HAM Mualimin Abdi kepada tukang laundry Budi Iman di Kemenkumham, Jakarta (jarot/kompas.com)
Konferensi pers kasus gugatan perdata Dirjen HAM Mualimin Abdi kepada tukang laundry Budi Iman di Kemenkumham, Jakarta (jarot/kompas.com)

Karena jas yang dicucinya kusut, Dirjen Ham menggugat Rp 210 juta didapat dari kerugian sebesar harga jas Rp 10 juta. Sedangkan kerugian immateril sebesar Rp 200 juta. Tujuannya memberikan pelajaran pada masyarakat.

Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum. Prinsip itulah yang dipakai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, yang melayangkan gugatan kepada pengelola laundry bernama Budi Iman. Kasus ini bermula pada Juni 2016 ketika Mualimin menggunakan jasa Budi untuk mencuci jas serta batiknya. Namun, jas dan batik tersebut kembali ke tangannya dalam keadaan susut.

Ketika meminta pertanggungjawaban ke Budi, Mualimin justru ditantang untuk meperkarakannya ke meja hijau. Mualimin pun mendaftarkan gugatan perdata pada 24 Agustus 2016 dengan nomor 572/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. “Gugatan itu saya layangkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat yang dirugikan orang lain maka lakukan jalur hukum,” ucap Mualimin.

Kendati telah didaftarkan, gugatan tersebut dicabut setengah jam setelah sidang dilaksanakan pada 5 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB. Saat itu, Hakim mengarahkan untuk dilakukan mediasi sebelum melanjutkan proses persidangan. “Pada 5 Oktober kita ada sidang pertama. Pukul 12.30 WIB setelah sidang kita langsung mediasi dan sepakat untuk berdamai,” ucap Mualimin.

Berita gugatan ini pun menyebar dan segera menjadi viral setelah Budi memposting gugatan yang diterimanya di laman facebook. Mualimin Abdi, mengaku tak bisa tidur akibat gugatan yang dilayangkannya kepada Budi Iman menjadi viral di media sosial. “Saya jujur dua hari-dua malam tidak bisa tidur seolah saya langgar pidana. Padahal saya ini warga negara,” ujar Mualimin ketika konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta, Senin 10 Oktober 2016.

Mualimin mengaku terbebani dengan kesan yang dicitrakan di media sosial, seolah dirinya menganiaya orang kecil dengan membawa jabatan Dirjen HAM Kemenkumham.

Padahal, Mualimin melayangkan gugatan perdata tersebut tanpa membawa embel-embel jabatan. “Dalam gugatan itu saya tidak membawa jabatan. Atas nama pribadi sebetulnya, pribadi asli sesuai dengan KTP,” kata Mualimin.

Untuk itu, Mualimin meminta kasus gugatan terhadap Budi tidak diperpanjang lagi. Sebab, gugatan tersebut telah dicabut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Kami mohon pengertiannya memahami ini dan tidak perlu dipanjang-panjangkan,” ucap Mualimin.

Mualimin mengaku melayangkan gugatan hanya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat. Pelajaran tersebut adalah agar setiap orang tidak menyelesaikan setiap permasalahan dengan menggunakan cara main hakin sendiri, melainkan melalui jalur hukum. “Gugatan itu saya layangkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat, yang dirugikan orang lain maka lakukan jalur hukum,” ucap Mualimin.

Mualimin heran juga mengapa sebagai warga negara, gugatan ini dikait-kaitkan dengan jabatannya. Sejak awal mendaftarkan, ia hanya sekedar menyanggupi keinginan Budi. “Wong gugatan immateriil itu sejarahnya tidak pernah dikabulkan. Saya tidak ada masalah sama sekali,” katanya.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai wajar jika Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi melayangkan gugatan terhadap usaha “laundry” milik Imam Budi yang dianggap telah merusak jas dan batik pejabat Kemenkumhan tersebut. “(Jasnya) bukan gak licin, tetapi mengkerut. Kalau jasmu mengkerut, kau pasti sewot, apalagi mau dipakai pernikahan. Ada batik dan jas mengkerut mungkin bukan pemiliknya yang salah, mungkin pegawainya,” ujar Menteri Yasonna di Jakarta, Senin.

Yasonna mengatakan masalah gugatan Dirjen HAM terhadap pemilik “Fresh Loundry” Imam Abdi merupakan kesalahpahaman kedua pihak.

Menurut dia, Dirjen HAM Mualimin Abid yang melayangkan gugatan pada 24 Agustus 2016 tersebut, sebagai solusi agar pemilik loundry segera meminta maaf. “Memang sengaja ditantang untuk dibawa pengadilan saja. Alat bluffing (menggertak) somasi akhirnya damai. Sebelumnya memang miss communication. Sekarang sudah damai itu,” ujar Yasonna.

Meski kasus ini telah berakhir damai, namun anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu mengatakan langkah yang diambil oleh Dirjen HAM adalah salah satu bentuk arogansi. “Menggugat adalah hak setiap warga negara. Tetapi ketika itu dilakukan oleh pejabat sekelas Dirjen HAM untuk hal sepele, tentu itu sangat disesalkan,” ujarnya.

Angka Rp 210 juta didapat dari kerugian sebesar harga jas Rp 10 juta. Sedangkan kerugian immateril sebesar Rp 200 juta karena jas itu tak bisa dipakai di acara di kantor Kemenkum HAM. Sebagai pejabat, Mualimin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

“Akan lebih baik jika sebagai figur pejabat publik mengedepankan cara-cara musyawarah dan tidak menggunakan kekuasaannya sebagai basis menyampaikan kekecewaan yang dialami,” ucap Ninik.

“Bahwa Pak Dirjen dirugikan secara materiil dan immateriil faktanya terjadi. Tapi sebagai pejabat publik akan baik kalau bisa mengajarkan cara-cara yang lebih kekeluargaan. Penyelesaian hukum dipilih jika cara musyawarah gagal ditempuh,” pungkas Ninik.

Sementara itu, menurut Ricardi S Adnan, sosiolog Universitas Indonesia (UI), tidak sepantasnya seorang pejabat negara membawa emosi pribadi secara kelembagaan apalagi hanya untuk mengurusi hal sepele seperti sebuah jas.“Siapa pun juga harus bisa menempatkan dirinya secara pantas. Baik sebagai pimpinan organisasi atau pun lembaga pemerintah, apalagi pejabat negara eselon I. Janganlah membawa emosi pribadi secara kelembagaan yang sebenarnya tidak relevan untuk hal yang seyogyanya masalah kecil,” tukas Ricardi.

JIR/FORUM

Comments are closed.