Rohadi Sang Pegawai Negeri Sipil Tajir

Tersangka kasus suap panitera PN Jakarta Utara Rohadi meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (16/6). Panitera pengganti PN Jakarta Utara yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK itu diduga menerima suap untuk mengurangi hukuman artis Saipul Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap anak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/16.
Tersangka kasus suap panitera PN Jakarta Utara Rohadi meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (16/6).  (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

 

Rohadi hanyalah salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kaya raya karena diduga memanfaatkan tugas dan jawabatannya. Boleh jadi banyak PNS yang lebih tajir dari Rohadi. Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa sepanjang tahun 2015, “raja” korupsi di Indonesia adalah PNS dan pejabat daerah.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pendangdut Saipul Jamil, Rohadi menjadi buah bibir karena kekayaanya yang mencengangkan. Rohadi sehari-hari adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dengan posisi sebagai panitera pengganti. Secara resmi, pekerjaanya mengatur administrasi perkara yang akan disidangkan majelis, menjadi notulen dan menyelesaikan berkas perkara usai diketok. Gajinya tidak lebih dari Rp 8 jutaan/bulan.

Namu siapa sangka, dia memiliki kekayaan yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan penghasilannya sebagai PNS. Perlahan-lahan jumlah hartanya terungkap setelah ia ditangkap KPK.

Rohadi ditangkap KPK pada 30 Juni 2016 saat tengah membonceng ojek di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Dari tangan Rohadi, KPK menyita Rp 250 juta dari commitment fee sebesar Rp 500 juta. Duit itu diduga dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji.  Penyidik KPK juga  mencokok keduanya serta menangkap kakak Saipul Jamil yaitu Samsul Hidayatullah. Duit itu diduga untuk ‘mengatur’ hukuman yang dikenakan pada Saipul Jamil. Saipul pun akhirnya divonis 3 tahun dari tuntutan JPU 7 tahun penjara.

Berdasarkan informasi dari penyidik, Rohadi memiliki kekayaan yang luar biasa. Sebagai PNS, dia memiliki rumah sakit. Selain itu, Rohadi tengah membangun perumahan elite dengan sarana waterpark. Rumah sakit Rohadi diketahui bernama RS Reysa Permata. Lokasinya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Rumah sakit terdiri dari tiga gedung ini berdiri di atas tanah seluas lima ribu meter persegi. Ada gedung untuk klinik perawatan kecantikan, lobi, IGD, apotek, bangunan rawat inap, klinik cuci darah serta ruang dokter.

Perumahan elite yang akan dibangun letaknya juga tak jauh dari rumah sakit itu. Tepatnya di belakang rumah sakit. Rohadi sudah membebaskan tanah 16 hektar dari total 160 hektar yang direncanakan. Lahan ini akan dibangun real estate untuk kompleks menengah atas Dream Park Cikedung. Fasilitasnya ada waterpark, swalayan hingga taman bermain. Proyek pembangunan sudah mulai sejak 2015. Namun, setelah Rohadi dicokok KPK Mei 2016, pembangunan berhenti.

Pada Kamis  1 September 2016, hingga Sabtu, 3 September 2016, para penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi di Indramayu, Jawa Barat. Yakni di rumah sakit milik Rohado dan rumah milik orang tua Rohadi. “Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita 1 unit Pajero Sport yang disita dari Darim, camat Cikedung yang merupakan kakak dari Rohadi. Dan dari rumah sakit, KPK menyita 1 ambulans,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 6 September 2016.

Penggeledahan tersebut terkait dengan pasal yang akan dituduhkan kepada Rohadi. Yakni Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, Rohadi telah dikenakan 3 sangkaan oleh KPK yaitu penerimaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Sejauh ini, KPK mengaku telah mendapatkan banyak informasi mengenai pencucian uang yang dilakukan Rohadi. Salah satunya tentang rumah sakit yang dimiliki Rohadi yang diduga merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana korupsi. “Ada sejumlah informasi yang didapat, namun belum bisa disampaikan,” kata Priharsa sebelumnya.

Selain itu, KPK juga belum mengungkap berapa jumlah aset yang dimiliki Rohadi yang diduga berasal dari uang haram. Rohadi memang dikenal memiliki banyak harta kekayaan seperti belasan mobil dan juga sebuah kompleks perumahan dengan fasilitas water park di Indramayu, Jawa Barat. Namun KPK belum mengkalkulasinya secara detail.  Tapi yang pasti KPK menduga Rohadi memiliki aset dan/atau menyamarkannya untuk mengaburkan asal muasal aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Salah satu sumber keuangan yang mulai diungkap KPK adalah tentang keterlibatan Rohadi mengatur perkara, termasuk di tingkat Mahkamah Agung (MA). Menurut keterangan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha kepada detikcom, Senin 29 Agustus2016, jejaring Rohadi yang hanya PNS setingkat PN, dibilang cukup fantastis. Ia kerap bertemu dengan politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi III DPR, Sareh Wiyono. Uang yang dibawa di mobilnya saat ditangkap KPK sebesar Rp 700 juta juga sempat mampir di ruang kerja Sareh. Tapi Sareh dan pihak Rohadi masih berselisih paham soal siapa pemilik uang Rp 700 juta itu. Diduga uang itu ada kaitannya dengan perkara sengketa Partai Golkar di PN Jakut.

Sareh telah diperiksa oleh KPK. Kuasa hukum Rohadi, Hendra Henriansyah menjelaskan, pemeriksaan Sareh memang memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan terhadap kliennya yang ditangani KPK.  Hendra menduga penyidik KPK ingin mengetahui mengenai percakapan Rohadi dengan Sareh. Menurutnya banyak hal yang terekam dalam percakapan antara Rohadi dengan sejumlah pihak, salah satunya adalah Sareh. “Banyak data yang terlihat dari percakapan dan rekam pembicaraan Pak Rohadi dengan beberapa pihak terkait selama di PN Jakut,” ucap Hendra di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 22 Juli 2016.

Serupa dengan keterangan kuasa hukum Rohadi, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengakui bahwa pemeriksaan Sareh dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Saipul Jamil merupakan bagian dari pengembangan penyidikan.  “Pemeriksaan (Sareh Wiyono) bagian dari pengembangan penyidikan, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka R (Rohadi),” kata Priharsa pada pers beberapa waktu lalu.

Sebelum jadi anggota dewan dari Partai Gerindra, Sareh sudah malang melintang di dunia peradilan. Dia tercatat sebagai hakim senior dan pernah menjabat beberapa jabatan strategis di lembaga peradilan. Sareh pernah menduduki jabatan Ketua PN Jakarta Utara, tempat Rohadi melakukan pekerjaannya sebagai Panitera Pengganti. Usai dari situ, Sareh dipercaya MA untuk memimpin Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hingga akhirnya banting stir ke dunia politik.

Dari hasil penelusuran ternyata Sareh pernah punya urusan dengan KPK. Komisi Yudisial (KY) melaporkan Sareh dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke KPK lantaran diduga ikut terlibat dalam kasus suap hakim Setyabudi Tejocahyono.

Setyabudi yang merupakan Wakil Ketua PN Bandung menyebut Sareh Wiyono mendapat aliran dana suap kasus Bansos. Dalam surat dakwaan Setyabudi, Sareh Wiyono disebut meminta Rp 1,5 miliar kepada mantan Walikota Dada Rosada melalui Setyabudi yang disampaikan kepada Toto Hutagalung. Oleh karena itu, KY meyakini Sareh ikut terlibat dalam kasus suap penanganan perkara Bansos Bandung. Karena tidak bisa menggelar sidang etik untuk hakim yang sudah pensiun, maka KY menyerahkan sepenuhnya penanganan Sareh ke KPK.

Setyabudi telah dihukum 12 tahun penjara dalam kasus tersebut. Sareh pernah diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus ini pada bulan Juli 2013. Belum ada kelanjutan status hukum bagi Sareh hingga kini setelah Sareh terpilih sebagai caleg yang lolos ke DPR untuk periode 2014-2019.
Ketika Sereh duduk sebagai  Wakil rakyat, pada tahun 2004 Rohadi kembali kei  PN Jakarta Utara setelahi sempat dimutasi ke PN Bekasi pada 2011. Saat itu, tahun 2004, Rohadi menjadi Panitera Pengganti perkara sengketa dualisme Partai Golkar. Kasus itu ditangani oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Lilik Mulyadi selaku Ketua Majelis serta Ifa Sudewi dan Dasma selaku Anggota Majelis. Ketika itulah Rohadi diduga berkomunikasi dengan Sereh.

Rohadi juga memiliki hubungan baik dengan Karel Tuppu, suami Berthanatalia. Karel sempat menjadi hakim PN Jakarta Utara pada tahun 2004-2006 atau menjadi atasan Rohadi. Meski Karel telah berpindah tugas, ternyata hubungan baik dengan Rohadi masih berlangsung.
Diduga, berkat pekerjaan dan jejaring itulah Rohadi menumpuk kekayaan. Namun, kuasa hukum Rohadi, Tonin Tachta Singarimbun tidak menampik tentang kabar harta milik Rohadi yang melimpah. Menurut Tonin, harta itu hasil jerih payah Rohadi dalam menjalankan bisnis jual beli mobil dan batik. Karena Rohadi memang gemar berbisnis, bahkan sebelum menjadi PNS di pengadilan, Rohadi pun pernah berjualan bakso.
Tonin  membenarkan bahwa Rohadi terlibat dalam berbagai bisnis di Indramayu.  Tetapi kliennya hanya perantara karena ada investor sesungguhnya. Ada lima investor dan Tonin enggan menyebutnya. “Jadi orang itu entah dari mana, mau menjanjikan ada investor. Ubahlah sawah ini jadi rumah sakit, waterpark dan real estate,” ujar Tonin.

Tonin juga membenarkan kliennya itu punya belasan mobil. Tepatnya 17 unit. “Saya nggak yakin 18 mobil, saya tahunya 17 mobil. Memang itu yang dipakai sama dia,” tambahnya. Menurut dia, sebelum jadi panitera pengganti, Rohadi pernah dagang bakso dan menjual buku. Setelah menjadi PNS awal tahun 2000, kekayaannya menanjak tajam. Dia menegaskan, kekayaan Rohadi didapat dengan cara yang sah. Kliennya dianggap ulet dan punya bakat bisnis. Termasuk bisnis jual beli mobil.  “Apa dilarang orang kaya di Indonesia. Rohadi bisa (kaya), karena yang ngutang sama dia di mana-mana. Nah ada juga yang beli cash. Dari situ mobil-mobilnya. Sampai saat ini belum ada penyitaan (mobil), saya nggak tahu kalau ada penyitaan, kan pasti ada surat,” ungkap Tonin.

Sudah tentu penjelasan ini diragukan. Netizen banyak yang curiga  “Tetangga saya jualan bakso laris banget sudah 15 tahun tapi tidak kaya-kaya amat seperti Rohadi. Cuma ada 2 kemungkinan kalau gak korupsi ya piara tuyul,” tulisi seoran netizen di media sosial.

Rohadi dulu dan sekarang memang jauh berbenda. Rohadi dulunya tinggal di rumah petak di Rawa Bebek, Bekasi. Rohadi pindah ke sana awal tahun 90-an. Rohadi pindah dari Indramayu dan tinggal di rumah petak itu karena ia diterima menjadi sipir penjara di Salemba. Kala itu, tidak ada kekayaan yang menonjol dari seorang Rohadi muda. “Dia pulang pergi memakai baju sipir, nebeng temannya naik sepeda motor. Dia tidak punya kendaraan,” tutur seorang warga Rawa Bebek.

Kehidupan Rohadi perlahan membaik saat ia diterima sebagai pegawai pengadilan dan bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Rohadi pindah dari Rawa Bebek tahun 2003.

Bila dulu Rohadi tinggal di rumah petak nan sederhana, kemudian ke rumah mewah, kini ia malah tinggal di rumah tahanan KPK.  Semenjak ditahan, Rohadi mengaku shock, tidak mau makan, tidak bisa tidur dan ingin bunuh diri. Ketika mendapatkan jatah makanannya, Rohadi tidak pernah menghabiskan makanannya. Ia hanya memakan dua sendok setiap hari. “Selain ingin bunuh diri, ia juga sangat shock. Tidak enak makan, satu hari cuma makan dua sendok,” ungkap kuasa hukum Rohadi, Alamsyah Hanafiah, Selasa 6 September 2016.

Alamsyah mengungkapkan bahwa kondisi Rohadi saat ini benar – benar putus asa, Ia tidak mengijinkan bertemu dengan keluarga setiap hari. Karena ditakutkan keluarganya akan ikut dijadikan tersangka. Karena dituduh pasal pencucian uang,  siapapun yang ikut menggunakan uang tersebut, maka siapapun itu akan terseret menjadi tersangka, termasuk keluarganya.

Rohadi hanyalah salah satu contoh PNS golongan rendah yang kaya raya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengungkapkan  setidaknya ada 10 PNS muda golongan III B yang punya rekening gendut. Nilai rekening PNS selevel rendah itu mencapai miliaran rupiah. Temuan itu dibeberkan Wakil Ketua  PPATK saat itu, yakni Agus Santoso, di sela-sela Seminar Nasional bertema tindak pidana pencucian uang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember  2011. Saat sedang ramai orang membicarakan kekayaan pegawai pajak Gayus Tambunan yang menghebohkan.

Menurut penilaian PPATK rekening itu tak wajar, lantaran nilainya jauh di atas gaji sebagai PNS. Karenanya, temuan itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus mengaku kaget dan shok saat pertama kali menemukan data tersebut.  Yang membuatnya shok, lantaran pemilik rekening bukan PNS senior, tapi PNS yunior alias masih muda.  “Baru sebulan saya menjabat dan dilantik Presiden. Saya syok setelah mengetahui hal itu,  ” ujar Agus. Hanya saja, dia tak membeber identitas PNS muda dimaksud.

Agus juga membeberkan modus PNS-PNS muda itu untuk menghilangkah jejak busuk. Yakni mengalirkan ke rekening istri, lantas dipecah-pecah ke bentuk asuransi anaknya.  Agus memastikan, PNS-PNS muda itu bermain sendiri, tidak untuk atasannya. “Mereka bermain sendiri. Mereka masukkan ke (rekening, red) istrinya, lalu istrinya memecah ke anaknya usia lima bulan yang sudah diasuransi Rp 2 miliar.  Juga ke ke anaknya yang berusia lima tahun juga diasuransikan pendidikan sebesar Rp 5 miliar. Juga ada yang dikirim ke ibu mertuanya,” ungkap Agus.

Agus juga mengaku shok, lantaran PNS muda yang lihai menilep uang itu bukan hanya pria, namun juga ada yang perempuan. Yang perempuan ini, secara rutin menerima setoran yang tergolong gratifikasi, yang besarnya Rp50 juta per bulan.

Itu baru PNS pemula. Bagaimana  PNS-PNS yang  lebih tinggi. Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan hasil temuan mereka terhadap para pelaku korupsi pada 2015. Dari data ICW, vonis perkara korupsi selama 2015 menunjukkan tingginya angka korupsi di lingkaran pemerintah, terutama pemerintah daerah. “Pantauan kami, ada 225 terdakwa korupsi dari lingkungan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah,” kata anggota Divisi monitoring dan Hukum Peradilan ICW, Aradila Caesar, di kantor ICW, Kalibata, Ahad  7 Februari 2016.
Aradila menilai angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 2013 dan 2014. Pada 2013, terdapat 141 pejabat atau pegawai negeri yang menjadi terdakwa korupsi, sementara 2014 ada 171 terdakwa.

Aradila menduga tingginya angka korupsi di kalangan pejabat atau pegawai negeri dikarenakan ancaman hukuman minimal yang ringan dibandingkan swasta. Sebagaimana disebutkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang menyalahgunakan wewenangnya dan merugikan negara dihukum minimal satu tahun penjara.

Berbeda dengan besaran hukuman minimal pada nonpejabat atau pegawai negara. Sebagaimana dikutip dari Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  ancaman hukuman bagi pihak swasta minimal 4 tahun.

Hamdani

Comments are closed.