Dua Pejabat Dikjar Terjerat Rasuah DAK

Kajari Stabat Andri Ridwan SH MHum didampingi Kasi Intel, Erick Yudistira SH dan staf Intelijen, Sutan Harahap serta Andi Sitepu saat paparan penetapan dua tersangka kasus dugaan korupsi DAK Dinas Dikjar Langkat. (Foto Heri Fadly)
Kajari Stabat Andri Ridwan SH MHum didampingi Kasi Intel, Erick Yudistira SH dan staf Intelijen, Sutan Harahap serta Andi Sitepu saat paparan penetapan dua tersangka kasus dugaan korupsi DAK Dinas Dikjar Langkat. (Foto Heri Fadly)

Aroma korupsi tercium di proyek pembangunan ruangan perpustakaan dan laboratorium sejumlah Sekolah Dasar di Langkat. Tersangka telah melakukan pembiaran pembuatan RAB kepada para kepala sekolah penerima DAK.

Kejaksaan Negeri Stabat menetapkan dua pejabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus 2015. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Pidana Khusus memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti.

Kedua tersangka adalah Kepala Bidang Bina Prorgam, Yuni Rispandi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumardi alias Pungut. “Keduanya bertanggungjawab atas pembuatan RAB dari pihak tidak berkompeten dalam proyek pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan dan laboratorium puluhan SD di Langkat,” ucap Kajari Stabat, Andri Ridwan SH MHum didampingi Kasi Pidsus Amrizal Fahmi dan Kasi Intel Erick Yudistira serta penyidik Sutan Harahap dan Andi Sitepu, Kamis pekan lalu.

Tahun 2015, Dikjar Langkat mendapat kucuran DAK (Dana Alokasi Khusus) senilai Rp 2.523.875.283 untuk pembangunan ruangan perpustakaan dan laboratorium 23 SD. Sedangkan untuk pembangunan ruang kelas baru 13 SD, dananya Rp 2.924.802.903. Pelaksanaan proyek itu dinilai telah menyimpang karena RAB-nya dikerjakan pihak tidak berkompeten. Akibatnya, para kepala sekolah seolah penerima DAK yang menjadi korban.

Kedua tersangka telah melakukan pembiaran pembuatan RAB kepada para kepala sekolah penerima DAK yang dikerjakan bukan kewenangan ahli di bidang tersebut. Dalam proyek ini, para kepala sekolah hanya menjadi korban atas kebijakan pejabat Dinas Pendidikan, terkait dana proyek swakelola tersebut. “Kepala sekolah penerima DAK diundang dan disodorkan RAB dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah diketahui oleh kedua tersangka. Padahal, kedua tersangka mengetahui bahwa pembuatan RAB tersebut bukan dari ahlinya dan dianggap sudah melebihi kewenangan,” ujar Kajari Andri Ridwan.

Proses pembuatan RAB itu seharusnya telah dianggarkan dananya. Sebab, sifat pelaksanaan pekerjaannya dengan sistem swakelola. Tapi praktiknya, para kepala sekolah dipungut biaya tanpa prosedur resmi. “Para tersangka diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi perbuatan pungli. Pihak-pihak dinas menjadikan anggaran DAK sebagai lahan pungli. Sebenarnya para kasek merasa keberatan dan hanya menjadi lahan keuntungan orang lain meski diketahui kedua tersangka,” tambah Kasi Intel, Erick Yudistira.

Pemkab Langkat, katanya, sudah menyediakan dana pendamping sebesar Rp3 miliar, untuk membantu para kepala sekolah, baik itu biaya rapat, honor panitia dan pembuatan RAB atau LPJ. “Hal itu ternyata tidak berjalan. Ini yang cerita para kepala sekolah. Dari hasil pemeriksan sebanyak 40 kasek sebagai saksi, semuanya mengarah kepada kedua tersangka ini,” sebut Erick.

Penetapan tersangka pihak yang meminta pembayaran pembuatan RAB dan LPJ, masih tergantung hasil penyidikan. “Tergantung penyidik, apakah arahnya akan dijadikan tersangka atau tidak,” ujar Erick kepada FORUM Keadilan.

Penyidik Kejari Stabat dituding hanya gencar memeriksa dugaan korupsi pekerjaan fisik, namun tidak memeriksa total keseluruhan penggunaan DAK yang mencapai Rp 35 miliar. Padahal, puluhan miliar DAK yang digunakan juga terindikasi menyimpang seperti dalam hal pengadaan buku pengadaan, buku referensi serta alat peraga pendidikan. Apalagi selama ini pihak Dikjar memiliki “langganan” sebuah percetakan yang biasa mendapatkan proyek penyediaan buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

Menyikapi tudingan itu, Kajari Andri Ridwan menegaskan, tidak tertutup kemungkinan para tersangka dalam kasus DAK ini akan bertambah. Namun, semuanya tergantung hasil penyidikan, apakah akan mengarah kepada pihak-pihak tersebut.“Semuanya dikembalikan kepada penyidik. Tapi, untuk kasus pengadaan buku yang juga anggarannya masuk dalam DAK itu, saat ini belum dilakukan penyidikan. Penyidikan terlebih dahulu di fisik, dan biar lebih konsisten dalam melakukan penyidikan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan para tersangkanya akan bertambah. Penyidik masih terus meminta keterangan. Setelah kasus fisik ini ke arah penuntutan, tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan penyidikan juga,” ujar Andri.

Tersangka Yuni Rispandi sebelumnya mengaku tidak ada menikmati kucuran dana DAK tersebut. Menurutnya, yang paling mengetahui adanya permainan dalam pelaksanaan pekerjaan itu adalah para kepala sekolah dan oknum-oknum lainnya yang selama ini bermain di lapangan. “Saya tidak ada. Mereka (kepala sekolah) dan oknum di lapangan yang tahu,” sebutnya ketika dikonfirmasi.

Kasus dugaan korupsi DAK di Dinas Dikjar Langkat mencuat setelah Kajari Andri Ridwan memerintahkan Amrizal Fahmi yang baru menjabat sebagai Kasi Pidsus untuk menindaklanjuti dan mendongkrak penanganan kasus-kasus korupsi. Perintah itu langsung ditindaklanjuti. Amrizal yang acap berkoordinasi dengan Kajari dan Kasi Intel Erick Yudistira, bekerja ekstra menyidik kasus korupsi DAK tersebut.

Sejauh ini Kejari Stabat baru menetapkan Yuni Rispandi dan Sumardi sebagai tersangka. Padahal, banyak pihak ditengarai turut menikmati hasil rasuah dari DAK senilai Rp 38.410.781.294. Dana yang digunakan untuk perehaban ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, gedung perpustakaan, buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan itu disebut-sebut telah menjadi bancakan. “Banyak pihak yang menjadikan DAK itu bancakan. Kita berharap pihak Kejari tidak tebang pilih mengungkap dugaan korupsi DAK yang telah merugikan negara,” tutur Ketua Laskar Melayu Hangtuah, Rahman Sabor, beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, para pejabat terkait mulai dari beberapa staf di Bidang Program, serta Kabid dan Kasi di Bidang Pendidikan Dasar, Dikmen dan Kasi Kurikulum Bidang Dikdas, diduga menikmati proyek basah bersumber DAK tersebut. Tak heran kalau tersiar kabar bahwa penetapan Yuni Rispandi dan Sumardi sebagai tersangka, sengaja diarahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk upaya menyelamatkan diri dari jeratan hukum.

Banyak pihak juga menilai, penyidik sengaja hanya menjerat Yuni dan Sumardi, karena diduga tidak mampu melakukan lobi-lobi kepada pihak penyidik serta tidak memiliki back up dari para petinggi di jajaran Pemkab Langkat. Apalagi, kedua orang yang ditengarai ditetapkan sebagai tersangka tersebut, memang sebagai pihak yang dituding paling bertanggungjawab di bidangnya. Padahal, dari total anggaran Rp38.410.781.294 tersebut, masih banyak pihak yang harus bertanggungjawab, termasuk para rekanan yang ditunjuk sebagai pemasok tunggal berbagai kebutuhan meterial pembangunan proyek yang sebenarnya bersifat swakelola itu.

Dalam hal ini, perusahaan percetakan “langganan” untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan untuk kebutuhan perpustakaan yang dibangun serta kebutuhan sarana belajar mengajar di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMU/SMK Sederajat se-Langkat, seharusnya juga harus diperiksa. Tujuannya adalah untuk mengetahui aliran dana hasil korupsi terkait proyek-proyek itu.

Selain dugaan korupsi DAK, tersiar juga kabar bahwa ada pihak-pihak di Bidang Dikdas, diduga telah melakukan upaya pungli kepada ribuan guru di Langkat. Upaya pungli itu dilakukan melalui pemotongan gaji 13, 14 dan sertifikasi. Konon, uang hasil pungli itu disebut-sebut untuk mendukung upaya pengembalian atau untuk menutupi keterlibatan pejabat terkait pemeriksaan kasus DAK yang ditangani Kejari Stabat.

ZAINUL ARIFIN SIREGAR,HERI FADLY (Medan)   

Comments are closed.