Bila Mas Joko Tanpa Partai

 

Priyono B. Sumbogo

Ada tiga jenis profesi atau jabatan yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Indonesia, setidaknya menurut saya.  Pertama adalah agamawan seperti ulama, pendeta, dan pastur. Bila seorang ulama atau pendeta hadir bersama wakil rakyat atau orang partai, maka secara otomatis orang-orang akan lebih menaruh hormat secara sukarela kepada ulama atau pendeta tersebut.

Profesi atau jabatan terhormat peringkat kedua dua adalah guru dan dosen, yang di dalam agama Islam disebut mualim. Bila suatu waktu di suatu hari guru dan dosen hadir bersama wakil rakyat atau politisi di tengah kerumunan orang, khususnya para siswa dan mahasiswa, maka  nasihat sang guru dan sang dosen yang akan didengar. Sebaliknya, siswa dan mahasiswa akan menyanggah, membantah, atau mengacuhkan ucapan wakil rakyat atau politisi. Sebab siswa dan mahasiswa mengetahui, kata-kata wakil rakyat atau politisi sering menyesatkan.

Profesi terhormat ketiga adalah pamongpraja atau pejabat pemerintahan, terutama presiden. Bila suatu hari di suatu waktu, presiden hadir bersama ketua DPR atau ketua umum partai dalam suatu acara, maka rakyat akan lebih mengelu-elukan presiden. Sedangkan ketua DPR atau ketua umum partai akan diabaikan atau tidak digubris. Sebab rakyat mengetahui, yang bekerja keras dan konkrit . Hal ini dapat ditafsirkan bahwa bagi rakyat, ada atau tidak ada wakil rakyat, ada atau tidak ada partai,  tidaklah penting. Sebab yang penting adalah presiden serta jajaran pamongpraja di bawahnya,  termasuk tentara dan polisi.

Akhir-akhir ini, manakala Presiden Joko Widodo direcoki oleh wakil rakyat dan orang partai, terdengar usulan dari masyarakat agar Joko Widodo keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lalu apa ruginya bila Joko Widodo keluar dari partai? Apakah presiden akan dimakzulkan oleh kekuatan semua partai politik di DPR?

Mengingat jabatan briokrasi lebih dihormati oleh masyarakat, maka Joko Widodo dapat menghindari kemungkinan pemakzulan dengan mudah. Yakni dengan mengganti semua menteri dari PDIP dengan kader partai lain yang selama ini menyerang Jokowi. Berani jamin, partai yang semula bersikap kritis pada Joko Widodo, akan berbalik menjadi pendukung loyal. Sebab, berkali-kali pengalaman menunjukkan bahwa partai yang diberi jatah menteri di kabinet akan cenderung kalem. Bahwa sekarang PDIP agak kritis kepada Joko Widodo, itu karena PDIP merasa mengorbitkan Joko Widodo  tapi kurang memperoleh jatah menteri di kabinet.

Ini Indonesia, negeri di mana wakil rakyat atau politisi gampang ditundukkan dengan jabatan pamongpraja. Banyak wakil rakyat yang mengundurkan diri dari Senayan setelah menjadi wali kota, bupati,  gubernur, atau jabatan eksekutif lainnya. Itu bukti nyata. Suatu fraksi tiba-tiba melempem setelah kader partainya diberi jatah menteri. Itu pengalaman nyata. Dapat dipastikan bila posisi-posisi menteri di kabinet diberikan pada koalisi terbesar, maka presiden akan aman. Koalisi dengan jumlah wakil rakyat lebih sedikit tak akan berkutik walau bersuara nyaring  bagai geledek.

Agar posisi presiden lebih aman lagi, maka perlu memperoleh simpati rakyat dan dukungan dari kekuatan di luar partai.

Seperti disebutkan di atas, profesi atau jabatan yang dihormati rakyat secara suka rela Simpaadalah agamawan, guru, dan dosen. Maka simpati dari rakyat dapat diperoleh dengan memberi perhatian kepada kegiatan keagamaan. Pesantren-pesantren diberi dana untuk mengembangkan diri agar lebih megah dan modern.  Gereja-gereja dilindungi dari segala tindakan anarkhis.

Simpati rakyat juga akan diperoleh dengan  memprioritaskan program kabinet pada pendidikan. Uang sekolah gratsi dari tingkat SD sampai SMA. Sekolah-sekolah dibangun megah di tempat-tempat strategis, bikan dibiarkan reyot di tengah sawah. Uang kuliah dikurangi dengan memberi subsidi lebih besar kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Honor atau gaji guru atau dosen, tentu patut dinaikkan dengan memberi subsidi.

Dukungan polisi adalah  penting untuk memperkuat posisi presiden. Caranya sederhana. Yakni untuk mengangkat Kapolri tidak perlu meminta persetujuan wakil rakyat, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada usulan Dewan Kepangkatan Tertinggi Polri. Mekanisme tersebut lebih tidak berisiko daripada melibatkan wakil rakyat yang berotak politis.

Dukungan tentara juga penting. Caranya gampang. Beri anggaran secukupnya untuk membangun atau membeli kapal selam baru, jet tempur baru, tank baru, dan berbagai senjata yang diperlukan. Tentara pasti bangga. Dari mana duitnya? Antara lain menarik kembali uang negara dari para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diselidiki lagi olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakta menunjukkan bahwa  KPK termasuk lembaga yangt dihormati dan akan dibela secara sukarela oleh rakyat. Eksistensi KPK merupakan faktor yang dapat memperkuat posisi presiden selain agamawan, pendidik, polisi, dan tentara. Oleh karena itu KPK harus dilindungi dari gempuran orang partai dan oknum polisi.

Oleh karena itu Mas Joko, pergilah dari PDIP dan jangan masuk ke partai manapun. Fungsi partai cukup sampai pada tahap pencalonan dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Setelah itu tinggalkan dan railah simpati rakyat. Tidaklah berdosa “mengkhianati” partai, karena orang partai juga pandai berkhianat kepada rakyat.

Comments are closed.