Salah Ciduk Menuai Gugatan

beritaprima.com//pengamen Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu, senilai Rp1 miliar
Pengamen Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto menggugat Polri dan Kejaksaan Agung membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap itu, senilai Rp1 miliar  (istimewa)

Dua pengamen jalanan menggugat Polri sebesar Rp 1 miliar. Buntut dari salah tangkap polisi. Menjadi korban salah tangkap tak diinginkan banyak orang.  Tak terkecuali dengan Nurdin Priyanto dan Andro Supriyanto. Kedua pengamen jalanan ini pernah ditahan atas kasus pembunuhan namun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA). Lantaran tidak terima,  lelaki berusia sekitar 25 tahun ini mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penangkapan yang dianggap tidak sah.

Tidak tanggung-tanggung mereka meminta ganti rugi sebesar Rp1 miliar ke pihak termohon, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung. Sidang perdananya dimulai Senin pekan lalu. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Totok Sapti Indrato dengan menghadirkan dua pihak termohon yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sayangnya pihak Kejati DKI Jakarta tidak hadir.

Hakim Totok menilai Kejati DKI Jakarta tidak serius menanggapi praperadilan tersebut.  Atas keputusannya,   hakim tetap melanjutkan jalannya persidangan. “Kami memandang yang bersangkutan tidak serius. Sidang tetap dilanjutkan. Kami menganggap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melepaksan haknya dalam permohonan praperadilan,” jelas hakim Totok.

Praperadilan duo pengamen itu dimohonkan setelah adanya putusan kasasi dari MA. Putusan kasasi MA menyatakan keduanya terbukti tidak bersalah melakukan pembunuhan. “Permohonan ini diajukan setelah adanya putusan kasasi MA yang menguatan putusan banding Pengadilan Tinggi, keduanya terbukti tidak bersalah dan dibebaskan,” tutur Arif Maulana, Penasehat Hukum Nurdin dan Andro dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Arif menjelaskan kliennya mengajukan praperadilan lantaran dahulu dituduh melakukan pembunuhan. Namun pihaknya membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah di tingkat banding. Jaksa lalu mengajukan kasasi, tetapi putusan kasasi malah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.  “Klien kami dulu dipidana karena tuduhan pembunuhan. Namun di tingkat dua, kita bisa membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah. Di tingkat kasasi MA juga menguatkan putusan pengadilan tinggi,” tuturnya.

Dalam permohonannya, Nurdin dan Andro meminta ganti kerugian materi dan immateri kepada para termohon dan turut termohon, yaitu Menteri Keuangan namun dengan jumlah yang berbeda- beda. Pemohon I meminta ganti kerugian materil sebesar Rp75 juta dan immaterial Rp590 juta.

Sedangkan Pemohon II meminta ganti rugi materil sebesar Rp80juta dan immaterial Rp410 juta.  Dengan demikian total permintaan ganti kerugian dari para pemohon adalah Rp1 miliar. Permohonan tersebut ditujukan kepada Polda Metro Jaya sebagai Termohon I, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai Termohon II, dan Kementerian Keuangan sebagai Turut Tergugat.

Kisah awal salah tangkap Andro dan Nurdin terjadi pada Minggu, 30 Juni 2013 lalu. Ketika itu  seorang pengamen bernama Dicky ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan Cipulir, Jalan Ciledug Raya RT 08/10 Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  Polisi kemudian menetapkan tersangka kepada Nurdin dan Andro.

Keduanya lantas ditangkap dan ditahan mesti tidak ada bukti. Diceritakan Nurdin, pada Senin 6 Oktober 2013 di siang hari, Nurdin baru saja keluar gang rumahnya untuk berangkat mengamen. Tak jauh dari gang, dia bertemu dengan temannya, Bakri dan mengobrol di depan bengkel motor.

Tidak lama mengobrol, dia langsung didekap oleh seorang polisi. Ia sempat melawan, namun ia malah dibanting. Polisi lantas memborgol dan memasukannya ke dalam mobil. Saat ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, Nurdin mengatakan, ada lima orang polisi yang mengaku berasal dari Polda Metro Jaya. Semuanya tidak menggunakan baju seragam polisi melainkan mengenakan baju bebas.

Di dalam mobil,Nurdin terus menerus didesak untuk mengaku tetapi Nurdin ngotot tidak mengetahui kasus pembunuhan itu. Karena itu dia terus menerus mendapat pukulan bahkan kakinya ditodong dengan pistol dan diancam akan ditembak.

Hal senada disampaikan Andro. Ia digelandang ke Mapolda Metro Jaya awalnya dijadikan saksi.  Sesampainya di Mapolda Metro Jaya dia malah ditahan dan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Lantaran tak kuat dengan siksaan dia terpaksa mangaku atas hal yang menurut dia tidak dilakukan.

Kasus pembunuhan Dicky yang juga pengamen di Cipulir sebetulnya melibatkan enam terdakwa.  Mereka adalah dua terdakwa dewasa, Andro dan Nurdin, dan empat terdakwa anak di bawah umur yang kasasinya tengah berjalan di Mahkamah Agung (MA). Mereka berinisial FP (16 tahun), F (14 tahun), BF (16 tahun), dan AP (14 tahun).

Akibat perbuatannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana penjara tiga sampai empat tahun, kepada empat terdakwa anak di bawah umur. Sedangkan, dua terdakwa dewasa, masing-masing dihukum tujuh tahun penjara.

Angin segar lalu menghampiri Andro dan Nurdin.  Permohonan bandingnya diterima. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus bebas Andro dan Nurdin dalam kasus pembunuhan tersebut. Dalam putusan banding Nomor 50/PID/2014/PT DKI, majelis hakim menyatakan kedua pengamen itu tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan.

Setelah resmi dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, kisah Andro dan Nurdin belumlah habis. Keduanya kemudian melayangkan gugatan atas kasus salah tangkap itu. LBH Jakarta menegaskan bahwa pihaknya menggugat politisi khususnya Polda Metro Jaya karena sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan dan memakasa enam orang pengamen mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Guna mendapatkan pengakuan, penyidik melakukan kekerasan secara fisik dan mental, di antaranya memukul dan menyetrum sejumlah pengamen agar mengaku sebagai pelaku.

Persidangan lanjutan berlangsung keesokan harinya, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon. Polda Metro Jaya diwakili Tim Hukum Polda Metro Jaya yang dikuasakan oleh AKBP Syamsi menyatakan permintaan rehabilitasi nama Para Pemohon merupakan hal mengada-ada. Pasalnya, rehabilitasi nama sudah dilakukan ketika hakim membacakan putusan yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak bersalah.

Hal itu telah diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang pelaksanaannya telah diberikan dan dicantumkan sekaligus melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 50/PID/2014/PT.DKI. “Sehingga para pemohon tidak memiliki hak untuk menuntut rehabilitasi,” ujar AKBP Syamsi.

Tim Kuasa Hukum berpendapat penetapan tersangka terhadap Andro dan Nurdin berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga cukup menduga keduanya sebagai pelaku tindak pidana. Proses penyidikan telah dilakukan dengan benar dalam menerapkan hukum yang dipersangkakan oleh Pemohon, hal itu dibuktikan dengan berkas perkara telah dinyatkan lengkap oleh JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Dan juga para Pemohon dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1275/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum berpandangan Polda Metro Jaya tidak dapat digugat ganti kerugian karena tindakannya sesuai dengan undang-undang. “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atas penangkapan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang, yaitu ketika perkaranya tidak diajukan ke Pengadian Negeri. Sehingga yang dimohonkan oleh pemohon keliru, tidak cermat dan salah pihak,” jelasnya Tim Hukum Polda Metro.

Selain Polda, jawaban juga dibacakan oleh Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Daryono. Dia menyatakan bahwa permohonan salah alamat atau error in persona. “Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat, karena Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Antara pemohon dengan turut Termohon sama sekali tidak terdapat hubungan hukum,” ujar Daryono.

Sedangkan pihak Kejati DKI lagi-lagi tidak hadir. Waluyo, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati beralasan surat pemanggilan belum diterima oleh Kejati. “Surat pemanggilan sidang belum diterima oleh Kejati,” tuturnya.  Hakim menyatakan masa praperadilan tujuh hari. Kalau tidak aral melintang, Senin pekan ini hakim akan mengeluarkan putusan.

AFKHAR/FORUM

Comments are closed.