Rusuh SARA di Tanjungbalai

Suasana Vihara Tri Ratna pasca kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu (30/7). Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai pada Jumat (29/7) menyebabkan sejumlah vihara dan kelenteng rusak. ANTARA FOTO/Anton/im/nz/16
Suasana Vihara Tri Ratna pasca kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu (30/7). Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai pada Jumat (29/7) menyebabkan sejumlah vihara dan kelenteng rusak.  (ANTARA FOTO/Anton)

Tanjungbalai rusuh. Massa mengamuk membakar sepuluh kelenteng dan vihara. Huru-hara bernuansa SARA ini dipicu seorang wanita Tionghoa yang murka dengan kumandang suara azan dari masjid. Postingan di media sosial turut memperkeruh suasana.

Lantunan suara azan dari Masjid Al-Makshum di Jalan Karya Tanjung Balai mengusik ketenangan Meliana. Wanita etnis Tionghoa turunan Cina ini berang. Ia protes terhadap kumandang azan dan ayat suci Alquran yang keluar dari pengeras suara masjid.

Meliana sudah lama protes. Ia sering kali meminta pengeras suara masjid dikecilkan. Namun, nazir masjid tak mengacuhkannya. Alasannya, keberadaan masjid lebih dulu ada, jauh sebelum Meliana dan keluarganya menetap di lingkungan itu. Apalagi azan hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu.

Merasa tak diacuhkan, Meliana terus saja protes. Ia disebut-sebut sering teriak-teriak dari halaman rumahnya meminta pengurus masjid mengecilkan volume pengeras suara azan. Protes keras Meliana itu terakhir disampaikannya pada Senin 25 Juli 2016 lalu. “Terakhir, 5 hari sebelum kerusuhan, dia (Meliana) menyampaikan keberatannya soal suara dari masjid,” ujar Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Makshum, Dailami, seperti dikutip dari hidayatullah.com.

Sikap Meliana itu menjadi perbincangan jamaah dan pengurus masjid. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, BKM Al-Makshum menggelar rapat bersama jamaah dan pengurus masjid lainnya. Keputusannya, BKM mengutus Dailami dan Haristua Marpaung untuk mendatangi rumah Meliana yang persis berada di depan masjid, guna menanyakan ihwal kebaratannya tersebut.

Usai shalat maghrib, Jumat 29 Juli 2016, Dailami dan Haristua mendatangi rumah Meliana. Mereka kaget karena Meliana sangat tidak bersahabat. Dari halaman rumahnya, Meliana menyambut keduanya dengan emosi dan nada tinggi. Bahkan menjawab dengan nada yang dinilai menantang. “Itu bising. Kami terganggu. Kau tahu! Pekak telingaku dengar suara dari corong itu. Tak tentram aku,” ucap Dailami menirukan perkataan lantam Meliana.

Meliana terus saja meneriakan perkataan-perkataan yang kurang sopan. Suara kerasnya membuat anak laki-laki dan suaminya ikut keluar dari dalam rumahnya. Sang anak juga turut mencerca kedua pengurus masjid Al-Makshum tersebut dengan perkataan-perkataan yang melecehkan. “Anaknya juga menantang. Kalau suaminya justru minta maaf,” tutur Dailami.

Cekcok pun tak terhindarkan. Keributan itu mengundang perhatian warga dan jamaah masjid karena mereka adu mulut di pinggir jalan. Pengurus masjid yang dituakan dan dikenal pendiam, Zul, juga sangat kesal dengan Meliana dan anaknya yang mengeluarkan kata-kata makian. Untuk menghindari keributan yang lebih panjang, Dailami dan Haristua kembali ke masjid untuk menunaikan shalat Isya berjamaah. Keduanya tak lagi menghiraukan Meliana yang mencaci maki dengan nada emosi.

Usai shalat Isya, Dailami bersama Haristua dan pengurus BKM Al-Makshum melapor kepada kepala lingkungan II. Kemudian mereka diarahkan ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, untuk melakukan pertemuan menyelesaikan masalah tersebut. Kepling juga meminta Meliana beserta suami dan anaknya datang ke kantor lurah. Selain lurah, pertemuan itu juga dihadiri beberapa anggota polisi dan koramil.

Di hadapan aparatur hukum dan keamanan, Meliana merasa tidak bersalah. Bukannya minta maaf, ia justru ngotot menyalahkan pengurus masjid dan BKM Al-Makshum. Wanita berusia 46 tahun berdarah Tionghoa ini malah lantang meminta mesjid menghentikan suara azan. Arogansi wanita turunan ini membuat pertemuan itu menjadi semakin sengit. “Meliana tetap ngotot tidak mau minta maaf. Dia malah meminta masjid berhenti melantunkan suara azan,” kata Dailami.

Pertemuan itu buntu dan tak membuahkan kesepakatan. Sementara kondisi massa tanpa ada komando sudah semakin memanas di luar kantor lurah. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, proses mediasi dilanjutkan ke Polres Tanjungbalai yang dipimpin Wakapolres dihadiri Ketua MUI Tanjungbalai. Tetapi sebelum mereka berpindah ke Polres Tanjungbalai, massa yang tanpa dikomando sudah bergerak merusak rumah Meliana. Massa melempari dan melakukan pembakaran.

Imam masjid Al-Makshum, Sahrir Tanjung, yang rumahnya tak jauh dari kediaman Meliana berusaha menghentikan amuk massa. Ia berupaya menghalau massa yang emosi melakukan pembakaran. “Untung api tidak sempat besar, karena kita juga takut, karena disamping rumah Meliana itu ada tabung (agen gas elpiji). Kalau meledak, macam mana?” ujar Sahrir saat ditemui di rumahnya.

Massa yang sudah dibalut emosi akhirnya melanjutkan penyerangan dan aksi pembakaran ke vihara dan klenteng yang berada di sekitar Kota Tanjungbalai. Tercatat 15 klenteng dan vihara serta yayasan sosial yang dirusak massa. Antara lain enam terbakar, lima rusak berat dan empat rusak ringan. Semua rumah ibadah itu berada di Kecamatan Tanjungbalai Kota.

Vihara dan klenteng yang dibakar yakni Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara, Klenteng Dewi Samudra, Kelenteng Ong Ya Kong, Kelenteng Tua Pek Kong, Kelenteng Tiau Hau Biao, Kelenteng Depan Kantor Pengadaian, kelenteng di Jalan MT Haryono, dan Kelenteng Huat Cu Keng. Sementara Kelenteng di Jalan Juanda dan yayasan sosial hanya dirusak. Massa juga membakar dan merusak enam kendaraan roda empat dan tiga unit rumah.

Sekretaris Forum Umat Islam (FUI) Tanjungbalai, Luthfi Ananda Hasibuan mengatakan, peristiwa tersebut menjadi puncak kemarahan warga akibat sikap etnis Cina yang selama ini arogan. “Mereka suka menyepelekan, suka semena-mena, jika kesenggol sedikit langsung marah dan tak segan-segan mengajak berkelahi,” ujarnya kepada Suara Islam Online.

Kerusuhan bernuansa SARA ini diduga turut dipengaruhi postingan di media sosial. Sikap ngotot Meliana memaki pengurus BKM dan meminta masjid menghentikan azan tersebar di dunia maya. Sikap itu memicu kemarahan yang lebih luas hingga terjadi sejumlah pembakaran.

“Dari keterangan masyarakat bahwa warga tersebut membuat keributan di mesjid dan memaki imam yang sedang azan di masjid karena tidak senang akan adanya azan di mesjid hingga menyebabkan umat Islam menjadi marah,” bunyi status yang beredar di media sosial, dikutip dari dnaberita.com.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, membenarkan aksi massa turut dipengaruhi postingan di media sosial. Menurutnya, kejadian berawal dari Meliana, warga Tionghoa, yang menegur nazir Masjid Al-Makshum agar mengecilkan volume mikrofon masjid. Nazir masjid pun mengaku bahwa Meliana sudah beberapa kali hal itu.

Kemudian jamaah dan nazir masjid menjumpai Meliana di rumahnya. Selanjutnya cekcok hingga didamaikan didamaikan ke kantor lurah. Karena suasana sudah agak memanas, Meliana dan suaminya diamankan di Polsek Tanjungbalai Selatan. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan melibatkan Ketua MUI, Ketua FPI, camat, kepling dan tokoh masyarakat setempat. Pada saat bersamaan, massa mulai banyak berkumpul dipimpin kelompok elemen mahasiswa dan melakukan orasi. Selanjutnya massa yang diimbau dan sempat membubarkan diri.

Tanpa disangka massa kembali berkumpul karena diduga telah mendapat informasi melalui media sosial yang diposting seorang warga. Selanjutnya massa kembali mendatangi rumah Meliana. Mereka hendak membakar, namun dilarang warga sekitar. Selanjutnya massa bergerak menuju Vihara di Jalan Juanda. Upaya pembakaran diadang personel Polres Tanjungbalai, namun terjadi pelemparan menggunakan batu sehingga vihara mengalami kerusakan. Seterusnya massa bergerak melakukan pengrusakan dan pembakaran di sejumlah vihara dan klenteng. “Jenis barang-barang yang dibakar maupun dirusak massa di dalam vihara dan klenteng itu berupa peralatan sembahyang seperti dupa, gaharu, lilin, minyak, kertas, meja, kursi, lampu, lampion, patung dan gong,” sebut Rina.

Aksi massa itu membuat suasana Tanjungbalai mencekam. Polisi mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan situasi. Ratusan personil Polres dibantu aparat TNI bergegas melakukan pengamanan di lokasi vihara dan kelenteng. Selain melakukan patroli dan siaga, aparat keamanan juga menutup jalan-jalan menuju Kota Tanjungbalai.

Terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa Meliana, nazir masjid dan sejumlah saksi. Polisi juga menetapkan 19 tersangka dalam kerusuhan itu. “Dari 19 tersangka itu, anak-anak ada 6 orang dan dewasa 13 orang,” ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Rabu pekan lalu.

Dari 19 tersangka, 8 penjarahan, 9 pengrusakan dan 2 sebagai provokator karena dituding sebagai pemancing emosi massa, ketika pertemuan berlangsung dengan Meliana. “Disebut provokator, karena saat pertemuan dengan Meliana, dua tersangka ini menyebut ambil toa (alat pengeras suara). Sehingga emosi masyarakat lainnya terpancing,” sebut MP Nainggolan.

Sementara Meliana masih berstatus terlapor kasus penistaan. “Meliana berlindung di Polres Tanjungbalai,” tukas Nainggolan.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap Ahmad Taufik karena menulis status bernada SARA dan provokatif di akun media sosial terkait bentrok Tanjungbalai. Tersangka ditangkap karena memposting status di akun Facebooknya ‘Ahmad Taufik’ dan ‘Taufik Ahmad’ pada tanggal 31 Juli lalu, dua hari setelah kerusuhan. Salah satunya adalah tulisan “Tanjung Balai Medan rusuh 30 Juli 2016…!! 6 Vihara dibakar buat saudara muslimku mari rapatkan barisan…Kita buat tragedi 98 terulang kembali #Allahu_Akbar…”.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanjungbalai, akar kerusuhan itu dipicu oleh Meliana yang keberatan terhadap suara azan di masjid. “Sebenarnya kalau memang pengeras suara itu yang membuat kerusuhan, sementara jiran-jirannya tidak begitu. Jirannya itu kan orang Chinese juga, tidak ada keberatan. Dia (Meliana) itu tidak mengerti tentang kerukunan,” ujar Ketua MUI Tanjungbalai, KH Syahron Sirait.

MUI memohon dukungan dari segenap masyarakat dan pemerintah pusat agar Kapolres bisa menetapkan Meliana sebagai tersangka, jangan hanya sebatas saksi. “Penetapan Meliana sebagai tersangka juga diharapkan dapat memenuhi asas keadilan di tengah masyarakat,” tukas Syahron Sirait.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut, Teguh Syuhada Lubis. Menurutnya, hasil investigasi pihaknya menemukan Meliana merupakan biang kerok kerusuhan tersebut. Namun, polisi masih memberikan perlindungan.

Alasan PWM Sumut menyebut Meliana biang kerok, karena warga keturunan Tionghoa itu yang menyulut ‘api’ hingga memancing kerusuhan tersebut. “Kami di Tanjungbalai selama dua hari. Kami juga sudah melakukan beberapa hal untuk melakukan investigasi tersebut. Sebenarnya, kasus ini merupakan kejadian lima hari sebelumnya. Artinya, ada tragedi serupa pada lima hari lalu juga,” ungkap Teguh.

Dalam penanganan kasus itu polisi harus mengedepankan UU No 7/2012 tentang penanganan konflik sosial. Selain itu, UU No 7/2012 tersebut juga telah dikuatkan dengan PP No 2/2015. “Itu cukup komprehensif dalam melakukan penanganan kericuhan di Tanjungbalai tersebut. Jika polisi tak melihat akar persoalan sesungguhnya, kericuhan dapat terjadi lagi di Tanjungbalai, pada kemudian hari,” tuturnya.

Menurut Teguh, polisi jangan hanya melakukan penegakan hukum terkait yang melakukan pengrusakan dan penjarahan.  Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. “Kalau melalui hukum pidana, akan timbulkan bekas luka di masyarakat. Akibatnya, akan ada kericuhan lainnya. Prinsipnya tidak hanya satu sisi melihat itu. Harus lihat akar persoalan lainnya. Artinya, harus ada perlakuan sama. Jangan hanya menangkap pelaku kerusuhan tapi pelaku penistaan agama yang memicu kerusuhan tak ditangkap,” sebutnya.

Polisi jangan beralasan kekurangan alat bukti menetapkan Meliana sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut. “Dari sisi sosial misalnya, akan ada kesenjangan jika Meliana tidak juga ditangkap dan ditahan. Sebab dapat membuat kecemburuan sosial,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua PWM Sumut, Abdul Hakim Siagian. “Muhammadiyah bertanggungjawab untuk kerukunan antarumat beragama, termasuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Tanjungbalai,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang dianggap menjadi salah satu faktor masyarakat tersulut saat kerusuhan tersebut. “Persoalan degradasi moral di kalangan masyarakat patut untuk diperhatikan. Sebab, dulunya daerah itu merupakan pencetak Qory Internasional. Namun, banyak persoalan yang membuat keadaan berubah,” kata Hakim.

Belakangan ini, Tanjungbalai dikenal sebagai pintu masuk narkotika dan obat-obatan berbahaya dan rawan penyelundupan. Banyak mafioso yang diduga memanfaatkan daerah itu karena sangat strategis. “Pemerintah pun gagal mengambil langkah pencegahan sebelum persoalan itu terjadi. Seharusnya, ada deteksi dini untuk memantau setiap perkembangan di masyarakat,” sebut Hakim.

Di lain pihak, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memastikan kerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah wihara di Tanjungbalai, tidak akan meluas ke daerah lain.

“Penanganan konflik oleh pemerintah bersama dengan aparat di sana, sudah dillakukan dengan baik. Sama seperti kejadian di Papua, konflik ini juga tidak meluas,” tutur Sutiyoso.

Sutiyoso mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai bukan direncanakan. Kerusuhan itu spontanitas oleh massa. “Konflik muncul itu karena ada seorang warga yang merasa tidak nyaman mendengar suara azan masjid. Masalah agama ini sangat sensitif,” katanya.

Menurut Sutiyoso, persoalan itu seharusnya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Langkah ini bisa mencegah kerusuhan. “Ini merupakan pelajaran berharga buat warga untuk menghargai dan menghormati kerukunan umat beragama,” sebutnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan kerusuhan di Tanjungbalai diduga berlatar belakang persoalan individu dalam kehidupan bertetangga. “Seluruh lapisan masyarakat harus mempertahankan Sumatera Utara sebagai tempat toleransi umat beragama di Indonesia,” imbaunya.

Kapolri Tito Karnavian membantah rumor menyebut kerusuhan Tanjungbalai bagian dari operasi intelijen. “Jangan berspekulasi dengan itu, tidak ada operasi intelijen di Sumut. Kejadian itu murni karena ada salah paham antara satu dengan yang lainnya,” kata Tito.

Hal sama disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman. “Sumatera Utara kita ketahui selama ini merupakan wilayah dengan toleransi antar-umat beragama yang sangat baik. Kita prihatin atas peristiwa ini. Saya menyerukan kepada seluruh warga Tanjungbalai memperkuat persatuan dan kerukunan serta mewaspadai provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana,” katanya.

Menkumham, Yasonna Laoly, mengaku geram dengan kerusuhan di Tanjungbalai. Ia memastikan penegak hukum menindak tegas pelaku kerusuhan agar tidak akan terulang lagi. “Yang bermasalah kita tindak abis, jangan dikasih ampun,” tegasnya.

Komnas HAM menurunkan tim ke Tanjungbalai. Diyakini ada aktor-aktor penting yang belum terungkap dibalik peristiwa itu. “Tentu ada aktor-aktor yang terlibat sebagai pemicu dan pelaku. Pemicu dan pelaku juga akan kita berusaha mengungkap untuk mendapatkan proses penegakan hukum yang berorientasi atas keadilan,” ucap Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Insiden Tanjungbalai menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Ia langsung memerintahkan Kapolri untuk menyelesaikan agar isu sara tidak melebar ke mana-mana. Menurut Jokowi, seluruh masyarakat perlu mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dengan bersama-sama dapat saling mengayomi.

Presiden meminta seluruh masyarakat untuk saling mengutamakan rasa toleransi dan tenggang rasa untuk mencegah pertikaian. “Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas juga saling bertoleransi karena kita ini, kekuatan kita ini adalah keberagaman,” jelas Jokowi.

Zainul Arifin Siregar/FORUM

Majalah FORUM Keadilan Edisi No. 13, tanggal 08 Agustus 2016

Comments are closed.