Melanjutkan Proyek Umbulan

lokasi Proyek Air Umbulan//Bisnis.com
Lokasi Proyek Air Umbulan  (Bisnis.com)

Setelah mangkrak selama 43 tahun, akhirnya proyek air bersih di Umbulan dilanjutkan. Proyek akan berjalan pada 2017. Proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuran, Jawa Timur, akhirnya siap untuk dibangun setelah 43 tahun lamanya mangkrak. Ditargetkan groundbreaking dimulai pada awal 2017 dan selesai selama dua tahun. “Proyek ini dimulai pada awal 2017 dan dibangun selama 24 bulan,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 21 Juli 2016, pekan kemarin.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Gubernur Jatim selakukan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku kontraktor. PT Meta Adhya Tirta Umbulan adalah konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

Perjanjian lain yang ditandatangani adalah antara Penyediaan Air Minum Curah antara Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jatim dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan. Kemudian perjanjian penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan serta Perjanjian Regres antara Gubernur Jatim dengan PT PII.

Nilai investasi proyek ini Rp 4,51 triliun, dengan porsi swasta sebesar Rp 2,05 triliun. Pemerintah memberikan dukungan kelayakan sebesar Rp 818 miliar, sedangkan badan usaha akan bertanggung jawab menyediakan sebagian dana lainnya.

Proyek menggunakan skema BOT dengan masa konsesi 25 tahun meliputi. Pembangunan, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan jaringan transmisi berkapasitas 4000 liter/detik.

Air dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan tersebut akan diolah dan disalurkan sebagai air minum curah melalui saluran pipa transmisi sekitar ± 93,7 km. Air ini akan dinikmati sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim di 5 kabupaten kota melalui PDAM. “SPAM ini 43 tahun baru terealisasi, saya kira untuk umur manusia sudah cukup matang. Tapi kalau untuk yang lain sudah terlalu tua,” jelas Soekarwo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam kesempatan sama mengatakan, SPAM Umbulan merupakan proyek pertama di sektor air yang mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF). “Ini proyek prestisius,” katanya.

Proyek ini sebenarnya telah direncanakan sejak 43 tahun yang lalu, tetapi baru pada 2010 ditetapkan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu showcase project dengan skema KPBU.

Skema KPBU juga sangat baik mengingat APBN dan APBD hanya dapat mendanai kurang lebih 41 persen dari kebutuhan investasi infrastruktur dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. “Keberhasilan ini penting karena berhasil mempertemukan begit banyak pihak yang ikut andil untuk melancarkan proyek SPAM Umbulan. Sebab tanpa satu pihak yang setuju maka proyek berumur 43 tahun ini tidak mungkin ada,” ujar Darmin.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, total investasi proyek penyediaan air minum ini sebesar Rp 4,51 triliun dan menyerap investasi swasta senilai Rp 2,05 triliun.

Diharapkan proyek ini mampu mencukupi kebutuhan air 1,3 juta warga di tiga kabupaten dan dua kota di Provinsi Jawa Timur. “SPAM Umbulan ini merupakan showcase project kedua yang dilakukan penandatangangan setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang,” kata Mardiasmo.

Sebulan sebelum penandatanganan Gubernur Soekarwo menjanjikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim bakal menyepakati proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bulan ini. Dengan demikian proyek air bersih yang direncanakan sejak 1973 itu bisa terealisasi.

Demikian disampaikan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo usai rapat koordinasi di penghujung Juni lalu. Ketika itu rapat dipimpin Darmin Nasution  dihadiri oleh, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kepala LKPP, Soekarwo, dan Direktur Utama Pertamina.

“Masalah SPAM Umbulan ini ada dua. Pertama, persetujuan dari DPRD Provinsi belum didapat Gubernur Jatim. Tadi Pak Gubernur sudah memastikan diharapkan bahwa DPRD Jatim bisa memberikan persetujuan pada bulan ini juga,” kata Wahyu kepada wartawan.

Namun dijelaskan Wahyu, VGF ini baru bisa diterbitkan Kementerian Keuangan setelah ada persetujuan dari DPAM Pasuruan terhadap studi kelayakan dan Detil Engineering Design (DED) yang disiapkan. “Sampai saat ini belum dikeluarkan VGF karena ada beberapa isu,” sambung Wahyu ketika itu.

Pertama, adanya permintaan dari Kabupaten Pasuruan agar masyarakat yang berada di atas sumber air juga mendapatkan akses air bersih. Memang, kata Wahyu, kondisi di lokasi tersebut sangat rawan dengan air bersih. “Kementerian PU sudah menyanggupi akses untuk masyarakat, asal mereka memenuhi syarat. Kementerian PU akan mengalokasikan dananya untuk akses air bersih masyarakat di empat Kecamatan, 30 desa rawan air,” ucap Wahyu. Isu kedua yakni sambungan distribusi yang membutuhkan dana hingga Rp 350 miliar.

Awalnya, investasi untuk sambungan distribusi ini menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten Pasuruan. Namun nampaknya hal itu akan memberatkan Pemda Kabupaten Pasuruan. “Sehingga tadi disepakati, akan dibagi antara pusat, provinsi, dan Pemda Kabupaten sendiri,” kata Wahyu.

Isu lainnya yang menyebabkan VGF belum keluar yaitu soal porsi sambungan domestik dan non-domestik. Pemda Kabupaten Pasuruan menginginkan agar porsinya 50:50. Akan tetapi, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi (domestik).

Wahyu menuturkan, isu-isu tersebut diharapkan bisa selesai akhir bulan ini. Dengan begitu, pada bulan depan sudah bisa dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan pihak konsorsium, yakni PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

IIEN SOEPOMO/FORUM
Majalah FORUM Edisi No. 12, Tanggal 25 Juli- 07 Agustus 2016

Comments are closed.