Laskar Melayu Hangtuah Temukan Dugaan Pungli di Dukcapil Langkat

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Langkat
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Langkat (istimewa)

STABAT – Aksi pungli ditengarai terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kabupaten Langkat. Masyarakat yang mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran serta administrasi lainnya, disebut-sebut dimintai bayaran. Perbuatan naif ini diduga dilakukan secara massif melalui calo yang terindikasi sengaja “dipelihara” di instansi tersebut.

“Katanya gratis, tapi tetap juga bayar,” sebut DS, seorang ibu muda yang bermukim di Stabat. Wanita berusia 36 tahun ini memaklumi kalau mengurus KK, KTP dan Akta Kelahiran harus bayar. Hanya saja, dia sangat menyesalkan bayaran itu telah menjadi ajang korupsi para petugas. “Mental petugasnya masih belum baik,” katanya.

Aroma dugaan korupsi di Dinas Dukcapil Langkat sudah lama tercium. Modusnya pun macam-macam. Selain perpanjangan tangan calo, juga dilaporkan melalui kerjasama dengan bidan kelahiran. “Kalau mengurus Akta Kelahiran melalui bidan biaya Rp 150 ribu,” ujar wanita mengaku bernama Sulastri saat ditemui di kantor Dukcapil Langkat.

Bagi warga yang langsung mengurus Akta Kelahiran di Dukcapil Langkat, disebut-sebut dimintai bayaran sebesar Rp 50 ribu. Kalau melalui calo dipungut Rp 120 ribu. Kondisi ini mengundang keprihatinan dari Ketua Laskar Melayu Hangtua Langkat, Tengku Rahman Sabor. “Ini sangat memprihatinkan,” katanya.

Rahman Sabor mengaku pernah menurunkan tim investigasi Laskar Melayu Hangtuah ke Dinas Dukcapil Langkat. Mereka menemukan praktik pengutan liar terhadap masyarakat yang mengurus KK, KTP dan akta kelahiran. Nilainya mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. Begitu juga saat mengurus akta kematian, oknum petugas memungut biaya mencapai Rp 120 per akta. “Banyak juga masyarakat menggunakan jasa calo.

Mirisnya, kalau pakai calo berkasnya langsung ditandatangani tanpa menunggu antri,” papar Rahman menbeber hasil investigasi organisasinya.
Rahman menyesalkan kurangnya pengawasan dari Kadis Dukcapil Langkat, Ruswin, terhadap bawahannya. Apalagi sang kadis memang jarang betah berada di kantornya. “Kalau sudah Kadis tak betah di kantor dan tidak tegas kepada bawahan, tentu membuat staf bisa bermain. Seharusnya Ruswin tegas kepada bawahan,” ujarnya.

Tidak tegasnya Ruswin kepada bawahannya membuat Rahman Sabor curiga ada konspirasi massif dibalik pungutan liar kepengurusan KK, KTP, akta kelahiran dan akta kematian. “Bisa saja mungkin, ada indikasi atau dugaan dia dapat setoran,” tukasnya.

Rahman berharap Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH bisa membina Kadis Dukcapil agar berkinerja baik. “Kalau tak bisa dibina, copotlah. Mungkin Ruswin tak betah di kantor karena sudah lelah selama enam tahun menjabat Kadis Dukcapil,” tuturnya.

Laskar Melayu Hangtuah Langkat, kata Rahman, segera memberi laporan rekaman dugaan pungli hasil investigasi kepada Kejati Sumatera Utara. “Kami juga berencana memasang spanduk di depan kantor Dukcapil. Isinya menghimbau masyarakat agar tidak melayani pungli. Bagi masyarakat yang dikenakan bayaran, diminta untuk meminta uangnya kembali. Laskar Melayu Hangtuah akan mendampingi, jangan takut,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Doni Setha ST SH, menyesalkan adanya dugaan pungli di Dukcapil. “Silahkan masyarakat beri pengaduan akurat ke DPRD atau langsung menjumpai saya. Nanti kita proses, kalau terbukti akan kita rekom ke instansi hukum,” tegas politisi Gerindra itu.

Pemerintah diketahui telah membebaskan biaya administrasi kependudukan. Oknum aparat yang memungut biaya dapat diancam pidana 2 tahun penjara. Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri juga telah sepakat menggratiskan seluruh biaya administrasi kependudukan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Aminduk). Selain pembebasan biaya, RUU Adminduk juga mengalami beberapa perubahan signifikan. DPR memastikan pemberlakuan azas stelsel aktif pemerintah dalam pendataan penduduk.

Azas ini mewajibkan pemerintah mencari penduduk tanpa surat kependudukan dan membuatkannya sekaligus. RUU baru ini justru mengancam pengenaan biaya dengan pidana. Salah satu pasal menyebutkan penarik biaya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta.

Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Ruswin SH ketika dikonfirmasi terkait temuan Laskar Melayu Hangtuah, tidak berada di kantornya. “Tadi masuk sebentar, tapi sudah keluar,” sebut seorang stafnya.

Ketika dihubungi melalui selularnya, tidak aktif. Nomor handphone Ruswin yang diberikan Sekdakab Langkat Indra, ternyata salah. Saat dihubungi yang mengangkat adalah seorang wanita dengan mengatakan salah sambung. “Yang saya tahu memang itu nomornya. Tapi memang Ruswin ini suka gonta-ganti nomor HP. Saya pun payah menghubunginya,” kata Indra.

Laporan : Herri Fadli – Langkat

Comments are closed.