Kapal Bebas Susi Kecewa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti //(Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia dibebaskan pengadilan. Jaksa langsung kasasi. Harapan membuat jera pelaku pencurian ikan di perairan Nusantara harus pupus di pengadilan.  Kapal asing pencuri ikan yang pernah ditangkap di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,  akhirnya dibebaskan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Kapal asing bernama MV Selin.  Kapal ini ditangkap oleh tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjung Pinang di perairan Indonesia, pada 16 April lalu. Ketika ditangkap, Lantamal IV juga mengamankan seorang nakhoda berkewarganegaraan Singapura yaitu Choo Chiau Huat, 50 tahun.

Tak hanya itu, petugas juga mengamankan tiga orang WNI, dan 13 penumpang yang semuanya berkewarganegaraan Singapura dan Malaysia.  Petugas juga menemukan  alat pancing yang dipakai penumpang kapal guna menangkap ikan di perairan Indonesia. Penangkapan itu berujung ke pengadilan.
Choo Chiau Huat dibawa ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun angin segar menghampirinya.  Majelis hakim  PN Tanjung Pinang melepaskannya lantaran dinilai tidak terbukti mencuri ikan atau illegal fishing. Putusan ini dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Perikanan, Jhonson Fredy Sirait SH dan Hakim Adhoc Ir Ahmat Sirpani SH MM dan Imam Bustan PE MS.

Dalam pu‎tusannya, majelis hakim mengatakan Choo Chiau Huat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan dan usaha perikanan di wilayah laut Indonesia, tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) atau Surat Izin Perusahaan dan Penangkapan Ikan, sebagaimana dakwaan tunggal JPU melanggar pasal 92 UU Nomor 45 tahun 2009 sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

“Sesuai dengan fakta dan data di persidangan, terdakwa Choo Chiau Huat, tidak terbukti bersalah, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan dengan Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” ujar majelis hakim.

Alasan majelis hakim, sesuai dengan Sertifikat Pendaftaran Kapal yang dikeluarkan Pejabat Teknis Ahli Perkapalan Kementeriaan Kelauatan dan Transportasi Republik Gunea Equatorial di pelabuhan Malobi, MV Selin yang sebelumnya bernama Esse 01, dibuat negara tersebut di Malaysia.

Selanjutnya MV Selin dimilliki oleh Dinamix Marine Otrelium and Trading-Singapura dengan tipe kapal dan lambung sebagai kapal pesiar kecil kayu dan bukan merupakan kapal dalam usaha perikanan.
Karena itulah hakim membebaskan Choo Chiau Huat dari dakwaan dan tuntutan jaksa, mengembalikan nama baiknya dan memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti berupa kapal MV Selin dan sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya.  Putusan bagi Choo Chiau Huat ini, berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa dengan dengan hukuman selama 2 tahun penjara, denda Rp1,5 miliar susbider 6 bulan kurungan‎.

Alhasil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Lantaran merasa ada yang tidak beres, Susi yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Melalui jaksa dari Kejati Kepri, KKP menuntut Choo Chiau Huat dengan dakwaan tunggal dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp1,5 miliar subsider 6 bulan kurungan dan penyitaan semua barang bukti, termasuk kapal MV Selin. Menurut Susi, kapal MV Selin telah menyalahi aturan dengan mengambil ikan di wilayah NKRI.

Mereka juga tidak mengajukan perizinan baik untuk memancing maupun keimigrasian karena banyak warga negara lain masuk ke wilayah Indonesia.  Kesalahan yang dilakukan Kapal Selin, seharusnya tidak ada alasan untuk membebaskan MV Selin. Apalagi kapal ini telah menyalahi undang-undang keimigrasian karena masuk tanpa izin, kemudian undang-undang pelayaran.

Pasal Keimigrasian harusnya bisa dikenakan kepada kapal itu. Secara resmi, kapal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  MV Selin memang diketahui membawa 13 warga negara asing yaitu tujuh orang asal Singapura dan enam orang asal Malaysia.

“Dan yang jelas kapal ini telah mencuri ikan di Indonesia. Kurang apa lagi,” tegas Susi. Akan tetapi, meski masih berupa dugaan, namun Susi mengaku meyakini bahwa kapal asing tersebut melakukan pelanggaran karena sudah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.  Kapal asing tersebut adalah kapal yang berbendera Ekuatorial Gini yang memiliki bobot 78 gros ton (GT).  “Kapal ini aneh, benderanya Guinea Equatorial, diawaki Singapura tetapi menangkap ikan di Indonesia,” pungkas Susi.

Menurutnya, putusan bebas PN Tanjung Pinang sangat mengecewakan dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindakpencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.‎ Oleh sebab itu, dia berharap kasasi ini bisa dimenangkan agar kapal pencuri ikan tersebut bisa dijatuhi hukuman yang setimpal.

Dia berharap, proses hukum yang berjalan di pengadilan tinggi bisa berjalan lebih baik dan adil. Susi meminta media bisa memantau pelaksanaan kasasi. “Kami ingin memperlakukan tindakan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dari negara mana pun dengan adil dan tegas. Tidak memilah-milah dari negara mana mereka berasal,” katanya.

AFKHAR/FORUM

Bebas Sesaat Choo

Belum lagi menghirup udara bebas, Choo Chiau Huat harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Warga Negara Singapura ini ditahan petugas Kantor Imigrasi Tanjungpinang, atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang KeImigrasian Nomor 6 tahun 2011, pertengahan Juli lalu.

Choo Chiau Huat ditahan usai majelis hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya dalam kasus dugaan kasus tindak pidana penangkapan dan usaha perikanan (Illegal Fishing) di wilayah laut Indonesia.

Choo Chiau Huat merupakan Kapten Kapal MV Selin  yang ditangkap TNI-AL dari Unit Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV bersama 4 ABK, dan Penumpang Warga negara Singapura dan Malaysia disekitar perairan Berakit pada posisi 01 19 026 U-104 34 901 T, pada 16 April 2016 lalu. Ia kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjung Pinang. Namun majelis hakim kemudian memvonisnya tidak bersalah.

Baru saja bebas, nasib apes menghampirinya. Choo Chiau Huat langsung digelandang ke Bagian Pengawasan Orang Asing (Wasdakim) Imigrasi Tanjung Pinang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tentang UU Ke Imigrasian. “Kapten MV Selin tersebut saat ini masih kita proses sesuai ketentuan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang ke Imigrasian,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Informasi Kantor Imigras Tanjungpinang, Said Noviansyah.

Selain menahan Choo Chiau Huat, sebagai tindak lanjut proses hukum pihak Imigrasi Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) termasuk jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan perkara tersebut di Pengadilan Negari Tanjung Pinang serta pihak Lantamal IV Tanjungpinang yang melakukan penangkapan terhadap Kapal MV Selin berbendera Singapura saat itu.

Proses hukum yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Tanjungpinang terhadap Kapten MV Selin tersebut sebagai wujud menjaga kedaulatan negara kesatuan RI dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke tanah air tanpa dilengkapi dokumen sah.

“Kita ingin penegakkan hukum terutama menyangkut keluar masuk warga negara asing ke tanah air benar-benar ditegakkan. Kita bisa lihat dan rasakan, apa yang mereka lakukan (negara asing) tersebut terhadap warga negara kita yang masuk ke negara mereka, seperti Malaysia dan Singapura,” ungkap Said.

Hal senada disampaikan Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI S. Irawan. Disampaikan, Lantamal IV dalam melaksanakan fungsi melindungi NKRI serta mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) perikanan Kepri dari penjarahan nelayan-nelayan asing.   Menurutnya, Lantamal IV menerima keluhan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri soal praktek-praktek illegal fishing kapal-kapal asing yang sangat merugikan nelayan lokal.  “Dengan bebasnya Kapal MV Selin, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut bisa terlulang kembali dikarenakan nelayan-nelayan asing menganggap hukum kita lemah,” ujar Irawan.

Majalah FORUM Edisi No. 12, Tanggal 25 Juli- 07 Agustus 2016

Comments are closed.