Dicopot Setelah Melawan Sembilan Naga

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kedua kiri) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) mengunjungi reklamasi pulau C dan D di Jakarta, Rabu (4/5). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan pengembang reklamasi pulau pantai utara Jakarta harus ikut aturan pemerintah untuk menghindari kerugian. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kedua kiri) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) mengunjungi reklamasi pulau C dan D di Jakarta, Rabu (4/5). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan pengembang reklamasi pulau pantai utara Jakarta harus ikut aturan pemerintah untuk menghindari kerugian. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16

Rizal Ramli temasuk anggota kabinet yang tak beruntung. Dia dicopot dari kursi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Selama menjabat Rizal begitu gencar mengusik proyek reklamasi Pantai Utara Jakarya. Padahal proyek itu didukung oleh bos Sembilan Naga yang menguasi bisnis prpperti di Indonesia.

Sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dengan gigih berupaya menghadang proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rizal mendatangi Pulau C dan D, sebagian kawasan Kepulauan Seribu yang akan direklamasi. Rizal didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Mereka juga bertemu dan berdialog dengan para nelayan di Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara.  Di sini Rizal menyindir sikap Gubernur Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok yang bersikukuh mendukung proyek reklamasi oleh para pengusaha. Salah satu alasan Ahok adalah proyek itu tidak akan merugikan nelayan. Ahok menegaskan bahwa di pantai utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan untuk ditangkap. Itu berarti tidak ada lagi nelayan.

Rizal Ramli mengklarifikasi langsung hal tersebut kepada kaum nelayan. Di hadapan ratusan nelayan yang hadir, Rizal bertanya apakah benar di Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan untuk ditangkap. “Saya mau klarifikasi dulu, ada yang mengatakan nelayan sekitar Jakarta sudah tidak ada. Betul enggak? Saya ingin penjelasan dan klarifikasi,” tanya Rizal, Rabu 4 Mei 2016. Sayangnya ketika itu  Ahok tidak hadir. Usai mengunjungi Pulau C dan D, Ahok memisahkan diri dari rombongan Menteri Rizal Ramli dan Menteri Susi Pudjiastuti

Dengan kompak para nelayan menjawab bahwa yang disampaikan Ahok adalah bohong. Perwakilan nelayan mengatakan, nelayan Pantai Utara Jakarta masih sangat aktif. Totalnya sekitar 28 ribu nelayan bila termasuk di Kepulauan Seribu. Satu keluarga nelayan rata-rata memiliki empat anggota keluarga. “Semua itu bohong Pak. Kami masih eksis. Ikannya juga masih ada. Ahok bohong,” ujar salah seorang perwakilan.

“Ahok bohong! Ahok bohong!,” teriak salah seorang nelayan dalam ruang pertemuan tersebut. Mereka bersikukuh bahwa ikan di Pantai Utara Jakarta masih bisa hidup, hanya saja ikan-ikan tersebut terganggu oleh arus air yang tak stabil akibat pengerukkan. Para nelayan juga mengakui air limbah di Pantai Utara Jakarta juga datang dari 13 sungai di Jakarta.

Mendengar itu, Rizal menduga ada ketidakberesan dalam proses reklamasi di teluk Jakarta mulai dari izin hingga AMDAL. Kejanggalan itu dipertahankan selama bertahun-tahun. Ekosistem ikan-ikan di laut Jakarta terganggu karena limbah sungai dan lumpur mengendap akibat pulau buatan. Beberapa jenis ikan masih hidup di laut Jakarta seperti ikan teri, ikan kembung, dan beberapa jenis lain. “Sebetulnya kita ketiban masalah semua. Ada yang bikin masalah, kita yang harus beresin. Reklamasi ini seharusnya agar nelayan lebih baik, bukan malah menyingkirkan nelayan,” tegas Rizal.

Rizal juga tidak setuju nelayan Muara Angke terkena penggusuran sebagai dampak reklamasi. Padahal nelayan Muara Angke sudah beberapa kali digusur oleh pemerintah. “Nelayan Angke sudah empat kali digusur, mau digusur lagi. Itu enggak bener. Nelayan kita punya hak. Apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin secara sosial. Kita gak ingin di Indonesia ada benteng-benteng sosial, sekat antara kaya dan miskin,” ungkapnya.

Kepada nelayan, Rizal bercerita bahwa dia baru saja mendatangi Pulau C dan D, dimana ia menemukan pengembang yang “bandel” menggabungkan dua pulau tanpa sekat. Padahal menurutnya harus ada  jarak antara dua pulau malah digabung. Memang jadinya mereka dapat tanah lebih luas. “Saya enggak mau pusing, mau manut atau melawan. Kalau mau menurut, ya bongkar, bikin kanal 100 meter sedalam 8 meter untuk memisahkan Pulau,” urai Rizal.

Para nelayan juga mengeluhkan dampak lingkungan reklamasi Pantai Utara yang membuat para nelayan tak bisa lagi melaut karena turunnya produksi tangkapan ikan. Para nelayan juga mengeluhkan buruknya kualitas ikan akibat kerusakan biota laut akibat pengerukkan air.

Selain itu, mereka mengeluhkan kekosongan peran pemerintah pusat dalam mengurus reklamasi Pantai Utara. Para nelayan merasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memihak kepada nelayan sejak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memutuskan membuat proyek reklamasi menjadi 17 pulau. Pasca pembangunan reklamasi 17 pulau tersebut nelayan mulai merasa tersingkirkan karena pulau-pulau tersebut dijaga dengan ketat. Sementara di lain pengembang terus mengeruk perairan yang adalah lahan pencarian ikan para nelayan.

Rizal menyatakan kepada para nelayan, reklamasi merupakan sesuatu hal yang lumrah. Dia pun mengimbau nelayan untuk memahami bahwa ada kebutuhan negara dalam reklamasi antara lain; kepentingan terkait dampak lingkungan hidup, dampak sosial, resiko kemungkinan banjir, risiko alur angkut kapal tradisional. Oleh sebab itu Rizal menegaskan harus ada kanal antar pulau 100 meter dengan kedalaman 8 meter, dan

jarak dari pulau ke daratan sekitar 300 meter untuk menjaga keseimbangan. “Reklamasi ini sebenarnya menambah keuntungan bisnis. Jadi tidak mungkin diberhentikan, tetapi harus ada keadilan, dengan reklamasi apakah nelayan harus digusur? Kalian sudah digusur, lalu harus digusur lagi. Rakyat punya hak untuk itu ,” ungkap Rizal, seraya menghimbau agar reklamasi jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara para nelayan dan penghuni pulau reklamasi.

Kunjungan Rizal ke kawasan itu merupakan rangkaian perlawanannya terhadap reklamasi yang diserahkan kepada para pengembang. Sebelumnya, 18 April 2016, selaku Menko bidang Kemaritiman, Rizal memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Keputusan itu disampaikan usai rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penghentian reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dilakukan karena  proyek tersebut masih belum memenuhi unsur dalam Undang-undang (UU) Nomor 27 tahun 2007, UU Nomor 26 tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012. Menurut Rizal, pada dasarnya reklamasi adalah‎ proyek yang banyak terjadi di seluruh dunia. Namun, harus memenuhi tiga objektif, yaitu kepentingan rakyat, kepentingan negara dan kepentingan bisnis.

Untuk menyelaraskan tiga kepentingan tersebut, pemerintah sepakat membuat komite gabungan (joint committee) guna menyelaraskan proyek dengan peraturan yang ada. Komite gabungan diisi oleh beberapa perwakilan dari KKP, Kemenko bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, Kemendagri, dan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu tugas mereka adalah melakukan audit tentang peraturan yang ada, apa yang belum dan harus diperbaiki. Jadi clear kita mau menyelaraskan masalah secara tuntas,” tandasnya.

Sebelumnya, Ahok menantang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghentikan kegiatan reklamasi di pesisir utara Jakarta. Sebab, jika proyek tersebut dihentikan maka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta akan merugi. Pengusaha pasti rugi. Pemda juga rugi karena sertifikat punya pemda tiap mau nyambung bayar 5% Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Yang pasti kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Bu Susi berani enggak batalin reklamasi? Kita tunggu aja. Aku mah nurut-nurut aja,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Menanggapi sikap Ahok, Menteri Susi merasa tidak ditantang karena berada dalam satu pihak. “Katanya Pak Ahok menantang Menteri Susi, tidak begitulah. Pak Ahok dan Menteri Susi satu pihak, tidak ada saling menantang untuk memberhentikan atau apa,” kata Susi dalam konferensi pers, Jumat 15 april 2016.

Tanggapan Menteri Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih tegas lagi. Komite memutuskan untuk menghentikan reklamasi di pulau G di Teluk Jakarta untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena pengembang pulau G dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yakni membahayakan lingkungan hidup. “Apakah itu membahayakan proyek vital yang strategis, membahayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. Nah, di bawahnya itu banyak kabel yang terkait dengan listrik, powerstation milik PLN. Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk dalam pelanggaran berat,” tegas Rizal saat masih menjadi Menko dalam Konperensi Pers di kantornya, Kamis 30 Juni 2016.

Pembangunan pulau G juga dianggap telah mengganggu lalu lintas kapal nelayan. Padahal, sebelum pulau tersebut dibangun, nelayan dengan mudah melintas tanpa harus berputar jauh seperti saat ini. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan sehingga kapal-kapal  harus berputar dulu. “Menghabiskan solar baru bisa parkir. Tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya,” kata Rizal.

Keputusan Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara ini lantas dipermasalahkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok mengatakan sampai sekarang belum ada surat resmi penghentian proyek reklamasi Pulau G dari Komite Bersama. “Ke Istana saya baca berita belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas menko apa kalau begitu. Kalau mau ngomong jangan ngomong di media, tertulis gitu,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 20 Juli 2016.

Ahok mengatakan tak masalah proyek reklamasi Pulau G dihentikan secara permanen asalkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang dijadikan dasar pengerjaan proyek dibatalkan terlebih dahulu. “Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan. Bukan lho, jangan diplintir-plintir bahasa saya. Bagi saya kalau anda ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas biasanya Keppres dibatalin, saya ikut, pasti ikut,” kata Ahok.

Pemerintah DKI Jakarta mengirim surat ke Presiden Joko Widodo ihwal keputusan Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta tentang penghentian reklamasi Pulau G. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan surat tersebut bertujuan menjelaskan duduk perkara reklamasi Pulau itu ke Jokowi.“Kami meminta second opinion ke Presiden,” kata Oswar di Balai Kota, Jumat, 1 Juli 2016.

Menurut Oswar, keputusan untuk mengirimkan surat muncul setelah ia dipanggil oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Biro Umum Yayan Yuhanah, Kepala Biro Penataan Kota Vera Refina Sari, dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Gamal Sinurat, dan Kepala Badan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati.

Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G, bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo segala. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.

Pulau G merupakan proyek yang digarap PT. Muara Wisesa Samudra . Muara Wisesa merupakan anak usaha PT. Agung Podomoro Land Tbk. Izin proyek diterbitkan pada Desember 2014. Proses penerbitan izin tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum di DPRD DKI dan Pemda DKI untuk memperoleh keuntungan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI, Sanusi, pada Kamis 31 Maret 3016 malam. Kader Partai Gerindra ini diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sehari setelah itu, Jumat 1 April 2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. KPK juga mencegah bos PT Agung Sedayu, Aguan  (Sugiyanto Kusuma) bepergian ke luar negeri.  Aguan diduga terlibat dalam proyek reklamasi dan kasus korupsi tersebut. Kini kasus tersebut sedang disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (baca Rubrik Hukum: Duit Pelicin Teman Lama).

Namun  Rizal pun tak beruntung. Entah ada hubuangannya atau tidak dengan sikapnya yang keras terhadap proyek reklamasi tersebut, dia dicopot dari kabinet. Apakah karena dia mengusik proyek Aguan, yang oleh media massa disebut-sebut sebagai bos Sembilan Naga, gangster kerah putih yang senantiasa mendekati kekuasaan untuk memperoleh peizinan atau proyek dengan cara-cara tidak fair,  termasuk kepada Pemda DKI Jakarta.

Hamdani/forum

Majalah FORUM Edisi No. 12, Tanggal 25 Juli- 07 Agustus 2016

Comments are closed.