Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta: “Belum Ada Surat Resmi dari Menko Kemaritiman”

 

metrotvnews.com//Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (metrotvnews.com)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh meminta surat tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait dengan dibatalkannya proyek reklamasi Pulau G. Basuki mengatakan, pihaknya tidak ingin berperang di media dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

“Tidak usah ditanggapin media. Kita ini kan ada tim kecil yang bekerja. Bu Tuty Bappeda DKI malah dituduh berbohong oleh staf khususnya Pak Rizal Ramli. Kan tidak elok dong kalau tuduh-menuduh di media,” kata Ahok, demikian Basuki Tjahja Purnama kerap disapa.

Basuki mengatakan, apabila memang ingin menyimpang dari kinerja komite bersama yang telah dibentuk, maka seharusnya dibentuk pula adanya tim rekomendasai. Pasalnya kinerja dari komite bersama yang DKI masuk di dalamnya juga sudah bekerja selama tiga bulan dengan tiga kementerian selain Kemenko Maritim, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kan komite bersama ada hasilnya, ya buat dong tertulis,” cetusnya.

Menurut Ahok, kalau ingin berpendapat beda dengan tim, silakan, namun bikin tertulis supaya pihaknya ada pegangan. “Kan Anda minta saya untuk menghentikan reklamasi hanya Pulau G, tapi tidak bisa lisan, mana suratnya? Waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa,” terangnya.

Menurut Basuki, dari apa yang disampaikan di media, yakni soal terganggunya lalu lintas nelayan di area Pulau G serta adanya pipa gas dan kabel PLN di area itu juga harus dilihat alasan kuatnya seperti apa. Pasalnya untuk lalu-lintas nelayan, di sana sudah terdapat kanal sepanjang 300 meter. Sedangkan soal pipa dan kabel PLN sudah diselesaikan sejak lama sehingga ada perubahan disain dari bentuk dan luas Pulau G itu sendiri.

“Makanya maksud saya, Anda kalau mau cari alasan tidak apa-apa. Saya oke kok. Kalau mau cari alasan, tapi tulis dong. Tolong kasih saya alasannya tertulis,” katanya.

Ahok kembali menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan dari rekomendasi soal putusan rekomendasi tersebut. Termasuk juga surat kepada Presiden soal ini pun belum ada.

Lebih jauh tentang silang pendapat antara Menko Kemaritiman dengan Gubernur DKI Jakarta, dan bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah reklamasi di teluk Jakarta ini, berikut kutipan wawancara dengan sejumlah jurnalis termasuk Sofyan Hadi dari FORUM dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Penuturannya:

Apa tanggapan Anda soal keputusan Menko Maritim Rizal Ramli tentang kegiatan reklamasi di Pulau G telah dihentikan secara resmi oleh Rizal melalui keputusannya pada Juni lalu?
Saya enggak berani ngomong, saya mau (surat) tertulisnya bagaimana. Menko (Rizal) ngomong di media apa sudah ada suratnya? Mana boleh sih tutupi izin pakai ngomong di media. Selama ini kan dia bilang tutup (reklamasi Pulau G dihentikan), tapi alasannya saya cuma dengar di media. Bahwa reklamsi itu jalur nelayan, ada pipa gas, dan listrik. Padahal itu kan sudah dibelah pulaunya.

Kemudian apakah reklamsi Pulau G sudah dilakukan sesuai prosedur?
Sekarang alasan Pulau G distop karena kabel bawah laut, jalur nelayan. Masuk akal enggak? Wong kanalnya lebar 300 meter kok. Sebelum izin pelaksanaan diterbitkan, sudah dilakukan berbagai kajian. Dengan demikian, reklamasi Pulau G tidak melanggar aspek lingkungan. Kalaupun melanggar ketentuan, ia menyebut penentuan lokasi mengacu pada Keputusan Presiden yang diterbitkan pada 1995. Kalau alasan kabel gas dan PLN, itulah alasan Pulau G dipotong tinggal 100 hektar lebih karena ada jalur. Yang nentuin pulau dipotong pun zamannya Pak SBY kalau enggak salah. Yang paling kacau justru C-D yang diminta tim untuk segera digali. Terus yang paling kacau lagi KBN, enggak ada izin dia uruk 12 hektar.

Menurut Anda apakah keputusan tentang kegiatan reklamasi di Pulau G telah dihentikan secara resmi oleh Rizal sudah benar?
Kita mau menanyakan soal kepastian izin pulau itu tafsirannya bagaimana. Karena kan dari beberapa kali Ratas, Keppres itu menyatakan dengan jelas izin reklamasi ada di tangan Gubernur. Tapi tafsiran di KKP dan Menko Maritim izinnya seolah-olah bukan di Gubernur.

Apakah Anda sudah menerima surat resmi dari Rizal Ramli?
Belum ada suratnya. Belum ada. Menko kan belum bikin surat. Cuma omong di media. Bila memang benar Rizal memerintahkan pembatalan proyek yang digarap PT Agung Podomoro Land lewat PT Muara Wisesa Samudera itu, maka Rizal harus berkirim surat ke Presiden. Karena, reklamasi itu dijalankan atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Tentunya seorang menteri tak bisa membatalkan Keppres, melainkan hanya Presiden. Dia kirim ke Presiden mesti lewat rapat terbatas saya kira.

Bagaimana perkembangan selanjutnya?
Aku juga bingung, hehehe. Saya tak bisa memahami alasan yang dikemukakan tim gabungan pimpinan Menko Rizal sebagai landasan pembatalan reklamasi Pulau G. Soalnya, reklamasi Pulau G sudah diizinkan setelah didesain ulang berdasarkan kajian bersama Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia Kuntoro Mangkusubroto, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Justru yang paling rapi adalah pengerjaan Pulau G sebetulnya. Yang paling mengikuti aturan, caranya motong pulau, semua Pulau G. Pulau G itu kan kecil, cuma seratusan hektare saya kira. Yang lain kan 400 sampai 500 (hektare).

Anda pernah menyebut salah seorang staf khusus Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli pernah menuduh Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati berbohong soal proyek reklamasi Pulau G. Apakah itu benar?
Tuduhan itu dilontarkan saat Tuti dan staf Rizal sama-sama bertugas dalam tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudera.  Kami kan ada tim kecil yang bekerja. Bu Tuti dituduh berbohong oleh staf khususnya Pak Rizal Ramli. Kan enggak elok dong kalau tuduh-menuduh di media.

Apakah ada solusi untuk menghentikan silang pendapat antara Anda dengan Rizal Ramli?
Satu-satunya cara untuk mengakhiri silang pendapat yang saat ini terjadi adalah dengan cara Rizal membuat surat tertulis mengenai alasannya menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Tujuan meminta Rizal mengirim penjelasan tertulis penghentian reklamasi ke Presiden Joko Widodo supaya ada dasar hukum kuat untuk menghentikan proyek tersebut. Kan Anda minta saya untuk menghentikan reklamasi hanya Pulau G. Tapi enggak bisa pakai mulut dong, mana surat kamu. Waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa.

Menurut Anda jabatan gubernur itu setara dengan menteri?
Undang-Undang yang tulis. Ini Gubernur DKI Undang Undang mengatakan khusus Gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri.

Ada anggapan Anda membela pengembang. Apa tanggapan Anda?
Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan lho. Jangan dipelintir-pelintir bahasa saya, ya. Bagi saya kalau Anda ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas, biasanya Kepres dibatalin, saya ikut, pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada tiga menteri, masa gubernur enggak mau ikut. Kalau dia ngomong kayak gitu, menurut saya tidak pantas. Ngomong kalimat ‘ini gubernur atau karyawan Podomoro.’ Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah kenakan (kontribusi tambahan) 15 persen, bos.

Apakah benar Anda mempertanyakan kredibilitas Rizal Ramli sebagai Menko kelas apa?
Saya baca berita belom ada surat (ke istana). Nah, sekarang saya tanya, ini kelas menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong, jangan ngomong di media, tertulis gitu.

Menurut Anda pembatalan reklamasi Pulau G oleh Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli harus dalam bentuk tertulis?
Kalau Anda mau buat-buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun silakan. Orang pintar kok, doktor kok, kalau saya kan tidak doktor. Tolong kasih saya alasannya tertulis. Saya sudah mendengar alasan penghentian reklamasi versi Rizal karena disebabkan terganggunya nelayan, aliran pipa gas dan kabel listrik. Makanya maksud saya Anda kalau mau cari alasan enggak apa-apa, saya oke kok. Kalau mau cari alasan tapi tulis dong. Misalnya dia ngomong di media, ya saya juga ngomong di media, karena mengganggu lintas nelayan, orang kanalnya juga 300 meter kok , terusan Suez kok. Kapal nelayan berapa lebar sih, 30 meter? Itu juga masih 10 persen dari 300 meter. Yang menggangu, nelayan yang mana yang lewat situ? Pulau G itu dipotong setengah dari zaman Pak SBY atau Pak Harto itu desain bukan saya yang nulis lho. Itu kenapa dipotong, dicoakin gitu karena ada PLTU karena ada kabel pipa gas, terus alasannya apa?

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut Anda sebagai karyawan pengembang reklamasi. Apa tanggapan Anda?
Ha-ha-ha… ya terserah beliau ngomong apalah. Pada prinsipnya saya tetap meminta agar ada keputusan tertulis terkait pemberhentian reklamasi Pulau G di Pantai Utara Teluk Jakarta. Yang penting bikin tertulis saja.

Bagaimana tanggapan Anda soal Rizal Ramli yang menyebut cengeng?
Jangan cengeng? Ini kan proses hukum. Kalau Anda cuma ngomong doang di media memutuskan membatalkan sebuah izin yah harus tertulis dong. Kalau enggak tertulis saya kan harus tanya. Kalau tafsiran beliau Keppres kalah sama peraturan tiga menteri. Saya mesti tanya ke Presiden apa benar seperti itu, bukan soal cengeng. Menko belum ada surat masa Keppres kalah. Bukan cuma ngomong ke media. Kita mesti tanya-tanya ke Presiden.

Apakah keputusan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi Pulau G, mempengaruhi pasar modal?  
Makanya saya mau tanya, karena gini loh, investasi itu kalau seorang menteri ngomong memengaruhi pasar modal loh. Kalau Anda punya usaha misalnya punya stasiun TV A, lalu saya ngomong TV A mau saya tutup misalnya saya punya wewenang. Kira-kira yang pasang iklan mau pasang iklan lagi nggak? Enggak. Kemudian waktu itu ratas memutuskan ada kajian tim, kajian tim sama keputusan itu beda.

Apakah Anda siap jika jaksa memanggil untuk menjadi saksi di pengadilan?
Kalau dipanggil ya siap dong, (saksi) UPS saja sudah. Aku sudah pengalaman dipanggil jadi saksi sekarang, dipanggil BPK, KPK, dan Bareskrim.

Apakah benar Menteri KKP Susi sangat marah kepada Anda ?
Oohhh… bercanda itu soal rokok. Dia bilang, ‘eh lu gubernur bikin gua susah ngerokok lu satu Jakarta,” Bu Susi kan buka tas, dia ngeluarin tisu, biasanya kan ngeluarin rokok, ‘eh gue bilang lu enggak boleh ngerokok yah’. Saya mau bercandain saja. Jadi waktu itu kan Presiden belum dateng. Itu biasa bercanda aja.

Apakah ada larangan bagi para PNS di DKI terkait game Pokemon Go?
Belum ada larangan itu yah (untuk warga). Biar di Monas juga kita nggak bisa ngelarang. Ya kalau gitu otomatis, kalau kami kan gampang sistemnya, kalau kamu banyak bermain, kinerja kamu pasti nurun.

Bagaimana soal vaksin palsu?
Tidak usah dipolitisir sampai sesuatu yang menakutkan. Bisa enggak kejadian, kalau enggak divaksin? Bisa dong. Kami akan vaksin ulang. Lagi pula vaksin hanya buat kamu lebih tahan, saya dulu waktu kecil pernah enggak, ada vaksin hepatitis, vaksin flu, macam-macam? Enggak ada, enggak ada vaksin gitu-gituan. Kalau orang sudah vaksin, misal vaksin palsu, bisa enggak kena polio? Bisa iya, bisa enggak. Waktu kecil saya juga enggak ada vaksin-vaksin gituan, nah tapi kalau dia ragu bisa enggak vaksin lagi? Bisa.#

Majalah FORUM Keadilan Edisi No. 12, tanggal 25 Juli – 07 Agustus 2016.

Comments are closed.